"SDM adalah fondasi dan faktor penentu arah pembangunan," kata Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati sebelum membuka sosialisasi sistem manajemen talenta di Gedung Pusiban Agung, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, sistem manajemen talenta saat ini sangatlah penting. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam transformasi birokrasi, yakni melalui penguatan sistem merit. Penguatan sistem ini menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2026-2029.

Penerapan manajemen talenta ASN menginginkan pengelolaan aparatur negara harus dikelola berdasarkan kemampuan, kompetensi, kinerja, potensi, dan integritasnya. Bukan semata-mata berdasarkan senioritas, kedekatan, ataupun pertimbangan yang tidak berkaitan dengan profesionalitas.

"Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menemukan potensi terbaik setiap aparatur, mengembangkannya secara berkelanjutan, dan menempatkannya pada posisi yang paling tepat," paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Lampung Utara, Hendry Dunant menguraikan, manajemen talenta ASN ini diatur dalqm Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025. Selain itu, sistem ini juga diatur di dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025, dan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 79 Tahun 2021 dan Surat Edaran Bupati Lampung Utara Nomor 659 Tahun 2026.

"Seluruh landasan ini menjadi pijakan bagi dalam membangun tata kelola kepegawaian yang semakin objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja," kata dia.

Feaby Handana

"Silakan ke ketua (KPU Lampung Utara) saja," kata dia sembari berjalan ke luar dari kantor kejaksaan.

Meskipun berulang kali didesak, yang bersangkutan sama sekali tak mau memberikan keterangan apapun. Jawabannya masih tetap sama, yakni hubungi Ketua KPU Lampung Utara.

Di tempat sama, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready Mart Handri Royani mengatakan, setidaknya dua anggota KPU yang dipanggil pada hari ini. Keduanya adalah Jaka Pramana dan Arieska Selvianita. 

"Keduanya berstatus sebagai saksi," terang dia.

Pemanggilan atas keduanya dikarenakan pihaknya ingin mendapat keterangan seputar persoalan yang sedang mereka tangani tersebut. Adapun mengenai hasil audit keuangan dari pihak terkait mengenai kasus tersebut, sampai saat masih belum ke luar.

"Kapan penetapan tersangkanya, tunggu saja waktunya ya," katanya.

Sebelumnya, persoalan dana hibah Pilkada dilaporkan oleh Lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi (LP3K) ke Kejaksaan pada Senin (26/5/2025). Dalam perjalanannya, dugaan adanya pelanggaran dalam pengelolaan sisa dana hibah Pilkada KPU Lampung Utara sepertinya kian mendekati kebenaran. 

Hasil konsultasi DPRD dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP,) sisa dana hibah Pilkada 'haram' digunakan usai pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah terpilih dilakukan. Menyikapi hal tersebut, pihak legislatif telah merekomendasikan kepada Inspektorat Lampung Utara untuk memeriksa dana hibah Pilkada KPU. 

Kontroversi dana hibah KPU Lampung Utara ini bermula dari penggunaan sisa dana hibah yang diduga melanggar aturan. Secara keseluruhan sisa dana hibah Pilkada mencapai Rp12 miliar. Rp4,7 miliar dipergunakan untuk membayar gaji badan ad hoc, dan Rp4,9 miliar lainnya dikembalikan kepada pemkab.

Total dana yang dipersoalkan mencapai Rp2,3 milliar. Dari Rp2,3 miliar itu, Rp927-an juta di antaranya digunakan untuk pemeliharaan berikut pengadaan KPU. 

Feaby Handana

"Defisit anggaran sebesar RpRp22.112.415.279,85," terang juru bicara Panitia Kerja Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Netty Hastuti dalam sidang paripurna laporan hasil panitia kerka terkait APBD tahun 2027, Kamis malam (22/10/2026).

Adapun total pendapatan dalam APBD tahun 2027 mendatang sebesar Rp.1.650.786.916.828, 96. Pendapatan itu akan dipergunakan untuk belanja daerah dan lainnya. 

"Anggaran belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.628.674.501.549,11," urainya.

Sidang paripurna ini sejatinya digelar pada pagi hari. Namun, proses administrasi yang belum selesai membuatnya terpaksa ditunda dan digelar pada malam ini.

Netty juga menyebutkan, dalam APBD mendatang, penerimaan pembiayaan daerah diprediksi mencapai Rp17.988.832.6,27. Pun demikian dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang diprediksi mencapai Rp40.101.247.286,12.

Sementara itu, Bupati Hamartoni menyampaikan, pengesahan RAPBD ini memiliki peran yang sangat penting bagi proses pembangunan. APBD akan menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah.

"Tahapan selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk dievaluasi," kata dia.

