Jihan, yang juga Duta Baca Lampung, mengapresiasi kegiatan literasi yang digelar Lamban Sastra. Sehari sebelumnya, komunitas tersebut menggelar Kemah Sastra dan Bengkel Sastra di Taman Budaya Lampung. Acara itu dilanjutkan dengan peluncuran dua antologi sastra dwibahasa Indonesia-Lampung.

Saya belum bisa membersamai dan memberi motivasi kepada talenta muda Lampung di bidang sastra atau literasi. Semoga di lain kesempatan saya bisa hadir, kata Jihan dalam audiensi tersebut.

Direktur Lamban Sastra, Fitri Angraini, mengatakan pihaknya semula berharap Jihan dapat menghadiri kegiatan di Taman Budaya Lampung untuk memberikan sambutan, meresmikan peluncuran antologi, sekaligus membaca puisi.

Namun, agenda Jihan yang padat membuat rencana tersebut tidak terlaksana. Menurut Fitri, audiensi menjadi kesempatan bagi Lamban Sastra untuk menyampaikan sejumlah program sekaligus meminta arahan pemerintah daerah.

Kami maklumi kesibukan Ibu Jihan. Dan hari ini kami diterima audiensi, ujar Fitri.

Fitri mengatakan Lamban Sastra sengaja menemui Jihan karena menilai wakil gubernur memiliki perhatian terhadap perkembangan literasi dan sastra di Lampung. Mereka berharap kegiatan komunitas sastra dapat berjalan beriringan dengan program pemerintah.

Agar Lamban Sastra dan pemerintah dapat bersinergi membangun ekosistem sastra di Lampung, kata Fitri.

Menurut Fitri, dalam pertemuan itu Jihan menyampaikan komitmen untuk berupaya memaksimalkan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan sastra yang digelar Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS.

Pertemuan tersebut dihadiri Isbedy Stiawan ZS, Direktur Lamban Sastra Fitri Angraini, Fitri Amalia, Diah Rizki Nur Khalifah, Naya Anindiya Putri, dan Febri Riakudu.

Jihan didampingi Kepala Taman Budaya Lampung Melly Ayunda dan Diana Rosa, serta Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Liyus Gustian Riandi.

Kita memerlukan sinergi semua pihak agar menjadi kuat, ujar Fitri.

"Itulah salah satu inti sari dari buku yang akan saya luncurkan besok," kata akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Rabu (30/9/2026).

Buku dengan judul Sang Surya Enggan Redup: Kepemimpinan Transformatif AMM dan Rejuvenasi Martabat Muhammadiyah ini lahir dari rasa kegelisahan sekaligus harapannya terhadap terhadap masa depan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan yang telah berkiprah lebih dari satu abad. Salah satu faktor penentunya adalah regenerasi kepemimpinan di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). 

"Setiap kader harus dapat membaca perubahan, mengembangkan gagasan, dan menghadirkan kerja nyata bagi umat serta masyarakat," terangnya.

Ia mengatakan, peluncuran bukunya akan dilakukan di sela kegiatan pelantikan pengurus Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Lampung Utara periode 2026-2031. Dalam kepengurusan terbaru ini, ia mendapat amanah untuk menjadi nakhodanya.

Fokal merupakan ruang pertukaran pemikiran para kader Muhammadiyah. Selain itu, organisasi juga didirikan untuk mempererat jejaring alumni, mendorong budaya intelektual, dan mengambil peran dalam persoalan publik di Lampung Utara.

"Dalam pelantikan besok, anggota Ombudsman dan Ketua KIP Lampung akan hadir juga," kata dia.

Feaby Handana

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Lampung Kuswanto mengatakan, karya sastra tidak lahir secara tiba-tiba. Menurut dia, sebuah karya merupakan hasil dari perenungan, kerja keras, dan proses kreatif yang panjang.

"Hari ini kita menjadi saksi lahirnya karya luar biasa dari 20 talenta muda berbakat yang telah berproses bersama dalam program Kemah Sastra 2026," kata Kuswanto dalam sambutannya.

Salah satu buku yang diluncurkan berjudul Seaninongan - Batas Atas yang Dijaga Angin. Buku ini merupakan antologi puisi dan cerpen dwibahasa Indonesia-Lampung karya peserta Kemah Sastra 2026.

Kuswanto mengatakan buku tersebut menjadi penanda awal bagi para penulis muda untuk memasuki dunia sastra Lampung. "Buku ini menjadi langkah awal, sebuah penanda bahwa potensi-potensi besar yang tadinya belum terdengar, kini mulai mengukir namanya sendiri di belantika sastra Lampung," ujarnya.

Menurut Kuswanto, penerbitan buku dwibahasa tidak hanya menghasilkan karya fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi dan ekosistem sastra di Lampung.

"Kehadiran karya dwibahasa ini juga mempertegas identitas kita yang kaya akan budaya, sekaligus mampu bersaing di ranah yang lebih luas," katanya.

Ia meminta para peserta Kemah Sastra 2026 terus menulis dan merawat literasi daerah. "Teruslah menulis, teruslah gelisah dalam kreativitas, dan jangan pernah berhenti merawat literasi daerah kita," ujar Kuswanto.

Peluncuran buku diisi dengan pembacaan puisi dan cerpen dalam bahasa Indonesia dan Lampung. Sejumlah penampil juga mengiringi pembacaan karya dengan alat musik.

Sekitar 150 undangan menghadiri acara tersebut. Mereka berasal dari kalangan sekolah, mahasiswa, pegiat seni, dan sastrawan.

Ketua pelaksana Kemah Sastra 2026, Fitri Angraini, mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari di Villa Dangau Kedaung, Kemiling, Bandar Lampung. Para peserta mengikuti pelatihan dan pendampingan dari sejumlah sastrawan, antara lain Ari Pahala Hutabarat, Arman AZ, Isbedy Stiawan ZS, Yinda Dwi Gurtira, dan Devin Cumbuan Putri.

"Hasilnya diluncurkan buku sastra ini," kata Fitri.

Fitri mengatakan kegiatan tersebut juga melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain FKIP Bahasa dan Seni Program Studi Bahasa dan Sastra Universitas Lampung, FKIP PGRI, Program Studi PGMI UIN Raden Intan Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, serta Sekolah Tinggi Ilmu Suffah Al-Qur'an bin Mas'ud Online (STISA ABM) Lampung Selatan.

Selain Seaninongan, panitia meluncurkan antologi puisi dwibahasa Indonesia-Lampung berjudul Yang Belum Selesai Menjadi Nama.

Fitri mengatakan buku kedua tersebut merupakan hasil kegiatan yang digagas Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS dengan dukungan Badan Bahasa dan pendampingan Balai Bahasa Provinsi Lampung.

"Dua buku sastra ini sengaja diluncurkan dalam sehari, pagi dan siang. Kami ingin antara peserta Kemah Sastra dan Bengkel Sastra bisa bertemu dan saling berbagi pengalaman," kata Fitri.

Acara tersebut dihadiri Kepala Taman Budaya Lampung, perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung, pembina Lamban Sastra sekaligus anggota DPRD Lampung Yozi Rizal, Kepala SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro, Ketua Forum Literasi Lampung, serta perwakilan Teater KoBer, Teater Satu, dan Karang Taruna Provinsi Lampung.

Sejumlah peserta dan undangan turut membacakan karya dalam acara tersebut. Mereka antara lain Fitri Amalia, Setiadi Rosasy yang tampil dengan iringan gitar, Dewi Yulianti, Alisza Nasabilla Azahra, Karaissa Naraya Baginda, Laura Masyita, Rina Riantina, Ayu Auliya, Mutiara Nunvia, Arifatul Mukaromah, Keyza Bunga Jaya, Nazifa Ghassani, Nayla Ramadhani, Aulia Citra, Alyaroza Nabiila Zaki, M. Ichsan Zulkarnain, Yuvanka Prasista, dan Dzafirah Adeliaputri Isbedy.

Pembacaan karya juga melibatkan Alex Kurniawan, Kepala SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro; Yulizar Lubay dari Teater KoBer; Doddy dari Teater Satu; serta mahasiswa FKIP Program Studi Bahasa dan Sastra Universitas Lampung yang diampu Muharsyam Dwi Anantama.

Baru-baru ini, Prof. Ryaas Rasyid, mantan Menteri Dalam Negeri, dalam sebuah siniar (podcast) menyampaikan gagasan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah saatnya dihapus. Menurutnya, PBB dapat menjadi beban bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama pensiunan dan mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap, karena kewajiban membayar PBB tetap melekat meskipun kemampuan ekonominya terbatas.

Alasan lainnya adalah bahwa pemungutan PBB dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hak kepemilikan. Jika tanah dan rumah merupakan milik pribadi yang diperoleh secara sah, muncul pertanyaan: mengapa kepemilikan tersebut masih harus dibebani pajak secara berkala? Dalam perspektif ini, PBB lebih relevan dikenakan terhadap perusahaan atau unit-unit bisnis yang menggunakan tanah dan bangunan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan menghasilkan pendapatan.

Gagasan menhapus PBB sesungguhnya telah pernah dilontarkan ketika Ferry Mursyidan Baldan menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Gagasan tersebut kemudian pernah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) khusunya pada kelompok masyarakat tertentu dan juga diberlakukan di era Gubernur DKI Anis Baswedan. 

Bagaimana menjelaskan gagasan penghapusan PBB ini khususnya dalam perspektif studi pemerintahan? Dalam praktik pemerintahan, anggaran atau dana adalah keniscayaan karena untuk melaksanakan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi-fungsi lai. Anggaran adalah faktor determinan; tanpa sumber dana yang cukup, tidak mungkin pemerintah bisa membangun jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi dan pelayanan publik lainnya.

PBB adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah, selain pajak dari PBB, sumber pendapatan lainnya seperti BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ) PBJT Pajak Barang dan Jasa Tertentu, termasuk makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta hiburan tertentu , Pajak Reklame , Pajak Air Tanah , dan pajak lainnya serta retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Jika, dilihat proporsi jumlah pajak terbesar selama ini, PBB aadalah sumber yang cukup signifikan kontribusinya terhadap PAD. Artinya, jika PBB dihapus maka pemerintah daerah harus mengagags alternatif lain, sehingga pemda tidak mengalami keterbatasan fiskal dan kelangsungan pembangunan tetap berjalan. 

Kebijakan yang Selektif 

Menghapus PBB dengan menyamaratakan sermua kelompok sasaran masyarakat yang terkena mrembayar PBB dalam kondisi pemerintah daerah mengaalami keterbatasan fiiskal sepertinya sulit untuk diwujudkan, tetapi dengan kebijakan penarikan PBB dengan menyamaratakan semua raget grup harus dinekanakan pajak juga tidak sejalan dengan prinsip ability to pay .

Prinsip ability to pay berarti beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Oleh sebab itu harus ada kebijakan yang selektif dalam menentukan siapa sebenarnya yang harus kewajiban membayar PBB, dan siapa yang harus dibebaskan dan diberi keringanan.   

Ada dua kelompok yang harus dibebaskan dan diberi keringanan dari kewajiban membayar PBB yaitu pensiunan dan warga tidak mampu, dan warga yang berpenghasilan rendah , sementara properti bisnis, perusahaan, pengusaha, dan pemilik aset/properti bernilai tinggi tetap dikenakan PBB,

Dengan ada pengelompokan wajib pajak dalam kategori ada yang dibebaskan, diberi keringanan dan kelompok yang wajib bayar penuh PBB, maka prinsip tax equity atau prinsip equity dalam perpajakan bisa dijalankan. 

Penentuan besaran tarif PBB pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, sangat dimungkinkan diterapkannya kebijakan yang berbasis selektivitas kelompok sasaran, misalnya dengan memberikan pembebasan atau keringanan PBB kepada kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemauan politik (political will) kepala daerah dan DPRD, terutama dalam menentukan kelompok sasaran, besaran keringanan, serta kriteria masyarakat yang berhak memperoleh pembebasan atau pengurangan PBB.***

*Guru Besar FISIP Unila

Amri/Nita tampil agresif sejak awal pertandingan. Mereka unggul 11-6 saat interval gim pertama dan terus menjaga jarak hingga menutup gim dengan skor 21-12.

Pada gim kedua, Feng/Huang sempat mengambil keunggulan 3-1. Amri/Nita kemudian membalikkan keadaan menjadi 4-3. Pertandingan berlangsung ketat ketika kedua pasangan sama-sama mengumpulkan sembilan poin dan kembali imbang 10-10.

Amri/Nita berhasil melewati fase tersebut dengan memimpin 11-10 saat interval. Setelah jeda, pasangan Indonesia meningkatkan tekanan dan memperlebar keunggulan. Mereka akhirnya memastikan kemenangan 21-14.

Hasil ini memastikan Amri/Nita meraih sedikitnya medali perak di Asian Games 2026. Mereka kini tinggal menunggu lawan di partai final untuk memperebutkan medali emas.

Kemenangan atas Feng/Huang juga menjadi salah satu pencapaian penting Indonesia di nomor ganda campuran pada ajang olahraga terbesar Asia tersebut.

Kegiatan berlangsung di Rumah Biliar Drachen & Coffee Lampung, Minggu, 27 September 2026. Pemerintah Kota Bandarlampung turut hadir melalui Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rizky Agung Ariesantho, yang mewakili Wali Kota Eva Dwiana.

Latihan bersama tersebut menjadi bagian dari persiapan atlet SIWO PWI Lampung di cabang olahraga biliar. Selain berlatih, para atlet mendapat kesempatan menambah pengalaman bertanding melalui pertandingan eksibisi.

Kegiatan ini juga menjadi ajang bagi atlet untuk mengukur kemampuan sekaligus membangun komunikasi antarpemain sebelum mengikuti Porwanas XV 2027.

Persiapan dilakukan melalui latihan dan pertandingan bersama agar atlet memiliki pengalaman menghadapi situasi pertandingan. Porwanas XV 2027 akan menjadi ajang yang diikuti para wartawan dari berbagai daerah melalui kontingen SIWO PWI.

