Gandeng Kementerian Keuangan, Gubernur Mirza Dorong Hilirisasi dan Optimalkan Potensi Lampung

Teraslampung.com, BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mulai membangun sinergi lintas sektor bersama jajaran Kementerian Keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat pengelolaan potensi strategis di Lampung. Salah satu fokus utama yang didorong ialah hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan agar nilai tambah komoditas tidak lagi keluar dalam bentuk bahan mentah.

Hal itu disampaikan Mirza saat menerima jajaran perwakilan Kementerian Keuangan di ruang kerjanya, Senin, 18 Mei 2026.

Dalam pertemuan itu, Mirza memaparkan besarnya potensi sektor pertanian dan perkebunan Lampung yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditas utama seperti padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, dan kakao.

“Lampung ini sangat kaya. Padi kita nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional. Bahkan nanas kita menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia,” kata Mirza.

Menurut dia, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi daerah karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendorong pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan.

“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” ujarnya.

Selain hilirisasi industri, Mirza juga menyoroti pengembangan energi baru terbarukan dan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis mulai dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, hingga pengembangan bioetanol berbasis singkong dan jagung.

Di sektor pariwisata, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan kawasan wisata terintegrasi untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan dan memperbesar perputaran ekonomi daerah.

Mirza mengatakan percepatan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri. Menurut dia, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia berharap kerja sama dengan Kementerian Keuangan dapat diperkuat, terutama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset idle, pengawasan perpajakan, hingga sinkronisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Kami butuh partner yang bisa membantu bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan,” kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung Purwadhi Adhiputranto mengatakan instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah harus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Menurut dia, pemerintah pusat siap mendukung alternatif pembiayaan melalui berbagai instrumen pembiayaan negara.

Instrumen tersebut antara lain Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, hingga Sarana Multigriya Finansial.

“Kami berharap kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan di Lampung benar-benar membawa manfaat dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo mengatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan di sektor strategis, termasuk sawit dan industri pengolahan. Ditjen Pajak juga tengah melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal, termasuk peredaran bahan bakar minyak ilegal.

“Kami ingin memastikan dunia usaha bisa tumbuh secara sehat dan adil, termasuk dalam kepatuhan perpajakan,” kata Sigit.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan menambahkan aset daerah perlu dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional, bukan sekadar menjadi catatan administratif dalam laporan keuangan.

Adapun Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto menilai Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Selain memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal dan penyelundupan narkotika, Bea Cukai juga mendorong pengembangan UMKM dan peningkatan ekspor daerah.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha Lampung agar semakin siap menembus pasar ekspor,” ujar Bier Budy.