Video aksi goyong royong warga yang berasal dari RT 1-3 tersebut bertebaran di Whatsapp. Sumber dana perbaikan jalan yang dilakukan dengan pengecoran itu berasal dari sumbangan warga.

"Alhamdulillah, berkat kepedulian warga, jalan ini bisa kami perbaiki secara swadaya," kata Ketua RT 2, Wakiman dalam videonya.

Jalan yang mereka perbaiki ini merupakan akses utama warga. Jalan ini juga tersebut termasuk jalan penghubung menuju Desa Sumberarum. sejak belasan tahun lalu, jalan mereka belum pernah diperbaiki.

"Inilah alasannya mengapa kami memperbaikinya sendiri," jelasnya.

Jika harus menunggu perbaikan dari pemerintah, kerusakannya akan semakin parah. Padahal, aktivitas warga sangat bergantung kepada jalan rusak tersebut. 

Selain itu, warga juga khawatir dengan keselamatan keluarga mereka saat melintas di jalan itu. Kondisi jalan yang rusak parah kerap berujung kepada kecelakaan yang bisa saja menimbulkan korban jiwa.

"Harapannya, pemkab dapat tergugah kesadarannya untuk segera memperbaiki jalan kami dan jalan lainnya," katanya.

Feaby Handana

"Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak Pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar," sindir Bupati Hamartoni dalam rilis resmi akun Facebook Kominfo Lampung Utara.

Sayangnya, jurnalis yang memberitakan soal pengadaan tanah sekolah rakyat tidak melakukan hal itu. Yang bersangkutan justru konfirmasi langsung ke Aparat Penegak Hukum.

"Ini malah klarifikasinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi," keluhnya.

Meski begitu, orang nomor satu di Lampung Utara ini juga mengakui peran penting pers dalam pembangunan daerah. Menurutnya, keberadaan pers dapat membuat publik mengetahui pelbagai capaian dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

"Pers adalah mitra kerja pemerintah," kata dia.

Belakangan ini, lahan SR diketahui sedang mendapat sorotan tajam dari publik. Semua itu dipicu karena harga tanah di sana dianggap di luar nalar. Kritikan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali.  

Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan). 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.

Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh mengatakan, penentuan harga tanah menjadi kewenangan tim penilai. Berapa pun harga yang ditetapkan, mereka akan menyetujuinya meski di ata harga pasaran.

Selain itu, lokasi SR juga dinilai tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kemeterian Sosial RI tahun 2025. Lokasinya yang diapit oleh dua lapak penjemuran ampas singkong yang kerap menimbulkan aroma tidak sedap diprediksi akan membuat para siswa SR tidak nyaman.

Feaby Handana

Berdasarkan Petunjuk Teknis SR dari Kementerian Sosial RI, lahan SR harus memenuhi berbagai ketentuan. Salah satunya adalah berada di lingkungan yang nyaman, dan terhindar dari potensi bahaya kesehatan. Adapun fakta di lapangan, di lingkungan SR ini kerap tercium bau tidak sedap yang bersumber dari kedua lapak tersebut. Tempat usaha ini telah lama berjalan sebelum penentuan lokasi SR.

Mirisnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Lampung Utara (Disperkimciptaru) melalui Kepala Bidang Penataan Ruangnya, Saukat berdalih, kenyamanan lingkungan itu bukan bukan tanggung jawab mereka. Pihaknya hanya fokus terhadap boleh atau tidaknya ruang di sana dimanfaatkan untuk pembangunan SR.

"(Soal potensi ketidaknyamanan siswa akibat bau tidak sedap dari lapak ampas singkong) Tidak jadi pertimbangan kami. Sama sekali," katanya dengan entengnya saat ditanyakan apakah polusi udara di sana sempat jadi pertimbangan dalam penentuan lokasi SR, Rabu (9/9/2026).

Secara garis besar, Saukat menyebutkan bahwa urusan potensi polusi udara ini merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH-lah yang harus menyikapi persoalan ini.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Lampung Utara, Indra Gunawan mengatakan, penentuan calon lokasi SR tidak pernah melibatkan mereka. Selain itu, keberadaan lapak ampas singkong di sana sangat berpotensi mengganggu kenyamanan para siswa SR.

"Kalau untuk polusi udara, harus diuji dulu di laboratorium," jelasnya.

Belakangan ini, lahan SR diketahui sedang mendapat sorotan tajam dari publik. Semua itu dipicu karena harga tanah di sana dianggap di luar nalar. Kritikan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali.  

Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan). 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.

Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh mengatakan, penentuan harga tanah menjadi kewenangan tim penilai. Berapa pun harga yang ditetapkan, mereka akan menyetujuinya meski di ata harga pasaran.

Feaby Handana

Tiga festival yang diikuti komunitas tersebut adalah Bisik Serayu Festival di Banyumas, Festival Payung Indonesia XIII di Surakarta, dan Asia Tri Project dalam rangkaian Asia Tri Jogja 2026 di Yogyakarta.

Koreografer sekaligus inisiator Komunitas Anak Sawah, Agus Gunawan, mengatakan seluruh biaya untuk mengikuti ketiga festival ditanggung secara mandiri. Padahal, dalam setiap pementasan mereka membawa karya dan identitas budaya Lampung.

Semua kami lakukan dengan biaya mandiri. Tidak ada bantuan dari pemerintah daerah. Padahal ketika kami tampil, yang kami bawa bukan hanya nama komunitas, tetapi juga nama Lampung, kata Agus melalui keterangan yang diterima.

Menurut dia, keikutsertaan dalam festival tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata Lampung kepada masyarakat di luar daerah.

Di Banyumas, Komunitas Anak Sawah tampil di Rianto Dance Studio pada 29-30 Agustus 2026 dalam Bisik Serayu Festival. Festival itu mempertemukan berbagai kelompok seni dengan Sungai Serayu sebagai salah satu konteks perjumpaan kebudayaan.

Dari Banyumas, mereka melanjutkan perjalanan ke Surakarta untuk mengikuti Festival Payung Indonesia XIII di Taman Balekambang. Dalam festival tersebut, Komunitas Anak Sawah membawakan Tari Bedana Payung.

Karya itu merupakan pengembangan dari tari tradisional Bedana dengan payung sebagai elemen utama pertunjukan. Payung digunakan sebagai bagian dari visual tari untuk menggambarkan kebersamaan dan kegembiraan.

Di Yogyakarta, komunitas tersebut mementaskan Cikau Sugeh di Omah Petroek, Pakem, dalam rangkaian Asia Tri Project pada Asia Tri Jogja 2026. Karya itu menjadi bagian dari perjumpaan antara seni tradisi dan ekspresi seni kontemporer.

Bagi Agus, panggung-panggung festival tersebut bukan sekadar tempat mempertontonkan karya. Pertemuan dengan seniman dari daerah lain juga menjadi ruang untuk belajar dan membangun jejaring.

Festival adalah sarana belajar dan membangun jejaring, bukan sekadar arena unjuk gigi, ujarnya.

Keikutsertaan Komunitas Anak Sawah dalam tiga festival itu memperlihatkan bagaimana komunitas seni dapat menjadi salah satu jalur promosi kebudayaan daerah. Mereka memperkenalkan karya Lampung melalui panggung yang mempertemukan seniman dari berbagai wilayah.

Namun, seluruh perjalanan tersebut dilakukan tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah. Biaya transportasi, akomodasi, produksi, hingga kebutuhan pementasan ditanggung komunitas.

Kondisi itu menjadi persoalan tersendiri bagi kelompok seni yang secara aktif membawa nama daerah ke forum kebudayaan di luar Lampung. Dukungan pemerintah terhadap pelaku kebudayaan selama ini tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan di dalam daerah, tetapi juga fasilitasi ketika karya seni daerah tampil di tingkat nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan pemerintah sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Persoalannya, akses komunitas seni terhadap dukungan tersebut masih menjadi tantangan.

Agus berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dukungan yang lebih mudah diakses komunitas seni, terutama bagi kelompok yang mendapat undangan atau lolos kurasi festival di luar daerah.

Kami berharap ke depan ada perhatian terhadap komunitas yang membawa nama Lampung dalam kegiatan nasional, kata dia.

Hingga berita ini ditulis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung belum memberikan tanggapan mengenai tidak adanya dukungan pembiayaan bagi Komunitas Anak Sawah dalam mengikuti tiga festival tersebut.

Christian Saputro

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar yang semula dijadwalkan kembali berlangsung secara tatap muka pada Rabu, 9 September 2026, ditunda satu hari.

Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kota Bandarlampung M. Ramdhan mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Saya mendapat instruksi dari wali kota terkait dengan konferensi yang dilakukan antara Pemkot dan Pemprov serta surat edaran yang dikeluarkan Pemprov Lampung terkait dengan pembelajaran jarak jauh, kata Ramdhan melalui pesan WhatsApp pada Selasa malam, 8 September 2026.

Menurut Ramdhan, Eva Dwiana menginstruksikan Disdikbud mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh.

Bunda menginstruksikan kita (Disdikbud) untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti halnya yang dilakukan Pemprov. Mulai tanggal 9 September sampai dengan lusa, ujar dia.

Ramdhan mengatakan informasi mengenai perpanjangan pembelajaran daring tersebut telah disampaikan kepada seluruh kepala sekolah melalui pesan WhatsApp.

Pemerintah Kota Bandarlampung masih memantau perkembangan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pembelajaran tatap muka akan kembali dilakukan setelah kondisi dinilai memungkinkan.

Kita juga menunggu perkembangan berikutnya. Semoga dampak erupsi hilang dan anak-anak dapat belajar seperti semula, kata Ramdhan.

Dandy Ibrahim

"Pelan-pelan, akan kami benahi," jelas Kepala DLH Lampung Utara, Gunaido, Selasa (8/9/2026).

Meski begitu, ia mengatakan, pembenahan penanganan sampah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. 

"Tanpa itu, persoalannya tidak akan mudah terurai," kata dia.

Selain fokus terhadap penanganan sampah, tata kelola lingkungan, dan kelestarian ekosistem di wilayah Lampung Utara juga akan menjadi fokus utama pihaknya. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup dapat terus berjalan dan meningkat.

Sebelum ditempati oleh Gunaido, posisi Kepala DLH ditempati oleh Ina Sulistya. Saat ini Ina Sulistya menempati posisi Kepala Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura. 

Gunaido sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selama tiga tahun terakhir ini. Proses serah terima jabatan antara keduanya dilakukan pada Senin kemarin.

Feaby Handana

Pendaftaran bakal calon Rektor Unila sudah berakhir dan memunculkan enam bakal calon rektor yaitu Dr. Budiono (FH), Prof Dr. Warsito ( FMIPA), Prof.Dr. Asep Sukohar (FK) , Prof. Dr. Rudi Lukman (FH) , serta Prof. Dr. . Hamzah dan Prof, Dr. Anna Agustina (FISIP).

Dengan demikian, hampir bisa dipastikan pilrek UNILA akan dilakukan dengan dua putaran. Putaran pertama memilih tiga calon rektor oleh anggota senat. Pada  putaran kedua memilih rektor oleh anggota senat UNILA dan 35 % Suara Menteri 

.Mengapa mereka mencalonkan diri ?Berbagai alasan disampaikan: antara lain, karena merasa dapat dukungan dari anggota senat, merasa layak karena memenuhi persyaratan dan pengalaman jabatan struktural, merasa optimis karena suara rektor aakan jatuh pada dirinya, dan berbagai alasan lainnya, tapi alasan bahwa ada calon-calon memiliki akses untuk menggaet suara mentri sebesar 35%adalah alsan yang dikaim sebagai alasan yang signifikan untuk meraih jabatan rektor . 

 Benarkah? Jika merujuk pada pengalaman pemilihan rektor (pilrek) yang telah berlangsung di berbagai perguruan tinggi, suara Menteri sebesar 35% cenderung lebih merepresentasikan fakta politis daripada fakta objektif. Artinya, dalam menentukan pilihan, pertimbangan subjektivitas, preferensi, kedekatan, serta kalkulasi politik dapat memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan penilaian objektif terhadap kapasitas, rekam jejak, integritas, dan reputasi akademik calon rektor.

Oleh karena itu muncul hipotesis calon rektor yang memiliki kedekatan dengan suara menteri, maka peluang terpilihnya sebagai rektor sangat besar. Implikasinya pilrek dengan intervensi suara menteri, maka pertarungan bukan di level suara senat, tetapi ditentukan oleh :gajah: yang memiliki pengaruh kuat terhadap suara menteri. 

Jadi, persaingan dalam Pilrek lebih tepat dimaknai sebagai pertarungan antar gajah. Lalu, siapa yang dimaksud dengan gajah dalam pertarungan tersebut? Sebagai konsekuensi keterlibatan Menteri yang memiliki 35 persen hak suara dalam pemilihan rektor, posisi Menteri menjadi sangat strategis. Secara matematis, calon rektor yang memperoleh dukungan kuat dari Menteri memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi, kecuali apabila suara anggota Senat Universitas benar-benar terkonsolidasi dan mendukung satu calon secara dominan.

Karena itu, pertarungan dalam Pilrek sesungguhnya tidak hanya berlangsung di arena suara Senat. Para calon rektor juga berkepentingan membangun akses dan memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan yang diyakini memiliki pengaruh terhadap pilihan Menteri. Dalam konteks inilah istilah gajah menjadi relevan: gajah bukanlah calon rektor itu sendiri, melainkan aktor, jaringan, atau kekuatan politik dan institusional yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah dukungan Menteri.

Dengan demikian, Pilrek bukan semata-mata pertarungan antarcalon rektor. Di balik para calon tersebut terdapat kekuatan-kekuatan yang dapat ikut menentukan arah dukungan dan peluang kemenangan. calon rektor memang berada di garis depan, tetapi kekuatan politik dan institusional di belakang mereka dapat menjadi faktor yang sangat menentukan. Pilrek, dengan demikian, dapat dibaca sebagai pertarungan antar gajah di balik para calon rektor.

Basis Pertimbangan 

Namun, persoalannya tidak berhenti pada siapa gajah yang berada di belakang masing-masing calon. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: atas dasar apa Menteri menentukan pilihannya?

Jika pilihan Menteri didasarkan pada kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, integritas, reputasi akademik, serta visi calon dalam mengembangkan perguruan tinggi, maka bobot 35 persen dapat dipandang sebagai instrumen untuk memastikan hadirnya kepemimpinan perguruan tinggi yang berkualitas.

Sebaliknya, jika pilihan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh subjektivitas, preferensi personal, kedekatan, akses politik, atau kalkulasi kepentingan tertentu, maka mekanisme 35 persen berpotensi menjadi ruang masuknya kepentingan politik ke dalam proses pemilihan rektor. Pada titik inilah muncul pertanyaan yang lebih kritis: apakah suara Menteri benar-benar menjadi instrumen untuk memastikan kualitas kepemimpinan perguruan tinggi, atau justru menjadi instrumen kekuasaan yang dapat menggeser prinsip meritokrasi dalam pemilihan rektor?

*Guru Besar FISIP Unila

Bertempat di galeri SURVIVE!Garage, penulis pameran Katrin Bandel yang mengusung Kenali babi dalam diri: Mencari pegangan alternatif di tengah hiruk-pikuk dunia pascakolonial ini menarik perhatian dari para kritikus dan pencinta seni rupa.

Pameran yang akan berlangsung hingga 20 September 2026 ini menampilkan 58 karya yang merekam proses panjang Cak Ucup dalam membangun karakter ikonik bernama Sri. Kehadiran figur perempuan berias penganten Jawa ini menjadi jembatan visual yang kuat dalam memadukan kritik sosial politik yang tajam dengan kedalaman spiritualitas lokal.

Bagian dari Program 'Survive Present' ke-7

Perwakilan dari SURVIVE!Garage, Fitri DK, menjelaskan bahwa pameran tunggal ini merupakan bagian dari program Survive Present, sebuah inisiatif yang dimulai sejak tahun 2022 untuk mendukung, mempromosikan, dan memberikan ruang bagi seniman-seniman yang dekat dengan keluarga besar (familia) Survive Garage.

"Pameran ini menjadi edisi Survive Present yang ketujuh. Menggelar pameran tunggal itu cukup berat, jadi program ini tidak pasti ada setiap tahun, sangat tergantung pada kesiapan senimannya. Untuk tahun ini, Cak Ucup memamerkan sekitar 58 karya yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang galeri kami," ujar Fitri DK.

Filosofi Rias Penganten Jawa dan Karakter 'Sri'

Karakter Sri dengan riasan khas penganten Jawa dan bermata hitam menjadi poros utama dalam seluruh dimensi penciptaan Cak Ucup. Menurut sang perupa, pemilihan rias penganten Jawa bukan sekadar dekorasi visual, melainkan sebuah simbol kematangan hidup dan fase transisi yang sakral.