Pemerintah Kota Bandarlampung menyatakan dukungan terhadap kegiatan olahraga yang melibatkan atlet daerah. Dukungan tersebut diarahkan untuk mendorong pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga Lampung di tingkat nasional.

Eva mengatakan MTQ tidak semata menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran. Kegiatan tersebut, menurut dia, harus menjadi ruang untuk menanamkan nilai agama dan membentuk karakter generasi muda.

Yang paling penting itu akhlak. Kita ingin anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik, bisa saling menghormati di manapun mereka berada, kata Eva di Stadion Way Dadi, Sabtu malam, 26 September 2026.

Menurut Eva, nilai-nilai agama perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan akhlak, kata dia, tidak berhenti ketika anak mengikuti kegiatan MTQ, tetapi juga tercermin saat mereka belajar, berkomunikasi dengan teman dan guru, serta bermain.

Jadi bukan hanya saat mereka mengikuti MTQ, tetapi bagaimana nilai-nilai agama itu bisa menjadi landasan mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik saat belajar, berkomunikasi di sekolah maupun saat bermain, ujarnya.

MTQ ke-55 Kota Bandarlampung tahun ini mengusung tema Dengan Semangat MTQ Kita Wujudkan Masyarakat yang Berilmu, Berakhlak dan Cinta Al-Quran dalam Kehidupan Sehari-hari. Tema tersebut menekankan perpaduan antara pengetahuan, pembentukan akhlak, dan kecintaan terhadap Al-Quran.

Eva juga berharap MTQ melahirkan peserta berprestasi yang dapat membawa nama Bandarlampung ke tingkat yang lebih tinggi. Para peserta diharapkan mampu mewakili kota itu dalam MTQ tingkat Provinsi Lampung hingga tingkat nasional.

Kita berharap anak-anak yang ikut MTQ ini bisa terus berprestasi, sehingga nantinya dapat mewakili Kota Bandarlampung ke tingkat provinsi dan mudah-mudahan sampai ke tingkat nasional, kata Eva.

Dandy Ibrahim

Pada suatu pagi pada 1933, tanah Suoh di Lampung Barat berguncang. Rumah-rumah roboh. Jalan terbelah. Orang-orang mencari keluarga mereka di antara reruntuhan. Lanskap berubah, dan sebuah kampung bernama Air Tarung seperti ditelan oleh sejarah.

Hampir satu abad kemudian, kampung itu kembali disebut. Bukan melalui peta, arsip pemerintahan, atau laporan sejarah, melainkan melalui puisi.

Tidak ada yang memberi tahu tanah bahwa pagi itu ia akan kehilangan namanya.

Larik pembuka puisi Air Tarung: Suoh, 1933Ketika Sebuah Kampung Hilang dari Peta karya Sigit Jatmiko itu menjadi pintu masuk untuk menghidupkan kembali sebuah peristiwa yang nyaris tinggal nama.

Puisi tersebut ditetapkan sebagai Pemenang Utama Penghargaan Sastra Udo Z Karzi 2026, setelah melalui penjurian terhadap 116 karya dengan tema Toponimi Lampung Barat: Cerita, Sejarah, Mitos, dan Legenda Nama-Nama Tempat di Bumi Sekala Brak.

Yang menarik, kemenangan Sigit bukan terutama karena ia berhasil menjejalkan sebanyak mungkin nama tempat ke dalam puisi. Justru sebaliknya. Ia membuat nama tempat berhadapan dengan manusia.

Suoh bukan lagi sekadar wilayah geografis. Air Tarung bukan sekadar titik dalam peta. Way Laga bukan hanya nama yang menunjukkan lokasi. Nama-nama itu menjadi rumah, kehilangan, luka, dan ingatan.

Peta yang tak Mampu Menyimpan Luka

Dalam catatan penjurian, penyair dan budayawan Udo Z Karzi melihat kekuatan puisi Sigit pada kemampuannya mempertemukan tempat dan manusia, sejarah dan ingatan, serta bencana dan pengalaman kehilangan.

Puisi itu tidak mencoba menjadi laporan sejarah tentang gempa Liwa 1933. Peristiwa sejarah justru dipindahkan ke wilayah pengalaman batin.

Rumah yang runtuh menjadi kehilangan. Jalan yang terbelah menjadi keterputusan. Orang-orang yang mencari keluarganya menjadi kesunyian.

Dan sebuah kampung yang menghilang dari peta berubah menjadi pertanyaan tentang apa yang tersisa setelah sebuah tempat tidak lagi dikenali sebagaimana sebelumnya.

Peta, dalam puisi ini, hanya mampu memberikan garis, titik, dan nama. Peta tidak mampu menggambarkan seorang ibu yang kehilangan anak. Peta tidak mempunyai warna untuk rumah yang tinggal separuh, tulis Udo dalam catatan penjurian.

Di titik itulah puisi bekerja dengan cara yang berbeda.

Peta mencatat lokasi. Puisi mencatat pengalaman. Peta dapat menunjukkan di mana sebuah kampung berada. Puisi mencoba menjawab apa arti kampung itu bagi manusia yang pernah tinggal di dalamnya.

Sigit tidak mengubah Suoh menjadi lanskap romantik dengan gunung, sungai, kabut, dan panorama. Ia memilih melihatnya sebagai ruang yang menyimpan tragedi.

Ada rumah yang pernah berdiri. Ada keluarga yang pernah tinggal. Ada manusia yang harus pergi. Ada benda-benda sederhana yang mungkin dibawa sebagai sisa kehidupan. Dan ada nama tempat yang berusaha dipertahankan agar tidak ikut mati.

Setelah membaca puisi ini, Suoh bukan lagi sekadar nama wilayah. Air Tarung bukan sekadar nama tempat. Way Laga bukan sekadar nama geografis. Semuanya berubah menjadi ingatan, tulis Udo.

Dari Nama Tempat Menjadi Ingatan

Di sinilah toponimi memperoleh makna yang lebih luas. Nama tempat pada mulanya tampak sederhana. Sebuah nama di papan jalan. Sebuah nama di peta. Sebuah nama yang disebut ketika orang menunjukkan arah.

Di balik nama itu bisa tersimpan cerita tentang perpindahan manusia, perang, bencana, leluhur, kepercayaan, hubungan dengan alam, bahkan kehilangan.

Penghargaan Sastra Udo Z Karzi 2026 mencoba masuk ke wilayah tersebut.

Dari 116 puisi yang diterima, dewan juri menyaring 70 karya sebelum menetapkan 10 nomine. Kesepuluh karya itu memperlihatkan cara yang berbeda dalam membaca Bumi Sekala Brak.

Ada yang menempuh jalur atmosfer budaya. Ada yang masuk melalui mitologi dan sejarah. Ada yang membaca kolonialisme dan perubahan zaman. Ada pula yang menjadikan legenda, bahasa Lampung, silsilah, dan pengalaman pulang sebagai pintu masuk.

Sepuluh nomine itu adalah Ayat Khalili dengan Di Antara Tiang-Tiang Kayu Pesagi, Hidup pun Bersaksi; Bambang Widiatmoko (Tetesan Dewa); Christya Dewi Eka (Tidak Ada Dunia Cepat Saji di Bumi Sekala Brak); Husni Hamisi (Sejak Satu Anak Tangga Dicabut dari Langit); M. Anton Sulistyo (Danau Ranau dan Ikhtiar Asmara Rakian Sukat); Muhammad Sarjuli (Kronika Tanah Paksi: Silsilah yang Ditulis Angin); Sigit Jatmiko; Toto ST Radik (Sekala Brak, Rusuk Empat Utusan); Zabidi Yakub (Gelintang jak Pesagi Lunik (Puyang Kutipok Butayuh Balak)); dan Zaky Satria (Sekala Brak, Nama yang Pulang dari Tiga Arah).

Ayat, misalnya, menghadirkan Pesagi, kopi, lada, damar, tapis, rumah adat, Hahiwang, Kenali, Ranau, dan Suoh dalam atmosfer budaya yang kuat.

Bambang memilih jalan mitologis dan historis dengan Sekala Brak sebagai pusat asal-usul, tradisi, dan ingatan leluhur.

Christya mempertemukan sejarah, kolonialisme, megalitikum, Islam, kopi, dan perubahan zaman dalam puisi panjangnya. Husni menggunakan metafora anak tangga yang dicabut dari langit untuk berbicara mengenai keterputusan masyarakat dengan sejarah, keadilan, dan kekuasaan.

M. Anton mengolah legenda Rakian Sukat dan Danau Ranau melalui kisah asmara. Muhammad Sarjuli membawa pembaca menyusuri tanah Paksi dengan kekayaan nama tempat, adat, mitologi, sejarah, dan istilah budaya.

Toto ST Radik memilih bentuk yang lebih ringkas dan simbolis melalui metafora rusuk empat utusan. Zabidi Yakub menghadirkan cerita lokal tentang bunyi gelintang dari Pesagi Lunik dengan bahasa Lampung dan glosarium.

Sementara Zaky Satria membaca Sekala Brak melalui kemungkinan asal berupa daun, air, dan batu, kemudian menghubungkannya dengan pengalaman pulang, kehilangan, ibu, dan pencarian asal-usul.

Beragam cara membaca itu menunjukkan bahwa sebuah tempat tidak pernah hanya memiliki satu cerita.

Puisi-Puisi yang Menjaga Nama

Selain 10 nomine, dewan juri menetapkan 60 puisi pilihan.

Di antaranya Sekala Brak karya Alexander Robert Nainggolan, Kulintang Pekhing: Suara yang Pulang dari Sekala Brak karya Christian Heru Cahyo Saputro, serta Kesedihan yang Bercabang: Pohon Belasa Kepampang karya Listio Wulan Nur Mutaqin.

Alexander mengolah Pesagi, rumah panggung, Suku Tumi, aksara Kaganga, Belasa Kepampang, dan lamban balak melalui kepadatan citraan serta kesadaran sejarah.

Christian menjadikan bunyi sebagai pintu menuju ingatan budaya. Kulintang Pekhing tidak berhenti sebagai benda atau alat musik, tetapi menjadi metafora tentang bagaimana pengetahuan berpindah dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Listio menghadirkan Pohon Belasa Kepampang sebagai pusat ingatan mengenai Tumi, Ratu Sekerumong, kepaksian, dan konflik sejarah.

Dengan demikian, 60 puisi pilihan itu bukan sekadar daftar karya yang lolos seleksi. Masing-masing seperti potongan kecil dari sebuah peta kebudayaan yang jauh lebih besar.

Peta itu tidak hanya berisi nama gunung, sungai, kampung, dan wilayah.

Ia juga berisi suara. Cerita. Mitos. Kematian. Cinta. Perpindahan. Dan kerinduan untuk pulang.

Memilih di Antara 116 Suara

Bagi Udo Z Karzi, penjurian sastra bukanlah perkara mencari karya yang sempurna.

Setiap karya memiliki kekuatan sekaligus keterbatasan.

Tidak masuk 10 besar bukan berarti sebuah puisi buruk. Sebaliknya, menjadi nomine juga tidak berarti sebuah karya tanpa kekurangan.

Penilaian mempertimbangkan aspek estetik, tematik, kebaruan pendekatan, kedalaman penghayatan, kekuatan bahasa, dan daya tinggal karya setelah selesai dibaca.

Pada puisi Sigit, dewan juri masih menemukan sejumlah persoalan teknis, seperti konsistensi kapitalisasi dan tanda baca, salah ketik, serta beberapa bagian yang masih mungkin dipadatkan.

Namun, persoalan tersebut tidak menghapus kekuatan keseluruhan puisi. Sebab, pada akhirnya, sebuah puisi tidak hanya diuji oleh ketepatan teknisnya.

Ada pertanyaan yang lebih panjang umurnya: setelah selesai membaca, apakah pembaca melihat sebuah tempat dengan cara yang berbeda?

Pada Air Tarung, tempat itu adalah Suoh. Sebuah nama yang mungkin bagi banyak orang hanya terdengar seperti nama wilayah di Lampung Barat.

Tetapi setelah puisi dibaca, nama itu membawa sesuatu yang lain: rumah-rumah yang roboh, manusia yang mencari keluarga, tanah yang berubah, dan sebuah kampung yang pernah ada.

Kampung yang Tidak Jadi Hilang

Penghargaan itu akhirnya seperti mempertemukan dua jenis ingatan.

Ingatan yang disimpan sejarah dan ingatan yang disimpan puisi.

Yang pertama membutuhkan arsip, tanggal, dokumen, peta dan catatan. Yang kedua bekerja melalui imaji, bunyi, metafora dan perasaan.

Keduanya tidak harus saling menggantikan. Sebab, ada hal-hal yang mungkin dapat dijelaskan oleh sejarah, tetapi hanya bisa dirasakan melalui puisi.

Air Tarung adalah salah satunya.

Pada 24 September 2026, penetapan penghargaan dilakukan di Bandar Lampung. Sigit Jatmiko sebagai Pemenang Utama memperoleh hadiah uang Rp2,5 juta, buku digital, dan sertifikat. Sembilan nomine lainnya masing-masing memperoleh Rp250 ribu, buku digital, dan sertifikat. Sementara 60 puisi pilihan mendapatkan buku digital dan sertifikat.

Namun, mungkin hadiah terbesar puisi itu bukan berada pada angka yang tercetak di lembar penghargaan.Melainkan pada kemungkinan bahwa sebuah nama yang nyaris hilang kembali disebut.

Bahwa sebuah kampung yang tidak lagi mudah ditemukan di peta dapat kembali ditemukan dalam ingatan. Bahwa bencana yang terjadi hampir seabad lalu dapat mengetuk kesadaran generasi yang bahkan tidak pernah melihat reruntuhannya.

Dan bahwa sebuah puisi dapat melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan peta.

Ia dapat mengembalikan manusia ke tempat yang telah kehilangan namanya.

Jika sebuah kampung dapat hilang dari peta, puisi menunjukkan bahwa kampung itu tidak harus hilang dari ingatan, tulis Udo.

Barangkali, pada akhirnya, itulah perjalanan sesungguhnya dari Air Tarung.

Dari sebuah nama tempat menjadi sebuah cerita.