Feaby Handana

Pertemuan itu dikemas dalam acara Sarasehan dan Silaturahmi Keorganisasian yang digelar di Padepokan PSHT Cabang Bandarlampung, Kamis malam, 22 Oktober 2026.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua Cabang PSHT Bandarlampung Sukoco, S.Pd., Ketua Dewan Pertimbangan Cabang Bandarlampung Kangmas Biran, Bendahara Perwapus PSHT Lampung Eko BS, S.Sos. MAP.

Selain itu, kegiatan dihadiri pula jajaran pengurus cabangkoordinator Humas dari berbagai daerah di Lampung, seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang, Metro, hingga perwakilan pengurus ranting dan komisariat perguruan tinggi.

Ketua Cabang PSHT Bandarlampung, Sukoco, S.Pd., menyampaikan bahwa kehadiran perwakilan Pengurus Pusat Madiun sangat penting untuk memberikan pencerahan serta informasi yang sah dan akurat secara langsung kepada warga PSHT di daerah.

"Hal itu, guna meluruskan berbagai maraknya rumor dan narasi tidak pasti yang beredar di media sosial," katanya.

Dalam arahannya, Kangmas Anang Jhuswandi menjelaskan, kehadirannya mengemban surat tugas resmi dari Pengurus Pusat PSHT Madiun untuk melakukan konsolidasi organisasi. 

Ia menekankan pentingnya strategi kehumasan yang cepat, tepat dan benar dalam menyampaikan informasi dan edukasi media kepada publik.

Anang juga memberikan rambu-rambu khusus kepada para kader dan konten kreator PSHT dalam mempublikasikan konten di media sosial.

Berani Menyampaikan Fakta: Selama konten berbasis fakta dan bertujuan mengedukasi, anggota tidak perlu ragu atau takut.

Patuhi Koridor Hukum: Menjauhi ujaran kebencian, fitnah, maupun provokasi agar tetap aman sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Membangun Citra Positif: Memanfaatkan media sosial secara produktif untuk memperkuat eksistensi dan citra positif organisasi.

Pengurus Pusat menegaskan bahwa meskipun dinamika media sosial sangat tinggi, kekuatan utama PSHT terletak pada eksistensi riil di tingkat dasar (grassroots). Tiga pilar utama kekuatan organisasi, yakni kepengurusan yang lengkap, grassroots yang kuat, dan loyalis yang militan.

Keberadaan Cabang Eksisting: Struktur kepengurusan yang sah dan lengkap serta kepemilikan padepokan dan tempat latihan fisik yang nyata.

Militansi Loyalis: Warga dan anggota yang memiliki jiwa kemandirian serta loyalitas tinggi terhadap organisasi.

Penyampaian Ajaran Luhur: Komitmen berkelanjutan dalam mengajarkan nilai-nilai luhur ajaran PSHT.

Pertemuan di bumi Sang Bumi Ruwa Jurai ini dirancang sebagai titik awal (letupan dari Lampung) untuk gerakan bersama dalam skala nasional, dengan melakukan kegiatan untuk: personal branding, branding organisasi, marketing sektor publik.

Melalui konsolidasi ini, dia berharap seluruh warga PSHT di Lampung tetap solid, kritis terhadap informasi, serta aktif menjaga marwah dan kejayaan organisasi.

"Guna bangkitkan sikap pratiorik Warga PSHT Pusat Madiun, ada penguatan yang dapat dijadikan landasan pengabdian, dengan TAGAR: #WayaheSemutIrengMudal, yang bermakna sudah saatnya semut hitam (PSHT) keluar secara bersama-sama dan terus menerus," tegas Anang.

Aprohan Saputra

Direktur RSUDAM, dr. Lukman Pura, mengatakan pengembangan layanan spesialistik tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas rumah sakit sebagai pusat rujukan kesehatan di Lampung.

"Kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis semakin kompleks sehingga rumah sakit perlu memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dan pemanfaatan teknologi kedokteran modern," katanya, Jumat, 23 Oktober 2026.

DSA merupakan teknologi pencitraan yang menggunakan zat kontras dan pemrosesan citra digital untuk memperlihatkan pembuluh darah secara terperinci. Pemeriksaan ini membantu dokter mengidentifikasi kelainan pembuluh darah dan menentukan penanganan berdasarkan kondisi klinis pasien.

Kehadiran layanan neurointervensi DSA di RSUDAM diharapkan mengurangi kebutuhan pasien untuk mencari layanan serupa ke luar daerah. Namun, pelaksanaan tindakan tetap bergantung pada indikasi medis, hasil evaluasi dokter, serta kesiapan fasilitas dan tim yang menangani pasien.

Pelaksanaan tindakan tersebut melibatkan dokter spesialis neurologi dan bedah saraf, dengan dukungan tenaga ahli dari RS Pleni Jakarta. Tim medis yang terlibat antara lain dr. Alfi Rizky Medikanto, dr. Izza Ayudia Hakim, dr. Muhammad Yunus, dan dr. Fritz Sumantri Usman dari RS Pleni Jakarta.

