Pejabat Asbun, Jurnalis Asna

Oleh Udo Z Karzi

ADA pejabat bicara, publik menepuk jidat. Tapi kali ini, jangan buru-buru menyalahkan satu pihak saja. Karena kalau mau jujur, ini bukan sekadar cerita “pejabat asbun” (asal bunyi), tetapi juga “jurnalis asna” (asal nanya). Dua-duanya seperti sedang main lempar bola di rel kereta—yang satu melempar sembarangan, yang satu menangkap tanpa mikir arah.

Kasusnya sederhana tapi dampaknya ruwet: kecelakaan kereta yang mestinya dibedah dari sisi sistem keselamatan, sinyal, dan manajemen operasi, malah diseret ke isu reposisi gerbong khusus wanita. Ini bukan sekadar out of context, ini sudah out of jalur rel dan sekalian out of logika sehat.

Masalahnya bukan pada ide melindungi perempuan—itu penting, sah, dan perlu. Tapi kalau semua persoalan publik dipaksa masuk ke satu laci solusi yang sama, jadinya seperti montir yang setiap mesin rusak disarankan “coba isi bensin lagi, Pak”. Bisa jadi berguna, tapi jelas bukan jawaban untuk semua kasus.

Di titik inilah komentar Willy Pramudya terasa seperti tamparan ringan tapi bunyinya nyaring: “Si penanya (jurnalis?) juga payah. Urusan kereta jelas bukan urusan kementerian ini. Yang ditanya juga tidak sadar diri dan mau menjawab pertanyaan yang payah.” Nah, ini dia. Pertanyaan melenceng, jawaban ikut melipir. Dua-duanya kompak keluar jalur, seperti kereta tanpa masinis dan tanpa sinyal.

Pernyataan semacam ini akhirnya terasa seperti asbun berjamaah. Pejabat bicara cepat, jurnalis bertanya cepat, tapi dua-duanya lambat berpikir. Yang satu sibuk mengaitkan isu ke agenda kebijakannya, yang satu sibuk mengejar kutipan tanpa memastikan relevansinya. Publik? Ya jadi penonton sirkus komunikasi.

Lebih lucu lagi, logika yang dipakai seperti loncat dari rel ke peron tanpa tangga. Kecelakaan teknis dijawab dengan solusi sosial yang tidak nyambung. Pertanyaan tentang keselamatan berubah jadi diskusi segregasi. Ini bukan cuma oon, tapi juga berbahaya: publik jadi salah fokus. Energi habis di wacana cabang, sementara akar masalah dibiarkan tumbuh liar.

Dalam situasi kecelakaan—yang melibatkan korban, trauma, dan duka—yang dibutuhkan adalah empati dulu, baru analisis yang jernih. Tapi kalau pertanyaannya saja sudah salah alamat, jangan heran kalau jawabannya ikut salah arah. Ini seperti bertanya resep rendang ke tukang tambal ban—yang keluar bukan solusi, tapi improvisasi.

Lebih dari itu, fenomena ini menunjukkan satu hal: kita sedang krisis kecermatan. Pejabat tidak cukup hati-hati dalam menjawab, jurnalis tidak cukup tajam dalam bertanya. Padahal dua peran ini mestinya saling mengoreksi, bukan saling menyesatkan.

Sebenarnya publik tidak menolak perlindungan perempuan. Yang ditolak adalah cara berpikir serbatempel—apa pun masalahnya, solusinya itu lagi, itu lagi. Dan yang lebih mengkhawatirkan: ruang publik kita dipenuhi percakapan yang salah arah sejak dari pertanyaan pertama.

Negara ini butuh pejabat yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Tapi juga butuh jurnalis yang tahu kepada siapa harus bertanya dan apa yang layak ditanyakan. Karena kalau pertanyaannya sudah asna, jangan berharap jawabannya akan tercerahkan.

Singkatnya: jangan cuma pejabat yang berhenti asbun. Jurnalis juga perlu berhenti asna. Kalau tidak, ya beginilah—banyak yang omong, banyak yang salah, dan kita semua makin jauh dari inti masalah. []

__________

Udo Z Karzi, jurnalis, penulis, tinggaltercerahkalampung.