Dari sebuah cerita menjadi luka.

Dari luka menjadi ingatan.

Dan dari ingatan, sebuah kampung menemukan jalan pulang.

(Christian Saputro)

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas, kekompakan, dan semangat pengabdian anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam mendukung keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Eva Dwiana mengapresiasi seluruh peserta dan panitia yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ia mengatakan Linmas memiliki peran penting sebagai bagian dari unsur yang membantu pemerintah menjaga ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat.

Linmas harus terus meningkatkan kekompakan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Jadilah bagian dari pemerintah yang selalu hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kata Eva.

Ia berharap kegiatan Kemah Bakti Satya Linmas tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga meningkatkan solidaritas dan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas di lapangan.

Pengukuhan pengurus DPC Aslinmas Kota Bandarlampung, kata Eva, diharapkan dapat memperkuat kelembagaan sekaligus menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antaranggota Linmas.

Semoga Aslinmas dapat menjadi organisasi yang solid dan mampu memberikan kontribusi positif dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Bandarlampung, ujarnya.

Eva juga mengajak seluruh jajaran Linmas menjaga nama baik organisasi serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Menurut dia, sinergi dan koordinasi diperlukan untuk menciptakan suasana Kota Bandarlampung yang aman, tertib, dan kondusif.

Apel penutupan berlangsung tertib dan diikuti jajaran Linmas, peserta Kemah Bakti Satya Linmas, serta pengurus DPC Aslinmas Kota Bandarlampung.

Kepala Kantor Perwakilan BEI Provinsi Lampung, Hendi Prayogi, mengatakan jumlah SID pasar modal baru di Lampung bertambah 36.297 investor pada Agustus 2026. Dengan tambahan tersebut, akumulasi penambahan investor baru sepanjang tahun ini mencapai 365.270 SID.

"Jumlah investor di Lampung cukup signifikan," kata Hendi dalam acara media gathering di Bandar Lampung, Jumat, 25 September 2026.

Menurut dia, pertumbuhan investor antara lain didorong meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi sejak dini. Edukasi pasar modal yang dilakukan secara berkelanjutan juga menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan tersebut.

Dari sisi kepemilikan saham, jumlah SID saham di Lampung mencapai 222.978 hingga Agustus 2026. Jumlah itu bertambah 3.416 investor dibandingkan bulan sebelumnya.

Investor Didominasi Generasi Z dan Milenial

Hendi mengatakan profil investor di Lampung didominasi kelompok usia muda. Investor berusia 18-25 tahun menjadi kelompok terbesar dengan porsi 38,4 persen.

Kelompok usia 26-30 tahun menyusul dengan kontribusi 26,3 persen. Adapun investor berusia 31-40 tahun mencapai 22,2 persen. Sementara kelompok usia 41-100 tahun menyumbang 13,1 persen.

Dari sisi pekerjaan, karyawan swasta menjadi kelompok terbesar dengan porsi 35 persen. Pengusaha berada di posisi berikutnya dengan 18 persen, sedangkan pelajar dan mahasiswa mencapai 17 persen.

Kelompok investor lainnya terdiri atas ibu rumah tangga sebesar 5 persen, pegawai negeri sipil 4 persen, guru 2 persen, serta TNI dan Polri 1 persen. Adapun profesi lainnya menyumbang 17 persen.

Bandarlampung Berkontribusi 28 Persen

Sebaran investor masih terkonsentrasi di Kota Bandarlampung. Kota tersebut menyumbang 28 persen dari total investor pasar modal di Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Tengah berada di urutan berikutnya dengan kontribusi 13 persen, disusul Lampung Selatan 11 persen, Lampung Timur 9 persen, dan Lampung Utara 7 persen.

Kontribusi wilayah lainnya terdiri atas Tanggamus 6 persen; Way Kanan, Tulangbawang, Pesawaran, dan Pringsewu masing-masing 4 persen; Lampung Barat dan Kota Metro masing-masing 3 persen; Mesuji dan Tulang Bawang Barat masing-masing 2 persen; serta Pesisir Barat 1 persen.

BEI Perkuat Infrastruktur Edukasi

Untuk memperluas literasi dan inklusi pasar modal, BEI Lampung memperkuat infrastruktur edukasi dan akses investasi di daerah.

Saat ini terdapat sembilan perusahaan sekuritas dan satu manajer investasi yang mendukung aktivitas pasar modal di Lampung. Selain itu, BEI memiliki 31 Galeri Investasi (GI) yang tersebar di berbagai wilayah.

Sebanyak 15 galeri berada di perguruan tinggi, tiga merupakan GI pemerintah daerah, delapan GI desa, dan lima GI edukasi.

Pertumbuhan jumlah investor tersebut menunjukkan semakin luasnya basis masyarakat yang masuk ke pasar modal Lampung, dengan kelompok usia muda menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan.

Mas Alina

"Sudah disampaikan ke bupati, tapi beliau hanya diam saja," jelas Ketua Tim Pengadaan Tanah Pemkab Lampung Utara, Mat Soleh, Jumat (25/9/2026).

Kondisi ini membuat pihaknya belum bisa menjelaskan ke publik bagaimana sikap pemkab terkait tuntutan tersebut. Meski begitu, menurutnya, pembatalan pembelian kecil kemungkinan dapat dilakukan. Namun, untuk negosiasi ulang masih berpeluang untuk dilakukan.

"Sertifikatnya saja sudah balik nama. Jadi, enggak mungkin dibatalkan," kata dia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Lampung Utara bersama PGK dan Kantor Jasa Penilai Publik MBPru belum lama ini, PGK mendesak pemkab untuk menegosiasi ulang harga tanah yang telah dibeli. 

Tujuannya agar sisa pembayaran Rp1,5 miliar dar total Rp4,3 miliar dapat tak lagi dibayarkan. Dengan demikian, harga tanah sekolah rakyat yang dibeli hanya senilai Rp2.790.000.000 saja.

Pengadaan lahan SR terus menjadi sorotan publik. Semua itu dipicu karena harga tanah di sana dianggap di luar nalar. Kritikan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali.  

Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan). 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.

Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh mengatakan, penentuan harga tanah menjadi kewenangan tim penilai. Berapa pun harga yang ditetapkan, mereka akan menyetujuinya meski di ata harga pasaran.

Selain itu, lokasi SR juga dinilai tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kemeterian Sosial RI tahun 2025. Lokasinya yang diapit oleh dua lapak penjemuran ampas singkong yang kerap menimbulkan aroma tidak sedap diprediksi akan membuat para siswa SR tidak nyaman.

Ramainya pemberitaan 'negatif' tentang pengadaan tanah Sekolah Rakyat belakangan ini membuat Bupati Hamartoni Ahadis meradang. Pemberitaan tersebut dinilainya tidak cukup berimbang dan akurat.

"Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak Pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar," sindir Bupati Hamartoni dalam rilis resmi akun Facebook Kominfo Lampung Utara.

Feaby Handana

Sidang paripurna yang sempat ditunda itu ialah paripurna pengesahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2027. Paripurna ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal pekan lalu. Namun, baru dilaksanakan pada Kamis kemarin.

Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, tak membantah kabar itu. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses pembahasan yang tak bisa dihindari dan harus dilewati.

"(Penolakan) Itu hanya sebuah proses pembahasan," kata dia yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati usai sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027 di gedung legislatif, Jumat (25/9/2026).

Meski begitu, M. Yusrizal memafhumi bahwa kondisi keuangan saat ini memang tidak begitu mendukung. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran. 

Efisiensi anggaran membuat setiap pengeluaran harus benar-benar terukur atau termasuk prioritas utama. Pengeluaran yang dianggap hanya prioritas pendukung terpaksa harus ditunda sementara. 

"Jadi, proses pembahasan anggaran itu harus sesuai kebutuhan," jelasnya dengan diplomatis.

Menariknya, Intji Indriati saat mendengar pertanyaan mengenai adanya "penolakan' tersebut sempat membantahnya. Menurutnya, penolakan itu tidak pernah ada.

"Enggak ada blokade (permintaan tambahan anggaran)" kata dia sembari menggeleng-gelengkan kepalanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung Utara, Dewi Setyawati terlihat enggan menjawab kabar tidak sedap tersebut. Meski begitu, secara tersirat, ia mengatakan bahwa kabar itu tidak benar.

"Ini sudah paripurna," terangnya singkat.

Feaby Handana

Seminar tersebut diikuti jajaran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Bandarlampung. Kegiatan itu menjadi bagian dari pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Linmas dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Eva Dwiana menekankan peran Satlinmas dalam membantu pemerintah daerah menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Menurut dia, anggota Linmas juga memiliki peran dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Eva berharap rangkaian Kemah Bakti Satya Linmas dapat meningkatkan pengetahuan dan kedisiplinan anggota Satlinmas. Ia juga mendorong terbangunnya kebersamaan serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan Satlinmas agar mampu menjalankan fungsi perlindungan masyarakat secara lebih optimal.

Pelatihan mencakup materi pemadaman kebakaran, penanggulangan bencana, dan kepramukaan. Materi pemadaman kebakaran disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sedangkan pelatihan penanggulangan bencana diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam sesi pemadaman kebakaran, peserta mendapatkan pengetahuan dan praktik mengenai langkah awal menghadapi kebakaran. Materi mencakup tindakan keselamatan dan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Adapun pelatihan penanggulangan bencana membekali anggota Satlinmas dengan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi bencana atau kondisi darurat di lingkungan masyarakat.

Peserta juga mengikuti pelatihan kepramukaan yang diarahkan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kerja sama, dan kepemimpinan. Kemampuan tersebut dinilai diperlukan anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas di lapangan.

Rangkaian pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam menghadapi kebakaran, bencana, maupun situasi darurat lainnya di tengah masyarakat.

Ada sebuah ironi besar dalam kehidupan manusia: semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luas pengetahuannya tentang hukum, moral, dan akibat dari setiap tindakan, tetapi pengetahuan itu tidak selalu membuatnya menjadi manusia yang lebih baik.

Korupsi adalah salah satu bentuk paling nyata dari ironi tersebut. Banyak pelakunya bukan manusia yang tidak mengenal pendidikan, bukan pula orang yang tidak memahami batas antara benar dan salah. Mereka justru sering berada di lingkungan yang sangat memahami hukum, tata kelola, administrasi, bahkan bahasa moral. Mereka tahu bahwa mengambil sesuatu yang bukan haknya adalah kesalahan. Mereka tahu uang yang dikorupsi berasal dari masyarakat. Mereka tahu akibatnya. Namun pengetahuan itu tidak selalu cukup untuk menghentikan keinginan.

Di sinilah kita berhadapan dengan pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar mengapa seseorang mencuri uang negara. Barangkali pertanyaan sebenarnya adalah: mengapa pengetahuan dapat dikalahkan oleh keserakahan ketika manusia memperoleh kekuasaan?

Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang menginginkan. Akal dapat mengatakan bahwa sesuatu itu salah, sementara keinginan membisikkan bahwa kesalahan tersebut layak dilakukan karena keuntungan yang diperoleh terlalu besar untuk dilewatkan.

Dalam keadaan seperti itu, kecerdasan bahkan dapat berubah menjadi alat pembenaran. Orang pintar memiliki kemampuan lebih besar untuk mencari alasan, menciptakan pembenaran, menyembunyikan jejak, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukan sebenarnya tidak terlalu buruk.

Korupsi dengan demikian bukan sekadar kegagalan intelektual, melainkan kegagalan manusia dalam mengendalikan keinginan ketika berada di hadapan kekuasaan. Kekuasaan memiliki godaan yang berbeda dengan kekayaan biasa. Kekayaan dapat dimiliki, tetapi kekuasaan memberikan kemampuan untuk memperoleh lebih banyak kekayaan.

Ketika seseorang memegang kewenangan atas anggaran, izin, jabatan, proyek, atau keputusan publik, ia tidak hanya memegang jabatan, tetapi juga memegang kesempatan. Di situlah moral seseorang diuji bukan ketika ia tidak memiliki kesempatan untuk berbuat jahat, melainkan ketika kesempatan itu terbuka lebar dan hampir tidak ada yang melihat.

Sejarah Indonesia memberi lapisan lain untuk memahami persoalan tersebut. Masa kolonial meninggalkan pengalaman panjang tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui perantara lokal. Rakyat tidak selalu berhadapan dengan penguasa asing secara langsung.

Kekuasaan sering berjalan melalui pejabat dan elite setempat yang berada di antara kepentingan penguasa dan penderitaan masyarakat. Dalam berbagai keadaan, posisi tersebut menciptakan ruang bagi pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kerja wajib, pungutan, dan berbagai bentuk kewajiban kepada penguasa dapat menjadi beban berat bagi rakyat ketika pelaksanaannya bertemu dengan kepentingan elite.

Pengalaman semacam itu mungkin meninggalkan jejak dalam kebudayaan politik, tetapi bukan berarti orang Indonesia membawa gen korupsi dari masa penjajahan. Sejarah tidak diwariskan sebagai dosa biologis. Yang dapat diwariskan adalah kebiasaan, cara memandang kekuasaan, hubungan patronase, dan anggapan bahwa orang yang memiliki jabatan memiliki hak lebih besar atas sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya.

Masalah menjadi lebih rumit ketika masyarakat sendiri secara perlahan terbiasa melihat penyalahgunaan kekuasaan sebagai sesuatu yang normal. Ketika pemberian uang pelicin dianggap lumrah, ketika hubungan pribadi lebih dipercaya daripada prosedur, ketika keberhasilan seseorang diukur dari seberapa banyak kekayaan yang dapat dikumpulkan, batas antara hak dan kesempatan menjadi semakin kabur.

Korupsi tidak lagi terasa sebagai tindakan luar biasa. Ia berubah menjadi kebiasaan yang disamarkan oleh berbagai istilah, hubungan, dan alasan.

Di sinilah pendidikan moral menemukan batasnya. Kita dapat mengajarkan kejujuran kepada seseorang sejak kecil, tetapi ketika ia memasuki lingkungan yang memberikan penghargaan kepada orang yang berhasil memanfaatkan jabatan, sementara kejujuran justru dianggap sebagai kebodohan, terjadi benturan antara nilai yang diajarkan dan realitas yang dialami. Manusia sering belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan kepadanya, tetapi dari apa yang dilihatnya memperoleh penghargaan.

