'Kebodohan' Seharga Rp80 Juta

Oleh: Sudjarwo

Sebuah rekening berisi sekitar Rp80 juta diblokir oleh salah satu bank milik pemerintah karena diduga berkaitan dengan kegiatan seorang demonstran. Kebijakan tersebut mungkin saja lahir dari pertimbangan keamanan, kepatuhan, atau kekhawatiran terhadap aktivitas yang dianggap mencurigakan. Namun, ketika sebuah institusi keuangan mengambil tindakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan seseorang tanpa membaca konteks sosial secara utuh, persoalannya tidak lagi sekadar tentang prosedur perbankan. Ia berubah menjadi persoalan tentang kekuasaan, akal sehat, kepercayaan publik, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam konteks inilah, kebodohan dapat memiliki harga yang sangat mahal: Rp80 juta mungkin hanya angka di dalam rekening, tetapi kerugian sesungguhnya dapat berupa hilangnya kepercayaan masyarakat.

Filsafat sosial mengajarkan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai individu yang terpisah dari struktur sosial. Setiap tindakan individu selalu berada dalam jaringan norma, institusi, kekuasaan, dan relasi dengan orang lain. Bank sebagai institusi bukan sekadar tempat menyimpan uang. Bank, terutama ketika memiliki keterkaitan dengan negara, membawa beban moral yang lebih besar karena masyarakat mempercayakan sebagian kehidupannya kepada lembaga tersebut. Rekening bukan sekadar angka digital. Di baliknya terdapat hasil kerja, kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, cicilan, usaha, dan rencana hidup seseorang.

Karena itu, pemblokiran rekening bukan tindakan yang netral secara sosial. Ia dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk makan, membayar kebutuhan, menjalankan usaha, atau memenuhi kewajiban. Ketika tindakan tersebut dilakukan hanya berdasarkan dugaan tanpa pembacaan konteks yang memadai, institusi berisiko mengubah prosedur administratif menjadi bentuk kekuasaan yang tidak manusiawi.

Pandangan perspektif filsafat sosial, persoalan utama bukan hanya apakah pemblokiran itu sah secara administratif, tetapi apakah tindakan tersebut masuk akal secara moral. Hukum dan prosedur memang diperlukan untuk menjaga ketertiban. Namun, ketertiban yang kehilangan rasionalitas dapat berubah menjadi birokrasi yang membenarkan dirinya sendiri. Ketika aturan dijalankan secara mekanis tanpa mempertimbangkan manusia yang berada di balik aturan tersebut, institusi dapat mengalami apa yang secara sederhana disebut sebagai kebodohan institusional: kemampuan menjalankan prosedur, tetapi kehilangan kemampuan memahami realitas.

Di sinilah persoalan membaca situasi menjadi penting. Demonstrasi adalah bagian dari kehidupan masyarakat demokratis. Demonstrasi dapat mengandung kritik, kemarahan, tuntutan, bahkan konflik dengan kekuasaan. Namun, keberadaan seseorang dalam sebuah demonstrasi tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh kehidupannya mencurigakan. Jika setiap bentuk kritik sosial dibaca sebagai ancaman kriminal, maka masyarakat akan bergerak menuju keadaan ketika kebebasan sipil dikalahkan oleh rasa takut institusi.

Pemblokiran rekening seseorang karena dugaan keterkaitan dengan demonstrasi juga menimbulkan pertanyaan tentang prinsip keadilan. Keadilan bukan sekadar memperlakukan semua orang berdasarkan aturan yang sama. Keadilan juga menuntut agar konteks, bukti, dan akibat suatu tindakan diperhitungkan. Dua orang yang berada dalam situasi berbeda tidak selalu dapat diperlakukan dengan cara yang sama tanpa menghasilkan ketidakadilan.

Lebih jauh lagi, tindakan semacam itu memperlihatkan problem relasi kuasa. Bank memiliki akses terhadap sistem keuangan, sementara nasabah berada pada posisi yang relatif lemah. Ketika rekening diblokir, individu sering kali tidak memiliki kekuatan yang sebanding untuk segera mengembalikan keadaan. Di sinilah institusi seharusnya memiliki tanggung jawab lebih besar untuk berhati-hati. Semakin besar kekuasaan sebuah lembaga terhadap kehidupan warga, semakin besar pula kewajibannya untuk menggunakan kekuasaan tersebut secara rasional, transparan, dan proporsional.

Ironisnya, tindakan yang mungkin dimaksudkan untuk melindungi institusi justru dapat menghancurkan modal sosialnya. Modal sosial dibangun dari kepercayaan. Masyarakat menggunakan bank karena percaya bahwa uang mereka aman dan bahwa institusi akan bertindak secara profesional. Ketika muncul kesan bahwa rekening dapat diblokir karena pembacaan situasi yang terburu-buru, rasa aman tersebut dapat terganggu. Nasabah mungkin tidak hanya bertanya tentang uangnya sendiri, tetapi juga bertanya: apakah institusi ini benar-benar memahami masyarakat yang dilayaninya?

Kerugian karena itu tidak berhenti pada Rp80 juta. Ada biaya reputasi, biaya kepercayaan, biaya administratif, bahkan biaya moral. Institusi yang seharusnya menjadi bagian dari sistem sosial justru dapat dipersepsikan sebagai kekuasaan yang jauh dari kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang, hilangnya kepercayaan jauh lebih mahal daripada angka yang tercantum dalam sebuah rekening.

Kebodohan dalam konteks ini bukan semata-mata ketidakmampuan berpikir. Kebodohan yang lebih berbahaya adalah ketika seseorang atau institusi memiliki kekuasaan dan informasi, tetapi gagal menggunakan keduanya untuk memahami kenyataan. Ia dapat memiliki prosedur yang lengkap, teknologi yang canggih, dan aturan yang panjang, tetapi tetap gagal melihat manusia sebagai manusia.

Karena itu, kasus rekening Rp80 juta semestinya menjadi pelajaran penting. Institusi publik dan institusi yang memiliki tanggung jawab sosial tidak cukup hanya bertanya, “Apakah prosedur telah dijalankan?” Mereka juga harus bertanya, “Apakah tindakan ini adil? Apakah proporsional? Apakah bukti yang digunakan cukup? Apa akibatnya bagi orang yang terkena keputusan tersebut? Dan apakah masyarakat masih dapat mempercayai kami setelah keputusan ini?”

Harga Rp80 juta mungkin dapat dihitung dengan kalkulator. Namun, harga sebuah kebodohan institusional tidak pernah sesederhana itu. Ia dapat dibayar dengan hilangnya kepercayaan, rusaknya reputasi, dan munculnya jarak antara negara, institusi, dan masyarakat. Filsafat sosial mengingatkan bahwa institusi pada akhirnya ada untuk kehidupan manusia, bukan sebaliknya. Ketika prosedur kehilangan akal sehat dan kekuasaan kehilangan kepekaan, sebuah lembaga mungkin masih tampak berjalan secara administratif, tetapi secara sosial ia sedang kehilangan legitimasi.

Maka, “kebodohan seharga 80 juta” bukan sekadar sindiran terhadap sebuah keputusan. Ia adalah peringatan bahwa dalam masyarakat yang demokratis, kecerdasan institusional tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan aturan, tetapi juga dari kemampuan membaca manusia dan situasi. Sebab sebuah institusi dapat memiliki kekuasaan untuk memblokir uang seseorang dalam hitungan menit, tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang hilang.***

*Guru Besar Universitas Malahayati