Reformasi Mati Sebelum Lahir

Oleh Udo Z Karzi

DULU kita mengira Reformasi lahir pada Mei 1998. Mahasiswa turun ke jalan, Gedung DPR/MPR diduduki, Soeharto mundur, lalu televisi menyiarkan semuanya seperti pesta kemenangan nasional. Bangsa ini bersorak: rezim tumbang, rakyat menang.

Tapi, setelah hampir tiga puluh tahun, saya justru curiga: jangan-jangan Reformasi sebenarnya mati sebelum lahir.

Karena itulah saya tertarik membaca poster pertunjukan dari Jaringan HAM Samarinda yang bertuliskan: “28 Tahun Tumbangnya Soeharto: Reformasi Tak Pernah Ada.” Kalimat itu memang terdengar provokatif. Bisa membuat sebagian generasi ’98 tersinggung. Tapi terus terang, saya setuju.

Sangat setuju.

Sebab, sejak lama saya merasa yang berubah di negeri ini cuma pemainnya. Sistem dan watak kekuasaannya tetap sama. Yang jatuh hanya Soeharto sebagai orang. Mentalitas Orde Baru tetap hidup sehat, hanya berganti pakaian dan gaya bicara.

Kecurigaan itulah yang dulu melahirkan novel saya, Surat Cinta untuk Pithagiras yang Lupa Ditulis (2024). Novel itu berbicara tentang gerakan mahasiswa menjelang lengsernya Soeharto dan bagaimana Reformasi sesungguhnya sudah dikhianati sejak dalam kandungan—justru oleh sebagian aktivisnya sendiri.

Begitulah tragedi Indonesia. Kita terlalu cepat mengubah aktivis menjadi pejabat.

Dulu mereka berteriak tentang rakyat, demokrasi, dan perubahan. Namun, begitu dekat dengan kekuasaan, idealisme rontok seperti cat tembok kos mahasiswa kena hujan. Ada yang masuk partai, ada yang jadi konsultan politik, ada yang akrab dengan oligarki, bahkan ada yang kini paling alergi terhadap kritik.

Reformasi akhirnya berubah menjadi karier.

Dan, ketika idealisme berubah menjadi CV, tamatlah semuanya.

Tidak sampai tiga dekade, Orde Baru benar-benar kembali dengan wajah baru: lebih digital, lebih modern, lebih tersenyum. Dulu kritik dibungkam dengan kekerasan kasar. Sekarang dibungkam secara administratif dan psikologis. Dulu media diberedel. Sekarang media diajak kerja sama. Dulu intelektual ditakuti. Sekarang intelektual dipelihara seperti bonsai: tetap hidup, tetapi jangan tumbuh terlalu liar.

Kampus pun perlahan berubah. Dulu ia menjadi rahim perlawanan. Sekarang sering terasa seperti showroom kepatuhan. Mahasiswa sibuk mengejar IPK, sertifikat webinar, dan personal branding. Organisasi mahasiswa lebih ramai membahas desain flyer daripada isi pikiran.

Mahasiswa hari ini mungkin lebih hafal algoritma media sosial dibanding puisi Widji Thukul. Padahal, dulu puisi bisa membuat penguasa gemetar.

Sekarang penguasa mungkin cuma takut survei elektabilitas turun.

Yang lebih menyedihkan, bangsa ini masih rajin memperingati Reformasi setiap Mei seperti memperingati bekas pacar: penuh nostalgia, minim evaluasi. Ada seminar, tabur bunga, unggahan hitam-putih Soeharto, lalu selesai. Reformasi dirawat sebagai seremoni, bukan keberanian moral.

Kita terlalu cepat puas ketika Soeharto jatuh, seolah diktator hanyalah satu orang. Padahal, otoritarianisme adalah mentalitas: antikritik, suka puja-puji, takut oposisi, dan gemar mengendalikan suara.

Mentalitas itu ternyata diwariskan lintas zaman.

Karena itu sekarang kita kembali melihat gejala yang terasa akrab: akademisi diawasi, aktivis dicurigai, oposisi dilemahkan, dan masyarakat dipelihara agar sibuk bertengkar soal-hal remeh.

Yang berbeda cuma teknologinya. Dulu propaganda datang lewat TVRI. Sekarang datang lewat TikTok, influencer, dan buzzer.