Karena itu, persoalan korupsi tidak cukup diselesaikan dengan menambah pendidikan, ceramah moral, atau slogan tentang integritas. Yang perlu dibangun adalah keadaan sosial dan politik di mana kejujuran tidak menjadi tindakan heroik, melainkan menjadi pilihan yang masuk akal. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, keputusan harus dapat diperiksa, uang publik harus dapat ditelusuri, dan jabatan tidak boleh berubah menjadi milik pribadi.

Sebab persoalan paling berbahaya bukanlah ketika manusia tidak mengetahui bahwa korupsi itu salah. Persoalannya jauh lebih dalam: ketika manusia mengetahui bahwa sesuatu itu salah, tetapi telah menemukan begitu banyak alasan untuk tetap melakukannya. Di titik itulah kecerdasan kehilangan arah, pengetahuan kehilangan makna, dan kekuasaan berhenti menjadi amanah lalu berubah menjadi kesempatan untuk memenuhi hasrat diri.

Semoga masih banyak orang waras di negeri ini...

*Guru Besar Universitas Malahayati

Nantinya, di atas kedua bidang tanah itu akan dibangun gedung perpustakaan daerah baru dan wisma tamu penting yang ingin bermalam. Padahal, saat ini pemkab telah memiliki perpustakaan daerah yang pembangunannya telah menelan biaya miliaran rupiah. 

Pun demikian dengan wisma tamu. Letaknya hanya berjarak selemparan batu dari Hotel Duta Kotabumi. Kedua bidang tanah yang baru dibeli itu berlokasi di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara (ARPN) dan Jalan Lintas Tengah Sumatera atau Jalan Soekarno-Hatta.

"Karena sudah ada pembelian, ya, ada prioritas," dalih Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati, Kamis (24/9/2026).

Total dua luas bidang tanah yang dibeli itu mencapai sekitar 2.800 m². Masing-masing tanah dibeli dengan harga berbeda. Untuk calon lokasi pembangunan perpustakaan daerah, luas tanahnya mencapai 2.000 m². 

Tanah itu dibeli dengan harga Rp1,9 miliar. Lokasinya berada di Jalan Soekarno-Hatta. Sumber dana pembangunan perpustakaan baru ini dikabarkan akan mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Kemudian, untuk tanah yang menjadi calon lokasi pembangunan wisma tamu, luasnya hanya 800 m². Tanah yang berada di ARPN itu dibeli dengan harga Rp1,7 miliar. Lokasinya bersebelahan langsung dengan rumah jabatan bupati.

Feaby Handana

Dengan dalih masih belum mendapat laporan, ia menolak menjawab bagaimana sikap pemkab terkait desakan tersebut. Negosiasi ulang harga atau pembatalan ini datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGk) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Lampung Utara pada pekan lalu.

"Sudah bertemu dengan pak Asisten I belum," katanya saat ditanya mengenai hal ini, Kamis (24/9/2026).

Saat disampaikan bahwa masih belum ada kesimpulan dari Asisten I apakah pemkab akan menolak atau menerima salah satu dari dua tuntutan tersebut karena ingin melapor kepada pimpinan dulu, mantan pejabat Lampung Selatan ini hanya merespons dengan kalimat pendek.

"Belum (ada laporan)" kelit dia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Lampung Utara bersama PGK dan Kantor Jasa Penilai Publik MBPru, PGK mendesak pemkab menegosiasi ulang harga tanah yang telah dibeli. 

Tujuannya agar sisa pembayaran Rp1,5 miliar dar total Rp4,3 miliar dapat tak lagi dibayarkan. Dengan demikian, harga tanah sekolah rakyat yang dibeli hanya senilai Rp2.790.000.000 saja.

Pengadaan lahan SR terus menjadi sorotan publik. Semua itu dipicu karena harga tanah di sana dianggap di luar nalar. Kritikan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali.  

Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan). 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.

Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh mengatakan, penentuan harga tanah menjadi kewenangan tim penilai. Berapa pun harga yang ditetapkan, mereka akan menyetujuinya meski di ata harga pasaran.

Selain itu, lokasi SR juga dinilai tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kemeterian Sosial RI tahun 2025. Lokasinya yang diapit oleh dua lapak penjemuran ampas singkong yang kerap menimbulkan aroma tidak sedap diprediksi akan membuat para siswa SR tidak nyaman.

Ramainya pemberitaan 'negatif' tentang pengadaan tanah Sekolah Rakyat belakangan ini membuat Bupati Hamartoni Ahadis meradang. Pemberitaan tersebut dinilainya tidak cukup berimbang dan akurat.

"Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak Pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar," sindir Bupati Hamartoni dalam rilis resmi akun Facebook Kominfo Lampung Utara.

Feaby Handana

Bandarlampung menjadi tuan rumah pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Aslinmas se-Lampung dan DPC Abpednas. Kegiatan itu dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Gubernur Lampung, Eva Dwiana, Danrem, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Satlinmas, dan unsur masyarakat.

Eva Dwiana menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bandarlampung sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia berharap organisasi Aslinmas dapat berkontribusi tidak hanya di Bandarlampung, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.

Kita berharap semuanya bukan hanya di Bandarlampung. Semua kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung bisa lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama bekerja dan memberikan yang terbaik, kata Eva.

Raffi Ahmad mengatakan Aslinmas memiliki posisi penting karena anggotanya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut dia, Linmas dapat berperan dalam deteksi dan pencegahan dini, penyuluhan, patroli, pengamanan, penanganan bencana, hingga kegiatan sosial.

Raffi menyebut jumlah anggota Aslinmas secara nasional telah mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Ia berharap organisasi tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas sekaligus kesejahteraan anggotanya.

Dalam kegiatan yang sama, DPC Abpednas Bandarlampung turut dikukuhkan. Raffi meminta organisasi tersebut berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal pembangunan desa, termasuk mengawasi pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Ia juga mendorong pekerja seni, influencer, dan komunitas kreatif terlibat dalam menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat. Pesan mengenai kesadaran hukum, kesiapsiagaan bencana, dan kegiatan sosial, kata dia, dapat disampaikan melalui konten kreatif dan media digital.

Kemah Bhakti Satya Linmas resmi dibuka dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kegiatan ini menjadi forum pertemuan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga ketenteraman dan mendukung pembangunan di Lampung.

Dandy Ibrahim 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda akademik yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan peserta dari berbagai latar belakang untuk bertukar gagasan mengenai pembangunan dan studi interdisipliner.

Eva mengapresiasi FISIP Universitas Lampung yang menyelenggarakan kegiatan tersebut di Bandarlampung. Menurut dia, forum akademik semacam itu dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperluas jejaring akademisi dan peneliti.

Penyelenggaraan Summer School, IICIS 2026, dan DSA Indonesia diharapkan turut memperkuat posisi Bandarlampung sebagai salah satu kota yang menjadi ruang pertemuan bagi kegiatan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang diikuti ribuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari 20 kecamatan di Bandarlampung. Kegiatan itu juga dirangkai dengan pengukuhan DPC Aslinmas se-Lampung dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Bandarlampung.

Eva mengatakan Bandarlampung mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Ia berharap pengukuhan Aslinmas dapat memperkuat peran organisasi dalam mendukung masyarakat, tidak hanya di Bandarlampung, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan kami kesempatan menjadi tuan rumah. Kami berharap semua yang hadir di sini bisa bekerja dengan baik, kata Eva.

Menurut Eva, kerja sama antardaerah diperlukan agar keberadaan Aslinmas dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Lampung.

Kemah Bhakti Satya Linmas tersebut turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Gubernur Lampung, Danrem, unsur Forkopimda, TNI-Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Satlinmas, serta unsur masyarakat.

Raffi mengatakan Satlinmas memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Peran itu antara lain deteksi dan pencegahan dini, penyuluhan, patroli, pengamanan, penanganan bencana, dan kegiatan sosial.

Ia menyebut jaringan Aslinmas secara nasional telah mencapai lebih dari 1,2 juta anggota. Menurut Raffi, organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan anggota.

Dalam kegiatan yang sama, DPC Abpednas Bandarlampung turut dikukuhkan. Raffi mendorong organisasi tersebut menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal pembangunan desa, termasuk mengawasi pengelolaan anggaran dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Ia juga mengajak pekerja seni, influencer, dan komunitas kreatif ikut menyampaikan edukasi mengenai kesadaran hukum, kesiapsiagaan bencana, dan kegiatan sosial melalui konten digital.

Kemah Bhakti Satya Linmas kemudian resmi dibuka sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil di Lampung.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 4.000 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Sebanyak 1.260 anggota di antaranya bermalam di lokasi dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Sejumlah agenda digelar dalam kegiatan tersebut, termasuk apel pembukaan yang dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Rangkaian kegiatan juga mencakup pengukuhan pengurus DPC Aslinmas se-Provinsi Lampung dan DPC Apbednas Kota Bandarlampung periode 20262031. Selain itu, peserta mengikuti kegiatan kebersamaan, atraksi seni, renungan suci, serta pembagian seragam baru bagi anggota Linmas.

Eva Dwiana mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan anggota Satlinmas sekaligus memperkuat koordinasi dan kebersamaan antaranggota.

Menurut Eva, Satlinmas memiliki peran dalam membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan Satlinmas dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat," kata Eva.

Sebelum kegiatan utama, panitia menggelar Gladi Apel Ceremony pada Kamis, 24 September 2026, pukul 13.00 WIB di Lapangan Kepayang GSG Karya Bakti Herman HN, Jalan Kepayang, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung.

Gladi tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan apel dan rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan sesuai dengan agenda yang telah disiapkan.

Pengukuhan berlangsung di Bumi Perkemahan Pramuka, Kemiling Permai, Bandarlampung. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 4.000 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari berbagai daerah di Lampung. Sebanyak 1.260 anggota mengikuti kegiatan dengan bermalam di lokasi perkemahan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain mengukuhkan kepengurusan, Eva menyerahkan secara simbolis bantuan paket beras untuk anggota Satlinmas dan keluarga kurang mampu. Ia juga menyerahkan santunan kepada penyandang disabilitas di Bandarlampung.

Eva mengatakan kegiatan Kemah Bakti Satya Linmas tidak hanya menjadi ajang pembinaan anggota, tetapi juga momentum untuk memperkuat kepedulian sosial.

Menurut dia, Satlinmas memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia berharap anggota Linmas semakin siap menjalankan tugas sekaligus ikut membangun kepedulian di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan juga diisi pembagian seragam baru bagi anggota Linmas, atraksi kesiapsiagaan, kegiatan kebersamaan, dan renungan suci.

Pemerintah Kota Bandarlampung menyatakan pembinaan terhadap Satlinmas akan terus dilakukan untuk memperkuat kapasitas anggota dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat di wilayah masing-masing.

Ketua pelaksana peluncuran, Fitri Angraini, mengatakan kedua buku tersebut merupakan hasil program Kemah Sastra dan Bengkel Sastra yang digelar di Villa Kedaung, Bandarlampung, pada 2026.

Sebanyak 20 peserta lolos kurasi untuk mengikuti Kemah Sastra dan 20 lainnya mengikuti Bengkel Sastra. Total ada 40 penulis muda yang karyanya dihimpun dalam dua buku, kata Fitri, Senin, 21 September 2026.

Kemah Sastra didukung program Indonesiana, yang kini menjadi Indonesia Raya, melalui pendanaan perorangan. Sementara Bengkel Sastra ditaja Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS dengan dukungan Badan Bahasa untuk Komunitas Sastra 2026.

Fitri mengatakan, panitia menerima sekitar 80 naskah sebelum melakukan seleksi.

Untuk menjaga independensi proses kurasi, panitia melibatkan sastrawan asal Jakarta Nanang R. Supriyatin, serta sastrawan Lampung Djuhardi Basri dan Isbedy Stiawan ZS. Akademisi Universitas Lampung Yinda Dwi Gustira juga dilibatkan dalam proses tersebut.

Kedua buku itu pada awalnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Karya-karya tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Lampung.

Menurut Fitri, penerjemahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas penggunaan bahasa Lampung sekaligus merawat bahasa ibu.

Ini juga upaya menjaga bahasa Lampung agar tidak punah seperti yang selama ini diprediksi karena kurangnya penggunaan bahasa tersebut di masyarakat, ujar Fitri yang juga Direktur Lamban Sastra. Ia didampingi panitia Diah Rizki Nur Khalifah.

Peluncuran buku pertama, Seaninongan - Batas Atas yang Dijaga Angin, dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 WIB hingga selesai. Sementara Yang Belum Selesai Menjadi Nama diluncurkan pada pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Panitia menargetkan sedikitnya 100 undangan menghadiri kedua agenda tersebut. Mereka berasal dari kalangan pelajar SMP dan SMA, mahasiswa, pegiat sastra dan literasi, serta seniman Lampung.

Untuk peluncuran Seaninongan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Lampung dijadwalkan hadir sekaligus membacakan salah satu puisi karya peserta Kemah Sastra.

Adapun dalam peluncuran Yang Belum Selesai Menjadi Nama, sambutan dijadwalkan disampaikan Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung.

Program Kemah Sastra menghadirkan Ari Pahala Hutabarat, Arman AZ, Isbedy Stiawan ZS, Yinda Dwi Gustira dari Program Studi Bahasa Lampung Universitas Lampung, serta Devin Cumbuan Putri dari UIN Raden Intan Lampung sebagai pemateri.

Sementara Bengkel Sastra menghadirkan Djuhardi Basri, penyair sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi; Nanang R. Supriyatin; Ari Pahala Hutabarat; Isbedy Stiawan ZS; dan Yinda Dwi Gustira sebagai narasumber dan kurator.

