Simsalabim! Orang Miskin pun Disulap Jadi Kaya

Oleh Udo Z Karzi

KABARNYA, di negeri ini orang miskin bisa disulap menjadi kaya tanpa harus benar-benar menjadi kaya. Tidak perlu menaikkan upah. Tidak perlu menciptakan lapangan kerja baru. Tidak perlu menurunkan harga kebutuhan pokok. Tidak perlu membuat biaya sekolah dan berobat menjadi ringan. Tidak perlu memastikan rakyat memiliki rumah yang layak.

Cukup ubah desil.

Simsalabim! Orang yang kemarin masuk kelompok bawah, hari ini bisa saja berpindah kelas. Kemiskinan menyusut. Grafik naik. Presentasi pemerintah tampak lebih kinclong. Tepuk tangan boleh dimulai.

Rakyat? Ya, rakyat tetap harus membayar beras, listrik, kontrakan, bensin, sekolah, obat, dan segala macam kebutuhan hidup.

Inilah sulap paling ajaib: orang miskin tidak menjadi kaya, tetapi angka kemiskinan bisa dibuat terlihat lebih kecil. Pesulap biasanya meminta penonton berkonsentrasi pada tangan kanannya agar tidak melihat apa yang dilakukan tangan kirinya. Dalam urusan kemiskinan, mungkin tekniknya kurang lebih sama. Kita diajak berkonsentrasi pada perubahan angka, sementara kehidupan nyata rakyat berlangsung di luar panggung.

Ini bukan sulap. Ini administrasi. Saya tidak mempersoalkan perbedaan metode antara BPS dan Bank Dunia. Memang tidak apple to apple. Bank Dunia menggunakan garis US$ 8,30 per kapita per hari berdasarkan PPP 2021, sedangkan BPS memakai garis kemiskinan nasional berdasarkan kebutuhan dasar dan pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Karena itu, angka 64,2 persen versi Bank Dunia dan 8,07 persen versi BPS memang tidak bisa dibandingkan begitu saja. Tidak ada masalah dengan penggaris yang berbeda. Masalahnya, orang yang diukur tetap orang yang sama. Perut tidak mengenal PPP. Anak sekolah tidak mengenal desil. Orang sakit tidak bisa membayar obat dengan statistik.

Miskin itu nyata. Mana mungkin orang pura-pura miskin? Apakah ada orang bangun pagi lalu berkata kepada istrinya, “Bu, hari ini kita pura-pura miskin saja. Lumayan dapat subsidi”?

Kalau ada, mungkin dia bukan orang miskin. Mungkin konsultan kebijakan. Orang miskin biasanya terlalu sibuk menghitung uang belanja, biaya sekolah, cicilan, kontrakan, dan ongkos kerja untuk sempat mengikuti pertunjukan sulap kemiskinan.

Kalau ada orang antre bantuan, jangan buru-buru menuduh mereka mencari keuntungan. Bisa jadi memang hidup sedang memaksa mereka meminta bantuan. Sebab, kemiskinan bukan kostum yang dipakai orang untuk tampil di atas panggung. Kemiskinan adalah keadaan hidup.

Miskin tapi sombong? Ah, itu mungkin hanya lelucon yang dibuat oleh orang yang tidak pernah menghitung uang belanja sampai rupiah terakhir.

Yang patut kita waspadai justru ketika orang miskin disulap menjadi orang mampu hanya dengan memindahkan mereka dari satu kategori ke kategori lain. Kemarin namanya ada dalam daftar penerima bantuan. Besok namanya hilang.

Simsalabim! Selamat! Anda sudah tidak miskin. Padahal gajinya tidak naik. Pekerjaannya tidak berubah. Harga beras tidak turun. Harga sewa rumah tidak turun. Biaya sekolah tidak turun. Biaya berobat tidak turun. Yang naik cuma desil.

