Giri Akbar: Pernyataan Prabowo soal Warga Desa Tak Pakai Dolar Harus Dipahami Utuh

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, meminta publik tidak memotong pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait warga desa tidak menggunakan dolar AS. Menurut dia, pidato Presiden harus dipahami secara menyeluruh dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan desa.

“Statement itu jangan dipotong sepotong-sepotong. Dalam sambutannya Presiden bicara panjang soal ekonomi Indonesia, baik mikro maupun makro. Presiden memahami kondisi ekonomi nasional dan bagaimana arah pembangunan ekonomi ke depan,” kata politikus Partai Gerindra itu saat podcast bersama IJP Lampung, Selasa, 19 Mei 2026.

Pernyataan itu disampaikan Giri menanggapi potongan video pidato Prabowo yang ramai diperbincangkan di media sosial usai peluncuran program KDMP.

Menurut Giri, pidato Presiden yang berdurasi hampir satu jam itu banyak membahas kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.

Giri mengatakan pemerintah saat ini tengah membangun optimisme masyarakat desa melalui berbagai program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan KDMP sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi desa.

Menurut dia, pesan Presiden agar masyarakat desa tidak terlalu terpengaruh isu pelemahan rupiah terhadap dolar AS merupakan upaya menjaga optimisme masyarakat akar rumput di tengah derasnya narasi negatif di media sosial.

“Presiden sedang membangun ekosistem di desa. Mulai dari MBG sampai KDMP. Pesannya sederhana, masyarakat desa harus optimistis dan jangan terganggu oleh narasi di media sosial seolah-olah keadaan ekonomi kita buruk,” ujarnya.

Giri mengklaim kondisi distribusi pupuk di Lampung saat ini lebih baik dibanding sebelumnya. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan DPRD ke sejumlah desa, harga pupuk dinilai mulai terkendali dan stok tersedia bagi petani.

“Kami turun langsung ke desa. Sekarang pupuk sudah ditekan harganya dan stok tersedia. Dulu mahal dan barangnya juga sulit dicari,” kata dia.

Ia menilai pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, optimisme masyarakat harus dipelihara di tengah tantangan ekonomi global.

Meski mengakui banyak pandangan objektif yang menyebut kondisi ekonomi saat ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, Giri mengatakan pemerintah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung, Satgas Pangan, dan Bank Indonesia yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di daerah.

“Lampung mencatat inflasi terendah sebesar 1,89 persen. Selain itu Lampung juga surplus protein hewani maupun nabati. Ini menunjukkan kondisi daerah kita cukup baik,” ujarnya.

Menurut Giri, Program MBG turut memberi dampak pemerataan fiskal karena anggarannya dibagi ke seluruh daerah dan menjadi stimulus bagi sektor ekonomi lain. Namun ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak dapat melonjak tinggi dalam waktu singkat karena pemerintah juga mengejar pemerataan.

“Ekonomi itu bisa dibuat merata, tapi tidak bisa langsung tinggi sekaligus. Sekarang pemerintah sedang mencoba menjalankan keduanya,” kata dia.

Di sisi lain, Giri menilai daya beli masyarakat masih menunjukkan tren positif. Hal itu, menurut dia, terlihat dari meningkatnya pembelian kendaraan roda dua maupun roda empat.

Ia juga mendorong sektor perbankan memperbesar dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait stabilitas rupiah, Giri menegaskan kewenangan menjaga nilai tukar berada di tangan Bank Indonesia, bukan pemerintah daerah.

“Kita di daerah tentu tidak melakukan intervensi terhadap dolar dan rupiah. Tugas itu ada di BI. Pemerintah daerah fokus mendukung program nasional dan mengisi sektor-sektor yang bisa dikerjakan daerah,” ujarnya.

Giri mengatakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga telah mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat bermitra dengan KDMP dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.

Menurut dia, penguatan sektor industri perlu terus didorong agar pembangunan ekonomi daerah memberi dampak nyata bagi masyarakat. DPRD Lampung, kata dia, ikut mendorong pengembangan kawasan industri di Lampung.

“Kita ingin pada pertengahan RPJMD tahun 2027 nanti sudah ada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Giri mengimbau masyarakat tetap optimistis terhadap arah pembangunan nasional sekaligus aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

“Kita harus yakin bahwa Indonesia sedang on the track. Proses pembangunan berjalan lebih baik. Kalau bukan kita yang optimistis terhadap bangsa ini, lalu siapa lagi,” ujarnya.