Antologi Seaninongan - Batas Atas yang Dijaga Angin memuat karya Aini Kamelia, Laura Masyitha Alya Nurdiono, M. Alif Al Ghifari, Salsa Alfira Vidya, Imamatu Solihah, Truly Indah Mitra Sari, Karaissa Naraya Baginda, Ara Alifa Azucena, Rina Riantina, Cykal Qv Ichiya Putri, Alisza Nasabilla Azahra, Romadhon Jaya, Siti Nurdina Fitriani, Khendra Putra Al Kausar, Sinta Nurmala Dewi, Risma Pramudita, Yuvanka Prasista, Amanda Sharfina Mahawisnu, Dian Alia Ananta, dan Muhammad Hatta.

Sedangkan antologi puisi Yang Belum Selesai Menjadi Nama menghimpun karya Arifatul Mukaromah, Alvindo Saferli, Alyaroza Nabiila Zaki, Aulia Citra Lestari, Ayu Auliya, Dwi Yulianti, Dzafirah Adeliaputri Isbedy, Erzha Anaya Nabila Hafidh, Fitri Amalia, Jessica Rahma Wati, Keyza Bunga Jaya, M. Ichsan Zulkarnain, Mutiara Nunvia, Nadia Sebrina Mutiara, Nayla Ramadhani, Nazifa Ghassani, Nesiya Chacha Amanda Aurorah, Rina Riantina, Risma Pramudita, serta Setiady Rosasi, S.H.

Fitri mengatakan penerbitan dua antologi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi karya. Menurut dia, penggunaan bahasa Lampung dalam karya sastra dapat menjadi salah satu cara mempertemukan generasi muda dengan bahasa daerah melalui medium yang dekat dengan mereka.

Ada fenomena yang janggal dalam demokrasi kita, hubungan rakyat dan wakilnya yang terasa seperti sejoli muda yang memiliki kebiasaan putus-nyambung.

Menjelang pemilihan, calon wakil rakyat biasanya hadir lebih dekat dengan masyarakat. Mulai dari berkunjung dan menghadiri kegiatan warga, menyerap aspirasi, membuka komunikasi, sampai menawarkan berbagai program dan janji politik. Setelah memperoleh mandat dan duduk di lembaga perwakilan, intensitas hubungan tersebut seringkali tidak lagi bertahan dalam kadar yang sama. Sebagian masyarakat merasa lebih sulit mengakses wakilnya, sementara proses pengambilan keputusan politik berlangsung semakin jauh dari keseharian mereka. Namun, ketika pemilu berikutnya mendekat, hubungan itu kembali menghangat. Para calon kembali turun menemui masyarakat dan membangun kembali komunikasi yang sebelumnya mungkin tidak terlalu erat.

Gambaran mengenai hubungan tersebut terlihat dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung 2025 yang dipublikasikan BPS Provinsi Lampung pada April 2026 lalu. IDI Provinsi Lampung tahun 2025 berada pada angka 77,83. Secara umum, angka tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Lampung berada pada kondisi yang cukup baik. Namun, ketika kita membedah indikatornya satu persatu, ada jarak yang menarik antara proses pemilihan dan setelah pemilihan selesai. Indikator terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu berada pada angka 72,74, sementara partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan hanya mencapai 37,65.

Pada saat yang sama, kinerja lembaga legislatif tercatat sebesar 50,00. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan demokrasi tidak hanya pada persoalan terjaminnya hak untuk memilih.

Tantangannya justru terletak pada bagaimana hubungan antara rakyat dan wakil tetap terjaga setelah pemilu usai. Jika rakyat memilih wakil di lembaga perwakilan agar aspirasi mereka tersambung dengan proses pengambilan kebijakan, lalu apa artinya ketika ruang masyarakat untuk memengaruhi kebijakan melalui lembaga perwakilan justru menjadi salah satu indikator dengan capaian terendah?.

Hubungan ideal antara rakyat dan wakilnya semestinya tidak berhenti pada momentum pemilu. Rakyat memilih dan memberikan mandat, wakil kemudian membawa aspirasi masyarakat ke lembaga perwakilan, memperjuangkannya dalam proses kebijakan, lalu kembali mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Masalahnya, siklus ini seringkali terputus ketika wakil sudah memperoleh kursinya di lembaga perwakilan. Hubungan dengan konstituen tidak lagi mesra, lebih jauh aspirasi tidak lagi tersambung dengan proses pengambilan keputusan. Memang ada mekanisme reses yang memberi ruang bagi wakil untuk kembali menemui konstituennya dan menyerap aspirasi. Namun, pertemuan tersebut belum otomatis membuat masyarakat memiliki ruang yang kuat untuk mendorong aspirasi mereka diterjemahkan menjadi kebijakan. Kondisi inilah yang dalam literatur politik disebut sebagai representative disconnection, keterputusan hubungan antara wakil dengan masyarakat yang memberinya mandat. 

Mengapa hubungan itu mudah renggang? Salah satunya karena hubungan politik antara rakyat dan wakil sering kali dibangun melalui kebutuhan elektoral yang bersifat jangka pendek, bukan hubungan representasi yang terus dipelihara. Dalam proses pemilu, kedekatan dengan konstituen dapat dibentuk melalui figur, jaringan, program, bahkan transaksi politik. Setelah terpilih, wakil tidak lagi hanya berhadapan dengan konstituen, tetapi juga dengan partai, fraksi, agenda kelembagaan, dan kepentingan politik lainnya. Dalam kondisi tersebut, hubungan dengan konstituen dapat semakin longgar karena tidak ada lagi kebutuhan untuk berinteraksi secara intens dalam proses memperoleh suara. Akibatnya, masyarakat lebih sering ditempatkan sebagai penerima informasi, bukan sebagai bagian yang terus terhubung dengan proses politik setelah pemilu. Pada akhirnya, jarak antara wakil dan rakyat bukan hanya soal berkurangnya komunikasi, tetapi juga soal melemahnya hubungan representasi itu sendiri.

Salah satu persoalan yang membuat hubungan representasi mudah renggang justru dapat dilihat dari bagaimana mandat politik itu terbentuk sejak awal. Dalam kondisi ideal, pemilih memberikan suara karena menilai seorang calon mampu mewakili kepentingan mereka. Suara menjadi bentuk pemberian mandat, sementara calon yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk membawa mandat tersebut ke dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, hubungan keduanya seringkali dibangun melalui transaksi. Ketika pilihan politik dibangun melalui transaksi, baik berupa uang maupun keuntungan material lainnya, suara yang diberikan berisiko kehilangan sebagian makna politiknya sebagai mandat representasi. Hubungan keduanya sejak awal lebih menyerupai pertukaran daripada pemberian mandat politik. Dalam hubungan yang transaksional, ikatan antara pemilih dan wakil menjadi lebih mudah berakhir ketika transaksi selesai. Calon telah memperoleh suara yang dibutuhkan, sementara pemilih telah menerima imbalan yang diharapkan. 

Fenomena politik transaksional memang tidak bisa dilepaskan dari perilaku kandidat yang menawarkan uang atau keuntungan material untuk memperoleh dukungan. Namun, persoalan ini juga tidak cukup jika hanya dibaca sebagai hubungan antara politisi sebagai pelaku dan rakyat sebagai korban. Transaksi tersebut berlangsung karena ada masyarakat yang menerima, meminta, bahkan menormalisasi praktik tersebut sebagai kebiasaan. Politik uang bertahan bukan hanya karena ada politisi yang membeli suara, tetapi juga karena ada ekosistem sosial yang membuat transaksi itu dapat diterima bahkan dianggap sebagai sebuah keharusan. Wakil memberi karena menganggapnya efektif, sementara rakyat menerima karena menganggapnya rasional. Keduanya kemudian ikut mempertahankan pola hubungan politik yang transaksional.

Pada akhirnya transaksi elektoral menggantikan sebagian fungsi representasi. Mandat politik yang semestinya menjadi dasar hubungan representasi bercampur dengan logika pertukaran, siapa memberi, siapa menerima, dan apa yang diperoleh dari hubungan tersebut. Meski dalam kondisi ini representasi tidak hilang sepenuhnya, tetapi sebagian fungsinya telah digeser oleh hubungan transaksional.

Persoalan representative disconnection pada akhirnya tidak cukup diselesaikan dengan mencari siapa yang paling salah. Para wakil perlu mengevaluasi bagaimana mereka memperlakukan mandat yang telah diberikan, apakah hubungan dengan masyarakat benar-benar dipelihara sepanjang masa jabatan, atau baru kembali dibangun ketika suara kembali dibutuhkan. Tetapi rakyat juga perlu melihat kembali bagaimana mereka menggunakan mandat politiknya. Jika pilihan politik terus dinilai dari apa yang diterima sebelum hari pencoblosan, maka hubungan transaksional yang sama akan terus menemukan ruang untuk berulang.***

*Research Associate Ruang Cemara Indonesia

"Belum ada pembahasan mengenai wacana kenaikan TPP," jelas Kepala Bagian Organsiasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, M.Abberor, Rabu (23/9/2026).

Besaran TPP tahun 2027 mendatang masih sama dengan tahun 2026 ini. Kepastian ini didasari dengan tidak adanya pembahasan oleh Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai kenaikan TPP untuk tahun 2027 mendatang 

"TAPD tidak membahas itu," kata dia.

Adapun besaran TPP yang diterima oleh tiap pejabat, besarannya tidak sama. Hal itu tergantung dari kelas jabatan. Posisi puncak dalam kelas jabatan ialah sekretaris daerah. Kelas jabatannya adalah kelas jabatan 15. 

"Besaran TPP Sekda kita Rp30 juta per bulan," terangnya.

Urutan perolehan TPP kedua terbesar ditempati oleh inspektur kabupaten. Besaran TPP mencapai sekita Rp20 juta per bulan. Urutan TPP ketiga terbesar diperoleh oleh staf ahli bupati dan asisten sekretaris daerah dengan nominal sekitar Rp17 juta.

Untuk posisi kepala dinas, badan, besaran TPP yang diterima nilainya sekitar Rp12 juta per bulan. Kemudian, untuk TPP kepala bagian, besarannya ada di angka Rp8 juta per bulan.

"TPP juga diberikan kepada jabatan fungsional dengan nilai terendah Rp800 ribu per bulan," kata dia.

Feaby Handana

Pertemuan tersebut membahas perkembangan pengembangan Fakultas Kedokteran UIN Raden Intan Lampung. Pembahasan mencakup kebutuhan dan kesiapan yang diperlukan agar proses pengembangan fakultas berjalan sesuai ketentuan dan tahapan yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Bandarlampung menyatakan dukungan terhadap pengembangan pendidikan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Eva mengatakan keberadaan Fakultas Kedokteran UIN Raden Intan Lampung diharapkan memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di Lampung.

Menurut dia, fakultas tersebut dapat berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan.

Eva juga berharap sinergi antara Pemerintah Kota Bandarlampung dan UIN Raden Intan Lampung terus diperkuat. Kerja sama itu mencakup bidang pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Audiensi tersebut turut dihadiri Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala BAPPERIDA, Kepala BKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Hukum, serta Direktur Utama RSD A. Dadi Tjokrodipo.

Kepala Dinas Pertanian Kota Bandarlampung, Dedeh Ernawati,  mengatakan vaksinasi akan digelar secara bertahap di sejumlah lokasi. Pemerintah menyiapkan 300 dosis vaksin di setiap lokasi pelayanan.

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang cukup berbahaya karena disebabkan virus dan dapat menular dari hewan ke manusia, baik melalui gigitan maupun cakaran, kata Dedeh di Bandarlampung, Rabu (23/9/2026).

Dedeh mengatakan, vaksinasi tersebut bertujuan meningkatkan kekebalan hewan peliharaan terhadap rabies sehingga risiko penularan kepada manusia dapat ditekan.

Layanan vaksinasi gratis berlangsung pada 28 September hingga 26 Oktober 2026. Lokasi pelayanan meliputi Puskeswan Bandarlampung, Taman UMKM Bung Karno, dan Gereja St. Maria Immaculata di Way Kandis.

Dedeh mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan rutin memperhatikan kondisi kesehatan hewan peliharaan.

Melalui program ini, kami ingin memastikan hewan peliharaan warga terlindungi, kata dia.

Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, berharap masyarakat Bandarlampung memanfaatkan kesempatan vaksinasi dengan baik.

"Kami berharap dukungan masyarakat. Harapannya, kasus rabies di Bandarlampung tidak ada lagi atau setidaknya bisa ditekan," kata dia.

"Mumpung gratis, silakan datang ke tempat vaksinasi yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Kegiatan tersebut berlangsung dua hari, 24-25 September 2026, di GSG Karya Bakti Herman HN, Bukit Kemiling Permai.

Kepastian itu disampaikan Eva saat meninjau persiapan kemah di lokasi kegiatan, Rabu, 23 September 2026.

Ia mengatakan akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan berbaur dengan peserta kemah.

Bunda ikut kemah ditemani wartawan semua, pengurus pusat juga ikut kemah dan menginap, kata Eva.

Kemah Bhakti Satya Linmas juga dirangkai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) se-Lampung. Dalam agenda tersebut, Eva dijadwalkan dikukuhkan sebagai Ketua DPC Aslinmas Bandarlampung.

Ribuan anggota Linmas, jajaran organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah dari 126 kelurahan dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut.

Eva mengatakan Pemerintah Kota Bandarlampung telah berkoordinasi dengan pengurus Aslinmas dalam mempersiapkan kegiatan. Ia berharap pelaksanaan kemah dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Harapan Bunda kita bisa menjadi contoh, ujarnya.

Sejumlah pengurus pusat Aslinmas turut meninjau kesiapan lokasi. Di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Aslinmas Bayu Aji Widodo dan Sekretaris Jenderal DPP Aslinmas Adhitya Yusma Perdana.

Acara puncak dijadwalkan dihadiri Ketua Dewan Pengawas Aslinmas Indonesia Reda Manthovani dan Raffi Ahmad yang disebut hadir mewakili Presiden.

Eva mengatakan Raffi Ahmad tidak akan menginap di lokasi kemah dan akan kembali setelah mengikuti agenda kegiatan.