"Sri itu kan perempuan. Penganten Jawa menandai bahwa ia telah matang dan sedang melewati gerbang menuju fase hidup yang baru," ungkap Cak Ucup. Ia menambahkan bahwa karakter Sri berkelindan erat dengan berbagai versi legenda lokal di Indonesia yang kerap menyinggung soal pernikahan, kerelaan, hingga narasi pengorbanan demi kehidupan.

Bagi Cak Ucup, Sri adalah medium otokritik dan ruang ekspresi yang sangat cair. Melalui figur ini, ia merangkum berbagai kegelisahan multidimensi yang berkecamuk di benaknyamulai dari masalah teologi, ekonomi, sosial-politik, feminisme, hingga isu lingkungan. Sri dipotret berada dalam ruang dan waktu yang riil, bertindak sebagai corong opini, sindiran, maupun pertanyaan atas carut-marut dunia modern.

Antara Eksploitasi Pasar Global dan Pertahanan Batin

Penulis dan kritikus budaya, Katrin Bandel, dalam catatan pamerannya menuturkan bahwa kompleksitas sosok Sri adalah wujud pencarian nilai alternatif di tengah dominasi pasar global pascakolonial. Sri digambarkan secara aktif melakukan aktivitas dasar seperti menanam, memanen, mengandung, dan menyusui yang menyimbolkan pertumbuhan batin sekaligus analogi proses kreatif seorang seniman melahirkan karyanya. Hal ini terefleksi eksplisit dalam karya berjudul Imagination and Knowledge.

Namun, Sri tidak digambarkan terpisah dari realitas pahit. Cak Ucup dengan jeli memotret tantangan riil perempuan Indonesia, seperti menggambarkan Sri sebagai buruh jahit industri fesyen, berdesakan di dalam kendaraan umum, hingga menggenggam smartphone.

Katrin Bandel dan Mohamad Yusuf (Cak Ucup) di depan karyanya berjudul Simbok, 2020, Print On Fabric, 121 X 82 cm.

Salah satu karya terbaru yang menjadi sorotan utama berjudul "Kenali". Karya berupa drawing di atas kain keras yang ditempel pada sajadah batik ini menampilkan sosok Sri memegang sabit dan padi, didampingi seekor babi bertaring besar di antara kakinya serta tulisan Titis Wereng. Babi tersebut menjadi simbol dari sifat kerakusan, sebuah ajakan kuat bagi audiens untuk mengenali "hama" dan keburukan yang mengancam kualitas batin di dalam diri sendiri.

Pembukaan yang Sarat Magis dan Nilai Tradisi

Acara pembukaan pameran berlangsung meriah dan sarat akan nuansa spiritualitas dengan pementasan Wayang Beber "Matahari Rakyat" oleh kolektif Taring Padi yang berkolaborasi dengan Cak Udin. Dalam pertunjukan tersebut, Cak Udin membacakan salah satu ayat suci Al-Qur'an mengenai kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia, dikombinasikan dengan lantunan lirik-lirik Jawa kuno bermakna tolak bala (penangkal bencana).

Secara visual, karya-karya Cak Ucup memang dikenal padat, dipenuhi detail manusia, sosok misterius bercadar hitam, hiruk-pikuk kota, hingga pengaruh tasawuf yang kuat seperti pada seri kisah sufistik Rabiah al-Adawiyyah (When Women in Love).

Pameran "SISI SRI" ini pada akhirnya menjadi sebuah pembuktian seni yang mendalam. Seperti prinsip berkarya yang dipegang teguh oleh Cak Ucup selama hidupnya: "Seni adalah manusia untuk memanusiakan manusia dan memanusiakan keindahan ciptaannya." Melalui pameran ini, manusia pascakolonial tidak lagi diposisikan sebagai korban ketidakadilan yang tidak berdaya, melainkan subjek aktif yang membawa bekal spiritualitas dan ketahanan batin dalam menjalani pertarungan hidup sehari-hari.

 Jajang R Kawentar

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kantor yang dimaksud di antaranya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Untuk BPBD, antara kepala yang baru dengan sekretarisnya berstatus saudara ipar. Pun demikian dengan DKP. Status kepala dengan sekretarisnya adalah paman dan keponakan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendri Dunant membenarkan bahwa adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara pimpinan dan bawahan di instansi-instansi tersebut. Meski begitu, secara aturan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam persoalan ini.

"Enggak ada regulasi yang melarang itu," katanya, Selasa (8/9/2026).

Ia berdalih, penempatan pejabat eselon II tersebut merujuk kepada hasil uji kompetensi yang belum lama ini dilaksanakan. Hasil itu ditetapkan oleh panitia seleksi uji kompetensi.

"(Adapun soal etika atau etis dan tidak etisnya mengenai hal ini) Sepanjang tidak ada aturan yang melanggar, tidak masalah," jelasnya.

Pada Kamis pekan lalu, Pemkab Lampung Utara membongkar ulang susunan pejabat eselon II mereka. Total ada 16 pejabat yang bertukar posisi usai mengikuti uji kompetensi.

Feaby Handana

AJI menyoroti penghapusan unggahan Deduktif.id mengenai Bank Mandiri oleh Meta pada 3 September 2026. Konten dalam format karusel itu antara lain membahas pembiayaan perusahaan yang dikaitkan dengan deforestasi, transaksi mencurigakan dalam FinCEN Files yang menyangkut rekening Jhonlin Group, transaksi Bank Mandiri Singapura dengan perusahaan ekspor senjata Rusia, serta dugaan pencucian uang dalam bisnis impor kratom.

Unggahan tersebut dibuat secara kolaboratif dengan sejumlah akun, antara lain Counterpoint, Cabinet Couture, Logos.id, Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TUK Indonesia), dan Grassroot.id.

Menurut AJI, Deduktif.id menerima notifikasi dari Meta sekitar pukul 20.21 WIB yang menyebut unggahan itu mungkin berisi sesuatu yang melanggar hak merek dagang orang lain atau mempromosikan barang palsu.

Dalam notifikasi tersebut, nama Bank Mandiri tercantum sebagai pelapor dengan nomor laporan 1087400203646358. Alamat surel yang digunakan pelapor adalah annastasyavrss@gmail.com.

AJI menyebut Deduktif.id kemudian menelusuri alamat surel tersebut menggunakan sejumlah sumber terbuka. Penelusuran itu, menurut AJI, tidak menemukan informasi yang dapat mengidentifikasi pelapor. Deduktif menduga alamat surel tersebut merupakan alamat sekali pakai yang digunakan untuk melaporkan konten kepada Meta.

Pada hari yang sama, tekanan terhadap media juga terjadi di depan kantor BBC Indonesia di Jakarta. Massa dari Persatuan Barisan Rakyat Indonesia menggelar aksi untuk memprotes pemberitaan BBC Indonesia mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Massa menilai pemberitaan tersebut belum menyajikan persoalan secara utuh dan berimbang. Mereka antara lain mendesak BBC Indonesia menghapus atau mengevaluasi pemberitaan tentang karhutla serta menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

AJI mengatakan keberatan terhadap pemberitaan merupakan hak setiap orang. Publik dapat mempersoalkan akurasi, keberimbangan, metode, maupun sudut pandang sebuah karya jurnalistik.

Namun, menurut AJI, keberatan terhadap pemberitaan semestinya ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mekanisme tersebut antara lain hak jawab, hak koreksi, serta pengaduan kepada Dewan Pers.

Keputusan menerbitkan, mengoreksi, atau mencabut sebuah berita harus berada dalam independensi redaksi dan berdasarkan kode etik jurnalistik, kata Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida dan Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung dalam keterangan tertulis, 7 September 2026.

AJI menilai tekanan terhadap kebebasan pers saat ini tidak hanya berupa pelarangan atau intervensi negara. Tekanan juga dapat muncul melalui sistem moderasi perusahaan teknologi, mekanisme pengaduan platform digital, tekanan korporasi, serangan digital, hingga aksi massa yang menyasar ruang redaksi.

Di sisi lain, AJI mengingatkan jurnalis tetap berkewajiban bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, dan mematuhi kode etik jurnalistik. Hal itu diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terutama mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

AJI kemudian mendesak Meta menjelaskan secara terbuka dasar penghapusan konten Deduktif.id mengenai Bank Mandiri, termasuk bagian konten yang dinilai melanggar merek dagang.

Meta juga diminta menjelaskan proses verifikasi atas laporan yang mengatasnamakan Bank Mandiri tetapi menggunakan alamat surel pribadi. AJI meminta konten jurnalistik Deduktif.id tersebut segera dipulihkan dan Meta menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

AJI juga menyerukan agar pihak yang keberatan terhadap pemberitaan menggunakan hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers. AJI menolak segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan, maupun tekanan massa yang bertujuan mempengaruhi atau menghambat kerja jurnalistik.

Dosen Teknik Lingkungan Itera, Novi Kartika Sari, mengatakan parameter gas yang diukur masih tergolong aman untuk dampak akut. Namun, kondisi berbeda ditemukan pada partikulat, terutama di dalam ruangan.

Untuk gas masih tergolong aman untuk dampak akut. Tetapi untuk partikulat di dalam ruangan sudah masuk kategori tidak sehat, ujar Novi saat dihubungi, Senin, 7 September 2026.

Pemantauan dilakukan menggunakan dua perangkat. Alat pertama ditempatkan di area depan pelataran Gedung A untuk mengukur kualitas udara ambien. Alat kedua dipasang di dalam Gedung A untuk mengetahui kondisi udara di ruang kerja.

Parameter yang diukur meliputi PM2.5 dan PM10, baik di luar maupun dalam ruangan. Tim juga mengukur sulfur dioksida (SO), nitrogen dioksida (NO), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO), serta parameter meteorologi berupa arah dan kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan tekanan udara.

Menurut Novi, instrumen yang digunakan tidak bisa memastikan secara langsung bahwa partikulat yang terukur seluruhnya merupakan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun, data kualitas udara dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh material erupsi terhadap wilayah yang menjadi reseptor.

Alat ini merupakan instrumen untuk pengukuran kualitas udara ambien, sehingga tidak bisa secara langsung mengatakan partikulat yang terukur berasal dari abu vulkanik. Namun, kita dapat memprediksi apakah lokasi yang menjadi reseptor terpengaruh oleh abu vulkanik atau tidak, kata dia.

Prediksi itu dilakukan dengan mempertimbangkan episode erupsi yang menghasilkan material abu dalam jumlah besar serta arah angin dari kawasan Gunung Anak Krakatau menuju wilayah Lampung.

Untuk pengukuran partikulat di luar ruangan, tim Teknik Lingkungan Itera menggunakan High Volume Air Sampling (HVAS). Adapun partikulat di dalam ruangan diukur menggunakan Low Volume Air Sampling (LVAS). Pengukuran SO dan NO dilakukan dengan metode impinger, sedangkan CO dan CO menggunakan sistem berbasis sensor.

Penempatan instrumen mempertimbangkan standar pengukuran udara ambien, keamanan, serta ketersediaan sumber listrik. Pengukuran dilakukan secara aktif dan kontinu untuk mendapatkan gambaran perubahan kualitas udara selama periode paparan abu vulkanik.

Pemasangan alat di dalam Gedung A juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana udara luar masuk ke dalam bangunan dan memengaruhi kualitas udara di dalam ruangan.

Partikulat Luar Ruangan Juga Diduga Tidak Sehat

Hasil pengukuran partikulat di luar ruangan masih dalam proses penyelesaian. Namun, berdasarkan hasil awal pengukuran laboratorium, konsentrasi partikulat di luar ruangan juga diduga telah berada pada kategori tidak sehat.

Statusnya perlu diwaspadai karena ada indikasi kualitas udara sudah tidak sehat, khususnya dari parameter partikulat, ujar Novi.

Kondisi itu berbeda dengan hasil pengukuran kualitas udara di lingkungan Itera pada kondisi normal. Sebelumnya, konsentrasi parameter yang diukur berada di bawah baku mutu.

Peningkatan konsentrasi partikulat saat ini, kata Novi, perlu dilihat dalam konteks perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Erupsi gunung merupakan sumber pencemar alami yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah mitigasi melalui kebijakan pemerintah dan perlindungan individu.

Novi mengimbau sivitas akademika dan masyarakat mengikuti arahan resmi pemerintah, termasuk menggunakan masker ketika beraktivitas serta mengurangi kegiatan di luar ruangan jika tidak diperlukan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Itera menghentikan sementara perkuliahan tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran daring. Dosen dan pegawai juga menerapkan bekerja dari rumah hingga kondisi memungkinkan untuk kembali beraktivitas di kampus.

Pemantauan kualitas udara di lingkungan Itera akan dilakukan selama beberapa hari dan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Data pemantauan diharapkan memberikan gambaran perubahan kualitas udara di kampus selama periode paparan abu vulkanik.

Ada satu diksi bahasa Jawa yang terasa pas untuk menggambarkan kecenderungan pemerintah menghadapi berbagai persoalan rakyat akhir-akhir ini: ndobos. Artinya kurang lebih besar omong, banyak bicara, tetapi tidak selalu sebanding dengan tindakan. Masalahnya bukan pada banyaknya kata, melainkan ketika kata-kata menjadi begitu ramai sementara kenyataan tidak banyak berubah. Pemerintah sibuk menjelaskan, rakyat tetap sibuk menghadapi persoalan.

Kesan itu salah satunya terlihat dalam polemik penetapan kelompok miskin berdasarkan desil. Secara prinsip, penggunaan data untuk menentukan penerima bantuan tentu masuk akal. Negara memang membutuhkan basis data agar bantuan sosial tidak salah sasaran. Dengan data, pemerintah dapat menentukan siapa yang paling membutuhkan, siapa yang rentan, dan siapa yang harus diprioritaskan. Masalahnya muncul ketika klasifikasi statistik berhadapan dengan kehidupan nyata yang jauh lebih rumit daripada angka.

Kemiskinan tidak selalu tampak dari kondisi rumah, kendaraan, atau kepemilikan barang. Ada keluarga yang memiliki sepeda motor karena kendaraan itu dipakai untuk mencari nafkah. Ada pekerja informal yang terlihat memiliki penghasilan, tetapi pendapatannya tidak tetap. Ada keluarga yang hari ini masih mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi bisa jatuh miskin sewaktu-waktu karena kehilangan pekerjaan, sakit, atau menghadapi biaya pendidikan dan kesehatan. Kehidupan ekonomi seseorang bisa berubah jauh lebih cepat daripada pembaruan data milik pemerintah.

Karena itu, desil seharusnya menjadi alat bantu, bukan vonis. Data penting, tetapi data bukan kenyataan itu sendiri. Sistem boleh canggih, tetapi tetap bisa salah. Ketika warga yang secara nyata membutuhkan bantuan justru tersingkir karena klasifikasi, pemerintah tidak cukup menjawab dengan mengatakan bahwa semuanya sudah sesuai sistem. Justru pada titik itulah sistem harus dikaji dan diuji.

Rakyat tentu tidak terlalu peduli bagaimana rumitnya sistem algoritma bekerja. Mereka ingin tahu mengapa bantuan yang sebelumnya diterima tiba-tiba hilang, mengapa keluarga yang masih kesulitan tidak lagi tercatat sebagai penerima, dan bagaimana cara memperbaiki data jika kenyataan tidak sesuai dengan catatan negara. Pertanyaan mereka sederhana, tetapi jawabannya sering dibuat rumit oleh pemerintah.

Di sinilah persoalan sebenarnya. Pemerintah jangan sampai lebih sibuk menjelaskan sistem daripada memperbaiki kesalahan sistem. Jangan sampai istilah desil, basis data, pemutakhiran, dan ketepatan sasaran menjadi bahasa yang justru menciptakan jarak dengan rakyat bahkan membunuh rakyat. Sebab bagi orang yang sedang kesulitan, persoalannya bukan apakah dirinya masuk desil tiga, empat, atau lima. Persoalannya adalah apakah ia mampu membeli beras, membayar listrik, menyekolahkan anak, dan bertahan sampai akhir bulan.

Lebih dari itu, jangan sampai keberhasilan mengidentifikasi orang miskin dianggap sebagai keberhasilan mengatasi kemiskinan. Mengetahui siapa yang miskin hanyalah langkah awal. Pekerjaan sesungguhnya adalah membuat mereka tidak lagi miskin. Kalau negara semakin pintar mengklasifikasikan kemiskinan tetapi rakyat tetap kesulitan memperoleh pekerjaan, pendapatan layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi bukan dipuji.

Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan seberapa canggih sistemnya, seberapa banyak program diumumkan, atau seberapa meyakinkan narasi yang disampaikan. Ukurannya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat. Harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, pekerjaan lebih tersedia, pelayanan publik lebih mudah, dan keluarga rentan memiliki jalan untuk keluar dari kemiskinan.