Ini seperti seseorang kehilangan dompet, kemudian kita mengatakan dia sudah tidak miskin karena formulir administrasinya menunjukkan status ekonomi yang baru. Hebat sekali.

Kalau teknik ini diterapkan secara nasional, pemerintah mungkin tidak perlu lagi pusing memikirkan kemiskinan. Tinggal ubah kategori, perbarui data, lalu umumkan: kemiskinan berhasil ditekan.

Masalah selesai. Tepuk tangan!

Tentu saja data harus diperbaiki. Data yang buruk bisa membuat bantuan salah sasaran. Orang yang sudah mampu jangan terus-menerus menerima subsidi, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.

Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, data seharusnya menjadi cermin kehidupan, bukan tirai sulap untuk menutupi kehidupan. Data harus membantu negara menemukan siapa yang perlu dibantu. Bukan menjadi mantra untuk mengatakan bahwa orang yang membutuhkan bantuan sebenarnya sudah mampu.

Kalau kemiskinan turun karena rakyat benar-benar sejahtera, kita patut bersyukur. Tapi, kalau kemiskinan turun karena definisi, desil, atau kriteria penerima bantuan diubah, kita layak bertanya: Yang berkurang itu kemiskinan atau orang miskin yang diakui negara?

Pertanyaan ini penting. Sebab, jangan sampai pemerintah berhasil memberantas kemiskinan dengan cara memberantas orang miskin dari daftar. Ini seperti menyelesaikan masalah banjir dengan mengganti nama sungai. Air tetap masuk rumah. Tetapi laporan tahunan terlihat lebih kering.

Simsalabim! Banjir berubah menjadi genangan. Genangan berubah menjadi gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan berubah menjadi tantangan pembangunan. Lalu, tantangan pembangunan menjadi indikator keberhasilan penanganan. Begitulah kalau kata-kata sudah lebih sakti daripada kenyataan. 

Yang lebih menggelikan, pada saat orang dinyatakan semakin mampu, beban hidup mereka justru bisa semakin berat. Pajak naik di sana-sini. Harga kebutuhan bergerak. Biaya pendidikan dan kesehatan membuat dompet megap-megap. Subsidi dipersempit atas nama ketepatan sasaran.

Lalu rakyat diberi tahu: “Bapak-Ibu sudah masuk kelompok yang lebih mampu.” Mampu apa? Mampu membayar? Mampu bertahan? Atau, mampu menelan kenyataan?

Rakyat bukan sedang meminta sedekah. Mereka sudah membayar. Lewat pajak, iuran, dan berbagai pungutan. Karena itu, ketika subsidi dikurangi, pertanyaannya sederhana: Negara sedang menghemat untuk siapa?

Sebab, yang terasa oleh rakyat bukan hanya program pemerintah yang katanya pro-rakyat, melainkan juga program yang tampak seperti proyek: anggaran menjadi paket, paket menjadi kontrak, kontrak menjadi cuan.

Di tengah semua itu, orang miskin sering cuma menjadi latar belakang dalam baliho. Senyum lebar. Slogan besar. Foto pejabat besar. Nasib rakyat tetap kecil.

Kita memang punya bakat mengubah persoalan substantif menjadi persoalan administratif. Pengangguran? Ubah definisinya. Kemiskinan? Ubah desilnya. Bantuan berkurang? Tepat sasaran. Subsidi dicabut? Masyarakat dianggap mampu. Pajak naik? Demi pembangunan.

Lalu ketika rakyat bertanya, “Kapan hidup kami membaik?”

Jawabannya:“Indikator menunjukkan perbaikan.”

Lho? Yang hidup ini rakyat atau indikator? Statistik semestinya membantu negara memahami kehidupan manusia. Jangan sampai manusia malah dipaksa hidup mengikuti spreadsheet.

Pemerintah boleh memiliki seribu indikator. Rakyat cuma punya indikator sederhana: isi dompet dan isi perut. Kalau dua-duanya kosong, grafik setinggi langit tidak membuat hidup terasa sejahtera.