Negara juga makin lihai melakukan pembohongan dan pembodohan publik lewat program-program populis yang terdengar sangat heroik. Nama-namanya dibuat nasionalistis, emosional, dan seolah sangat berpihak kepada rakyat. Siapa yang mengkritik langsung dicurigai antirakyat.

Contohnya MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. MBG dipromosikan seolah-olah seluruh masalah bangsa selesai kalau anak-anak kenyang makan siang. Tentu tidak ada orang waras yang menolak makanan bergizi. Tetapi persoalan pendidikan Indonesia bukan cuma soal perut kosong. Bangsa ini juga lapar akal sehat.

Yang kosong bukan hanya gizi, tetapi juga perpustakaan, daya baca, dan ruang berpikir kritis.

Namun hal-hal seperti itu tidak menarik dijadikan konten politik. Buku tidak seviral nasi kotak. Maka, rakyat dibuat terharu, bukan tercerahkan.

Negara mulai lebih senang memproduksi rasa syukur daripada daya pikir. Warga yang baik adalah warga yang menerima bantuan sambil tersenyum di depan kamera. Lama-lama rakyat diposisikan bukan sebagai subjek demokrasi, melainkan penonton yang harus tepuk tangan.

Inilah pembodohan modern. Bukan dengan melarang orang sekolah, tetapi dengan membuat orang merasa sudah pintar padahal tidak kritis. Orang dijejali informasi terus-menerus, tetapi dijauhkan dari kemampuan berpikir mendalam.

Akibatnya politik berubah menjadi industri hiburan. Semua harus singkat, emosional, viral, dan mudah dikunyah. Kekuasaan tidak lagi membutuhkan rakyat yang sadar.

Cukup rakyat yang terhibur.

Hal serupa tampak dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih. Nama itu terdengar patriotik sekali, seperti judul lagu perjuangan era 1960-an. Tetapi kita terlalu sering melihat gagasan mulia berubah menjadi proyek birokrasi.

Koperasi seharusnya tumbuh dari kesadaran kolektif warga. Namun di negeri ini, hampir semuanya berubah menjadi instruksi dari atas: seragam namanya, seragam narasinya, seragam tepuk tangannya.

Negara memang sangat mencintai simbol. Padahal, rakyat tidak hidup dari simbol. Rakyat hidup dari keadilan.

Ironisnya, semua ini terjadi di era yang katanya paling demokratis. Kita bebas memilih pemimpin, tetapi pilihan sering sudah disusun oleh modal dan oligarki. Kita bebas berbicara, tetapi perlahan belajar menyensor diri sendiri. Kita bebas mengkritik, tetapi kritik bisa sewaktu-waktu dianggap ancaman.

Demokrasi kita akhirnya terasa seperti pusat perbelanjaan: ramai, terang, penuh musik, tetapi semua sudah diatur pemilik gedung.

Dan, mungkin itulah sebabnya sebagian orang mulai diam-diam merindukan Orde Baru. Bukan karena mereka cinta kediktatoran, melainkan karena Reformasi gagal menghadirkan keadilan yang dijanjikan.

Tentu itu berbahaya. Namun, lebih berbahaya lagi jika kita pura-pura tidak melihat bahwa Reformasi memang telah dikhianati sejak awal.

Soeharto memang tumbang. Namun, watak kekuasaan Orde Baru diwariskan lintas generasi. Ia hidup dalam mentalitas antikritik, budaya puja-puji, ketakutan pada oposisi, dan hasrat mengendalikan suara rakyat.

Karena itu, poster “Reformasi Tak Pernah Ada” sebenarnya bukan penghinaan terhadap sejarah. Ia justru alarm yang sangat jujur.

Bahwa perjuangan belum selesai.

Bahwa demokrasi tidak otomatis lahir hanya karena seorang presiden turun dari kursi kekuasaan.

Dan, bahwa perubahan paling sulit ternyata bukan menggulingkan rezim, melainkan menjaga manusia agar tidak berubah menjadi rezim baru.

Itulah pelajaran paling pahit dari 1998. Kita berhasil menjatuhkan seorang penguasa. Namun, gagal menjatuhkan watak penguasa di dalam diri kita sendiri. []

__________

Udo Z Karzi, jurnalis-penulis, tinggal di Bandar Lampung.