Pemerintah tentu berhak menjelaskan kebijakan. Tetapi penjelasan tidak boleh menjadi pengganti tindakan. Jika data keliru, perbaiki. Jika warga salah klasifikasi, buka mekanisme koreksi yang mudah. Jika bantuan tidak tepat sasaran, evaluasi. Dan jika kebijakan belum berhasil, katakan belum berhasil. Kejujuran semacam itu jauh lebih sehat daripada memoles persoalan dengan narasi yang panjang.

Sebab rakyat tidak hidup dalam tabel statistik. Mereka hidup dalam kenyataan sehari-hari. Mereka menghitung uang sebelum berbelanja, menimbang kebutuhan sebelum membayar, dan mencari cara agar penghasilan yang terbatas cukup sampai akhir bulan. Bagi mereka, kemiskinan bukan angka. Ia adalah kenyataan hidup.

Karena itu, data harus menjadi cermin untuk melihat kenyataan, bukan layar untuk menyembunyikannya. Negara tidak boleh memaksa manusia menyesuaikan diri dengan sistem yang keliru. Sebaliknya, sistem harus terus diperbaiki agar semakin mampu membaca kehidupan manusia.

Pemerintah tidak perlu terlalu sibuk membuktikan bahwa semua sudah benar. Biarkan kebijakan berbicara melalui hasil. Biarkan rakyat merasakan manfaatnya. Sebab jarak antara omongan dan kenyataan selalu menjadi ukuran paling jujur. Kalau yang terdengar semakin banyak adalah narasi, sementara yang dirasakan rakyat tetap kesulitan mendapatkan sesuap nasi, maka pertanyaan publik menjadi wajar: kapan bicara berhenti dan kerja dimulai?

Itulah yang harus dijawab pemerintah, bukan dengan kata-kata yang lebih panjang, tetapi dengan tindakan yang lebih nyata. Karena berkata saja tanpa tindakan itulah sejatinya ndobos itu.

*Guru Besar Universitas Malahayati

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung, M. Ramdhan, mengatakan imbauan tersebut disampaikan sesuai instruksi Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana. Pesan itu telah diteruskan kepada seluruh kepala sekolah negeri dan swasta.

Sesuai dengan instruksi Wali Kota, saya sudah mengirimkan pesan ke seluruh kepala sekolah negeri/swasta agar para siswa belajar via daring dulu, sambil melihat perkembangan hari Senin, kata Ramdhan, Ahad, 6 September 2026.

Meski siswa belajar dari rumah, Ramdhan meminta guru dan tenaga kependidikan tetap hadir di sekolah. Mereka diminta menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik.

Sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Bandarlampung pada Sabtu, 5 September 2026. Pemerintah kota kemudian melakukan pemantauan terhadap wilayah yang terdampak.

Ramdhan mengatakan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di Bandarlampung.

Dandy Ibrahim 

"Yang paling penting masyarakat tetap tenang, tetapi juga waspada," kata Mirza saat memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau bersama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kepolisian Daerah Lampung, BMKG, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Ahad, 6 September 2026.

Mirza mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memantau perkembangan aktivitas vulkanik. Pembaruan kondisi diterima dari Pusdalops BPBD, BMKG, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Erupsi Gunung Anak Krakatau juga disertai sebaran abu vulkanik. Pemerintah meminta warga yang tidak memiliki keperluan mendesak tetap berada di dalam rumah untuk mengurangi paparan abu.

Warga yang harus keluar rumah diminta menggunakan masker atau kain basah. Pintu, jendela, dan ventilasi rumah sebaiknya ditutup untuk mencegah abu masuk. Abu yang menempel di lingkungan rumah dianjurkan dibersihkan menggunakan air, bukan disapu dalam kondisi kering.

Pemerintah juga meminta masyarakat menjauhi kawasan dalam radius minimal 5 kilometer dari Gunung Anak Krakatau dan tidak mendekati pantai atau wilayah pesisir.

Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau iritasi akibat abu vulkanik diminta segera mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan. Warga juga dianjurkan menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, perlengkapan kebutuhan dasar, dan obat-obatan.

Informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau diminta hanya merujuk pada sumber resmi, antara lain BMKG, PVMBG, dan BPBD Lampung.

Mirza mengingatkan masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada terhadap perkembangan situasi. "Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan memastikan informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang akurat," ujarnya.

Eva turun langsung membagikan masker kepada pengguna jalan pada Minggu sore, 6 September 2026. Pembagian masker dilakukan dari kawasan Jalan Dr. Susilo hingga Jalan Teuku Umar, termasuk sejumlah titik keramaian.

Eva meminta warga meningkatkan kewaspadaan selama aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Ia terutama mengingatkan masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker.

Untuk masyarakat Kota Bandarlampung, tetap waspada dan berhati-hati. Kalau keluar rumah, gunakan masker, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, kata Eva, Ahad, 6 September 2026.

Selain penggunaan masker, Eva mengingatkan warga memperhatikan kebersihan makanan. Makanan yang dijual di tempat terbuka, kata dia, sebaiknya ditutup untuk mencegah terpapar debu atau abu vulkanik.

Kalau membeli makanan di luar, tolong diperhatikan kebersihannya. Makanan harus ditutup supaya tidak terkena debu atau abu vulkanik, ujarnya.

Pemerintah Kota Bandarlampung bersama sejumlah instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan. Pemkot juga menyiapkan langkah antisipasi untuk mengurangi dampak abu vulkanik terhadap masyarakat.

Eva mengatakan pemerintah daerah akan terus mengambil langkah yang diperlukan selama dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau masih dirasakan warga Bandarlampung.

Kepala Damkar Kota Bandarlampung Anthoni Irawan mengatakan penyemprotan dilakukan setelah udara di sejumlah wilayah kota terdampak debu vulkanik. Ia memantau langsung petugas yang melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan utama.

Malam ini udara kota terganggu dengan adanya debu dampak dari Anak Gunung Krakatau yang tengah erupsi, kata Anthoni saat memantau penyemprotan, Sabtu malam.

Menurut dia, penyemprotan jalan dilakukan Damkar bersama BPBD untuk mengurangi debu vulkanik yang berpotensi kembali beterbangan dan mengganggu aktivitas warga.

Anthoni juga mengimbau warga menggunakan masker, terutama mereka yang harus beraktivitas di luar rumah. Kami mengimbau warga untuk menggunakan masker, apalagi yang hendak keluar rumah, ujarnya.

Selain menangani debu di jalan, Pemerintah Kota Bandarlampung mendata wilayah yang terdampak abu vulkanik. Pamong di tingkat kecamatan dikerahkan untuk menghimpun informasi dari wilayah masing-masing.

Pamong di kecamatan saat ini sedang mengumpulkan informasi dan menghimpun data, wilayah mana saja yang terdampak debu vulkanik, kata Anthoni.

Data tersebut, dia melanjutkan, akan menjadi dasar pemerintah kota dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

Dandy Ibrahim 

KLH/BPLH mengatakan PT SEG SS telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) untuk kegiatan eksplorasi Sekincau Selatan. Dokumen tersebut, menurut pemerintah, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) secara penuh.

"Setiap tahapan lanjutan wajib memenuhi kewajiban administratif dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan," demikian keterangan KLH/BPLH.

Pengawasan dilakukan terhadap aktivitas fisik selama tahap eksplorasi, termasuk pembukaan akses, pemotongan lereng, potensi timbulnya debu, hingga sedimentasi. KLH/BPLH menyatakan pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme verifikasi lapangan sesuai kewenangannya.

Kegiatan yang bersinggungan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) juga diwajibkan memenuhi ketentuan instansi yang menangani kehutanan dan konservasi.

Pemerintah juga menyoroti nilai ekologis kawasan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS). KLH/BPLH menyatakan akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan koordinasi antar-kementerian dalam proses Significant Boundary Modification dalam mekanisme Warisan Dunia.

Menurut pemerintah, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan eksplorasi tidak menimbulkan dampak yang tidak dapat diterima terhadap fungsi ekologis kawasan.

Pengaduan Masyarakat Terbuka

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH menyatakan belum menerima pengaduan resmi mengenai dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi PT SEG SS.

Meski demikian, pemerintah memastikan kanal pengaduan tetap terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan menyertakan lokasi, kronologi, dan data pendukung yang valid.

KLH/BPLH menegaskan informasi yang masuk akan diperiksa secara teknis dan objektif. Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan lingkungan, seperti debu atau kerusakan jalan, sebelum pemerintah mengambil kesimpulan.

Selain persoalan lingkungan, pemerintah menyoroti isu kompensasi tanah, tanam tumbuh, dan penyerapan tenaga kerja lokal. KLH/BPLH mendorong perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat membuka komunikasi agar persoalan tersebut diselesaikan sesuai ketentuan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah tetap mendukung pengembangan energi terbarukan. Namun, pengembangan panas bumi harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah memastikan seluruh kegiatan eksplorasi panas bumi di kawasan Suoh-Sekincau diawasi secara proporsional. Pemerintah juga menyatakan setiap informasi masyarakat akan ditindaklanjuti secara objektif dan seluruh kewajiban persetujuan lingkungan harus dipenuhi.

Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno, mengatakan erupsi masih berlangsung hingga Sabtu pukul 16.17 WIB. Namun, intensitasnya mulai menurun.

"Erupsi sudah berkurang, ini masih terus erupsi tapi berkurang," kata Suwarno, Sabtu, 5 September 2026.

Berdasarkan pemantauan Badan Geologi, erupsi Gunung Anak Krakatau mulai terjadi pada Jumat, 4 September 2026, pukul 23.07 WIB. Aktivitas itu masih berlangsung hingga Sabtu pukul 04.40 WIB dan disertai suara gemuruh yang terdengar dari Pos Pengamatan Gunung Api di Pasauran, Banten.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut aktivitas Gunung Anak Krakatau berupa semburan lava pijar yang menyerupai air mancur.

Pada saat yang sama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merekam aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau melalui sejumlah instrumennya. Rekaman tersebut bertepatan dengan laporan masyarakat mengenai dentuman dan getaran yang terdengar di wilayah Bandung Raya.

Namun, BMKG belum dapat memastikan apakah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berkaitan dengan dentuman yang dilaporkan warga di Bandung Raya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan erupsi Gunung Anak Krakatau tetap menjadi salah satu kemungkinan penyebab dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Jawa Barat pada 4-5 September 2026.

PVMBG merujuk pada pengalaman erupsi Gunung Anak Krakatau pada 2020 dan Gunung Kelud pada 2014. Saat itu, suara dentuman dari aktivitas vulkanik kedua gunung tersebut dapat terdengar hingga jarak yang cukup jauh.

Hingga Sabtu, status Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.

Kepala Badan Geologi Lana Saria mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas.

Imbauan tersebut disampaikan untuk mengantisipasi potensi bahaya akibat aktivitas vulkanik yang masih berlangsung.

Oyos Saroso HN

Pemimpin Perum BULOG Kanwil Lampung Rindo Safutra mengatakan pemantauan harga merupakan langkah antisipatif untuk mencegah gejolak pangan yang dapat memicu inflasi. Menurut dia, BULOG tidak hanya menunggu laporan mengenai kenaikan harga, tetapi aktif memantau kondisi pasar.

Kami mengantisipasi bukan hanya pengaduan, tetapi kami mengantisipasi akan kenaikan inflasi. Itu yang paling utama. Karena penugasan BULOG yang paling utama adalah menjaga stabilisasi harga, kata Rindo saat memantau Pasar Tugu, Bandar Lampung, Sabtu, 5 September 2026.

Rindo bersama jajaran BULOG berdialog dengan pedagang dan mengecek harga serta ketersediaan beras di pasar. Pemantauan itu juga untuk memastikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan sesuai sasaran.

BULOG juga mendorong penguatan pasokan beras premium dan sejumlah komoditas pangan lainnya untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.

Secara nasional, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG mencapai sekitar 4,9 juta ton per 5 September 2026. Di Lampung, stok beras tercatat 231.109 ton dan gabah 66.227 ton atau setara 264.884 ton beras.

Dari sisi penyaluran, realisasi beras SPHP secara nasional sepanjang 2026 hingga 5 September mencapai sekitar 756 ribu ton. Di Lampung, penyaluran SPHP tercatat 18.956 ton.

BULOG menyebut kondisi stok tersebut memberi ruang untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi tekanan harga. Intervensi dilakukan melalui operasi pasar, penyaluran SPHP, penguatan pasokan beras premium, serta pemantauan harga di tingkat pedagang dan konsumen.

Pemantauan pasar dilakukan bersama Satgas Pangan, TNI, Polri, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka memantau rantai pasok mulai dari ketersediaan stok hingga harga di tingkat konsumen.

Jika ditemukan kenaikan harga yang dinilai tidak wajar, BULOG bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait akan melakukan langkah korektif. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga pasokan pangan sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.

BULOG dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan akan terus mengoptimalkan stok beras, penyaluran SPHP, operasi pasar, dan distribusi pangan untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Pameran yang membedah narasi seputar sosok "Ibu" dan memori personal ini dibuka oleh seniman senior Yogyakarta Samuel Indratma, dengan catatan kuratorial yang ditulis oleh Syam Terajana.

Kritik "Sampah Seni" hingga Ekskavasi Memori

Kolektif yang digawangi oleh empat mahasiswaBagus Lintang Pamungkas (Bagus), Yazid Ibrahim Movic Albadi (Bram), Muhammad Hanan Izzuddin (Izzu), dan Naufal Al Rabbani (Naufal)menyuguhkan pendekatan interdisiplin yang berani.

Dari kiri Bonnie Hermansyah owner Rumah Jala Production, Naufal Al Rabbani (Naufal) Bagus Lintang Pamungkas (Bagus), Syam Terajana, Samuel Indratma, Yazid Ibrahim Movic Albadi (Bram), dan Muhammad Hanan Izzuddin (Izzu)

Salah satu sorotan tajam datang dari karya Bagus yang berjudul Adopsi Seri. Berangkat dari niat awal menghemat biaya produksi, Bagus mendaur ulang lukisan-lukisan rusak yang dibuang dan telantar di tempat pembuangan sampah belakang gedung kampusnya, ISI Surakarta. Karya-karya milik orang lain yang sudah tak terawat tersebut ia tampilkan ulang dengan menyertakan tanggal dan nama seniman yang masih terlacak.

"Lukisan yang hadir ini yang rusak-rusak ini bukan buatanku semua, buatan orang lain. Aku dapet dari kampusku dikumpulin untuk mengkritik, tapi gak cuma menyudutkan pembuatnya ataupun kampusnya, tapi mencoba membuka ajakan refleksi gimana sih kenapa kurang menghargai hasil kerja payahnya sendiri. Menurutku kayak ya rada aneh kampus seni memproduksi atau menjadi produsen sampah seni," ujar Bagus.

Sementara itu, seniman lain seperti Bram, Izzu, dan Naufal lebih banyak mengekskavasi memori personal, tumpuk ingatan, dan pengalaman emosional seputar rumah, keluarga, dan ibu. Bram menjelaskan bahwa seni intermedia memungkinkannya "mengawinkan" berbagai disiplin medium yang awalnya terasa berjarak demi menyampaikan sebuah kritik, makna, atau pesan kepada masyarakat luas.

Keluar dari "Kandang" Solo

Bram mengungkapkan bahwa Kolektif IBU pertama kali terbentuk secara spontan di trotoar Universitas Sebelas Maret (UNS) saat momen buka puasa bersama pada bulan Ramadan 2026. Nama "Benah Benih" dipilih sebagai simbol membenahi rasa sekaligus menjadi benih awal pertumbuhan kolektif agar bisa bergelut di medan seni rupa yang lebih luas.

Keputusan mereka memamerkan karya di Yogyakarta sengaja diambil untuk keluar dari zona nyaman. "Medan seni rupa yang kita baca pinginnya kita itu gak cuma dari Solo... Kita mencoba untuk membuka relasi atau melihat di depan ini orang-orangnya seperti apa. Jadi kita mencoba mencari koneksi, menambah pertemanan layaknya sebuah kolektif yang harusnya berkolaborasi," jelas Bram.

Tafsir Ibu Lewat Oplosan Medium

Dalam catatan kuratorialnya, penulis Syam Terajana menyebutkan bahwa pendekatan intermedia berhasil memproduksi tafsir bertema "ibu" lewat awuran medium yang sangat beragammulai dari daster, cetakan gambar, saset kopi, teks, performans, cermin, sajadah, hingga aroma dan cemilan. Lewat karya-karya ini, ingatan tentang ibu tidak lagi tunggal dan personal. "Ibu, berusaha dihadirkan lewat ketidakhadirannya," tulis Syam, seraya menambahkan bahwa pameran ini tak sengaja menjadi semacam terapi kolektif atau metode "benah rasa" bagi para senimannya.