Kolaborasi lintas keahlian ini menjadi bagian dari pengembangan layanan berteknologi tinggi di RSUDAM. Selain mendukung pelaksanaan tindakan, kerja sama tersebut diharapkan memperkuat kapasitas profesional tenaga medis dalam menangani pasien sesuai kebutuhan klinis.

Pengembangan neurointervensi DSA juga menjadi bagian dari upaya RSUDAM memperkuat layanan rujukan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan.

Rumah sakit rujukan membutuhkan kesiapan teknologi, tenaga medis terlatih, tata kelola layanan, dan penerapan standar keselamatan pasien untuk mengembangkan layanan spesialistik secara berkelanjutan.

RSUDAM berharap pengembangan layanan tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat Lampung terhadap pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif. Peningkatan kapasitas rumah sakit juga diharapkan mendukung pemerataan layanan medis spesialistik tanpa mengabaikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pidato dari negara tetangga yang menggunakan bahasa ibu untuk mendesak penyelesaian asap kebakaran hutan kembali mengundang perdebatan di ruang publik. Sebagian orang melihatnya sebagai kepedulian terhadap warga yang terdampak, sementara sebagian lain merasa tersinggung oleh cara pesan itu disampaikan. Namun, ketika perdebatan berhenti pada soal bahasa, persoalan utama justru berisiko tersisih: asap yang melintasi perbatasan dan tanggung jawab untuk mencegahnya.

Bahasa ibu bukan sekadar alat menyampaikan pesan. Di dalamnya terdapat identitas, sejarah keluarga, dan kedekatan budaya. Pemilihan bahasa dalam pidato dapat dimaksudkan untuk membangun hubungan emosional, tetapi penerima pesan mungkin menafsirkannya secara berbeda. Karena itu, penilaian yang adil perlu memperhatikan isi pernyataan, konteks, serta cara penyampaiannya, bukan semata-mata bahasa yang digunakan.

Harapan bahwa seorang pemimpin pasti menguasai bahasa negeri asal keluarganya juga tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kemampuan berbahasa dibentuk oleh lingkungan tumbuh, pendidikan, dan pengalaman hidup. Orang yang dibesarkan di luar negeri mungkin tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa warisan keluarganya. Perjalanan keluarga yang berpindah negara, termasuk karena konflik atau pengungsian, dapat membuat hubungan dengan bahasa leluhur menjadi tidak sederhana. Kefasihan berbahasa tidak cukup untuk mengukur kecintaan seseorang kepada tanah air, sebagaimana aksen atau pilihan kata tidak dapat menjadi ukuran tunggal kapasitas kepemimpinannya.

Meski demikian, rasa tersinggung ketika merasa kurang dihormati oleh negara tetangga bukanlah sesuatu yang perlu dicemooh. Hubungan antarbangsa memerlukan penghormatan timbal balik. Akan tetapi, menjaga martabat tidak berarti harus membalas setiap ucapan dengan ejekan atau kemarahan. Bangsa yang percaya diri mampu memilah kritik terhadap kebijakan dari serangan terhadap identitas. Bahkan kritik yang disampaikan dengan cara yang dianggap kurang tepat dapat menjadi kesempatan untuk memeriksa apakah ada persoalan nyata yang belum ditangani.

Asap kebakaran hutan bukan persoalan retorika. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang menghirup udara tercemar, anak-anak yang kegiatan belajarnya terganggu, pekerja yang kehilangan produktivitas, dan keluarga yang khawatir terhadap kesehatan. Asap tidak berhenti di garis batas administratif. Ketika terbawa angin ke wilayah negara lain, persoalan lingkungan domestik berubah menjadi persoalan lintas batas. Negara yang terdampak berhak menyampaikan keberatan dan meminta tindakan, sementara negara tempat kebakaran terjadi berkewajiban melindungi warga, memperkuat pencegahan, dan menegakkan hukum.

Namun, tanggung jawab tidak boleh disederhanakan menjadi tudingan terhadap satu bangsa. Kebakaran dapat berkaitan dengan pembukaan lahan, lemahnya pengawasan, kondisi cuaca, serta praktik usaha yang mengabaikan keselamatan lingkungan. Setiap kasus harus diperiksa berdasarkan bukti. Jika ditemukan perusahaan sengaja membakar lahan atau lalai menjalankan kewajibannya, penindakan harus dilakukan secara transparan dan konsisten. Pemerintah perlu memastikan izin, pengawasan, dan pemulihan berjalan sebagaimana mestinya; perusahaan wajib menaati hukum dan menanggung konsekuensi atas pelanggaran yang terbukti.