Kelengkeng tersebut merupakan buah yang terdapat dalam paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Kampung Poncowarno, Heri Eliyanto, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu, sekolah tengah menggelar kegiatan ekstrakurikuler dan para siswa mendapat makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 Dapur 1 Poncowarno.

Menurut Heri, dalam paket makanan tersebut terdapat buah kelengkeng. Guru pendamping telah mengingatkan para siswa agar makanan dikonsumsi setelah kegiatan. Namun, sejumlah siswa tetap memakan kelengkeng sambil bermain.

"Korban memakan kelengkeng tersebut sambil berlari-larian dan bermain bersama kawan-kawannya, hingga akhirnya tersedak bijinya," kata Heri saat ditemui di lokasi sekolah.

Rekan-rekan korban kemudian memberi tahu guru. Para guru langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke Puskesmas Kalirejo yang berjarak sekitar 500 meter dari sekolah.

Heri mengatakan korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kartini Kalirejo karena keterbatasan fasilitas medis di puskesmas. Namun, setelah mendapat penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia.

Jenazah korban, Reyhan Arisyah Putra, kemudian dibawa ke rumah duka dan dimakamkan sekitar pukul 11.00 WIB. Pemakaman dihadiri antara lain oleh jajaran kecamatan, kepolisian, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat.

Heri juga mendatangi sekolah untuk memberikan pendampingan kepada para guru yang mengalami tekanan setelah kejadian tersebut. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyalahkan pihak sekolah atas musibah itu.

"Musibah ini bukan semata-mata kelalaian pihak sekolah. Tugas pokok guru adalah mendidik dan mengajar anak bangsa," ujar Heri.

Menurut dia, kejadian tersebut tetap perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait pengawasan siswa dan pelaksanaan pembagian makanan di sekolah. Namun, evaluasi itu tidak semestinya membuat guru terbebani dengan tugas teknis di luar tanggung jawab pengajaran.

Heri mengajak masyarakat, instansi terkait, dan media memberikan dukungan moral kepada pihak sekolah serta keluarga korban.

"Kejadian ini adalah musibah dan takdir, namun tetap menjadi evaluasi bersama ke depannya," kata dia.

Adapun jabatan yang kosong tapi tak dilelang tersebut adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD). Jabatan itu kosong usai ditinggal Sri Mulyana ke tempatnya yang baru. 

Sri Mulyana sendiri saat ini menempati posisi Staf Ahli Bupati. Posisi barunya tersebut ditempatinya terhitung sejak tanggal 3 September 2026.

Sementara jabatan yang dilelang, tapi masih ada 'pemiliknya' adalah jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Posisi itu masih ditempati oleh Maryadi. 

Terkait Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendry Dunant berdalih, tidak dimasukkannya jabatan DPKD dalam selter kali ini memang sengaja dilakukan. Hal itu dikarenakan nama-nama perangkat daerah yang akan dilelang tergantung dari usulan setiap pemerintah daerah termasuk Lampung Utara.

"Jadi, pemkab bisa mengusulkan atau tidak mengusulkan salah satu JPTP yang kosong untuk diikutkan ke dalam Selter," jelasnya.

Untuk menguatkan argumennya, ia mencontohkan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jabatan itu akan kosong dalam tiga bulan ke depan dikarenakan akan ditinggal pensiun.

"Kalau jabatan itu mau di-selter-kan, sebenarnya bisa," kata dia.

Sejak tanggal 10 September lalu, Pemkab Lampung Utara membuka lelang jabatan atau seleksi terbuka (Selter) Lampung untuk 11 JPTP. Dari ke-11 JPTP tersebut, jabatan DPKD tidak termasuk di antaranya. Proses pendaftaran akan berakhir pada Jumat, pekan ini.

Feaby Handana

Gladi kotor digelar untuk memastikan kesiapan rangkaian acara menjelang pembukaan Kemah Bakti Satya Linmas. Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bandarlampung dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) turut mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Eva secara simbolis menyerahkan seragam baru kepada anggota Linmas. Ia juga memberikan motivasi kepada anggota Satlinmas yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Bandarlampung.

Eva menyampaikan apresiasi atas dedikasi anggota Linmas yang selama ini terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta membantu masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandarlampung, camat dan lurah se-Kota Bandarlampung, serta anggota Satlinmas se-Kota Bandarlampung.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana hadir dalam agenda kerja sama antardaerah tersebut. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas arahan teknis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sisgita merupakan sistem yang mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan melalui teknologi geospasial. Dalam kerja sama tersebut, Bandarlampung akan mengadopsi sistem yang dikembangkan untuk mempercepat integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Selain integrasi data, kerja sama mencakup validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara digital dan terintegrasi.

Pemerintah Kota Bandarlampung menyatakan penerapan peta digital terpadu itu ditujukan untuk meningkatkan akurasi data perpajakan. Sistem tersebut juga diharapkan dapat menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Di sisi pelayanan, integrasi data pertanahan dan perpajakan diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terkait tanah dan pajak.

Kerja sama dengan Tangerang Selatan menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandarlampung memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola data dan optimalisasi penerimaan daerah.

Dandy Ibrahim 

"Semua pihak harus ekstra waspada terkait peredaran narkotika jenis etomodate melalui Vape," kata Ari, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, peredaran zat etomidate yang disamarkan melalui penggunaan rokok elektrik membuat orang awam sulit untuk membedakannya. Padahal, zat ini tergolong narkotika golongan II. Jika dibiarkan akan sangat mengancam masa depan generasi muda.

"Kesigapan dan sinergitas semua pihak mulai dari BNN, Polri dan pemerintah terkait hal ini," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyarankan, adanya sosialisasi secara masif kepada publik dan pengawasan berkala kepada toko penjual vape. Dengan demikian, penyalahgunaan zat tersebut dapat ditekan sedini mungkin.

"Tujuannya agar publik dapat lebih jeli mengenai zat etomidate," kata dia.

Vape etomidate merupakan rokok elektrik ilegal yang liquid-nya mengandung etomidate. Etomidate adalah obat bius untuk anestesi medis di rumah sakit. Jika disalahgunakan melalui vape, zat tersebut dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, gangguan pernapasan dan jantung, hingga kematian. 

Besarnya bahaya penggunaan zat ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Di dalam peraturan itu disebutkan bahwa Etomidate resmi digolongkan sebagai narkotika Golongan II di Indonesia. 

Peredaran zat tersebut juga belakangan ini mulai masif. Belum lama ini, BNN mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika lintas negara yang mengedarkan cartridge Vape berisi cairan Etomidate. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui operasi gabungan di empat lokasi berbeda di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 3 Agustus 2026.

Terkini, selebgram Julia Prastini alias Jule diamankan Polresta Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus vape mengandung Etomidate pada 14 September 2026. Dari penggeledahan di apartemennya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, polisi menemukan satu unit vape beserta tiga cartridge bekas pakai. Kepada penyidik, Jule mengaku baru mencoba 2-3 minggu karena alasan stres dan persoalan pribadi.

Feaby Handana

Inspeksi dipimpin Kepala Bidang Pajak Bapenda Kota Bandarlampung Gunawan bersama Kepala UPTD Tanjung Karang Pusat Riswan Ismail dan jajaran.

Petugas memantau aktivitas usaha sekaligus memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban melaporkan pendapatan berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Gunawan mengatakan sidak tersebut bukan semata-mata untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Menurut dia, kegiatan itu juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan daerah.

Kami mengimbau agar seluruh wajib pajak melaporkan pendapatan atau omzet sesuai dengan kondisi riil dan transaksi yang sebenarnya, kata Gunawan, Senin, 21 September 2026.

Dia mengatakan kepatuhan dalam pelaporan omzet menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Karena itu, Bapenda melakukan pengawasan sekaligus pendekatan persuasif melalui edukasi kepada pelaku usaha.

Gunawan berharap pemerintah daerah dan wajib pajak dapat membangun sinergi dalam pengelolaan pajak daerah.

Kami berharap para wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan melaporkan pendapatan secara transparan, ujarnya.

Menurut dia, kepatuhan wajib pajak akan mendukung penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sidak di Mall Kartini merupakan bagian dari pengawasan Bapenda Kota Bandarlampung terhadap objek pajak sekaligus upaya mendorong pelaku usaha lebih tertib memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Selama beroperasi, posko menggelar 10 agenda layanan sosial bagi warga di Kecamatan Bakauheni dan Rajabasa, dua wilayah yang terdampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan layanan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar dan pengguna jalan hingga pedagang di pasar rakyat serta warga umum.

"Program aksi kemanusiaan ini tersebar di Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Rajabasa yang menjadi wilayah terdampak. Kegiatan ini menjangkau ribuan warga," kata Wahrul.

Layanan diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Karang Taruna juga membagikan sejumlah kebutuhan dasar, seperti masker, susu, biskuit, dan sembako.

Sosialisasi mengenai mitigasi abu vulkanik turut dilakukan di sejumlah sekolah. Kegiatan itu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko paparan material vulkanik sekaligus mendorong kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengatakan pembagian masker, susu, dan biskuit bahkan telah dilakukan sebelum posko resmi dibuka. Total bantuan yang disalurkan mencapai 25 ribu paket.

Bantuan tersebut menyasar sejumlah fasilitas pendidikan, pengguna jalan, pasar rakyat, dan masyarakat umum. Beberapa sekolah yang menjadi lokasi kegiatan antara lain SD Negeri Hatta, SMP Negeri Bakauheni, dan SD Negeri 2 Kunjir.

Selain menghadapi dampak abu vulkanik, Karang Taruna memusatkan perhatian pada kebutuhan air bersih warga. Selama masa tanggap layanan, sebanyak 150 ribu liter air didistribusikan secara bertahap.

Air bersih tersebut disalurkan ke sejumlah desa, antara lain Hatta, Muara Pilu, Bakauheni, Pematang Macan, Kayu Tabu, dan Kelawi.

"Selain penanganan dampak langsung abu vulkanik, kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih juga menjadi fokus utama layanan," ujar Deni saat menutup Posko Waspada Bencana Karang Taruna pada Sabtu malam, 19 September 2026.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 16 September di Posko Terpadu Desa Hatta. Edukasi tersebut diikuti ratusan warga.

Menurut Deni, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengantisipasi potensi bencana lanjutan di wilayah yang berada di sekitar kawasan rawan erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Tanggap darurat dan pendampingan yang menyasar masyarakat ini diharapkan dapat menjaga kesehatan serta meminimalkan risiko bencana bagi masyarakat di kawasan rawan erupsi Gunung Anak Krakatau," kata dia.

Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika seorang pemimpin negara memilih diksi kasar untuk menyebut orang-orang yang berbeda pandangan dengannya. Keganjilan itu menjadi semakin terasa ketika ucapan tersebut disampaikan dalam pidato formal, di hadapan publik, dari sebuah posisi yang membawa nama dan wibawa negara. Seorang pemimpin tentu berhak tidak setuju dengan pendapat para pakar, bahkan berhak menganggap analisis mereka keliru. Namun ketidaksetujuan semestinya melahirkan argumentasi, bukan penghinaan. Sebab ketika seorang penguasa mulai menjawab perbedaan pendapat dengan diksi yang merendahkan, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut etika berbicara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan memandang kritik dan pengetahuan.

Tidak ada yang perlu menganggap para pakar sebagai manusia yang selalu benar. Mereka bisa keliru membaca data, salah membuat perhitungan, gagal memperkirakan perkembangan keadaan, atau menghasilkan kesimpulan yang kemudian terbantahkan oleh kenyataan. Sejarah ilmu pengetahuan sendiri penuh dengan teori yang pernah dianggap benar kemudian dikoreksi. Karena itu, mengkritik para pakar bukanlah sebuah kesalahan. Justru masyarakat membutuhkan pemimpin yang berani menguji pendapat para ahli apabila terdapat alasan yang kuat untuk melakukannya. Tetapi kritik memiliki cara kerja yang berbeda dengan penghinaan. Jika data seorang pakar dianggap salah, tunjukkan kesalahannya.

Jika analisisnya lemah, bongkar kelemahannya. Jika kesimpulannya tidak masuk akal, hadirkan argumentasi yang lebih kuat. Dengan cara itulah sebuah perdebatan menjadi bermartabat dan berguna bagi masyarakat.

Lebih terasa memprihatinkan adalah ketika seorang pemimpin memiliki begitu banyak sumber daya untuk menyusun bantahan, tetapi memilih jalan yang paling sederhana dan paling murah secara intelektual, yaitu merendahkan orang yang berbeda pendapat. Padahal, di sekitar kekuasaan terdapat kementerian, lembaga penelitian, staf ahli, birokrasi, data statistik, akademisi, dan berbagai sumber pengetahuan yang dapat digunakan untuk membangun argumentasi.

Dengan segala fasilitas tersebut, seharusnya sebuah pidato kenegaraan mampu menyajikan alasan yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata yang bernada menghina. Jika sebuah pendapat memang keliru, tidak diperlukan makian untuk membuktikan kekeliruannya. Kebenaran tidak menjadi lebih benar hanya karena disampaikan dengan suara keras, sebagaimana sebuah kesalahan tidak berubah menjadi benar hanya karena diucapkan dari podium kekuasaan.

Di sinilah letak persoalan yang lebih besar. Jabatan publik memberikan seseorang panggung yang tidak dimiliki oleh kebanyakan warga. Setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang pemimpin memiliki kemungkinan untuk ditiru, dikutip, dan dijadikan pembenaran oleh orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya. Karena itu, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas isi kebijakannya, tetapi juga atas budaya komunikasi yang ia bangun.

Ketika kritik dibalas dengan argumentasi, masyarakat belajar bahwa perbedaan dapat dihadapi dengan pikiran. Namun ketika kritik dibalas dengan penghinaan, masyarakat dapat menangkap pesan yang berbeda: bahwa orang yang memiliki kekuasaan boleh merendahkan mereka yang tidak sependapat.

Keadaan seperti itu menjadi semakin ironis apabila sosok yang berbicara memiliki latar belakang panjang dalam institusi yang sangat menekankan disiplin dan kehormatan, serta pernah memegang jabatan penting dalam pemerintahan.

