Ekonomi Lampung: Dari Hilirisasi Menuju Agro-Manufaktur 

Oleh: Deni Kurniawan

Provinsi Lampung mulai menunjukkan arah baru dalam pembangunan ekonominya. Jika selama ini roda ekonomi daerah bertumpu pada penjualan bahan mentah dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, kini mulai tumbuh upaya mendorong transformasi menuju hilirisasi berbasis industri manufaktur pangan dan energi.

Arah kebijakan tersebut terlihat dari sinkronisasi program Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dengan agenda nasional Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga proyek energi terbarukan pengolahan sampah menjadi listrik (PSEL) mulai dipandang bukan sekadar program bantuan sosial, tetapi fondasi awal industrialisasi berbasis desa.

Hilirisasi Harus Berujung pada Industri

Selama bertahun-tahun Lampung dikenal sebagai daerah penghasil komoditas mentah. Singkong dikirim keluar daerah tanpa pengolahan maksimal. Jagung dijual sebagai bahan baku. Hasil tangkapan nelayan dipasarkan dalam kondisi segar dengan fasilitas rantai dingin yang terbatas. Sementara gabah petani masih banyak dijual segera setelah panen dengan nilai ekonomi rendah.

Akibatnya, keuntungan terbesar justru dinikmati daerah lain yang memiliki industri pengolahan.

Karena itu, hilirisasi tidak cukup hanya berhenti pada pengolahan sederhana. Lampung perlu bergerak lebih jauh menuju industri manufaktur berbasis pangan, perikanan, dan energi terbarukan.

Yang dimaksud manufaktur di sini bukan semata pabrik besar berskala nasional, melainkan ekosistem produksi yang melibatkan petani, nelayan, koperasi, UMKM, industri pengemasan, hingga jaringan distribusi modern.

Program MBG, misalnya, dapat menjadi pasar raksasa yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan setiap hari.

Potensi Ekonomi Bernilai Triliunan Rupiah

Secara nasional, Program MBG diproyeksikan menghabiskan anggaran sekitar Rp71 triliun pada tahap awal dan berpotensi meningkat hingga lebih dari Rp300 triliun per tahun ketika diterapkan penuh secara nasional.

Jika Lampung mampu mengambil sekitar 2–3 persen dari rantai pasok nasional, maka potensi perputaran ekonomi daerah diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun hingga Rp2,1 triliun per tahun pada tahap awal. Nilai itu bahkan dapat meningkat menjadi Rp6–9 triliun per tahun pada fase penuh program nasional.

Perputaran ekonomi tersebut berasal dari berbagai sektor:

penyediaan beras, telur, ayam, ikan, sayur, dan buah;

jasa distribusi pangan;

industri pengolahan makanan;

pengemasan;

logistik rantai dingin (cold storage);

hingga pengolahan limbah pangan.

Dengan demikian, MBG sesungguhnya bukan hanya program konsumsi, melainkan pembuka pasar industri baru berbasis rakyat.

Desa Bisa Menjadi Basis Industri Baru

Jika satu dapur MBG melayani rata-rata 3.000 penerima manfaat per hari, maka kebutuhan pangannya diperkirakan mencapai:

300–500 kilogram beras;

600–1.000 butir telur;

150–300 kilogram sayuran;

100–200 kilogram ikan atau ayam;

serta buah dan susu dalam jumlah besar.

Dengan target lebih dari 1.000 SPPG di Lampung, kebutuhan pangan harian akan sangat besar.

Proyeksi kebutuhan tahunan diperkirakan mencapai:

beras sekitar 120 ribu ton;

telur sekitar 300 juta butir;

ikan dan ayam sekitar 70 ribu ton;

serta sayur dan buah sekitar 100 ribu ton.

Apabila rantai pasok tersebut dikelola kelompok tani, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal, dampaknya dapat membuka puluhan ribu lapangan kerja baru berbasis desa.