Di sisi lain, Samuel Indratma mengapresiasi keberanian para mahasiswa angkatan pertama ini dalam meracik "oplosan" medium. Menurut Samuel, tantangan terbesar seni intermedia adalah bagaimana seniman jeli memaknai kebebasan media yang mereka pilih.

Ia juga menekankan bahwa pameran perdana ini merupakan pintu masuk yang potensial. "Keberhasilan kerja seni adalah keberhasilan yang continuity-nya yang perlu, jadi punya kans untuk diteruskan, diperdalam lagi kemudian dihadirkan kembali ke publiknya... menakar kembali apa yang ditemukan untuk perjalanan di kemudian hari," pungkas Samuel.

Jajang R Kawentar

KABARNYA, di negeri ini orang miskin bisa disulap menjadi kaya tanpa harus benar-benar menjadi kaya. Tidak perlu menaikkan upah. Tidak perlu menciptakan lapangan kerja baru. Tidak perlu menurunkan harga kebutuhan pokok. Tidak perlu membuat biaya sekolah dan berobat menjadi ringan. Tidak perlu memastikan rakyat memiliki rumah yang layak.

Cukup ubah desil.

Simsalabim! Orang yang kemarin masuk kelompok bawah, hari ini bisa saja berpindah kelas. Kemiskinan menyusut. Grafik naik. Presentasi pemerintah tampak lebih kinclong. Tepuk tangan boleh dimulai.

Rakyat? Ya, rakyat tetap harus membayar beras, listrik, kontrakan, bensin, sekolah, obat, dan segala macam kebutuhan hidup.

Inilah sulap paling ajaib: orang miskin tidak menjadi kaya, tetapi angka kemiskinan bisa dibuat terlihat lebih kecil. Pesulap biasanya meminta penonton berkonsentrasi pada tangan kanannya agar tidak melihat apa yang dilakukan tangan kirinya. Dalam urusan kemiskinan, mungkin tekniknya kurang lebih sama. Kita diajak berkonsentrasi pada perubahan angka, sementara kehidupan nyata rakyat berlangsung di luar panggung.

Ini bukan sulap. Ini administrasi. Saya tidak mempersoalkan perbedaan metode antara BPS dan Bank Dunia. Memang tidak apple to apple. Bank Dunia menggunakan garis US$ 8,30 per kapita per hari berdasarkan PPP 2021, sedangkan BPS memakai garis kemiskinan nasional berdasarkan kebutuhan dasar dan pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Karena itu, angka 64,2 persen versi Bank Dunia dan 8,07 persen versi BPS memang tidak bisa dibandingkan begitu saja. Tidak ada masalah dengan penggaris yang berbeda. Masalahnya, orang yang diukur tetap orang yang sama. Perut tidak mengenal PPP. Anak sekolah tidak mengenal desil. Orang sakit tidak bisa membayar obat dengan statistik.

Miskin itu nyata. Mana mungkin orang pura-pura miskin? Apakah ada orang bangun pagi lalu berkata kepada istrinya, Bu, hari ini kita pura-pura miskin saja. Lumayan dapat subsidi?

Kalau ada, mungkin dia bukan orang miskin. Mungkin konsultan kebijakan. Orang miskin biasanya terlalu sibuk menghitung uang belanja, biaya sekolah, cicilan, kontrakan, dan ongkos kerja untuk sempat mengikuti pertunjukan sulap kemiskinan.

Kalau ada orang antre bantuan, jangan buru-buru menuduh mereka mencari keuntungan. Bisa jadi memang hidup sedang memaksa mereka meminta bantuan. Sebab, kemiskinan bukan kostum yang dipakai orang untuk tampil di atas panggung. Kemiskinan adalah keadaan hidup.

Miskin tapi sombong? Ah, itu mungkin hanya lelucon yang dibuat oleh orang yang tidak pernah menghitung uang belanja sampai rupiah terakhir.

Yang patut kita waspadai justru ketika orang miskin disulap menjadi orang mampu hanya dengan memindahkan mereka dari satu kategori ke kategori lain. Kemarin namanya ada dalam daftar penerima bantuan. Besok namanya hilang.

Simsalabim! Selamat! Anda sudah tidak miskin. Padahal gajinya tidak naik. Pekerjaannya tidak berubah. Harga beras tidak turun. Harga sewa rumah tidak turun. Biaya sekolah tidak turun. Biaya berobat tidak turun. Yang naik cuma desil.

Ini seperti seseorang kehilangan dompet, kemudian kita mengatakan dia sudah tidak miskin karena formulir administrasinya menunjukkan status ekonomi yang baru. Hebat sekali.

Kalau teknik ini diterapkan secara nasional, pemerintah mungkin tidak perlu lagi pusing memikirkan kemiskinan. Tinggal ubah kategori, perbarui data, lalu umumkan: kemiskinan berhasil ditekan.

Masalah selesai. Tepuk tangan!

Tentu saja data harus diperbaiki. Data yang buruk bisa membuat bantuan salah sasaran. Orang yang sudah mampu jangan terus-menerus menerima subsidi, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.

Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, data seharusnya menjadi cermin kehidupan, bukan tirai sulap untuk menutupi kehidupan. Data harus membantu negara menemukan siapa yang perlu dibantu. Bukan menjadi mantra untuk mengatakan bahwa orang yang membutuhkan bantuan sebenarnya sudah mampu.

Kalau kemiskinan turun karena rakyat benar-benar sejahtera, kita patut bersyukur. Tapi, kalau kemiskinan turun karena definisi, desil, atau kriteria penerima bantuan diubah, kita layak bertanya: Yang berkurang itu kemiskinan atau orang miskin yang diakui negara?

Pertanyaan ini penting. Sebab, jangan sampai pemerintah berhasil memberantas kemiskinan dengan cara memberantas orang miskin dari daftar. Ini seperti menyelesaikan masalah banjir dengan mengganti nama sungai. Air tetap masuk rumah. Tetapi laporan tahunan terlihat lebih kering.

Simsalabim! Banjir berubah menjadi genangan. Genangan berubah menjadi gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan berubah menjadi tantangan pembangunan. Lalu, tantangan pembangunan menjadi indikator keberhasilan penanganan. Begitulah kalau kata-kata sudah lebih sakti daripada kenyataan. 

Yang lebih menggelikan, pada saat orang dinyatakan semakin mampu, beban hidup mereka justru bisa semakin berat. Pajak naik di sana-sini. Harga kebutuhan bergerak. Biaya pendidikan dan kesehatan membuat dompet megap-megap. Subsidi dipersempit atas nama ketepatan sasaran.

Lalu rakyat diberi tahu: Bapak-Ibu sudah masuk kelompok yang lebih mampu. Mampu apa? Mampu membayar? Mampu bertahan? Atau, mampu menelan kenyataan?

Rakyat bukan sedang meminta sedekah. Mereka sudah membayar. Lewat pajak, iuran, dan berbagai pungutan. Karena itu, ketika subsidi dikurangi, pertanyaannya sederhana: Negara sedang menghemat untuk siapa?

Sebab, yang terasa oleh rakyat bukan hanya program pemerintah yang katanya pro-rakyat, melainkan juga program yang tampak seperti proyek: anggaran menjadi paket, paket menjadi kontrak, kontrak menjadi cuan.

Di tengah semua itu, orang miskin sering cuma menjadi latar belakang dalam baliho. Senyum lebar. Slogan besar. Foto pejabat besar. Nasib rakyat tetap kecil.

Kita memang punya bakat mengubah persoalan substantif menjadi persoalan administratif. Pengangguran? Ubah definisinya. Kemiskinan? Ubah desilnya. Bantuan berkurang? Tepat sasaran. Subsidi dicabut? Masyarakat dianggap mampu. Pajak naik? Demi pembangunan.

Lalu ketika rakyat bertanya, Kapan hidup kami membaik?

Jawabannya:Indikator menunjukkan perbaikan.

Lho? Yang hidup ini rakyat atau indikator? Statistik semestinya membantu negara memahami kehidupan manusia. Jangan sampai manusia malah dipaksa hidup mengikuti spreadsheet.

Pemerintah boleh memiliki seribu indikator. Rakyat cuma punya indikator sederhana: isi dompet dan isi perut. Kalau dua-duanya kosong, grafik setinggi langit tidak membuat hidup terasa sejahtera.

Karena itu, pemberantasan kemiskinan sebenarnya tidak membutuhkan mantra yang rumit. Pekerjaan layak. Upah memadai. Pangan terjangkau. Pendidikan mudah diakses. Kesehatan tidak membuat keluarga jatuh miskin. Rumah layak. Transportasi murah. Perlindungan sosial yang benar-benar melindungi.

Kalau semua itu terpenuhi, silakan pemerintah mengubah desil seribu kali. Rakyat tidak akan peduli. Sebab, mereka sudah benar-benar sejahtera. Yang bikin waswas justru ketika orang dinyatakan sudah mampu, lalu bantuan perlahan dipangkas.

Hari ini kriterianya diperketat. Besok penerimanya dikurangi. Lusa subsidinya hilang. Dan, semuanya tetap bisa disebut sebagai bagian dari penataan.

Simsalabim! Rakyat yang kemarin membutuhkan bantuan tiba-tiba dianggap mampu hidup tanpa bantuan. Padahal, hidup mereka tidak pernah diajak rapat. Dan jangan salah: kemiskinan tidak selalu tampak sebagai orang yang duduk meminta-minta di pinggir jalan.

Kadang kemiskinan tampak sebagai antrean panjang di SPBU ketika rakyat berusaha mendapatkan BBM subsidi. Antre berjam-jam. Panas-panasan. Mesin dimatikan. Kantong pas-pasan. Itulah kemiskinan yang tidak perlu dijelaskan dengan teori panjang. Cukup lihat antreannya.

Maka, jangan-jangan pemerintah sedang sibuk menghapus kemiskinan dari tabel karena tidak sanggup menghapus kemiskinan dari kehidupan. Jangan-jangan yang miskin bukan rakyat, melainkan imajinasi pemerintah tentang bagaimana rakyat hidup.

Lucunya, pemerintah yang mengeluh soal keterbatasan anggaran masih bisa tampil sebagai sinterklas pembangunan: makan gratis, koperasi desa, berbagai bantuan, berbagai proyek. 

Tidak apa-apa. Negara memang wajib menolong rakyat. Tapi, rakyat tidak membutuhkan negara yang pandai mengatakan bahwa mereka sudah kaya. Rakyat membutuhkan negara yang membuat mereka benar-benar tidak miskin.

Sebab, kalau kemiskinan hanya diubah menjadi desil, pengangguran hanya diubah menjadi definisi, subsidi hanya diubah menjadi kriteria, dan penderitaan hanya diubah menjadi angka, maka yang sebenarnya berubah bukan nasib rakyat. Hanya namanya.

Dan suatu hari nanti, boleh jadi statistik akan mengumumkan dengan bangga: Selamat! Kemiskinan Indonesia tinggal nol persen. Semua rakyat sudah sejahtera. Semua sudah naik desil. Semua sudah mampu.

Tinggal satu masalah kecil. Rakyat belum merasakan kekayaannya. Mereka masih menghitung uang belanja. Masih mencari pekerjaan. Masih antre BBM subsidi. Masih menimbang-nimbang membeli beras atau membayar listrik.

Tetapi tenang saja. Kalau angka sudah mengatakan mereka kaya, siapa tahu besok mereka juga akan diminta bersyukur karena sudah berhasil disulap menjadi orang mampu.

Dan, kalau suatu hari antrean BBM subsidi benar-benar hilang karena subsidinya ikut dibersihkan dari data, pemerintah mungkin kembali membawa kabar gembira: Selamat! Antrean kemiskinan sudah berhasil dihapus.

Padahal, yang dihapus bukan kemiskinannya. Yang dihapus cuma panggung tempat kemiskinan itu terlihat.

Simsalabim! Orang miskin pun disulap jadi kaya. Sayangnya, sulap punya satu kelemahan. Perut tidak bisa dibohongi.

Agui. []

___________

Udo Z Karzi, tukang tulis, tinggal di Bandar Lampung.

"Mau harganya Rp1 juta, Rp50 juta, atau Rp100 juta per meter, kami terima," kata Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh, Jumat (4//2026).

Ia berdalih, kewenangan penetapan harga hanya ada di tangan Tim Penilai. Pihaknya tidak dapat mempertanyakan apakah harga yang ditentukan itu sesuai harga pasar atau tidak. 

"Yang mengecek harga pasaran itu tim tersebut," jelasnya.

Ia mengatakan, sejak ditetapkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat, pemilik tanah tak lagi dapat memanfaatkan apa yang ada di lahan tersebut. Semuanya telah menjadi milik pemerintah meskipun belum dibayar. 

Di atas lahan sekolah rakyat yang dibeli pemkab itu ditanami jagung. Konyolnya lagi, keterangannya bertentangan dengan keterangannya selanjutnya. Hal itu dikarenakan jagung yang ada dijual oleh pemilik lahan.

Beberapa hari sebelumnya, terkait dugaan adanya mark up harga tersebut, pemkab telah menerbitkan siaran pers. Sayangnya, dalam siaran pers tersebut tidak disebutkan siapa pejabat yang bertanggung jawab atas keterangan tersebut.

Dalam siaran persnya, pemkab menjelaskan bahwa lahan sekolah rakyat terpaksa dibeli dikarenakan pemilik lahan membatalkan rencana hibah atas lahan tersebut. Langkah ini diambil oleh pemkab dikarenakan lokasi lahan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat. 

Menariknya, dalam siaran persnya, pemkab menyampaikan keterangan yang bertentangan satu sama lain terkait harga. Di satu sisi, mereka menyebut bahwa penggunaan jasa tim penilai ditujuka agar harga tanah yang akan dibeli dapat sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, di sisi lain, penentuan harga per meter yang bervariatif mengacu kepada Zona Nilai Tanah (ZNT). Sejauh ini, dari Rp4,3 miliar, Rp2.790.000.000 telah mereka gelontorkan kepada pemilik tanah. Adapun sisanya akan dibayarkan dalam penganggaran Perubahan APBD tahun 2026.

Sebelumnya, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara sempat mengkritik pengadan lahan itu. Mereka menilai biaya yang dikeluarkan pemkab untuk lahan itu sangat di luar nalar. 

Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan). 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.

Feaby Handana

"Alhamdulillah, sejumlah kios sudah dapat beroperasi pada bulan depan," jelas Ketua Komisi II DPRD Lampung Utara, Rahmad Fadli yang diamini dua koleganya, Ria Kori, dan Sayuti, Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan, kepastian ini didapatnya dari penjelasan langsung Direktur PT Lingga Teknik Utama, Indrawan Aryanto. Kios-kios tersebut berada di zona dua dan tiga.

"Semoga saja, peluncurannya bisa sesuai harapan," kata dia.

Adapun kontrak pengerjaan pembangunan Pasar Dekon sendiri berlangsung selama dua tahun. Kontraknya akan berakhir pada Desember 2027.

"Mulai pengerjaannya akhir Januari 2026," terangnya.

Di tempat sama, Direktur PT Lingga Teknik Utama, Indrawan Aryanto membenarkan, zona dua dan zona tiga akan mereka buka pada bulan Oktober. Sementara ini, prosesnya masih terus mereka kebut.

"Baru dua zona itu dulu yang akan segera dioperasikan," kata dia.

Feaby Handana

Rakor yang digelar di Gedung Semergou, Bandarlampung, Jumat, 4 September 2026, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Koperasi Ferry Julianto.

Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, para bupati dan wali kota, pengurus koperasi, serta kepala desa se-Lampung.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengapresiasi pemerintah pusat yang menunjuk Bandarlampung sebagai lokasi pelaksanaan rakor tersebut.

Atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan kepada kami sebagai tuan rumah, kata Eva dalam sambutannya.

Eva mengatakan Pemerintah Kota Bandarlampung telah mendorong pembentukan 126 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jumlah itu menyesuaikan dengan 126 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan di kota tersebut.

Selain mendorong pembentukan koperasi, pemerintah kota memberikan dukungan dana awal Rp50 juta untuk setiap koperasi. Dana itu ditujukan sebagai modal awal untuk menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan ekonomi masyarakat.

Eva berharap koperasi yang terbentuk tidak berhenti pada aspek kelembagaan. Menurut dia, koperasi harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Kami harapkan keberadaan koperasi tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, ujarnya.

Ia juga berharap rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengurus koperasi, hingga pemerintahan desa dan kelurahan.

Eva menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan mandiri serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semoga koperasi dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bandar Lampung serta masyarakat Lampung secara keseluruhan, kata dia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik membuat pengalaman peserta menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan.

Di era keterbukaan informasi, customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik, ujar Pujo, Jumat, 4 September 2026.

