Survei Tempo Data Science: Elektabilitas KDM 42 Persen, Prabowo 15 Persen

Teraslampung.com, Jakarta — Peta politik menuju Pemilihan Presiden 2029 mulai menunjukkan pergeseran. Hasil survei nasional Tempo Data Science (TDS) menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di posisi teratas dalam simulasi calon presiden jika pemilihan dilakukan saat ini.

Dedi Mulyadi atau KDM memperoleh elektabilitas 42 persen. Ia unggul jauh atas Presiden Prabowo Subianto yang berada di angka 15 persen.

Dalam survei tersebut, Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan 10 persen. Berikutnya Gibran Rakabuming Raka 6 persen, Sherly Tjoanda dan Ganjar Pranowo masing-masing 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, serta Mahfud MD 2 persen.

Meski begitu, TDS menilai peta elektoral menuju 2029 masih sangat cair. Sebanyak 48 persen responden menyatakan mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan politik sebelum hari pemungutan suara.

Survei ini dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kepuasan terhadap Pemerintah Merosot

Tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi muncul bersamaan dengan merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

TDS mencatat approval rating pemerintah pada Agustus 2026 hanya 37 persen. Angka itu terdiri atas 34 persen responden yang puas dan 3 persen yang sangat puas.

Sebaliknya, 62 persen responden menyatakan tidak puas. Rinciannya, 50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali.

Angka tersebut turun tajam dibandingkan survei Desember 2025 ketika tingkat kepuasan mencapai 75 persen. Pada Maret 2026, angkanya masih 58 persen.

Secara individual, tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 40 persen, sedangkan Gibran 33 persen.

Penilaian rata-rata terhadap kinerja pemerintahan berada pada skor 5,7 dari 10. Prabowo memperoleh skor 5,8 dan Gibran 5,3.

Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Kerja

Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong ketidakpuasan publik.

Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau lebih buruk. Harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi dua persoalan yang paling banyak dirasakan.

Sebanyak 77 persen responden mengatakan harga kebutuhan pokok lebih mahal, sedangkan 16 persen menyebut harganya tetap mahal. Dengan demikian, 93 persen responden merasakan persoalan harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Persoalan lapangan kerja juga menonjol. Sebanyak 57 persen responden menilai mencari pekerjaan semakin sulit dan 30 persen menyebut tetap sulit.

Penilaian negatif juga terlihat pada sejumlah sektor pemerintah. Pengendalian harga kebutuhan pokok dinilai buruk atau kurang baik oleh 81 persen responden. Penciptaan lapangan kerja mendapat penilaian serupa dari 79 persen responden, sedangkan pengurangan kemiskinan 72 persen.

Sebaliknya, pemerintah mendapat penilaian positif pada sektor pelayanan dasar. Ketersediaan listrik dinilai baik oleh 74 persen responden dan sangat baik oleh 4 persen. Kualitas pelayanan administrasi publik dinilai baik oleh 71 persen dan sangat baik oleh 8 persen.

KDM dan Modal Kedekatan dengan Rakyat

Keunggulan Dedi Mulyadi dalam simulasi elektabilitas sejalan dengan atribut yang paling dicari pemilih.

Sebanyak 25 persen responden menyebut kedekatan dengan rakyat sebagai kriteria utama dalam memilih presiden. Sebanyak 78 persen responden juga mengasosiasikan KDM dengan sosok yang dekat dan mau mendengar rakyat.

Sementara Prabowo lebih kuat pada citra ketegasan. Sebanyak 60 persen responden mengaitkan atribut tersebut dengan Prabowo.

Peta politik juga masih terbuka karena sebagian besar pemilih belum sepenuhnya mengunci pilihannya. Sebanyak 74 persen responden menyatakan keputusan memilih presiden merupakan keputusan pribadi.

Dalam simulasi partai politik, Gerindra masih memimpin dengan 20 persen, disusul PDIP 16 persen, Golkar 10 persen, PKB 8 persen, NasDem dan Demokrat masing-masing 5 persen. Sebanyak 24 persen responden belum menentukan atau merahasiakan pilihan partainya.

MBG Disorot, Bansos Mendapat Apresiasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat kesadaran publik yang sangat tinggi, yakni 99 persen. Namun, dari keluarga penerima manfaat, hanya 57 persen yang menyatakan puas.

Sebaliknya, program bantuan sosial mendapat penerimaan relatif tinggi. Program Keluarga Harapan (PKH) diketahui oleh 95 persen responden, PIP/KIP 93 persen, dan BPNT/Kartu Sembako 91 persen. Beras atau bantuan pangan menjadi bentuk bantuan yang paling banyak diterima, yakni 59 persen.

Media Sosial Jadi Sumber Informasi Utama

Media sosial menjadi kanal utama pembentukan penilaian publik terhadap pemerintah. Sebanyak 30 persen responden menyebut media sosial sebagai sumber utama, disusul televisi 28 persen dan keluarga atau teman 23 persen.

Rilis resmi pemerintah hanya menjadi rujukan utama bagi 2 persen responden.

Untuk penggunaan harian, WhatsApp menjadi platform yang paling banyak diakses, yakni 70 persen, disusul TikTok 35 persen dan Facebook 28 persen.

Survei tersebut menunjukkan bahwa meski Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi, dinamika politik sudah mulai terbentuk. Namun, dengan hampir separuh pemilih masih membuka kemungkinan mengubah pilihan, angka elektabilitas saat ini belum bisa dianggap sebagai hasil akhir.