Potensi keterlibatan masyarakat antara lain:

8.000–12.000 kelompok tani pangan;

2.000–3.500 kelompok nelayan dan budidaya ikan;

15.000–25.000 UMKM pangan;

ribuan tenaga kerja distribusi dan logistik;

hingga tenaga kerja di sektor pengolahan dan pengemasan pangan.

Pascapanen Menjadi Titik Kunci

Masalah utama petani dan nelayan Lampung selama ini bukan hanya produksi, tetapi lemahnya sistem pascapanen.

Petani menjual gabah segera setelah panen karena tidak memiliki mesin pengering. Nelayan menjual ikan dengan harga murah akibat keterbatasan cold storage. Sementara banyak UMKM sulit berkembang karena persoalan sertifikasi dan kemasan produk.

Padahal keuntungan terbesar dalam industri pangan justru berada pada tahap:

pengolahan;

penyimpanan;

pengemasan;

dan distribusi.

Karena itu, bantuan alat seperti dryer, rice milling unit (RMU), hingga cold storage seharusnya dipandang sebagai bagian dari industrialisasi desa.

Sebagai ilustrasi, gabah basah petani yang rata-rata dihargai Rp5.000 per kilogram dapat meningkat nilainya menjadi ekuivalen Rp11.000–Rp14.000 per kilogram setelah dikeringkan dan diolah menjadi beras premium.

Hal serupa terjadi di sektor perikanan. Ikan segar di tingkat nelayan mungkin hanya bernilai sekitar Rp20 ribu per kilogram. Namun setelah diolah menjadi fillet, frozen food, abon, atau makanan siap saji, nilainya dapat meningkat menjadi Rp50 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram.

Jika transformasi ini berjalan, desa tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan pusat agro-manufaktur skala regional.

Peluang dan Risiko Industrialisasi Desa

Masuknya proyek strategis nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) juga berpotensi membuka rantai industri baru di Lampung.

Selain membantu mengatasi persoalan lingkungan, proyek tersebut dapat menciptakan:

industri pemilahan sampah;

tenaga kerja pengolahan;

industri turunan RDF dan biomassa;

hingga peluang investasi swasta di sektor energi terbarukan.

Namun peluang besar ini juga menyimpan risiko apabila pemerintah gagal membangun sistem keterlibatan masyarakat lokal.

Dalam banyak proyek besar, petani kerap hanya menjadi pemasok murah, UMKM kalah bersaing dengan vendor besar, sementara distribusi dikuasai perusahaan luar daerah.

Karena itu, keberpihakan kebijakan menjadi sangat penting, antara lain melalui:

kuota wajib produk lokal dalam MBG;

pembentukan BUMDes pangan dan koperasi distribusi;

pembangunan sentra industri pangan desa;

bantuan alat pascapanen modern;

pembiayaan murah bagi UMKM;

sertifikasi halal dan BPOM massal;

pembangunan cold storage nelayan;

serta sistem transparansi penerima manfaat ekonomi.

Lampung sebenarnya memiliki modal kuat untuk menjadi pusat agro-manufaktur di Sumatera. Provinsi ini memiliki pelabuhan strategis, basis pertanian besar, sentra singkong nasional, produksi jagung dan padi yang kuat, wilayah pesisir perikanan, serta kedekatan dengan pasar Pulau Jawa.

Jika seluruh potensi tersebut terhubung secara sistematis dengan program nasional, maka dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan Lampung berpeluang tumbuh sebagai pusat industri pangan nasional, pusat logistik agro, sekaligus kawasan energi terbarukan berbasis desa.

Namun ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya banyaknya proyek yang masuk atau tingginya serapan anggaran.

Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika petani memiliki industri pengolahan sendiri, nelayan memiliki rantai pendingin modern, UMKM naik kelas menjadi industri pangan, dan desa mampu tumbuh sebagai pusat ekonomi baru berbasis manufaktur rakyat.***

* Ketua Koperasi IJP Maju Sejahtera