Dimensi lintas negara juga perlu dibicarakan secara terbuka. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia mungkin memiliki pemilik, investor, atau jaringan bisnis dari negara lain. Fakta itu tidak otomatis membuktikan kesalahan pihak tertentu, tetapi cukup menjadi alasan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas. Negara asal perusahaan dapat bekerja sama dalam pengawasan sesuai kewenangannya, sementara negara tempat usaha berlangsung harus menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Kritik terhadap asap akan kehilangan konsistensi jika hanya diarahkan kepada pemerintah, tetapi mengabaikan peran pelaku usaha dan rantai keuntungan yang mungkin terkait.

Peribahasa Melayu tentang orang yang bercermin dengan tengkuknya mengingatkan kita pada kecenderungan melihat kekurangan pihak lain tanpa memeriksa diri sendiri. Cermin itu sepatutnya dihadapkan kepada semua pihak. Negara yang mengkritik perlu menjaga bahasa diplomatik dan konsistensi sikapnya. Negara yang dikritik perlu menerima evaluasi secara dewasa serta memperbaiki kelemahan yang terbukti. Masing-masing pihak juga harus menghindari generalisasi yang menyamakan seluruh warga suatu negara dengan tindakan pemerintah atau perusahaan tertentu.

Hubungan bertetangga tidak menuntut kesepakatan dalam segala hal. Yang dibutuhkan adalah saluran komunikasi yang terbuka, pertukaran informasi, penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan rencana pencegahan yang terukur. Pernyataan keras mungkin menarik perhatian publik, tetapi keberhasilan seharusnya dinilai dari berkurangnya kebakaran, pulihnya lingkungan, dan terlindunginya kesehatan masyarakat. Diplomasi perlu menghasilkan kerja nyata, bukan sekadar pertukaran sindiran.

Harga diri bangsa tidak hanya tercermin dari ketegasan membalas ucapan, tetapi dari keberanian menghadapi masalah sendiri. Bahasa boleh berbeda dan sejarah setiap masyarakat tidak sama, tetapi udara bersih merupakan kebutuhan bersama. Kritik tidak harus diterima tanpa pertimbangan, sebagaimana kehormatan tidak harus dipertahankan melalui kemarahan. Ketika asap kembali menyelimuti langit, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam perdebatan, melainkan apakah semua pihak bersedia bertanggung jawab dan mencegah penderitaan yang sama terulang kembali ?. mari kita jawab dengan jujur, untuk keselamatan anak negeri.

*Guru Besar Universitas Malahayati

Forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) Forum Aparat Penegak Hukum (APH) Lintas Sektor itu berlangsung di Ruang Rapat Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis, 22 Oktober 2026. Sebanyak 90 peserta dari berbagai instansi dan lembaga mengikuti kegiatan tersebut.

Peserta berasal dari Kementerian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, pemerintah daerah Provinsi Lampung dan Bengkulu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), akademisi, lembaga swadaya masyarakat mitra konservasi, serta insan pers.

Kepala Balai Besar TNBBS, Hifzon Zawahiri, mengatakan penanganan kejahatan lingkungan tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi. Kompleksitas jaringan dan perubahan modus operandi menuntut kerja sama sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Penanganan jaringan wilayah dan modus operandi yang makin kompleks menuntut sinergi erat antara Balai Besar TNBBS, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, dan pemerintah daerah mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan, kata Hifzon dalam forum tersebut.

Data Balai Besar TNBBS mencatat 23 perkara tindak pidana kehutanan dan kejahatan satwa liar sepanjang 2016-2026, dengan total 75 pelaku. Sebanyak 20 perkara telah diputus pengadilan, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses hukum.

Dari jumlah tersebut, 15 perkara berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar, lima perkara pembukaan lahan, dan tiga perkara tindak pidana kehutanan lainnya. Total denda yang dijatuhkan mencapai sekitar Rp 5,6 miliar, dengan rata-rata hukuman penjara sekitar 18,6 bulan.

Menurut Hifzon, data tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama dengan aparat penegak hukum telah menghasilkan putusan pengadilan. Namun, jumlah perkara yang tercatat belum tentu menggambarkan keseluruhan ancaman terhadap kawasan konservasi.

Tidak adanya penindakan kejahatan satwa liar yang tercatat pada 2025, misalnya, tidak serta-merta menunjukkan bahwa ancaman telah berakhir. Kejahatan tersebut bisa berubah modus, berpindah wilayah, atau belum terdeteksi oleh petugas.

Karena itu, penguatan koordinasi perlu diarahkan pada deteksi dini, pertukaran informasi antarlembaga, dan pengungkapan jaringan kejahatan, bukan semata-mata penangkapan pelaku di lapangan.

TNBBS merupakan bagian dari situs Warisan Dunia UNESCO Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. Kawasan ini menjadi habitat bagi sejumlah satwa terancam punah, antara lain harimau sumatera, gajah sumatera, badak sumatera, dan beruang madu.

Selain menjadi habitat satwa liar, kawasan tersebut menghadapi tekanan akibat perambahan, pembalakan liar, perburuan, serta perdagangan ilegal satwa. Aktivitas itu berpotensi merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies yang dilindungi.