Menurut dia, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak hanya membutuhkan layanan yang mudah diakses. Mereka juga membutuhkan kepastian informasi dan kualitas pelayanan yang konsisten, baik saat mendatangi kantor cabang maupun menggunakan kanal digital.

BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal layanan, antara lain Care Center 165, Mobile JKN, dan PANDAWA.

Oleh karena itu, kita harus adaptif dalam memahami ekspektasi peserta serta tanggap memberikan solusi, kata Pujo.

Melalui CX126, BPJS Kesehatan menetapkan prinsip pelayanan yang mudah, cepat, setara, dan solutif. Program itu tidak hanya ditujukan untuk mencari kantor cabang dengan kinerja terbaik, tetapi juga mengidentifikasi faktor yang membuat sebuah kantor cabang unggul.

Pujo mengatakan praktik yang telah terbukti efektif akan menjadi bahan pembelajaran untuk diterapkan di kantor cabang lain.

Keberhasilan di satu Kantor Cabang harus menjadi inspirasi bagi Kantor Cabang lainnya. Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama, ujarnya.

CX126 menggunakan delapan pilar penilaian, yakni Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture. Penilaian juga memasukkan Voice of Customer untuk mengukur pengalaman peserta secara langsung.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat mengatakan kualitas pelayanan merupakan bentuk nyata kehadiran Program JKN yang dirasakan langsung peserta.

Menurut dia, kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses, dan kepastian solusi menjadi faktor yang menentukan pengalaman peserta sekaligus kepercayaan terhadap Program JKN.

Pelayanan unggul hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bergerak dalam satu arah, bekerja dengan standar yang sama, serta menempatkan kebutuhan peserta sebagai orientasi utama, kata Stevanus.

Ia mengatakan hasil asesmen CX126 seharusnya tidak berhenti pada pemberian penghargaan. Temuan dari penilaian tersebut perlu diterjemahkan menjadi perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipantau keberlanjutannya.

Dengan cara itu, kata Stevanus, kualitas pelayanan tidak hanya menjadi capaian masing-masing kantor cabang, tetapi berkembang menjadi standar bersama di seluruh jaringan BPJS Kesehatan.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika setiap peserta JKN, di mana pun berada, merasakan layanan yang semakin mudah, cepat, setara, dan dapat diandalkan, ujarnya.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menambahkan keunggulan pelayanan tidak ditentukan oleh besar-kecilnya kantor cabang, lokasi, ataupun tingkat tantangan yang dihadapi.

Menurut Akmal, kualitas pelayanan lahir dari kepemimpinan, proses kerja, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya pelayanan yang bergerak dalam satu arah.

Asep mengajak pembaca melihat persoalan korporasi dari sisi yang kerap luput dari laporan teknis. Menurut dia, keberlangsungan sebuah proyek tidak hanya bergantung pada teknologi dan kelengkapan perizinan, tetapi juga pada kemampuan perusahaan membaca lingkungan sosial dan membangun relasi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam buku tersebut, fungsi External Affairs ditempatkan bukan sekadar sebagai penghubung perusahaan dengan pejabat atau pelaksana kegiatan seremonial. Fungsi itu, kata Asep, merupakan bagian strategis dalam mengantisipasi risiko nonteknis yang dapat mengganggu operasional perusahaan.

Garis Depan membahas empat bidang yang saling berkaitan, yakni External Affairs, Community Development, Permitting atau perizinan, dan Land Acquisition atau pengadaan lahan.

Asep menguraikan sejumlah langkah yang dapat digunakan praktisi, mulai dari memahami tujuan bisnis, memetakan organisasi internal, mengidentifikasi dan membuat profil pemangku kepentingan, menyusun rencana keterlibatan, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan hubungan dengan media, konflik sosial, serta konsolidasi internal juga menjadi bagian dari pembahasan. Pendekatan itu diarahkan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi krisis yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan.

Buku ini berhasil mengubah tacit knowledgepengetahuan praktis yang biasanya hanya tersimpan di kepala para praktisi lapanganmenjadi panduan terstruktur yang bernilai tinggi, demikian keterangan mengenai buku tersebut.

Buku ini ditujukan bagi praktisi External Affairs, Community Development, perizinan dan pengadaan lahan. Garis Depan juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin memahami dinamika hubungan eksternal perusahaan di tengah kompleksitas sosial masyarakat Indonesia.

Asep merupakan praktisi yang telah lebih dari 20 tahun berkecimpung di bidang External Affairs, Community Development, pengadaan lahan, dan perizinan. Ia berpengalaman di sejumlah perusahaan pertambangan serta industri pengolahan sumber daya alam di Indonesia.

"Pergeseran jabatan ini murni tanpa adanya titip menitip," terang Bupati Hamartoni usai pelantikan, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, kebijakan untuk merotasi ke-16 pejabat tersebut dilakukan melalui pertimbangan yang matang. Posisi baru yang ditempati oleh ke-16 pejabat itu merujuk kepada hasil uji kompetensi belum lama ini. 

"Kami ingin fokus karena percaya kepada mereka yang dilantik," kata dia.

Berikut nama dan posisi baru dari ke-16 pejabat tersebut :

1. Mankodri (dari Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah dan Hukum menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja).

2. Dina Prawitarini jabatan (dari Asisten III menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

3. Sri Mulyana (dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ke Staf ahli Bupati bidang Pemerintahan dan Hukum).

4. Maya Natalia Manan (Dari Kepala Dinas Kesehatan pindah posisi menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

5. M.Rezki (dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan ke Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi).

6. Martahan Samosir (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga - Inspektur Kabupaten).

7. Kadarsyah (Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi-Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan).

8. Fadli Achmad (Kepala Perizinan - Kepala Dinas Ketahanan Pangan).

9. Hendri (Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

10.Tomy Suciadi (Kepala Dinas Tanaman Pangan - Kepala Dinas Perikanan).

11. Khairul Anwar (Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

12. Perdana Putra (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga).

13. Erwin Syaputra (Kepala BPBD - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran).

14. Gunaido Uthama (Kadiskominfo - Kepala Dinas Lingkungan Hidup).

15. Ina Sulistia (Kepala DLH - 

Kepala Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura).

16. Sanny Lumi (Kepala Dinas Perikanan - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Feaby Handana

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandarlampung Anthony Irawan mengatakan kondisi kemarau membuat material organik di permukaan tanah mudah terbakar. Karena itu, dia meminta warga tidak membakar sampah, terutama di lahan yang dipenuhi semak dan ilalang.

Kami mengimbau masyarakat di musim kemarau ini untuk tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok di area yang penuh semak belukar. Dengan puntung rokok saja area yang kering itu bisa terjadi kebakaran, kata Anthony di Markas Komando Damkar Kota Bandarlampung, Jalan Kapten Tendean, Kamis, 3 September 2026.

Menurut Anthony, minimnya hujan membuat tanaman, rumput, daun, ranting, dan material organik lainnya kehilangan kandungan air. Kondisi itu menjadikan material tersebut lebih mudah terbakar ketika terkena sumber api.

Api juga dapat menjalar lebih cepat karena material kering di sekitarnya menjadi bahan bakar.

Musim kemarau sebenarnya tidak secara langsung menciptakan api. Kemarau membuat kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar ketika ada sumber penyalaan, ujar dia.

Anthony mengatakan 38 kasus kebakaran lahan selama Agustus tersebar di sejumlah kecamatan di Bandarlampung. Total lahan yang terbakar diperkirakan mencapai tiga hektare.

Lahan yang terbakar mayoritas lahan kosong dan kawasan perbukitan yang ditumbuhi ilalang serta semak belukar yang sudah kering, katanya.

Selain menangani kebakaran, Damkar Bandarlampung turut membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memasok air bersih kepada warga yang terdampak kemarau.

BPBD dapat mengambil pasokan air bersih dari Markas Komando Damkar untuk kemudian didistribusikan kepada warga. Damkar juga menyiapkan mobil tangki jika BPBD kekurangan kendaraan untuk mengangkut air.

Kalau mereka kekurangan kendaraan, kami juga turunkan mobil tangki air bersih untuk masyarakat, kata Anthony.

Dandy Ibrahim

Dorongan itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi, Solo, Kamis, 3 September 2026. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turut menghadiri rangkaian kegiatan APEKSI tersebut.

Rapat dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik berbeda, mulai dari kota industri, pariwisata, hingga daerah yang menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik yang berbeda.

Dalam forum tersebut, APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah pusat, terutama mengenai ruang fiskal pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah.

APEKSI menilai skema TKD, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu disempurnakan agar mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakter wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan setiap daerah.

Selain transfer ke daerah, APEKSI menyoroti fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut APEKSI, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah kota. Dengan begitu, pemerintah daerah tetap mempunyai ruang fiskal untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dan menangani berbagai persoalan masyarakat.

Forum APEKSI juga menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. APEKSI berharap kebijakan nasional dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah kota.

Pada jagat pewayangan Jawa, Betara Kala adalah sosok yang tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan manusia. Ia digambarkan sebagai raksasa dengan tubuh besar, wajah mengerikan, dan nafsu memangsa yang sulit dikendalikan. Dalam cerita pewayangan, Betara Kala digambarkan selalu mencari mangsa anak-anak sukerta, yaitu mereka yang lahir dengan kondisi atau ciri-ciri tertentu yang dianggap membawa kerawanan secara spiritual. Karena itu, berbagai ritual dilakukan untuk membebaskan mereka dari ancaman Betara Kala. Di balik kisah tersebut tersimpan simbol yang jauh lebih dalam: tentang manusia, ketakutan, nasib, dan upaya untuk mengendalikan kekuatan yang mengancam kehidupan.

Namun, zaman berubah. Betara Kala dalam kehidupan modern barangkali tidak lagi sibuk mencari siapa yang tergolong sukerta. Ia tidak lagi memilih-milih mangsa berdasarkan kelahiran, weton, atau ciri tertentu. Betara Kala masa kini justru menjadi semakin rakus. Apa pun yang tersedia di hadapannya bisa dimakan. Hutan bisa dimakan, laut bisa dimakan, tanah bisa dimakan, uang rakyat bisa dimakan, jabatan bisa dimakan, bahkan masa depan generasi berikutnya pun bisa dimakan.

Betara Kala modern tidak selalu berwujud raksasa. Ia bisa tampil rapi, berbicara sopan, mengenakan pakaian mahal, duduk di ruang berpendingin udara, dan berbicara tentang pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Ia bisa bersembunyi di balik meja birokrasi, dokumen anggaran, proyek pembangunan, perizinan, konsesi, dan berbagai keputusan yang tampak sah secara administratif. Tubuhnya mungkin manusia biasa, tetapi nafsunya menyerupai raksasa yang tidak pernah merasa kenyang.

Di sinilah kisah Betara Kala menjadi sangat relevan dengan kehidupan negeri ini. Persoalan terbesar kita barangkali bukan lagi kekurangan sumber daya, melainkan ketidakmampuan manusia mengendalikan keserakahannya. Negeri yang memiliki tanah subur, laut luas, hutan, tambang, dan kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tetapi ketika kekuasaan bertemu dengan kerakusan, kekayaan bersama dapat berubah menjadi santapan segelintir orang.

Paling mengkhawatirkan lagi adalah ketika kerakusan itu berada di lingkungan mereka yang diberi amanat untuk mengelola kepentingan publik. Jabatan seharusnya menjadi bentuk pengabdian, tetapi dapat berubah menjadi alat memperbesar kekayaan pribadi. Anggaran yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, jalan, irigasi, transportasi, dan pelayanan publik bisa kehilangan maknanya ketika dipandang sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Pada titik itu, seorang pejabat tidak lagi sekadar menjalankan kekuasaan; ia telah menjadi bagian dari mekanisme Betara Kala yang memangsa apa saja yang dapat dimakan. Yang dimakan bukan hanya uang. Korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan juga memangsa kepercayaan masyarakat. Ketika rakyat melihat hukum dapat dipermainkan oleh kekuasaan dan aturan dapat dinegosiasikan demi kepentingan tertentu, yang hilang bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Yang hilang adalah keyakinan bahwa negara bekerja untuk semua orang.

Betara Kala modern bahkan mampu memangsa sesuatu yang tidak terlihat: masa depan. Ketika lingkungan dirusak demi keuntungan jangka pendek, yang dikorbankan adalah kehidupan anak-anak yang belum lahir. Ketika sumber daya alam dieksploitasi tanpa batas, generasi berikutnya mungkin hanya menerima sisa-sisa kekayaan yang telah dikuras. Ketika pendidikan dan kesehatan dikalahkan oleh kepentingan politik, yang dimakan sebenarnya adalah kesempatan manusia untuk tumbuh dan hidup lebih baik.

Pada konteks ini, sukerta masa kini bukan lagi sekadar manusia yang memiliki ciri kelahiran tertentu. Sukerta adalah mereka yang lemah di hadapan sistem yang rakus. Rakyat kecil yang kehilangan tanah, pekerja yang tidak memperoleh hak layak, masyarakat yang tinggal di wilayah kumuh, anak-anak yang kehilangan kesempatan pendidikan, serta warga yang harus berhadapan dengan ketidakadilan adalah wajah sukerta zaman sekarang. Mereka tidak dimangsa oleh raksasa dalam bentuk mitologis, melainkan oleh sistem keserakahan yang bekerja melalui manusia.

Tetapi pewayangan tidak pernah hanya berbicara tentang kejahatan. Ia juga mengingatkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih. Betara Kala dapat menjadi cermin bagi siapa pun yang memegang kekuasaan: sebesar apa pun kesempatan untuk mengambil, selalu ada batas moral yang seharusnya tidak dilampaui. Kekuasaan tanpa pengendalian diri akan mengubah manusia menjadi makhluk yang tidak pernah kenyang.

Oleh karena itu, Betara Kala tetap penting untuk diceritakan pada zaman modern. Ia bukan sekadar raksasa dari masa lalu, melainkan metafora tentang kerakusan yang dapat tumbuh di dalam diri manusia. Bedanya, Betara Kala hari ini tidak perlu bertaring untuk menakutkan. Ia cukup memiliki keserakahan, kekuasaan, dan kesempatan. Dan ketika ketiganya bertemu tanpa nurani, tidak ada yang terlalu besar untuk dimakan.

Pertanyaan terpenting sekarang bukanlah siapa Betara Kala itu, melainkan di mana ia berada. Bisa jadi ia tidak bersembunyi di dalam hutan, gua, atau alam gaib. Ia mungkin berada sangat dekat dengan kita, bahkan tumbuh di dalam batin manusia sendiri. Ketika kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan rakyat, ketika jabatan dipakai untuk memperkaya diri, dan ketika keserakahan tidak lagi mengenal batas, Betara Kala telah menemukan bentuknya yang paling modern: manusia yang terus makan, tetapi tidak pernah merasa kenyang, dan makan apa saja.

*Guru Besar Universitas Malahayati

Polisi menangkap terduga pelaku kurang dari enam jam setelah jasad ditemukan. Pelaku ditangkap ketika dalam perjalanan menuju Palembang.

Kasus ini bermula ketika warga melihat sebuah kardus besar di Jalan Terusan Suryani-Soekarno Hatta, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, sekitar pukul 11.00 WIB. Seorang warga, Mukhtar, 45 tahun, curiga setelah melihat seorang pria menggelindingkan kardus tersebut.

Kecurigaan Mukhtar berubah menjadi kepastian setelah melihat bagian tubuh yang diduga tangan keluar dari kardus. Ia kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat setempat. Pria yang membawa kardus itu telah lebih dulu melarikan diri.

Polisi kemudian mengidentifikasi korban sebagai Siti Maimunah. Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan korban berasal dari Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung.

Belum banyak yang diungkap polisi mengenai hubungan korban dengan terduga pelaku. Motif pembunuhan juga masih didalami.

Alhamdulillah, tersangka dapat kami amankan kurang dari enam jam saat perjalanan menuju Kota Palembang, kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Selasa malam, 1 September 2026.

Kardus Berat dari Kamar Kos

Sebelum jasad korban dibuang ke pinggir jalan, kardus tersebut diketahui berada di kamar kos yang ditempati terduga pelaku di Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Ada bagian dari proses pemindahan kardus yang justru melibatkan tetangga kos. Daniel, salah seorang penghuni kos, mengaku dimintai bantuan mengangkat barang oleh terduga pelaku.

Daniel mengira kardus itu berisi barang biasa, seperti lemari. Ia baru mengetahui adanya kejanggalan karena kardus tersebut sangat berat.

Daniel dan pelaku tidak sanggup mengangkat kardus itu berdua. Ia kemudian meminta bantuan tetangga lain. Mereka bertiga mengangkat kardus tersebut ke bawah sebelum pelaku membawanya menggunakan troli.

Kardus itu kemudian diangkut menggunakan mobil pikap.