Karena itu, pemberantasan kemiskinan sebenarnya tidak membutuhkan mantra yang rumit. Pekerjaan layak. Upah memadai. Pangan terjangkau. Pendidikan mudah diakses. Kesehatan tidak membuat keluarga jatuh miskin. Rumah layak. Transportasi murah. Perlindungan sosial yang benar-benar melindungi.

Kalau semua itu terpenuhi, silakan pemerintah mengubah desil seribu kali. Rakyat tidak akan peduli. Sebab, mereka sudah benar-benar sejahtera. Yang bikin waswas justru ketika orang dinyatakan sudah mampu, lalu bantuan perlahan dipangkas.

Hari ini kriterianya diperketat. Besok penerimanya dikurangi. Lusa subsidinya hilang. Dan, semuanya tetap bisa disebut sebagai bagian dari penataan.

Simsalabim! Rakyat yang kemarin membutuhkan bantuan tiba-tiba dianggap mampu hidup tanpa bantuan. Padahal, hidup mereka tidak pernah diajak rapat. Dan jangan salah: kemiskinan tidak selalu tampak sebagai orang yang duduk meminta-minta di pinggir jalan.

Kadang kemiskinan tampak sebagai antrean panjang di SPBU ketika rakyat berusaha mendapatkan BBM subsidi. Antre berjam-jam. Panas-panasan. Mesin dimatikan. Kantong pas-pasan. Itulah kemiskinan yang tidak perlu dijelaskan dengan teori panjang. Cukup lihat antreannya.

Maka, jangan-jangan pemerintah sedang sibuk menghapus kemiskinan dari tabel karena tidak sanggup menghapus kemiskinan dari kehidupan. Jangan-jangan yang miskin bukan rakyat, melainkan imajinasi pemerintah tentang bagaimana rakyat hidup.

Lucunya, pemerintah yang mengeluh soal keterbatasan anggaran masih bisa tampil sebagai sinterklas pembangunan: makan gratis, koperasi desa, berbagai bantuan, berbagai proyek. 

Tidak apa-apa. Negara memang wajib menolong rakyat. Tapi, rakyat tidak membutuhkan negara yang pandai mengatakan bahwa mereka sudah kaya. Rakyat membutuhkan negara yang membuat mereka benar-benar tidak miskin.

Sebab, kalau kemiskinan hanya diubah menjadi desil, pengangguran hanya diubah menjadi definisi, subsidi hanya diubah menjadi kriteria, dan penderitaan hanya diubah menjadi angka, maka yang sebenarnya berubah bukan nasib rakyat. Hanya namanya.

Dan suatu hari nanti, boleh jadi statistik akan mengumumkan dengan bangga: “Selamat! Kemiskinan Indonesia tinggal nol persen. Semua rakyat sudah sejahtera. Semua sudah naik desil. Semua sudah mampu.”

Tinggal satu masalah kecil. Rakyat belum merasakan kekayaannya. Mereka masih menghitung uang belanja. Masih mencari pekerjaan. Masih antre BBM subsidi. Masih menimbang-nimbang membeli beras atau membayar listrik.

Tetapi tenang saja. Kalau angka sudah mengatakan mereka kaya, siapa tahu besok mereka juga akan diminta bersyukur karena sudah berhasil disulap menjadi orang mampu.

Dan, kalau suatu hari antrean BBM subsidi benar-benar hilang karena subsidinya ikut “dibersihkan” dari data, pemerintah mungkin kembali membawa kabar gembira: “Selamat! Antrean kemiskinan sudah berhasil dihapus.”

Padahal, yang dihapus bukan kemiskinannya. Yang dihapus cuma panggung tempat kemiskinan itu terlihat.

Simsalabim! Orang miskin pun disulap jadi kaya. Sayangnya, sulap punya satu kelemahan. Perut tidak bisa dibohongi.

Agui. []

___________

Udo Z Karzi, tukang tulis, tinggal di Bandar Lampung.