Pengalaman semestinya mengajarkan bahwa kekuasaan bukan hanya soal kemampuan memberi perintah, melainkan juga kemampuan mengendalikan diri. Seorang jenderal tentu memahami arti komando, tetapi kepemimpinan dalam kehidupan sipil menuntut sesuatu yang lebih luas daripada sekadar ketaatan.

Seorang pejabat negara tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan keputusan itu melalui penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat. Karena itu, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pula seharusnya standar bahasanya. Seorang warga biasa mungkin dapat mengeluarkan umpatan ketika sedang marah, dan ucapan itu barangkali hanya menjadi percakapan sesaat. Namun ucapan seorang pemimpin dapat menjadi representasi dari karakter kekuasaan yang sedang ia jalankan.

Ketika bahasa kasar masuk ke dalam komunikasi resmi negara, batas antara ketegasan dan kekasaran menjadi kabur. Padahal, keduanya bukan hal yang sama. Ketegasan membutuhkan kejelasan sikap dan keberanian mengambil tanggung jawab, sedangkan kekasaran hanya membutuhkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya.

Para pakar pun tidak perlu ditempatkan sebagai kelompok yang selalu harus dibenarkan. Mereka justru harus siap diuji, dikritik, dan dibantah. Tetapi perdebatan antara kekuasaan dan pengetahuan seharusnya berlangsung di wilayah gagasan, bukan berubah menjadi pertandingan siapa yang paling keras menghina. Pemerintah dapat mengatakan bahwa sebuah penelitian keliru, sebuah prediksi tidak tepat, atau sebuah rekomendasi tidak sesuai dengan kondisi negara. Semua itu sah selama disertai alasan dan bukti. Yang tidak diperlukan adalah penghinaan yang hanya membuat perdebatan kehilangan substansi.

Persoalan ini sejatinya bukan tentang satu kata kasar semata, melainkan tentang standar kepantasan yang ingin kita tetapkan bagi mereka yang memegang kekuasaan. Kita tentu tidak membutuhkan pemimpin yang selalu berbicara dengan bahasa steril dan tanpa emosi. Pemimpin tetap manusia yang dapat marah, kecewa, dan tersinggung. Tetapi justru karena ia manusia sekaligus pemegang kekuasaan, kemampuan menahan diri menjadi bagian penting dari tanggung jawabnya. Sebab sebuah negara tidak menjadi besar hanya karena memiliki pemimpin yang kuat, melainkan juga karena kekuasaan di dalamnya mampu menghormati perbedaan, menghargai pengetahuan, dan menjawab kritik dengan pikiran yang jernih.

Ketika kemampuan berargumentasi digantikan oleh kebiasaan menghina, yang sesungguhnya sedang kehilangan wibawa bukan para pakar yang menjadi sasaran, melainkan podium tempat penghinaan itu disampaikan.***

*Guru Besar Universitas Malahayati

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung Iwan Gunawan yang mewakili Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana.

Iwan mengapresiasi pelaksanaan lomba gerak jalan tersebut. Menurut dia, kegiatan itu tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana membentuk karakter anggota Pramuka.

Gerak jalan, kata Iwan, dapat melatih kedisiplinan, kebersamaan, sportivitas, kekompakan, serta jiwa kepemimpinan generasi muda.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu membentuk anggota Pramuka yang disiplin, tangguh, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebersamaan.

Pemerintah Kota Bandarlampung menyatakan terus mendukung kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari upaya membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing.

Welly ditahan setelah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung selama sembilan  jam.

Ia  diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer fiktif di Pemerintah Kota Metro.

Welly datang ke Markas Polda Lampung sekitar pukul 08.00 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya, Bagus Satriya Wicaksono. Ia kemudian menjalani pemeriksaan di ruang Unit IV Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung.

Pemeriksaan berlangsung lebih dari sembilan jam. Sekitar pukul 17.20 WIB, penyidik menyelesaikan pemeriksaan dan langsung menahan Welly. Ia dibawa ke ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Lampung.

Tiga Kali Mangkir

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Komisaris Besar Heri Rusyaman membenarkan pemeriksaan dan penahanan Welly. Menurut dia, tersangka datang setelah sebelumnya tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Iya hari ini yang bersangkutan datang ke Polda Lampung didampingi kuasa hukumnya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, usai dilakukan pemeriksaan saudara W langsung dilakukan penahanan," kata Heri, Jumat, 18 September 2026.

Heri mengatakan penahanan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk jaksa.

"Penahanan saudara W ini untuk membantu, mempermudah dan mempercepat proses penyidikan dan kelengkapan berkas perkaranya," ujar Heri.

Diduga Terlibat Rekrutmen 387 Honorer Fiktif

Kasus yang menjerat Welly berkaitan dengan dugaan perekrutan ratusan tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Sebelum menjabat Sekda Lampung Tengah, Welly merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Metro pada 2024-2025. Dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat 387 tenaga honorer yang direkrut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau bersifat fiktif.

Polda Lampung menetapkan Welly sebagai tersangka pada Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyatakan telah memperoleh sedikitnya dua alat bukti.

"Benar, saudara W sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini setelah tim Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan gelar perkara dan unsur dua alat bukti telah terpenuhi," kata Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Yuni Iswandari pada 19 Juni 2026.

Kerugian Negara Diperkirakan Rp 11 Miliar

Penyidik juga telah menerima hasil perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Polisi belum mengungkap nilai resmi kerugian negara dan mengatakan rinciannya akan disampaikan dalam keterangan resmi.

Namun, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp 11 miliar. Dugaan kerugian tersebut berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer fiktif yang disebut membebani keuangan daerah selama beberapa tahun.

Polisi masih menelusuri perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Hingga Welly ditahan pada Jumat, 18 September 2026, Polda Lampung belum mengumumkan tersangka lain.

Kuasa Hukum: Kami Ikuti Proses Sesuai Prosedur

Kuasa hukum Welly, Bagus Satriya Wicaksono, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami selaku kuasa hukum akan tetap mengikuti prosesnya sesuai dengan SOP," kata Bagus.

Mengenai materi pemeriksaan, Bagus mengatakan tim hukum masih mempelajari berita acara pemeriksaan atau BAP. Karena itu, ia belum bersedia membeberkan substansi perkara kepada publik.

Penahanan Welly menandai tahapan baru dalam perkara dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer fiktif di Kota Metro. Penyidik Polda Lampung masih melanjutkan penyidikan sembari melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan sesuai ketentuan hukum.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan perubahan pendekatan diperlukan di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Menurut dia, keberlanjutan Program JKN tidak hanya bergantung pada kemampuan membiayai pelayanan, tetapi juga pada hasil kesehatan yang diterima peserta.

"Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia," kata Pujo, Rabu, 16 September 2026.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen pembiayaan tersebut digunakan untuk pelayanan di rumah sakit.

Penyakit jantung menjadi salah satu penyumbang tingginya pemanfaatan layanan dan pembiayaan JKN. Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 29,7 juta kasus penyakit jantung yang dijamin Program JKN dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Pujo mengatakan pengendalian penyakit jantung perlu dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Upaya tersebut antara lain melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

" Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP," ujarnya.

Di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan pasien. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization.

BPJS Kesehatan juga mengubah indikator pemantauan mutu layanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator hasil. Indikator tersebut mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan setelah tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, dan efisiensi sistem rujukan.

"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," kata Pujo.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di rumah sakit tersebut cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira melayani 975 pasien cathlab dan seluruhnya merupakan peserta JKN.

Menurut Muchlas, peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelayanan, kata dia, tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada pasien.

Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Kodam III Siliwangi, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Akses, kecepatan, dan mutu layanan juga menjadi bagian dari pelayanan kesehatan.

"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat," ujar Tri.

Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi dalam Program JKN. Menurut dia, pengendalian faktor risiko perlu diperkuat melalui upaya promotif dan preventif serta penerapan pola hidup sehat.

Timbul juga mendorong penerapan pendekatan Value-Based Health Care untuk meningkatkan efisiensi Program JKN dengan mengutamakan hasil kesehatan pasien.

Kedua tersangka, RP, 26 tahun, dan NH, 39 tahun, ditangkap dalam waktu berbeda. RP ditangkap di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, sedangkan NH ditangkap di wilayah Sukadana Tengah, Lampung Timur.

Korban ditemukan meninggal di rumahnya pada Senin, 14 September 2026, sekitar pukul 13.30 WIB. Ayah korban yang pertama kali menemukan jenazah tersebut. Polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang diduga akibat benda tajam.

Kasubdit 3 Jatanras Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Polisi Ujang Supriatna membenarkan penangkapan kedua tersangka. Pengungkapan dilakukan oleh tim gabungan Resmob Tekab 308 Polda Lampung, Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Lampung, serta Polres Lampung Timur.

Polisi lebih dulu menangkap RP di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Menurut polisi, RP melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap sehingga petugas mengambil tindakan tegas terukur.

Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi kemudian menangkap NH di wilayah Sukadana Tengah, Lampung Timur.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya mobil Mitsubishi Xpander milik korban, sepeda motor, sebilah pisau, pakaian korban, dokumen kendaraan, dan sebuah tas.

Polisi juga mencatat sejumlah barang milik korban yang hilang setelah kejadian, termasuk perhiasan emas dan dua telepon seluler.

Kedua tersangka dijerat Pasal 458 dan/atau Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum menyerahkannya kepada jaksa penuntut umum.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendri Dunant, mengatakan seleksi terbuka tersebut digelar untuk mengisi 11 jabatan yang dinyatakan kosong. Kepala Disdukcapil termasuk salah satu jabatan yang dibuka dalam seleksi.

"Selter kali ini untuk 11 JPTP yang kosong. Jabatan Kepala Disdukcapil salah satu di antaranya," kata Hendri, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Hendri, jabatan Kepala Disdukcapil dimasukkan dalam seleksi karena Maryadi direkomendasikan untuk menempati jabatan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Rekomendasi tersebut merupakan hasil uji kompetensi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Namun, perpindahan Maryadi belum dapat dilakukan karena masih menunggu penyelesaian administrasi. Proses pemberhentian dari jabatan Kepala Disdukcapil memerlukan persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

Meski proses mutasi tersebut belum selesai, Pemerintah Pusat telah memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk membuka seleksi jabatan Kepala Disdukcapil.

"Inilah alasannya mengapa jabatan itu masuk ke dalam Selter kali ini," ujar Hendri.

Hendri mengatakan, hingga Kamis belum ada calon yang mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka tersebut. Menurut dia, kondisi itu kemungkinan karena masa pendaftaran masih berlangsung.

Pendaftaran seleksi terbuka untuk 11 JPTP tersebut akan ditutup pada 25 September 2026.

Maryadi mengaku baru mengetahui bahwa jabatan yang saat ini didudukinya masuk dalam daftar seleksi terbuka setelah melihat pengumuman yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

"Saya tahunya dari situ," kata Maryadi.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, dirinya diproyeksikan untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Feaby Handana

Penghargaan itu diberikan di tengah upaya Pemerintah Kota Bandarlampung mendorong perempuan terlibat dalam penguatan ekonomi keluarga dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah program diarahkan untuk memperluas akses perempuan terhadap kegiatan ekonomi. Salah satunya melalui Pinjaman UMKM Siger tanpa bunga. Program tersebut disertai pelatihan, peningkatan kualitas dan kemasan produk, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Pemerintah Kota Bandarlampung juga memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan perizinan, sertifikasi halal, serta bantuan peralatan usaha. Akses pemasaran diperluas melalui bazar, pameran, dan kerja sama dengan toko serta swalayan.

Eva Dwiana mengatakan pemberdayaan perempuan tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Menurut dia, penguatan peran perempuan juga berkaitan dengan ketahanan keluarga dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemkot Bandarlampung berharap berbagai program tersebut dapat memperluas kesempatan perempuan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Bapenda turun ke lapangan bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kedaton untuk memantau penggunaan perangkat yang telah terpasang di sejumlah tempat usaha.

Kepala Bidang Pajak Bapenda Kota Bandarlampung, Gunawan, mengatakan penggunaan tapping box secara konsisten diperlukan agar pencatatan transaksi berlangsung tertib dan transparan.

Yang kami lakukan ini untuk mengingatkan wajib pajak agar tapping box yang sudah terpasang dapat digunakan secara optimal dalam setiap transaksi, kata Gunawan, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Gunawan, pemasangan tapping box saja tidak cukup. Perangkat tersebut harus digunakan dalam aktivitas transaksi sehari-hari agar data transaksi dapat tercatat sebagaimana mestinya.

Bapenda bersama KUPT Kedaton juga memantau penggunaan tapping box di sejumlah restoran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perangkat berfungsi dan digunakan oleh wajib pajak.

Setelah sektor restoran, Bapenda berencana memperluas optimalisasi penggunaan tapping box ke sektor hotel dan hiburan.

Langkah itu ditujukan untuk memastikan transaksi pada ketiga sektor tersebut tercatat secara lebih tertib. Data transaksi yang tercatat kemudian menjadi salah satu bagian dalam pengawasan pajak daerah.

Bapenda mengimbau pelaku usaha restoran, hotel, dan hiburan menggunakan tapping box sesuai ketentuan serta memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Sore itu, setelah menempuh perjalanan panjang dari negeri jauh, sang raja akhirnya kembali ke istana. Wajahnya tampak pucat, langkahnya berat, dan matanya menyimpan kelelahan yang belum sempat disembunyikan. Lawatan berhari-hari telah menguras tenaga, sementara urusan kerajaan menunggu di depan mata, sedangkan usia sudah tidak muda lagi.

Para pengawal menyambut dengan hormat, para pejabat menundukkan kepala, dan pelayan segera menyiapkan tempat beristirahat, karena baginda tidak memiliki permaisuri. Namun sebelum sempat melepas pakaian kebesaran, beberapa orang kepercayaan datang membawa setumpuk dokumen. Mereka mengatakan ada perkara penting yang membutuhkan tanda tangannya segera. Sang raja hanya mengangguk. Dalam keadaan tubuh dan pikirannya yang letih, ia menerima berkas itu tanpa banyak bertanya.