Ketika ditanya mengenai isinya, pelaku disebut mengatakan kardus tersebut berisi besi dan pakaian. Daniel sempat mengusulkan agar kardus dibagi menjadi dua karena terlalu berat. Namun pelaku menolak dengan alasan kardus sudah dilakban.

Daniel juga sempat mencium bau tidak sedap dari kardus tersebut. Namun saat itu ia belum mengetahui bahwa barang yang dibantunya angkat diduga berisi jasad manusia.

Bau Amis dan Lalat di Kos

Kecurigaan semakin menguat setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah kos tersebut.

Menurut Daniel, bau amis menyengat tercium di sekitar kos. Lalat bahkan terlihat sebelum seseorang mencapai kamar yang ditempati terduga pelaku.

Temuan dan keterangan saksi tersebut kini menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan polisi untuk mengungkap bagaimana Siti Maimunah meninggal dan bagaimana jasadnya bisa berakhir di dalam kardus.

Polisi masih memeriksa terduga pelaku dan mengumpulkan bukti untuk menyusun kronologi pembunuhan. Hubungan antara korban dan pelaku serta motif di balik kematian Siti Maimunah juga belum diungkap.

Penangkapan dalam waktu kurang dari enam jam menjadi titik awal bagi polisi untuk membongkar kasus yang bermula dari sebuah kardus besar di pinggir jalan Bandung itu.

Sumber: kompas.com

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandarlampung Yusnadi Feriyanto mengatakan penerimaan tersebut terutama berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak ini mencakup sejumlah sektor, seperti reklame, makanan dan minuman, hotel, hiburan, jasa parkir, serta air tanah.

Dari semua itu sudah sekitar 60 persen realisasi pajak daerah, kata Yusnadi, Rabu, 2 September 2026.

Menurut dia, aktivitas transaksi tanah dan bangunan di Bandarlampung juga masih bergerak. Hal itu terlihat dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah mencapai Rp64 miliar.

Yusnadi mengatakan capaian tersebut cukup menggembirakan mengingat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik.

Alhamdulillah masyarakat masih melakukan transaksi jual-beli rumah dan tanah, ujarnya.

Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga Agustus 2026 mencapai Rp72 miliar atau sekitar 55 persen dari target. Bapenda menargetkan penerimaan PBB tahun ini menembus Rp100 miliar.

Untuk mengejar target tersebut, Bapenda melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak serta turun langsung ke lapangan. Pemerintah juga memperluas kemudahan pembayaran agar masyarakat tidak harus datang ke bank.

Menurut Yusnadi, pembayaran PBB kini dapat dilakukan melalui sejumlah gerai dan telepon seluler. Wajib pajak juga telah dibagikan barcode yang dapat dipindai saat melakukan pembayaran.

Kami berharap kepada masyarakat Kota Bandarlampung, setelah kita permudah teknis pembayarannya, masyarakat tertib dalam membayarkan PBB-nya dan jangan sampai dikenai denda, kata dia.

Dandy Ibrahim

Keenam bidang tanah itu tersebar di Kecamatan Bukitkemuning, Kotabumi, Kotabumi Selatan, dan Sungkai Selatan. Nilainya mencapai Rp3,3 miliar.

Adapun rincian keenam bidang tanah itu, yakni terminal Bukitkemuning seluas 26.575 M², tanah bangunan Pasar Bukitkemuning seluas 13.20 M², tanah kas Desa Muaraaman seluas 6.932 M². 

Kemudian, tanah kas Desa Sumberarum seluas 2.500 M², tanah kas Desa Ketapang seluas 15.000 M², dan tanah kas Kelurahan Kelapatujuh seluas 7.000 M². Persoalan ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Lampung tahun anggaran 2025. Lahan-lahan tersebut tercatat sebagai aset mulai dari tahun 1998-2006.

Dalam LHP-nya, BPK menyatakan bahwa keenam aset tanah tersebut tidak diketahui keberadaannya saat melakukan pemeriksaan fisik. Padahal, aset itu tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Aset (KIB A). 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan di antaranya terjadinya sengketa, dan kehilangan aset tanah. Semua itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan, pengendalian pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah (pengelola barang), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang.

Terkait persoalan tanah bangunan Pasar Bukitkemuning, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Utara, Hendri mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terkait aset tanah tersebut menyebutkan bahwa lokasi tanah itu jelas keberadaannya. Meski begitu, ia tidak tahu alasannya mengapa tanah tersebut dinyatakan tidak diketahui keberadaannya oleh BPK.

"Saat pemeriksaan BPK yang didampingi oleh staf saya, lokasinya ditemukan," kata dia.

Feaby Handana

Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana mengatakan perseroan terbuka untuk berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung dalam menyukseskan HPN dan Porwanas 2027.

Terima kasih atas undangannya, kami senantiasa terbuka untuk berkolaborasi, ujar Indra saat menerima kunjungan pengurus PWI Lampung di kantor pusat Bank Lampung, Bandarlampung, Rabu, 2 September 2026.

Indra didampingi Direktur Bisnis Bank Lampung A. Karim Gusani dan jajaran manajemen. Dalam pertemuan itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyampaikan kesiapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027.

Wirahadikusumah mengatakan penyelenggaraan HPN di Lampung merupakan yang pertama. Dua agenda tersebut diperkirakan akan menghadirkan sekitar 5.000 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.

Karena itu, PWI Lampung mengajak berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Lampung, untuk ikut menyukseskan hajatan nasional tersebut. Menurut Wirahadikusumah, penyambutan para tamu akan mengedepankan prinsip nemui nyimah, salah satu nilai budaya Lampung dalam menyambut tamu.

Rangkaian HPN dan Porwanas 2027 akan diawali dengan kick off pada 29 November 2026. PWI Lampung menyiapkan PWI Run sebagai bagian dari peluncuran agenda tersebut.

Wirahadikusumah mengatakan sejumlah pejabat negara, termasuk senator dan legislator asal Lampung serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, telah diundang untuk menghadiri PWI Run.

Kami berharap mendapat dukungan dari Bank Lampung, berikut kehadirannya saat kick off nanti, kata dia.

Indra mengatakan dukungan terhadap HPN dan Porwanas sejalan dengan komitmen Bank Lampung untuk berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Ia berharap kolaborasi dengan PWI dapat turut menyukseskan penyelenggaraan dua agenda nasional sekaligus memberikan dampak bagi perekonomian Lampung.

Penghargaan tersebut ditopang sejumlah kebijakan Pemkot Bandarlampung di sektor perumahan. Di antaranya pembebasan retribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk transaksi di bawah Rp80 juta, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah sederhana, serta program bedah rumah.

Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Bandarlampung Muhaimin mengatakan ada dua program yang menjadi andalan instansinya, yakni bedah rumah dan penghapusan retribusi PBG untuk rumah subsidi.

Alhamdulillah, dengan dua program tersebut ditambah dengan insentif BPHTB dari Bapenda, akhirnya Bunda (Wali Kota Eva Dwiana) atau Pemkot diberikan penghargaan dari pusat, kata Muhaimin, Selasa, 1 September 2026.

Menurut Muhaimin, sepanjang 2026 Pemkot Bandarlampung telah membedah 100 rumah warga. Program itu dipusatkan di kawasan pesisir yang masuk tiga kecamatan: Panjang, Bumi Waras, dan Telukbetung Timur.

Pemerintah kota mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk program tersebut.

Yang kita fokuskan di kawasan pesisir yaitu di tiga kecamatan, ujar dia.

Muhaimin mengatakan penerima bantuan bedah rumah diusulkan oleh camat atau lurah. Pemerintah kecamatan dan kelurahan dianggap mengetahui kondisi warga di wilayahnya.

Namun, tidak semua rumah dapat menerima program tersebut. Salah satu syaratnya adalah status kepemilikan tanah harus jelas.

Minimal memiliki surat sporadik, lebih bagus lagi yang sudah bersertifikat, kata Muhaimin.

Selain bedah rumah, Pemkot Bandarlampung menghapus retribusi PBG bagi pembangunan rumah sederhana. Kebijakan itu ditambah insentif BPHTB yang diberikan Badan Pendapatan Daerah.

Muhaimin menyebut kombinasi kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh hunian layak.

Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch 2 Regional Sumatera menjadi pengakuan pemerintah pusat terhadap capaian tersebut.

Dandy Ibrahim 

"Masih dalam proses pengumpulan data," kata Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Lampung Utara, Martahan Samosir, Selasa (1/9/2026).

Lantaran masih dalam tahapan pengumpulan data, pihaknya tak berani menyebutkan apakah isu pengondisian tersebut hanyalah hoax saja atau sebuah fakta. Data yang mereka kumpulkan tersebut hasil dari koordinasi dengan Disperkimciptaru dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Sebelum ke arah sana, data yang dikumpulkan harus diverifikasi terlebih dulu.

"Setelah rampung, baru kami bisa menyimpulkan," jelasnya.

Kabar mengenai adanya dugaan pengondisian proyek ini ramai dimuat oleh sejumlah media daring, Sebagaimana dilansir dari media-media tersebut, isu dugaan pengondisian ini pertama kali mencuat dalam grup Facebook yang beranggotakan puluhan ribu orang. 

Menyikapi isu miring yang menimpa dinasnya, Pelaksana Tugas Kepala Disperkimciptaru Lampung Utara, Dirgantara mempersilakan warganet untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum jika memang memiliki bukti kuat terkait hal ini. Langkah itu perlu dilakukan agar permasalahan tersebut dapat menjadi terang benderang.

"Ada data lengkap terkait masalah ini silahkan laporkan kepihak berwajib," kata dia dikutip dari salah satu media daring.

Terkait hal ini, DPRD Lampung Utara mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi proses pengadaan barang dan Jasa yang disoal oleh warganet. Jika memang ditemukan pelanggaran, hendaknya diproses sesuai ketentuan.

"APH harus awasi proses pengadaannya," jelas Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto saat dimintai tanggapannya terkait isu dugaan pengondisian proyek di Disperkimciptaru.

Pengawasan tersebut perlu dilakukan agar persoalan ini menjadi terang benderang. Dengan demikian, publik mendapat kepastian apakah isu liar itu hanya sekadar isu belaka atau justru sebaliknya.

"Proses pengadaan yang sesuai ketentuan menjadi kunci utama proyek pembangunan yang berkualitas," kata dia.

Feaby Handana

Penyaluran perdana dilakukan pada Selasa, 1 September 2026, di lima kecamatan. Pemerintah kota menjadwalkan penyaluran bantuan untuk 15 kecamatan lainnya secara bertahap.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Setiap KK menerima alokasi beras sebanyak 30 kilogram. Ini merupakan akumulasi jatah bantuan untuk jangka waktu tiga bulan, kata Eva, Selasa, 1 September 2026.

Menurut Eva, bantuan beras diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pemerintah kota, kata dia, turut mengawasi distribusi agar bantuan diterima warga yang berhak.

Diharapkan pendistribusian bantuan beras ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, ujarnya.

Eva mengatakan penyaluran di lima kecamatan pada tahap awal berjalan lancar dan tertib. Pemerintah kota melibatkan aparat untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

Ia juga menyebut bantuan tersebut datang pada saat yang dinilai penting bagi warga Bandarlampung. Menurut Eva, kota itu tengah menghadapi kemarau panjang yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.

Insyaallah, apalagi sekarang ini kemarau yang panjang luar biasa, bantuan beras ini bermanfaat bagi masyarakat yang menerima, kata dia.

Adapun 15 kecamatan yang belum menerima bantuan beras Bapanas akan mendapat giliran pada tahap berikutnya. Pemkot Bandarlampung menyatakan jadwal penyaluran akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh keluarga penerima memperoleh bantuan.

Dandy Ibrahim

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Bandarlampung, Eri Arifandi, mengatakan penertiban aset tanah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengamankan barang milik daerah agar tidak mudah diklaim atau dikuasai pihak lain.

Menurut Eri, pengelolaan aset dimulai dari penyerahan tanah kepada pemerintah kota melalui Dinas Permukiman dan Perumahan (Perkim). Tanah itu berasal dari berbagai sumber, antara lain perumahan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan hibah.

Setiap aset, baik itu dari perumahan, fasum, dan segala macam, diserahkan melalui Perkim. Ada juga yang hibah, itu masuk ke Perkim, kata Eri, Senin, 31 Agustus 2026.

Setelah penyerahan, Perkim membuat berita acara serah terima. Aset kemudian dicatat oleh bidang aset pada bagian keuangan sebelum masuk ke tahap sertifikasi.

Setelah tercatat, proses selanjutnya adalah sertifikasi tanah, ujar Eri.

Dalam proses tersebut, Pemkot Bandarlampung berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Eri mengatakan sertifikasi menjadi prioritas karena pencatatan aset saja belum cukup untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik pemerintah. Sertifikat diperlukan untuk memperkuat status kepemilikan sekaligus mengantisipasi sengketa.

Pembuatan sertifikat ini sesuai dengan arahan Walikota Bandarlampung. Tujuan utamanya agar aset-aset itu aman, tidak ada gangguan dari manapun, katanya.

Batas Tanah Jadi Persoalan

Salah satu pekerjaan yang dinilai tidak sederhana adalah sertifikasi tanah yang berada di bawah jalan. Pemerintah harus memastikan batas bidang tanah tersebut dengan lahan milik warga di sisi jalan.

Eri mencontohkan jalan sepanjang satu kilometer. Pemerintah harus memastikan batas tanah di kedua sisi jalan dengan meminta persetujuan atau keterangan dari warga yang berbatasan dengan aset tersebut.

Kiri kanan jalan itu kita harus mintakan izin semua warga yang berbatasan, katanya.

Proses itu, kata Eri, dilakukan dengan berkoordinasi dengan masyarakat dan melibatkan pamong setempat serta ketua RT. Mereka dibutuhkan untuk memastikan batas tanah di lapangan sebelum proses sertifikasi dilanjutkan.

Saat ini, sekitar 700 bidang tanah di bawah jalan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) sedang diproses sertifikasinya secara bertahap.

Pemkot Bandarlampung menyatakan proses tersebut dilakukan untuk memastikan aset yang selama ini berada di bawah jalan memiliki status hukum yang jelas dan tercatat sebagai aset pemerintah daerah.

Tanah di bawah jalan adalah bidang tanah yang berada tepat di bawah permukaan atau badan jalan umum.

Dandy Ibrahim

Kebakaran ini juga sempat membuat para pasien dan keluarga panik. Untungnya, pihak manajamen RSUD bergerak cepat untuk mengevakuasi mereka ke ruangan yang lebih aman.

Pantauan di lokasi, selain dari Dinas Pemadam Kebakaran, satu unit mobil water cannon dari pihak kepolisian juga turut membantu pemadaman api. Sempat juga terdengar ledakan di lokasi kebakaran.

"Apinya berasal dari gudang," kata Humas RSUD, Ari Handoko di lokasi.

Menurutnya, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Meski begitu,bapi berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.00 WIB. Peristiwa kebakaran ini juga sempat membuat pasien dan keluarganya dilanda kepanikan.

"19 pasien kami evakuasi ke tempat yang aman," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Hairul mengatakan, sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api di sana. Laporan kebakaran ini diterima sekitar pukul 20.00 WIB.

"Tim langsung ke lokasi setelah mendapat laporan itu," kata dia.

Feaby Handana

Negeri ini memiliki pemimpin yang tampak seperti singa ketika berdiri di atas podium. Suaranya lantang, gesturnya tegap gagah, kalimat-kalimatnya penuh keyakinan, dan setiap pidatonya seolah hendak meyakinkan publik bahwa negara berada dalam kendali. Namun, ada ironi yang semakin sulit disembunyikan: keberanian di atas podium tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan menyelesaikan persoalan. Bahkan, dalam sejumlah keadaan, pidato yang dimaksudkan untuk meredakan masalah justru melahirkan masalah baru.

Di era komunikasi digital, setiap ucapan pemimpin memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Satu kalimat dapat dipotong dari konteksnya, disebarkan jutaan kali, menjadi bahan perdebatan, lalu berkembang menjadi isu politik baru. Akibatnya, podium bukan lagi sekadar tempat menyampaikan kebijakan. Podium telah berubah menjadi arena perebutan persepsi. Pemimpin berlomba menunjukkan ketegasan, sementara masyarakat menunggu sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu: hasil.

Persoalan muncul ketika retorika mulai menggantikan penyelesaian. Pemerintah dapat berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pemberantasan korupsi, kesejahteraan rakyat, reformasi birokrasi, atau keadilan sosial. Namun, semua kata tersebut kehilangan makna apabila kehidupan masyarakat tidak bergerak ke arah yang lebih baik. Harga kebutuhan tetap menekan, lapangan pekerjaan sulit, pelayanan publik berbelit, ketimpangan bertahan, dan rasa keadilan semakin dipertanyakan, pasar semakin sepi pembeli. Dalam kondisi seperti itu, pidato yang terlalu sering menonjolkan keberhasilan justru dapat terdengar seperti upaya mengalihkan perhatian.