Dalam arahan pembukaan, perwakilan Direktorat Konservasi Kawasan yang mewakili Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menekankan pentingnya memanfaatkan penguatan regulasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian dalam forum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta penyesuaian terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Melalui forum ini, Balai Besar TNBBS mendorong agar koordinasi antarlembaga tidak berhenti pada pertukaran informasi dan pertemuan formal, tetapi berlanjut menjadi langkah konkret untuk mencegah perusakan kawasan, mengungkap jaringan kejahatan, dan memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas.

"Dasarnya untuk menjawab keresahan publik," terang Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Lampung Utara, Arnando Ferdiansyah, Kamis, 22. Oktober 2026.

Rancangan peraturan daerah tentang LGBT telah dimasukkan ke dalam Propemperda tahun 2027. Dengan demikian, pembahasan Raperda ini dapat dilaksanakan pada tahun depan.

"Raperda ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi generasi muda," jelasnya.

Ia beranggapan, LGBT merupakan sebuah bentuk penyimpangan. Diperlukan penanganan khusus bagi mereka untuk dapat kembali ke fitrahnya. Salah satunya dengan menyiapkan langkah pencegahan.

"Saya yakini, semua agama tidak mendukung adanya LGBT," kata dia.

Selain menyiapkan langkah pencegahan, pihaknya juga akan berfokus kepada bantuan kepada mereka. Bantuannya dapat berupa rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke fitrahnya.

"Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai," tuturnya.

Feaby Handana

Apa yang disampaikan oleh Intji ini sepertinya kontradiktif dengan Pasal 121 ayat 2 (a) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Isinya menyebutkan bahwa Panitia Seleksi Terbuka wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi : nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat. Kewajiban seputar hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendry Dunant usai pelantikan.

"(Aturannya) Dibaca lagi dong. Nanti diskusi lagi," katanya, Kamis (22/10/2026).

Ia juga mengklaim bahwa pelaksanaan seleksi terbuka JPTP telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua hal yang perlu disampaikan telah mereka sampaikan.

"Ada kok tulisan lulus di pengumumannya," kelit Sekretaris Kabupaten Lampung Utara tersebut.

Sebelumnya, kebijakan Panitia Seleksi Terbuka (Selter) di lingkungan Pemkab Lampung Utara untuk tidak mengumumkan perolehan nilai dari para peserta sepertinya tidak sesuai aturan. Padahal ketentuan mengenai nilai tersebut bersifat wajib dalam atuean yang ada.

"Saya enggak tahu berapa perolehan nilai yang saya dapat," kata sumber terpercaya Teraslampung.com.

Kondisi ini terjadi sejak tahap awal Selter hingga tahap terakhir Selter. Mereka hanya diberitahu bahwa mereka lulus atau memenuhi persyaratan ke tahapan selanjutnya seperti yang ada dalam pengumuman. Bahkan, pengumuman akhir tiga besar pun tidak ada sebelum pelantikan.

"Tahu-tahu sudah ada pelantikan," jelasnya.

Di lain sisi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendry Dunant yang juga menjadi salah satu peserta Selter berdalih, ditampilkan atau tidaknya perolehan dari para peserta Selter merupakan kewenangan dari panitia seleksi. Meski begitu, ia mengakui bahwa pengumuman berikut nilai merupakan hal yang wajib seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Ia menuturkan, kebijakan Pansel untuk tidak mengumumkan perolehan nilai mengacu kepada proses selter di Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Proses Selter di sana, ada yang tidak menampilkan perolehan nilai dari para peserta.

"Itulah yang menjadi yurisprudensinya," terang dia.

Saat ditanyakan apakah berani menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan memicu kecurangan untuk meloloskan salah satu peserta atau sebaliknya, Hendry tak mau secara tegas menjawabnya. Ia menyarankan kepada para peserta selter untuk melakukan gugatan jika memang merasa tidak puas dengan hasil selter.

"Hasil Selter yang berisikan nilai bisa diminta ke pansel jika memang ingin tahu perolehan nilai yang didapat," katanya.

Nantinya, hasil seleksi terbuka ini dapat digunakan oleh para peserta Selter saat kembali mengikuti Selter di daerah lain. Yang bersangkutan tak perlu mengikuti uji kompetensi lagi. Cukup menyerahkan hasil uji kompetensi yang terbaru ini.

"Masa berlaku hasil uji kompetensi ini tiga tahun ke depan," tutur mantan Sekretaris Camat Kotabumi Selatan tersebut.

Pantauan di website resmi Pemkab Lampung Utara 'https://lampungutarakab.go.id hingga pukul 13.24 WIB, pengumuman akhir tiga besar dari Selter hingga kini masih belum ada. Yang ada hanya pengumuman tahapan-tahapan sebelumnya.