Di antara dokumen tersebut terselip sebuah surat yang tampak biasa. Isinya ditulis dengan bahasa resmi, penuh kalimat panjang dan istilah hukum yang sulit dicerna dalam keadaan tergesa. Surat itu menyatakan bahwa seorang menteri akan diberhentikan dari jabatannya. Menteri tersebut bukan sembarang orang. Selama bertahun-tahun, dialah yang paling sering berdiri di sisi raja ketika keadaan kerajaan menghadapi persoalan. Ia dikenal berani menyampaikan pendapat, bahkan ketika pendapat itu tidak menyenangkan telinga penguasa. Karena itulah, sebagian orang yang memiliki kepentingan besar merasa keberadaannya mengganggu. Mereka membutuhkan kesempatan, dan kelelahan sang raja malam itu menjadi celah yang tidak mungkin mereka biarkan berlalu begitu saja.

Seorang pejabat membacakan bagian-bagian penting dengan suara tenang. Ia mengatakan keputusan itu diperlukan demi kelancaran pemerintahan, ketertiban administrasi, dan kepentingan kerajaan. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada perdebatan. Tidak ada alasan bagi sang raja untuk mencurigai bahwa sebuah permainan sedang berlangsung di hadapannya. Sang raja mengambil pena. Tangannya bergerak mengikuti kebiasaan seorang penguasa yang sejak kecil telah diajarkan bahwa dokumen kerajaan harus diselesaikan dengan cepat. Tanda tangan pun tergores di atas kertas. Setelah itu, berkas ditutup dan dibawa pergi. Sang raja kemudian masuk ke ruang peraduan, berharap dapat tidur panjang setelah perjalanan melelahkan yang baru saja dilaluinya.

Pagi berikutnya datang bersama cahaya yang menyelinap melalui jendela. Setelah bangun dan menikmati sarapan, sang raja mulai menerima laporan harian. Ketika daftar agenda dibacakan, ia mendengar nama menteri yang selama ini menjadi andalannya tidak lagi tercantum. Mula-mula ia mengira ada kesalahan. Ia meminta penjelasan. Para pejabat saling berpandangan sebelum salah seorang menjawab bahwa pemberhentian itu telah disahkan melalui tanda tangan sang raja sendiri.

Seketika ingatan tentang malam sebelumnya muncul kembali. Sang raja terdiam. Ia mengingat setumpuk berkas, kalimat yang dibacakan dengan cepat, dan pena yang bergerak di tangannya. Baru saat itu ia memahami apa yang telah terjadi, tetapi keputusan sudah memiliki kekuatan hukum.

Sejak dahulu, seluruh kerajaan mengenal satu prinsip yang tidak pernah diperdebatkan: sabda raja adalah undang-undang. Ketika keputusan telah ditandatangani, tidak mudah bagi siapa pun untuk mengatakan bahwa raja sebenarnya tidak bermaksud demikian. Para pejabat menjalankan perintah sesuai dokumen, bukan sesuai dugaan tentang keadaan hati penguasa.

Sang raja pun berada dalam keadaan yang serba sulit. Ia dapat merasa tertipu, dapat menyesal, bahkan dapat mempertanyakan dirinya sendiri, tetapi seluruh perangkat pemerintahan telah bergerak mengikuti keputusan yang secara sah berasal dari tangannya. Ia kemudian memanggil beberapa penasihat, menanyakan proses pemberhentian itu, dan memperoleh jawaban bahwa semuanya berlangsung sesuai prosedur. Tidak seorang pun berani menyebut adanya siasat.

Beberapa saat kemudian, tibalah waktu pelantikan menteri baru. Aula istana dipenuhi pejabat, pengawal, dan undangan. Sang raja duduk di singgasananya dengan wajah tenang, meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Nama menteri baru diumumkan, lalu orang itu maju untuk menerima sumpah jabatan. Sang raja memandangnya cukup lama. Di belakang wajah-wajah resmi yang tersusun rapi, ia mulai mengenali pola yang sebelumnya luput dari perhatiannya.

Orang-orang tertentu tampak terlalu puas. Beberapa orang yang selama ini berseberangan dengan menteri lama berdiri lebih dekat ke pusat kekuasaan. Tidak ada satu pun yang secara terang-terangan mengatakan bahwa semua itu telah dirancang sejak awal, tetapi suasana aula seakan menyimpan percakapan yang tidak terucapkan. 

Setelah upacara selesai, sang raja kembali ke ruangannya. Di atas meja terdapat salinan keputusan pemberhentian yang telah ditandatanganinya sendiri. Ia membacanya perlahan, kali ini tanpa kantuk, tanpa lelah, tanpa perjalanan panjang, dan tanpa suara pejabat yang mendesak agar segera selesai. Setiap kata terasa berbeda. Ia melihat betapa mudahnya sebuah keputusan besar melewati dirinya ketika ia terlalu lelah untuk memeriksa. Ia juga menyadari bahwa orang yang paling dipercayainya kini telah kehilangan jabatan bukan karena perintah yang sengaja ia pikirkan, melainkan karena selembar surat yang ditandatanganinya dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar akan akibatnya. Di luar ruangan, persiapan pemerintahan baru terus berjalan, sementara sang raja masih memegang salinan keputusan itu dengan tangan yang perlahan menegang. 

*Guru Besar Universitas Malahayati

"Ke Asisten I saja ya," katanya sembari menghela nafas berat saat mendengar pertanyaan terkait tuntutan itu, Rabu (16/9/2026).

Pun demikian saat didesak apakah pemkab akan menerima atau menolak tuntutan PGK. Ia kembali menyarankan untuk menghubungi Asisten I.

Terpisah, Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Mat Soleh menuturkan, pemkab belum menentukan sikap terkait hal ini. Pihaknya akan melaporkan terlebih dulu persoalan ini kepada bupati.

"Apa perintah beliaulah," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Lampung Utara bersama PGK dan Kantor Jasa Penilai Publik MBPru, PGK mendesak pemkab menegosiasi ulang harga tanah yang telah dibeli. 

Tujuannya agar sisa pembayaran Rp1,5 miliar dar total Rp4,3 miliar dapat tak lagi dibayarkan. Dengan demikian, harga tanah sekolah rakyat yang dibeli hanya senilai Rp2.790.000.000 saja.

Pengadaan lahan SR terus menjadi sorotan publik. Semua itu dipicu karena harga tanah di sana dianggap di luar nalar. Kritikan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali.  

Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan). 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.

Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh mengatakan, penentuan harga tanah menjadi kewenangan tim penilai. Berapa pun harga yang ditetapkan, mereka akan menyetujuinya meski di ata harga pasaran.

Selain itu, lokasi SR juga dinilai tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kemeterian Sosial RI tahun 2025. Lokasinya yang diapit oleh dua lapak penjemuran ampas singkong yang kerap menimbulkan aroma tidak sedap diprediksi akan membuat para siswa SR tidak nyaman.

Ramainya pemberitaan 'negatif' tentang pengadaan tanah Sekolah Rakyat belakangan ini membuat Bupati Hamartoni Ahadis meradang. Pemberitaan tersebut dinilainya tidak cukup berimbang dan akurat.

"Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak Pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar," sindir Bupati Hamartoni dalam rilis resmi akun Facebook Kominfo Lampung Utara.

Feaby Handana

Ketiga pria yang diamankan adalah AD, 22 tahun, NA, 22 tahun, dan IH, 22 tahun. Polisi menangkap mereka dalam pengungkapan yang berlangsung di dua lokasi di Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, pada 24-25 Juli 2026.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari Yuyun mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi ganja di kawasan Teluk Betung Utara.

"Informasi dari masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti personel Ditresnarkoba Polda Lampung dengan melakukan penyelidikan," kata Yuyun, Rabu, 16 September 2026.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan di parkiran OYO Kanna Jiwa 2, Jalan Jaksa Agung RI R. Soeprapto, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, pada Jumat malam, 24 Juli 2026.

Sekitar pukul 23.30 WIB, petugas menemukan AD dan NA di lokasi tersebut. Keduanya kemudian diamankan dan digeledah.

Dari sepeda motor Honda Vario merah yang digunakan NA, polisi menemukan tas besar berwarna hitam di dalam bagasi. Tas tersebut berisi satu bungkus plastik besar yang dilakban cokelat. Di dalamnya terdapat ganja dengan berat bruto 1.058 gram.

Menurut Yuyun, hasil pemeriksaan terhadap AD dan NA mengarah kepada seorang pria berinisial IH yang disebut memberikan perintah kepada keduanya.

Polisi kemudian mencari IH dan menemukan keberadaannya di Aquila Family Homestay, Jalan Rasuna Said, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara. IH ditangkap sekitar pukul 01.30 WIB, Sabtu, 25 Juli 2026, di kamar 201.

"Setelah mendapatkan informasi dari kedua terlapor, tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan IH di sebuah kamar penginapan," ujar Yuyun.

Selain ganja, polisi menyita tiga telepon seluler Android, sepeda motor Honda Vario merah, sebuah tas besar berwarna hitam, dan dompet.

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Dodi Suryadin mengatakan penyidik masih mendalami asal-usul ganja serta peran masing-masing orang yang diamankan.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran narkotika," kata Dodi.

Ketiganya diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Eva mengatakan target tersebut bersumber dari sejumlah pos pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan mencapai Rp1,164 triliun. Adapun pendapatan transfer daerah ditargetkan lebih dari Rp1,55 triliun.

Selain itu, pemerintah kota merencanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp126,856 miliar.

Menurut Eva, anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai sejumlah program prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Anggaran tahun 2027 akan diarahkan ke beberapa bidang antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kata Eva dalam sambutannya.

Ia mengatakan pemerintah kota juga akan mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Anggaran juga diarahkan untuk pelayanan publik, inovasi daerah, dan lingkungan hidup.

Dari sisi belanja, total anggaran Rp2,841 triliun itu dibagi ke dalam sejumlah kelompok. Belanja operasional direncanakan lebih dari Rp2,324 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, serta bantuan sosial.

Sementara itu, belanja modal dialokasikan lebih dari Rp305 miliar. Anggaran ini mencakup pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.

Pemerintah Kota Bandarlampung juga menyiapkan belanja tidak terduga lebih dari Rp95 miliar. Eva mengatakan pos tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesak, termasuk penanganan bencana alam dan kondisi darurat lainnya.

Adapun pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan lebih dari Rp115 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada 2027.

Dandy Ibrahim 

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut pada Rabu, 16 September 2026. Prosesi peletakan batu pertama dibuka Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Tjakra Suyana Eka Putra dan diikuti Eva bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandarlampung.

Eva berharap pembangunan Rupbasan berjalan cepat dan lancar. Menurut dia, keberadaan gedung itu dibutuhkan untuk menampung dan menjaga barang-barang sitaan yang berada di wilayah Bandarlampung.

"Mudah-mudahan pembangunannya lancar dan cepat. Harapannya agar bangunan ini dapat menampung barang sitaan yang ada di Bandarlampung agar bisa terjaga," kata Eva.

Tjakra mengatakan pembangunan Rupbasan bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik. Menurut dia, gedung tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan barang sitaan dalam sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

"Pembangunan gedung ini dilakukan untuk memastikan barang sitaan yang dikelola terhindar dari penyalahgunaan dan masih memiliki nilai guna," kata Tjakra.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Bandarlampung yang menyediakan tanah melalui hibah untuk pembangunan gedung Rupbasan tersebut.

Eva mengatakan sinergi antara pemerintah kota, kejaksaan, dan unsur Forkopimda perlu terus diperkuat. Ia berharap kerja sama itu mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Bandarlampung

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bandarlampung. Raperda tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah kota dalam mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk dua dekade mendatang.

Dalam sambutannya, Eva mengatakan RP3KP diperlukan sebagai landasan pemerintah kota dalam menata dan mengendalikan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman agar tetap sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.

Menurut dia, RP3KP 20262045 akan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan jangka panjang, terutama terkait penyediaan hunian dan penataan kawasan permukiman.

RP3KP menjadi landasan dalam menata dan mengendalikan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah, kata Eva dalam sambutannya.

Regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengendalikan pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

Pemerintah Kota Bandarlampung berharap kebijakan itu dapat berkontribusi dalam mengurangi kawasan kumuh dan mendorong terbentuknya lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

RP3KP 20262045 dengan demikian tidak hanya mengatur arah pembangunan hunian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota membangun kawasan permukiman secara lebih terencana dalam jangka panjang.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyerahkan bantuan tersebut secara langsung di ruang rapat wali kota, Selasa, 15 September 2026. Menurut Eva, bantuan itu ditujukan untuk membantu kebutuhan pembangunan dan perbaikan sarana rumah ibadah serta mendukung kegiatan Pertuni.

Eva mengatakan penyaluran bantuan tersebut berawal dari hasil peninjauannya ke sejumlah lokasi. Dalam kunjungan itu, ia menemukan sejumlah masjid, musala, dan Pertuni yang membutuhkan dukungan pemerintah.

"Hasil dari saya turun ke lapangan beberapa waktu yang lalu, saya menemukan ada masjid, musala, juga Pertuni yang perlu kita bantu," kata Eva.

Menurut dia, besaran bantuan tidak disamaratakan. Nilainya disesuaikan dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima yang ditemukan saat pemerintah kota melakukan peninjauan.

"Ada yang Rp50 juta, ada yang Rp20 juta, ada yang Rp30 juta, ada juga yang Rp200 juta, sesuai dengan kondisi fisik yang saya temui di lapangan," ujar Eva.

Eva mengatakan bantuan untuk rumah ibadah merupakan bentuk perhatian pemerintah kota terhadap pemenuhan dan perbaikan fasilitas keagamaan. Pemerintah, kata dia, juga akan memberikan bantuan kepada rumah ibadah dari berbagai agama.

Langkah itu, menurut Eva, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kerukunan antarumat beragama di Bandarlampung.

"Bantuan juga akan kita berikan ke rumah ibadah umat agama lain sebagai upaya pemerintah menjaga kerukunan antarumat beragama sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sarana ibadah," kata Eva.

Dandy Ibrahim