Pemimpin memang membutuhkan kemampuan berbicara. Negara tidak mungkin dijalankan tanpa komunikasi. Akan tetapi, komunikasi seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan dan masyarakat, bukan pengganti kebijakan itu sendiri. Pidato yang baik semestinya menjelaskan persoalan, mengakui kesulitan, menerangkan pilihan yang tersedia, serta memberikan ukuran yang memungkinkan publik menilai apakah janji benar-benar diwujudkan. Ketika pidato hanya menghasilkan tepuk tangan tanpa perubahan, podium berubah menjadi panggung pertunjukan kekuasaan.

Di sinilah metafora Singa Podium menjadi relevan. Singa identik dengan keberanian, kekuatan, dan dominasi. Tetapi dalam pengertian yang lebih ironis, singa podium adalah pemimpin yang tampak perkasa ketika berbicara, namun efektivitas kepemimpinannya justru dipertanyakan ketika harus menghadapi persoalan nyata. Ia mungkin mampu menguasai ruangan, tetapi belum tentu mampu menguasai masalah. Ia mampu memenangkan perdebatan, tetapi belum tentu mampu memenangkan kepercayaan publik.

Kondisi tersebut semakin problematis karena masyarakat kontemporer memiliki kemampuan untuk membandingkan kata dan kenyataan secara langsung. Dahulu, pidato pemimpin dapat menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Sekarang, masyarakat dapat memeriksa data, membandingkan pernyataan lama dengan pernyataan baru, mencari kesaksian dari berbagai daerah, serta mendokumentasikan kenyataan melalui kamera telepon genggam. Jarak antara narasi kekuasaan dan pengalaman masyarakat menjadi semakin mudah terlihat.

Karena itu, kepemimpinan modern tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan membangun citra. Legitimasinya harus bertumpu pada konsistensi. Apa yang dikatakan harus sejalan dengan apa yang dilakukan. Apa yang dijanjikan harus dapat diukur. Dan apa yang gagal harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin yang berani mengatakan ini belum berhasil justru dapat memiliki kredibilitas lebih besar daripada pemimpin yang selalu mengklaim keberhasilan.

Masalah terbesar bukan ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan bagian dari proses pemerintahan. Masalah menjadi jauh lebih serius ketika kesalahan terus-menerus ditutupi oleh retorika. Setiap kritik dibalas dengan pidato baru. Setiap kegagalan dijawab dengan pencitraan baru. Setiap persoalan yang belum selesai dibungkus dengan narasi bahwa keadaan sebenarnya baik-baik saja. Akhirnya, negara terjebak dalam siklus yang melelahkan: masalah muncul, podium digunakan untuk menjelaskan, perdebatan meledak, perhatian publik teralihkan, lalu masalah berikutnya datang tanpa penyelesaian yang tuntas.

Padahal, ukuran kepemimpinan bukanlah seberapa sering seorang pemimpin muncul di hadapan rakyat, melainkan seberapa banyak persoalan yang dapat diselesaikan ketika kamera telah dimatikan. Keberanian sejati bukan hanya keberanian berbicara keras, tetapi keberanian mengambil keputusan yang sulit, menerima kritik, mengakui kegagalan, dan memperbaiki kebijakan berdasarkan kenyataan.

Negeri ini tidak kekurangan pidato; yang sering kurang adalah penyelesaian. Tidak kekurangan slogan; yang dipertanyakan adalah hasil. Tidak kekurangan keberanian di depan mikrofon; yang dibutuhkan adalah keberanian bekerja menghadapi akar persoalan.

Oleh sebab itu; seorang pemimpin tidak akan dikenang hanya karena suaranya pernah menggema di podium. Ia akan dikenang karena perubahan yang ditinggalkannya setelah suara itu berhenti. Sebab rakyat tidak hidup dari pidato. Rakyat hidup dari pekerjaan, harga yang terjangkau, pelayanan yang layak, hukum yang adil, pendidikan yang berkualitas, dan masa depan yang memiliki kepastian.

Jika setiap kali singa naik podium justru muncul masalah baru, maka sudah waktunya publik bertanya: apakah negeri ini benar-benar sedang dipimpin, atau hanya sedang dipertontonkan kepemimpinannya?

Entahlah.

*Guru Besar Universitas Malahayati

Pesan itu disampaikan Isbedy saat menutup Bengkel Sastra 2026 di Villa Dangau Kedaung, Bandar Lampung, Jumat, 28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS bekerja sama dengan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Harus terus-terus berlatih menulis puisi, bukan hanya ketika ada workshop atau lomba semacam FLS3N maupun Peksiminas/Peksimida," kata Isbedy.

Ia meminta peserta mengingat dan mendalami materi yang diberikan selama bengkel. Peserta, kata dia, harus mampu menemukan ide, gagasan, atau ilham dan mengolahnya menjadi puisi, bukan sekadar memindahkan catatan harian ke dalam bait-bait.

Menulis puisi yang baik, penuh pesona, dan mampu "mengganggu" pembaca agar terus membaca, menurut Isbedy, bukan perkara mudah. Karena itu, latihan harus berjalan beriringan dengan kebiasaan membaca buku dan karya para penyair besar.

"Menjadikan puisi yang baik, yang penuh pesona, serta mengganggu pembaca untuk membaca tidak mudah," ujarnya.

Bengkel Sastra tahun ini diikuti 20 peserta. Jumlah itu diseleksi dari 39 orang yang mengirimkan naskah. Menurut Isbedy, proses seleksi membuat para kurator harus bekerja keras untuk memilih peserta yang dinilai layak, termasuk dari sisi karya puisi yang dikirimkan.

Ia menilai pelaksanaan Bengkel Sastra 2026 berjalan lancar, bahkan tergolong sempurna.

Isbedy juga mengingatkan peserta segera menyelesaikan tugas puisi yang diberikan para pemateri. Menunda pekerjaan, kata dia, dapat membuat suasana hati untuk menulis hilang sekaligus menghapus ingatan terhadap gagasan yang sebelumnya muncul.

"Lamban Sastra di lantai 2 Gedung Perpustakaan Provinsi Lampung selalu terbuka untuk dikunjungi dan menimba ilmu sastra. Sebab Lamban Sastra adalah komunitas bersama," katanya.

Isbedy juga menyampaikan terima kasih kepada tiga pemateri yang mendampingi peserta selama kegiatan, yakni penyair Ari Pahala Hutabarat, Nanang R Supriyatin, dan akademisi Program Studi Bahasa Lampung Universitas Lampung, Yinda Dwi Gustira.

Ia kemudian mengutip pesan sastrawan Budi Darma yang pernah disampaikan kepadanya. Untuk menjadi pengarang atau sastrawan, seseorang harus memperbanyak pengalaman dan pengetahuan.

"Banyak-banyak jalan, banyak diskusi, banyak membaca, dan terakhir banyak-banyak menulis," kata Isbedy, mengulang pesan Budi Darma.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Bengkel Sastra 2026, Fitri Angraini, menyampaikan apresiasi kepada peserta, panitia, serta kampus, sekolah, dan komunitas yang mendukung kegiatan tersebut.

Menurut Fitri, kelancaran kegiatan tidak terlepas dari kepercayaan berbagai pihak, termasuk pemberian dispensasi kepada siswa dan mahasiswa agar dapat mengikuti seluruh rangkaian acara.

Ia juga berterima kasih kepada para pemateri dan kurator khusus, Djuhardi Basri, penyair asal Kotabumi, Lampung Utara.

Bengkel Sastra 2026 berlangsung pada 2528 Agustus 2026 di Villa Dangau Kedaung, Bandar Lampung. Kegiatan dibuka Kepala Balai Bahasa Lampung, Muhammad Muis.

Dewan Pembina Lamban Sastra, Yozi Rizal, turut hadir memberikan sambutan, menjelaskan keberadaan Lamban Sastra, sekaligus memotivasi para peserta.

Sejumlah tokoh lain juga hadir, di antaranya Himawan Ali Imron sebagai pembina, Fajrun Najah Ahmad, Arman AZ, Yulizar Lubay, Iin Zakaria, Daniel, dan Yurie Arsyad Temenggung.

"Saya nilai APH layak untuk segera mendalami persoalan ini," kata Karjuli Ali, Jumat (28/8/2026).

Ia beralasan, besaran uang Rp4,3 miliar digelontorkan pemkab untuk membeli tanah seluas ±6,3 hektare di lokasi tersebut terindikasi sangat tidak wajar. Penyebab utamanya adalah harga yang ditawarkan berkali-kali lipat di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Meskipun terkadang dalam praktiknya, banyak tanah yang dijual di atas NJOP.

"Namun, biasanya harganya tidak belasan kali lipat dari NJOP seperti ini," terangnya.

Selain alasan tersebut, kengototan pemkab untuk membeli lahan di sana juga membuat persoalan ini menjadi layak untuk didalami oleh APH. Padahal, pemkab masih bisa menempuh jalan lain selain membeli tanah. Bisa tukar guling atau memanfaatkan aset yang ada, atau membeli lahan yang lebih murah harganya.

"BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus mengaudit pembelian ini sesegera mungkin," pinta dia

Sebelumnya, terkait pembelian lahan tersebut, Pemkab Lampung Utara juga tidak berani memastikan bahwa harga tanah yang dibeli itu termasuk wajar atau tidak. 

"Nah, kalau wajar atau enggak wajar, saya enggak tahu ya," kata Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Utara, Mat Soleh belum lama ini.

Mat Soleh berdalih, penetapan mengenai besaran harga ini bukan kewenangan mereka. Kewenangannya ada di tangan Tim Appraisal (penilai) yang berasal dari pihak ketiga. Pihaknya tidak pernah mengintervensi mengenai harga yang akan ditetapkan oleh tim tersebut.

"Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar," terangnya.

Ia menuturkan, lahan calon lokasi pembangunan SR dengan luas ±6,3 hektare itu dibeli seharga Rp4,3 miliar. Timbulnya angka sebesar itu dikarenakam Tim Appraisal menilai bahwa hitungan tanahnya tidak bisa diukur dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saja. Masih ada tolok ukur lainnya seperti Zona Nilai Tanah (ZNT).

Di samping itu, sejak tanah itu ditetapkan sebagai lokasi SR meskipun proses transaksi jual-beli belum dilakukan, namun tanah-tanah itu tidak boleh lagi dipergunakan oleh pemilik lahan. Tim penilai memperhitungkan hal itu ke dalam harga yang mereka tetapkan.

"Kalau diusahakan, berapa hasilnya. Itu juga dihitung oleh tim," kilahnya.

Pemilihan lahan di sana bukan tanpa alasan. Lokasi itu memang sengaja dipilih sebagai persiapan untuk pembangunan jangka panjang di masa mendatang. Kecamatan Blambanganpagar diproyeksikan akan menjadi pusat pembangunan di kemudian hari.

"Harapannya seperti itu," kata dia.

Sementara itu, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara menilai pengadaan lahan Sekolah Rakyat di Desa Blambangan berpotensi menjadi bom waktu. Hal itu dikarenakan harga tanah tersebut terindikasi tidak wajar.

Menurut PGK, harga bagian tepi jalan lintas seperti jalan lintas di sana, per meternya hanya dihargai sekitar Rp27.000. Adapun untuk bagian dalam atau belakang, harga per meternya hanya Rp2.500. Jika pembeliannya menggunakan sistem hektare maka per hektarenya hanya sekitar Rp200-an juta saja.

Data yang didapatnya juga sejalan dengan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan kosong di sana. NJOP adalah harga rata-rata transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dihitung secara wajar. NJOP-nya hanya sebesar Rp27 ribu juga.

"Jadi, agak aneh saja jika pemkab membeli lahan 6,3 hektare dengan harga tembus Rp4,3 miliar," kata dia. 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September 2026 mendatang.

Feaby Handana

Koordinator Konsorsium Jaringan Rakyat Lampung, Joni Fadli, mengatakan pengaduan tersebut merupakan bentuk keberatan atas aktivitas eksplorasi panas bumi di kawasan TNBBS, Lampung Barat. Menurut dia, kegiatan tersebut berpotensi mengancam status TNBBS sebagai bagian dari Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra).

Joni menyebut dasar legalitas Star Energy berupa Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) telah berakhir pada 20 Juni 2026. Namun, menurut dia, perusahaan masih melakukan mobilisasi alat berat di kawasan tersebut.

"Seluruh aktivitas operasional mereka di dalam TNBBS saat ini tidak memiliki landasan hukum," kata Joni dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Agustus 2026.

Ia menilai berakhirnya PSPE juga berdampak terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang menjadi dasar penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perusahaan. Klaim tersebut menjadi salah satu dasar konsorsium meminta pemerintah tidak memperpanjang izin Star Energy di Suoh Sekincau.

Dalam surat pengaduannya, konsorsium memaparkan sejumlah persoalan yang mereka anggap mengancam kawasan konservasi dan masyarakat di Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, dan Bandar Negeri Suoh.

Salah satunya adalah risiko terhadap status TNBBS sebagai situs Warisan Dunia. Konsorsium khawatir aktivitas eksplorasi meningkatkan ancaman terhadap kawasan tersebut hingga masuk dalam daftar Warisan Dunia dalam Bahaya (List of World Heritage in Danger).

Mereka juga menyoroti dampak mobilisasi kendaraan dan alat berat. Lalu lintas truk bertonase besar disebut menyebabkan kerusakan jalan, debu, serta keretakan pada sejumlah rumah warga.

Persoalan lain yang dicantumkan adalah dugaan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk operasional alat berat. Konsorsium menyebut perkara tersebut telah ditangani Kepolisian Resor Lampung Barat dan memasuki tahap penyidikan.

Selain persoalan lingkungan, konsorsium mengadukan dugaan pelanggaran hak pekerja dan petani. Mereka menyoroti pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja lokal serta mekanisme ganti rugi tanaman kopi milik petani di kawasan penyangga.

Atas sejumlah persoalan itu, Konsorsium Jaringan Rakyat Lampung meminta UNESCO melakukan pemantauan terhadap kondisi TNBBS. Mereka mengusulkan pengiriman Independent Monitoring Mission ke Lampung Barat untuk menilai dampak kegiatan eksplorasi.

Konsorsium juga meminta UNESCO mendorong pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak memperpanjang PSPE Star Energy di Suoh Sekincau.

Tuntutan ketiga adalah langkah perlindungan darurat terhadap ekosistem hutan hujan Sumatera yang berada di kawasan TNBBS.

"Kami meminta UNESCO bertindak tegas. Jangan sampai harta karun ekologis dunia dan hak masyarakat adat serta petani kopi lokal di Lampung Barat dikorbankan demi ambisi korporasi," ujar Joni.

Surat tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Konsorsium menyatakan surat telah ditembuskan kepada Kantor UNESCO Jakarta dan sejumlah kementerian terkait.

Mereka juga melampirkan dokumen pendukung serta belasan kliping pemberitaan investigasi sebagai bahan pengaduan kepada UNESCO.

Bahasa Lampung bisa bertahan jika ada penutur, ujar Yinda dalam sesi alih bahasa Bengkel Sastra 2026 yang digelar Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS di Villa Dangau Kedaung, Jumat, 28 Agustus 2026.

Yinda menjadi pemateri terakhir dalam rangkaian Bengkel Sastra 2026 yang didukung Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kegiatan tersebut diikuti 20 peserta dari kalangan pelajar SMA, mahasiswa, serta pegiat sastra dan komunitas dari berbagai daerah di Lampung.

Menurut Yinda, salah satu cara mempertahankan bahasa Lampung adalah memastikan bahasa tersebut tetap digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa daerah, kata dia, tidak cukup hanya dipelajari sebagai pengetahuan, tetapi harus dipraktikkan oleh masyarakat.

Dia juga berharap Program Studi Bahasa Lampung Universitas Lampung dapat terus melahirkan pengguna sekaligus pecinta bahasa Lampung. Upaya pelestarian, menurut Yinda, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Balai Bahasa Lampung, hingga komunitas sastra.

Dalam sesi tersebut, Yinda meminta peserta menerjemahkan puisi berbahasa Indonesia yang mereka tulis selama mengikuti Bengkel Sastra ke dalam bahasa Lampung.

Puisi hasil alih bahasa itu akan dievaluasi sebelum dihimpun menjadi buku puisi dwibahasa Indonesia-Lampung. Buku tersebut direncanakan diluncurkan pada akhir September 2026.

Ketua pelaksana Bengkel Sastra 2026 sekaligus Direktur Lamban Sastra, Fitri Angraini, mengatakan kegiatan tersebut memberikan hasil positif. Peserta telah menerima materi dari sejumlah penyair dan praktisi sastra, yakni Isbedy Stiawan ZS, Nanang R Supriyatin, Ari Pahala Hutabarat, dan Yinda Dwi Gustira.