Feaby Handana

Menjadi rakyat di negeri ini kadang terasa seperti perlombaan menelan batu. Siapa paling kuat menahan sakit, dialah yang dianggap paling pantas bertahan. Kita bangun pagi untuk bekerja, pulang petang membawa lelah, lalu tidur dengan kecemasan tentang hari esok. Harga apa lagi yang naik? Kebutuhan apa lagi yang harus dikorbankan? Tagihan mana yang harus ditunda agar dapur tetap mengepul?

Sementara itu, di tempat yang jauh dari antrean bahan bakar minyak dan kecemasan mencari nafkah, kehidupan sebagian elite tampaknya berjalan dengan aturan berbeda. Bagi rakyat, uang dicari dengan keringat. Bagi sebagian pemegang kuasa, uang rakyat justru seperti sesuatu yang bisa dipindahkan ke kantong sendiri, kemudian dibungkus dengan penjelasan yang terdengar begitu terhormat.

Harga kebutuhan pokok naik, rakyat diminta berhemat. Upah tak sebanding dengan biaya hidup, rakyat diminta bersyukur. Lapangan kerja menyempit, rakyat diminta meningkatkan keterampilan. Sungguh luar biasa kemampuan penguasa mengubah persoalan struktural menjadi pekerjaan rumah masyarakat. Jika beras mahal, rakyat harus mengurangi lauk. Jika rumah sulit dimiliki, rakyat harus menyesuaikan mimpi. Jika pendidikan semakin mahal, orang tua harus mengencangkan ikat pinggang. Entah kapan ada pejabat yang diminta mengencangkan ikat pinggangnya sendiri, bukan sekadar melonggarkan anggaran.

Belum selesai menghadapi ekonomi yang mencekik, kemarau datang menambah penderitaan. Sawah mengering, sumber air menyusut, tanaman merana, dan petani menatap tanahnya dengan kecemasan yang tidak bisa dibayar oleh pidato. Kemarau memang gejala alam, tetapi dampaknya bisa diperparah oleh buruknya pengelolaan air, rusaknya lingkungan, dan minimnya kesiapan menghadapi krisis. Di timpah lagi kebakaran (atau dibakar, entahlah), di mana-mana; membuat makin sesak saja nafat rakyat dibuatnya.

Sayangnya, negeri ini punya kebiasaan unik: masalah boleh datang kapan saja, solusi boleh menyusul kapan-kapan. Ketika keadaan memburuk, kamera berdatangan, rapat digelar, pernyataan dibacakan, dan janji kembali diluncurkan. Setelah perhatian publik berpindah, rakyat tetap berhadapan dengan sumur kering, harga mahal, dan kenyataan bahwa konferensi pers tidak pernah bisa dimasak menjadi makan malam.

Di atas semua itu, korupsi terus menjadi luka yang sulit sembuh. Uang yang seharusnya memperbaiki sekolah, membangun fasilitas kesehatan, menyediakan air bersih, dan membantu masyarakat justru terus dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kita tidak kekurangan slogan antikorupsi. Kita hanya terlalu sering menyaksikan slogan itu berdiri gagah di samping kenyataan yang memalukan. Pemberantasan korupsi seolah cukup dilakukan dengan spanduk, pidato, dan seremoni, sementara kebocoran uang publik tidak pernah benar-benar kehilangan peminat.

Ironisnya, rakyat kecil selalu diajari tentang konsekuensi. Terlambat membayar kewajiban, ada denda. Melanggar aturan, ada sanksi. Namun, ketika uang publik disalahgunakan, masyarakat kembali disuguhi proses panjang, bantahan, dan pembelaan. Hukum tentu harus berjalan berdasarkan bukti, tetapi keadilan juga harus mampu meyakinkan rakyat bahwa jabatan bukanlah payung untuk berlindung dari pertanggungjawaban.

Lebih menjengkelkan lagi adalah kebiasaan menyuruh rakyat bersabar. Sabar menghadapi harga mahal, sabar menunggu pekerjaan, sabar menerima pelayanan buruk, dan sabar menyaksikan janji yang terus berulang. Kesabaran seolah menjadi pajak tambahan yang wajib dibayar rakyat, sedangkan pejabat cukup membayar dengan kalimat manis.

Kritik dianggap kebisingan, protes dianggap ketidaksabaran, dan tuntutan hidup layak terkadang diperlakukan seperti permintaan berlebihan. Padahal, rakyat tidak meminta istana. Mereka hanya ingin makanan cukup, pekerjaan manusiawi, pelayanan yang pantas, dan masa depan anak-anak yang tidak ditentukan oleh tebal tipisnya dompet.

Kadang-kadang, rasanya ingin berhenti menjadi rakyat. Ingin mengembalikan status kewarganegaraan seperti barang cacat produksi: maaf, kenyataan tidak sesuai dengan janji pada kemasan. Sayangnya, negara bukan toko yang menyediakan layanan pengembalian. Kita tetap harus bekerja, membayar kewajiban, dan menanggung akibat keputusan yang tidak selalu kita buat.

