Heni Susilo: Bonus Demografi Lampung Harus Melahirkan Investor Muda yang Cerdas

Teraslampung.com, Bandarlampung — Anggota Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Heni Susilo, menilai meningkatnya partisipasi generasi muda dalam investasi pasar modal menjadi sinyal positif bagi pemanfaatan bonus demografi di daerah. Namun, pertumbuhan jumlah investor muda itu harus dibarengi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak investasi ilegal.

Menurut Heni, tren investasi di Lampung menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data hingga April 2026, nilai transaksi pasar modal di Lampung mencapai Rp25,03 triliun. Investor berusia 18–25 tahun mendominasi dengan porsi 38,4 persen dari total investor yang terdaftar.

“Ini merupakan kabar baik bagi masa depan ekonomi Lampung. Bonus demografi mulai menunjukkan arah yang produktif. Namun menjadi investor tidak cukup hanya memiliki keberanian menempatkan dana. Generasi muda harus dibekali pemahaman yang kuat, kemampuan analisis yang baik, serta sikap kritis terhadap berbagai tawaran investasi,” kata Heni dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Juni 2026.

Ia mengatakan meningkatnya minat investasi di kalangan anak muda dapat menjadi modal penting dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat budaya menabung serta investasi jangka panjang. Meski demikian, berbagai kasus investasi bodong yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran agar antusiasme masyarakat tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan sampai antusiasme generasi muda dimanfaatkan oleh oknum yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa dasar yang jelas. Investasi yang sehat harus didasarkan pada legalitas, pemahaman risiko, serta tujuan keuangan yang terukur,” ujarnya.

Heni mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Pada kelompok usia 18–25 tahun, indeks literasi keuangan tercatat 73,22 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 89,96 persen.

Menurut dia, tingginya akses generasi muda terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi dan perlindungan konsumen. Kemudahan membuka rekening efek dan berkembangnya aplikasi investasi digital, kata dia, harus diikuti kemampuan masyarakat dalam memilah informasi.

“Literasi harus berjalan beriringan dengan inklusi. Kita tidak boleh hanya bangga karena jumlah investor meningkat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa masyarakat memahami risiko, mengenali legalitas produk keuangan, dan menyadari bahwa investasi bukan jalan pintas untuk menjadi kaya secara instan,” katanya.

Heni juga menyoroti pentingnya implementasi regulasi yang telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, lembaga pendidikan, komunitas pemuda, dan pelaku industri keuangan untuk memperluas literasi keuangan hingga tingkat akar rumput.

Ia menilai momentum bonus demografi di Lampung perlu dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, jumlah penduduk Lampung mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dengan rasio ketergantungan 46,79.

Karena itu, Heni mendorong Pemerintah Provinsi Lampung bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, perbankan, perguruan tinggi, dan sekolah menengah memperluas program literasi investasi bagi generasi muda.

“Generasi muda Lampung harus menjadi investor yang bijak, bukan sekadar mengikuti tren. Dengan literasi yang kuat, mereka dapat memanfaatkan peluang investasi secara produktif, terhindar dari berbagai bentuk penipuan keuangan, dan menjadi bagian penting dari terwujudnya Generasi Emas Lampung 2045,” kata Heni.

Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, antara lain memperluas edukasi pasar modal dan pengelolaan keuangan pribadi di sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda. Selain itu, memperkuat kampanye anti-investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan judi online berkedok investasi, serta menyediakan layanan konsultasi keuangan yang mudah diakses masyarakat.

Menurut Heni, galeri investasi yang telah dibentuk di berbagai lembaga pendidikan juga perlu dioptimalkan agar tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi aktif memberikan edukasi, simulasi risiko, dan pendampingan investasi yang legal serta bertanggung jawab.