Hasilnya, menurut saya memuaskan, kata Fitri.

Menurut Fitri, peserta semakin memahami bagaimana menulis puisi dengan baik. Puisi, kata dia, tidak semata-mata permainan kata atau catatan pengalaman pribadi.

Bukan sekadar mengindah-indahkan tulisan, atau semacam catatan harian, ujar Fitri yang juga pegiat sastra dan dosen.

Sebanyak 20 peserta mengikuti Bengkel Sastra 2026. Mereka adalah Aulia Citra Lestari, Dzafirah Adeliaputri Isbedy, Erza Anaya Nabila Hafidh, Nazifa Ghassani, Setiadi Rosasy, Fitri Amalia, Nadia Sebrina Mutiara, Keyza Bunga Jaya, Arifatul Mukaromah, Ayu Auliya, Dwi Yulianti, Mutiara Nunvia, Nesiya Chacha Amanda Auroh, Rina Riantiana, Risma Pramudita, M. Ichsan Zulkarnain, Jessica Rahma Wati, Nayla Ramadhani, dan Alvindo Saferi.

Kalau ingin lebih Tempo lagi, judul alternatif yang lebih kuat: Bahasa Lampung Terancam Punah, Yinda: Kuncinya Ada pada Penutur.

Egi menyampaikan tawaran tersebut saat menjadi pembicara dalam Business & Partnership Matching Komoditi dan Investasi Daerah, bagian dari Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).

Lampung Selatan ini ibaratnya adalah beranda Sumatra. Kami punya airport, kami punya pelabuhan, kata Egi dalam forum yang dihadiri kepala daerah, investor, pelaku usaha, buyer, dan perwakilan diplomatik negara sahabat.

Menurut Egi, Lampung Selatan memiliki sejumlah komoditas dan potensi yang dapat dikembangkan, antara lain sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Keberadaan pelabuhan dan bandara dinilai memperkuat posisi daerah tersebut sebagai penghubung Jawa dan Sumatra.

Kami berharap Lampung Selatan tidak hanya dilewati, tetapi bisa menjadi tempat untuk disinggahi, ujarnya.

Egi mengatakan pemerintah daerah tidak ingin investasi berhenti pada masuknya modal. Investasi, kata dia, harus mampu menciptakan nilai tambah terhadap komoditas daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Karena itu, dia mendorong hilirisasi komoditas unggulan. Pengolahan hasil produksi di daerah dinilai dapat meningkatkan nilai jual sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pihak swasta itu ingin yang pasti-pasti saja, ingin simple. Ini yang coba dari pihak regulator diberikan, kata Egi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dia melanjutkan, berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Salah satunya melalui penyederhanaan regulasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan calon investor.

Egi mengatakan forum Business & Partnership Matching menjadi ruang untuk mempertemukan potensi daerah dengan kebutuhan dunia usaha. Dia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada promosi, melainkan berlanjut menjadi kerja sama konkret.

Tidak ada daerah yang mampu berkembang sendiri. Tidak ada daerah yang hidup besar tanpa kolaborasi, ujar dia.

Menurut Egi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta diperlukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Kolaborasi bukan hanya tentang bekerja sama, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan nilai bersama yang lebih besar lagi, katanya.

Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana mengatakan pertumbuhan bisnis tetap harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian.

Sebenarnya target kami sederhana. Pertumbuhan kredit dua digit, kemudian kredit bermasalah di bawah 3 persen, dan porsi kredit produktif tumbuh naik 20 persen, kata Indra dalam Regional Bank Summit 2026 Batch 2 bertajuk Strategi BPD Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah, Jumat, 28 Agustus 2026.

Kredit Tumbuh 9,8 Persen

Hingga semester pertama 2026, penyaluran kredit Bank Lampung mencapai Rp7,9 triliun atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, struktur kredit masih didominasi pembiayaan konsumtif. Porsi kredit konsumtif mencapai 73 persen, sedangkan kredit produktif baru 27 persen.

Pertumbuhan kredit Bank Lampung tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan kredit perbankan di Lampung yang mencapai 5,33 persen. Sementara dana masyarakat tumbuh 8,77 persen.

Pertumbuhan bisnis itu turut menopang laba Bank Lampung yang mencapai sekitar Rp133 miliar pada semester pertama 2026, atau tumbuh 22,75 persen secara tahunan.

Mengejar Pertumbuhan Tanpa Memacu Risiko

Indra mengatakan Bank Lampung melihat ruang pertumbuhan kredit masih terbuka pada semester kedua. Percepatan belanja pemerintah dan meningkatnya aktivitas ekonomi menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mendorong permintaan kredit.

Meski begitu, Bank Lampung tidak ingin mengejar pertumbuhan dengan mengorbankan kualitas kredit.

Kami ingin tumbuh secara perlahan tetapi bisa dengan prinsip kehati-hatian. Daripada cepat-cepatan tumbuh tapi kita cepat restrukturisasi, ujar Indra.

Strategi tersebut membuat Bank Lampung menempatkan kualitas kredit sebagai salah satu sasaran utama bersama target pertumbuhan. Bank menargetkan rasio kredit bermasalah tetap di bawah 3 persen ketika ekspansi kredit digenjot hingga akhir tahun.

Di sisi lain, bank juga berupaya menggeser struktur penyaluran kredit ke sektor produktif. Porsi kredit produktif yang saat ini sebesar 27 persen ditargetkan meningkat 20 persen.

Dengan posisi kredit Rp7,9 triliun pada semester pertama, Bank Lampung masih membutuhkan tambahan penyaluran untuk mencapai pertumbuhan dua digit pada penghujung 2026. Tantangannya adalah menjaga ekspansi tetap sejalan dengan kualitas aset dan kemampuan debitur membayar kewajibannya.

"Ada Camat Hulusungkai dan Abungsurakarta tidak di sini. Coba bangun, saya tidak hafal (wajah)" kata Romli.

Apesnya, saat diminta untuk bangun, hanya Camat Abungsurakarta yang ada di lokasi. Adapun Camat Hulusungkai masih tak terlihat di lokasi. Yang bersangkutan tak dapat hadir karena ada kegiatan lain di kecamatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara, Maryadi mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama hak akses pemanfaatan data kependudukan ini akan sangat bermanfaat bagi perangkat daerah terkait. Nantinya, perangkat daerah yang telah menjalin kerja sama dapat mengakses secara langsung saat membutuhkan data kependudukan.

"Yang bisa aksesnya hanya operator dinas masing-masing saja," terangnya.

Maryadi menjelaskan, kerahasian data kependudukan akan tetap menjadi prioritas utama. Para operator tidak boleh sembarangan mengumbar data kependudukan. Akan ada sanksi tegas bagi mereka yang kedapatan melanggar larangan tersebut.

"Data kependudukan akan tetap terjaga privasinya," kata dia.

 Feaby Handana

"Perselisihan tersebut masih berada dalam tahap perundingan bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja sebelum berujung ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Upah proses bukanlah kebijakan perusahaan, melainkan hak fundamental pekerja yang dilindungi undang-undang, kata Zainudin, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Zainudin, status hubungan kerja Donna belum berkekuatan hukum tetap sepanjang belum ada putusan PHI yang inkracht. Karena itu, dia mempertanyakan langkah perusahaan yang diduga tidak membayarkan upah proses pada Agustus ketika perselisihan masih berlangsung.

Zainudin merujuk Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Menurut dia, perusahaan memang dapat membebastugaskan pekerja selama proses perselisihan, tetapi kewajiban membayar upah dan hak-hak pekerja tetap berlaku sesuai ketentuan.

Dia juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 terkait pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kasus sengketa pertama di Lampung Barat ini harus diselesaikan secara taat asas. Jangan sampai masuknya investasi besar justru diwarnai oleh praktik penahanan hak dasar pekerja, ujarnya.

Lapor Pengawas Ketenagakerjaan

Zainudin mengatakan pihaknya akan melaporkan persoalan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan jika perusahaan tetap tidak memenuhi hak pekerja.

Menurut dia, laporan itu diperlukan untuk memastikan dugaan pelanggaran hak normatif pekerja diperiksa melalui mekanisme ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain persoalan upah, Zainudin menyoroti informasi mengenai status Donna yang disebut telah diberhentikan oleh oknum internal Star Energy. Ia menilai penyebaran informasi tersebut bermasalah karena proses perselisihan belum sampai pada putusan PHI.

Menyebarkan informasi bahwa pekerja sudah diberhentikan, padahal proses hukumnya masih berjalan dan belum sampai ke putusan PHI, adalah penyebaran informasi yang tidak benar, kata Zainudin.

Ia menyebut pihaknya tengah mengkaji kemungkinan laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada aparat penegak hukum.

Menurut Zainudin, perusahaan seharusnya menunggu proses penyelesaian perselisihan hingga memperoleh kepastian hukum sebelum menyampaikan status pekerja kepada pihak lain.

Hingga berita ini ditulis, manajemen Star Energy Geothermal Suoh Sekincau belum memberikan tanggapan atas tudingan mengenai pembayaran upah proses dan pernyataan mengenai status Donna S. Moza.

Desakan ini mencuat setelah terungkapnya fakta bahwa batas waktu legalitas PSPE perusahaan tersebut telah resmi berakhir pada tanggal 20 Juni 2026. Namun, di lapangan disinyalir kuat masih terdapat aktivitas pembangunan dan mobilisasi alat berat yang terus beroperasi di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

"Ini bukan lagi sekadar perdebatan soal transisi energi, ini murni perbuatan melawan hukum. SK PSPE itu satu-satunya alas hak. Ketika izin itu mati pada 20 Juni lalu, maka pada detik itu juga seluruh aktivitas fisik wajib dihentikan. Hukum di republik ini tidak mengenal istilah 'masa toleransi' untuk perusahaan korporasi," tegas Joni Fadly di Bandarlampung, Kamis (27/8/2026).

Lebih lanjut, Joni memaparkan mekanisme hukum yang secara ketat diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan aturan tersebut, status hukum perusahaan berubah drastis setelah izin kedaluwarsa antara lain:

Pertama, Penghentian Mutlak Seluruh Kegiatan Fisik: Melakukan aktivitas operasional maupun konstruksi tanpa SK PSPE yang hidup adalah tindakan ilegal.

Kedua, Gugurnya Izin Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH): Persetujuan penggunaan kawasan hutan bersifat subordinat terhadap izin induk (PSPE). Dengan matinya PSPE, dasar hukum masuknya alat berat ke kawasan TNBBS otomatis gugur. Keberadaan aktivitas ini dapat diklasifikasikan sebagai perambahan hutan atau tindak pidana kehutanan.

Ketiga, Kewajiban Pengembalian Wilayah: Badan usaha wajib mengembalikan wilayah tersebut kepada negara untuk dievaluasi ulang kelayakan sosial dan ekologisnya.

Ancaman Langsung dan Kesaksian Warga di Lingkar Tambang

Joni menyoroti bahwa pembiaran terhadap aktivitas ilegal ini membawa eskalasi risiko sosial yang sangat tinggi. Dampak dari operasi yang dipaksakan ini langsung memukul garis pertahanan ekonomi warga, mengingat mayoritas masyarakat di wilayah Ring 1yakni Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, dan Bandar Negeri Suohmenggantungkan kelangsungan hidup mereka pada produktivitas lahan dan perkebunan kopi.

Kekhawatiran ini divalidasi oleh kondisi riil di lapangan. Seorang warga Pekon Srimenanti, Kecamatan Air Hitam, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa hingga hari ini pengerjaan infrastruktur, pembuatan siring (saluran air), hingga konstruksi gedung di dalam areal kawasan hutan masih terus berjalan.

"Sampai detik ini, kami warga belum merasakan manfaat dari hadirnya Star Energy di Lampung Barat. Yang kami rasakan setiap hari hanya debu, jalan rusak, ancaman ISPA, hingga kerusakan fisik pada rumah warga akibat lalu lalang aktivitas proyek," keluh warga tersebut.

Ia juga menyoroti ketidakadilan ekonomi dan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah terdampak. Menurutnya, sekitar 90 persen pekerjaanmulai dari suplai material hingga kebutuhan operasional lainnyadikuasai secara sepihak oleh jaringan perusahaan, tanpa melibatkan potensi ekonomi warga sekitar.

"Star Energy untung banyak di sini. Mereka hanya memberikan dana hibah sebesar Rp 8 Miliar untuk akses jalan jalur Mutaralam - Srimenanti yang notabene adalah jalan kabupaten. Coba kalau mereka harus membebaskan dan membangun jalan sendiri. Apa mereka mampu dengan dana segitu? Sangat tidak sepadan. Serapan tenaga kerja juga sangat minim. Seleksi rekrutmen sudah dilakukan, tapi sampai sekarang warga yang melamar belum ada yang mulai bekerja," bebernya.

Mekanisme Lelang Terbuka dan Kedaulatan Warga

Menanggapi potensi kekhawatiran terkait iklim investasi jika izin tersebut dihentikan, Joni Fadly meminta masyarakat Lampung Barat untuk tetap tenang dan tidak termakan narasi ketakutan hilangnya investasi. Secara hukum, matinya izin justru membuka peluang kompetisi yang lebih sehat dan berkeadilan.

"Warga Lampung Barat tidak perlu khawatir kalau PSPE Star Energy ini tidak diperpanjang. Secara aturan hukum, kalau izin PSPE habis dan wilayah dikembalikan ke negara, maka wilayah itu mesti dilelang ulang. Siapa pun berhak ikut dan mendapatkan hak pengelolaannya. Ada banyak perusahaan bonafide lain yang antre dan berminat berinvestasi di wilayah kita," jelas Joni.

Joni menegaskan bahwa kehadiran investor baru nantinya harus membawa paradigma yang sama sekali berbeda dan berpihak pada kesejahteraan lokal.

"Siapapun pemenang lelangnya nanti, syaratnya mutlak: korporasi yang masuk wajib taat aturan hukum, wajib memberdayakan tenaga kerja dan pengusaha lokal, dan sebagai tamu, mereka harus menghormati warga lokal Lampung Barat, bukan malah mendikte dan memonopoli," tandasnya.

Sebagai penutup, Joni mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LHK untuk segera turun ke lapangan dan menyegel segala bentuk aktivitas fisik di dalam TNBBS. Ia juga meminta Kementerian ESDM berani bersikap transparan dan menghentikan proses perpanjangan demi keadilan hukum.

"Kami yang pernah melawan rezim otoriter tidak akan diam melihat hukum diinjak-injak oleh kepentingan korporasi di atas tanah rakyat," pungkasnya.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 02.00 WIB itu diduga bermula dari selang saluran gas LPG di area dapur. Api cepat membesar sebelum pekerja berhasil mengendalikannya dengan alat pemadam api ringan (APAR).

Kapolres Tanggamus Ajun Komisaris Besar Rahmad Sujatmiko mengatakan api pertama kali diketahui tim produksi yang sedang menyiapkan kebutuhan memasak.

"Api pertama kali diketahui oleh tim produksi," kata Rahmad, seperti dikutip detikSumbagsel, Jumat, 28 Agustus 2026.

Sejumlah pekerja masih berada di dalam bangunan ketika api mulai membesar. Mereka terdiri atas kepala dapur, staf, ahli gizi, aslap, dan relawan. Mereka kemudian berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.

Warga sekitar ikut membantu memadamkan api. Namun, upaya tersebut terkendala minimnya air dan peralatan pemadam. Api baru dapat dijinakkan sekitar pukul 05.00 WIB.

Satu bangunan dapur SPPG beserta seluruh perlengkapan dan isinya hangus. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

Polisi Periksa Empat Saksi

Polisi belum buru-buru menyimpulkan penyebab kebakaran. Setelah api padam, personel Unit Inafis Satreskrim Polres Tanggamus melakukan olah tempat kejadian perkara sekitar pukul 11.20 WIB.

Empat orang yang berada di lokasi ketika kebakaran dimintai keterangan. Mereka adalah Yayan, 29 tahun, P3K/SPPI; Lia Udin, 33 tahun, aslap SPPG; Rizki Adhari, 23 tahun, head cook SPPG; dan Arniah, 40 tahun, koki dapur.

Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti dan mengumpulkan keterangan untuk mengungkap sumber api.

"Hasil pemeriksaan awal, dugaan sementara api berasal dari bagian selang saluran gas LPG di dapur," ujar Rahmad.

Namun, dugaan itu belum menjadi kesimpulan akhir. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, termasuk memastikan bagaimana api bermula dan kemudian dengan cepat membesar.

Kebakaran itu membuat dapur SPPG yang menjadi tempat persiapan makanan untuk program MBG tersebut tidak dapat digunakan.