Namun, rakyat yang lelah bukan berarti rakyat yang bodoh. Rakyat yang diam bukan berarti rakyat yang setuju. Tawa mereka ketika mendengar lelucon politik bukan tanda bahwa mereka tidak memahami keadaan. Bisa jadi, humor hanyalah cara terakhir untuk menghadapi kenyataan tanpa harus menangis setiap hari.

Negeri ini tidak akan hancur hanya karena rakyat mengkritik. Yang berbahaya adalah ketika kritik dibungkam, korupsi dianggap biasa, dan penderitaan diperlakukan sebagai harga wajar demi kenyamanan segelintir orang. Rakyat bukan sekadar angka dalam laporan, bukan dekorasi kampanye, dan bukan kerumunan yang hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan. Sebab, yang paling pahit bukanlah hidup susah, melainkan menyaksikan kesusahan dipelihara oleh keserakahan, kemudian diminta mengucapkan terima kasih.

Rakyat sudah terlalu lama menelan pahit. Jangan terus memaksa mereka memuntahkan kekecewaan, lalu menyalahkan mereka karena tidak lagi sanggup tersenyum.***

*Guru Besar Universitas Malahayati

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung, Komisaris Besar Yuni Iswandari, mengatakan AW mengaku mendapat perintah dari seseorang berinisial S untuk mengantarkan uang itu dari Medan ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

Sebagai imbalan, AW dijanjikan uang Rp50 juta jika berhasil mengirimkan barang tersebut ke tujuan.

Penyidikan perkara ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat, mulai dari pembuat, pemodal, hingga jaringan pengedar, kata Yuni dalam keterangan pers Polda Lampung pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Kasus ini terungkap ketika polisi memeriksa bus Sempati Star bernomor polisi BL 7776 AA dengan rute MedanJakarta sekitar pukul 06.00 WIB. Saat memeriksa bus di pintu masuk pelabuhan, petugas menemukan sebuah kardus air mineral merek Le Minerale di atas kabin kursi penumpang nomor 28, tempat AW duduk.

Di dalam kardus itu, polisi menemukan lima bungkus kertas putih berisi ribuan lembar uang pecahan Rp100 ribu yang diduga palsu. Setelah dihitung, jumlahnya mencapai 9.800 lembar dengan nilai nominal Rp980 juta.

Polisi kemudian membawa AW beserta barang bukti ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Selain uang yang diduga palsu, penyidik menyita kardus, lima bungkus kertas putih, satu telepon genggam, tiket bus rute MedanJakarta, dan sehelai kain sarung.

Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa AW, enam saksi, serta seorang ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Pemeriksaan ahli dilakukan untuk mendalami dugaan pemalsuan uang tersebut.

Polda Lampung menjerat AW dengan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut keterangan kepolisian, pasal yang disangkakan memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun serta ketentuan denda sesuai pasal terkait.

Penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pembuat, pemodal, kurir, dan pengedar. Setelah penyidikan dan pemberkasan dinyatakan lengkap, berkas perkara akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Yuni mengatakan kepolisian berkomitmen menindak dugaan pemalsuan dan peredaran uang rupiah. Ia menyatakan pengusutan tidak akan berhenti pada AW jika ditemukan pihak lain yang terlibat.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai, terutama dalam transaksi bernilai besar. Jika menemukan indikasi peredaran uang palsu, masyarakat diminta melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan kepolisian 110.

Jangan ragu melaporkan jika menemukan indikasi peredaran uang palsu agar dapat segera ditindaklanjuti, ujar Yuni.

Setelah dipamerkan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pameran tersebut hadir di Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, Bandar Lampung, pada 20 Oktober hingga 2 November 2026. Bertempat di Nuwa Baca Zainal Abidin Pagaralam, Jalan Z.A. Pagaralam, Labuhan Ratu, pameran ini terbuka untuk umum setiap hari pukul 09.0016.00 WIB tanpa biaya masuk.

Bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Cabang Lampung, penyelenggaraan ini menawarkan kesempatan untuk membaca kembali perjalanan intelektual seorang tokoh yang menempatkan ilmu teknik, lingkungan, dan kebudayaan dalam satu bentang pemikiran.

Pameran di Lampung juga menghadirkan sejumlah materi berbeda dari edisi Jakarta. Materi yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan digantikan dengan lukisan karya Anshori dan koleksi layang-layang. Dokumentasi kegiatan kebudayaannya diperluas, mencakup kain tapis, topeng sekura, Kuntara Adat Marga Bunga Mayang, kikat, hingga batu akik.

Budayawan yang juga Sekretaris Akademi Lampung, Iwan Nurdaya-Djafar, mengajak masyarakat memanfaatkan pameran tersebut sebagai ruang pembelajaran.

Silakan kunjungi pameran edukatif ini, ujarnya.

Tambahan materi itu memperlihatkan keluasan perhatian Anshori. Ia tidak hanya bergelut dengan gambar teknik, konstruksi, dan hitungan rekayasa, tetapi juga berusaha memahami pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman masyarakat Lampung. Benda-benda budaya, dalam pandangan semacam ini, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan jejak kecerdasan manusia dalam membaca alam dan membangun kehidupan bersama.

Menyatukan Rekayasa dan Identitas

Lahir di Kotabumi, Lampung Utara, pada 13 Maret 1952, Anshori menempuh pendidikan Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia meraih gelar sarjana pada 1980 dan magister pada 1991. Sejak 1983 hingga purna tugas pada 2017, ia mengabdikan diri sebagai akademisi di Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Dalam perjalanan kariernya, Anshori pernah menjabat dekan dan meraih penghargaan Dosen Teladan I Universitas Lampung serta Dosen Teladan V Nasional pada 1994.

Salah satu bidang yang digelutinya ialah teknologi ferrocement, material konstruksi berbasis mortar semen yang diperkuat jaring kawat. Teknologi ini dikembangkan untuk beragam kebutuhan masyarakat, antara lain pembuatan perahu nelayan, tangki air, sumur, dan fasilitas sanitasi.

Di sini, ilmu teknik tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang kuliah atau laboratorium. Ia diuji oleh kebutuhan sehari-hari: bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan, dijangkau, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Cara berpikir serupa tampak pada Menara Siger di Bakauheni, ikon Provinsi Lampung yang lekat dengan nama Anshori. Bangunan tersebut mempertemukan perhitungan rekayasa modern dengan bentuk siger, simbol yang kuat dalam identitas budaya Lampung.

Menara itu tidak sekadar menjadi penanda geografis di gerbang masuk Sumatera. Ia juga memperlihatkan bagaimana arsitektur dapat mengolah simbol lokal menjadi bahasa visual yang hadir di ruang publik.

Perjumpaan antara teknologi dan identitas tersebut menjadi salah satu benang merah dalam pameran Kayu Ara. Pembangunan, dalam perspektif ini, tidak harus menjauhkan masyarakat dari akar kebudayaannya. Sebaliknya, pengetahuan lokal dapat menjadi sumber gagasan untuk merancang masa depan.

Dari Habitat Kupu-Kupu hingga Kanvas

Perhatian Anshori tidak hanya tertuju pada bangunan dan teknologi konstruksi. Bersama istrinya, Herawati Soekardi, ia merintis Taman Kupu-Kupu Gita Persada di kaki Gunung Betung. Kawasan tersebut dikembangkan sebagai habitat kupu-kupu sekaligus ruang pendidikan dan konservasi.

Keterlibatan itu memperlihatkan perhatian terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Alam bukan semata-mata ruang yang dapat dimanfaatkan, melainkan ekosistem yang perlu dipahami dan dijaga keberlangsungannya.

Anshori juga menaruh perhatian pada fotografi udara, termasuk kite aerial photography, serta persoalan tata ruang, mitigasi bencana, koridor satwa, rehabilitasi lahan kritis, dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Di ranah kebudayaan, ia mengkaji nilai-nilai Lampung, seperti Piil Pesenggiri, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Bejuluk Beadek, dan Sakai Sambayan. Nilai-nilai itu hidup dalam tata pergaulan, penghormatan terhadap sesama, keterbukaan, serta semangat bekerja bersama.

Perhatian terhadap kebudayaan tersebut memberi dimensi lain pada kiprahnya sebagai insinyur. Pengetahuan tidak hanya diukur melalui hasil pembangunan yang kasatmata, tetapi juga melalui pemahaman terhadap masyarakat yang menjadi bagian dari lingkungan pembangunan itu sendiri.

Sementara itu, seni lukis menjadi ruang eksplorasi baru bagi Anshori ketika pandemi Covid-19 melanda pada 2020. Ia mulai bereksperimen dengan cat air di atas kertas berukuran A4 dan A3. Dalam setahun, puluhan hingga ratusan karya berukuran kecil lahir dari proses mencoba, mengamati, dan menemukan kemungkinan visual.

Pertemuannya dengan para perupa melalui kegiatan kebudayaan dan Akademi Lampung kemudian memperluas pengalaman tersebut. Ia mulai menggunakan cat akrilik dan semakin menikmati proses melukis sebagai bentuk ekspresi yang berbeda dari disiplin teknik.

Sejumlah karyanya bahkan telah terjual. Namun, arti penting kegiatan melukis itu tidak semata-mata terletak pada penerimaan pasar. Kanvas memberinya ruang untuk menjelajahi warna, bentuk, dan imajinasi, sesuatu yang berbeda dari dunia konstruksi yang menuntut ketepatan ukuran dan perhitungan.

Kehadiran lukisan dalam pameran Kayu Ara mengajak pengunjung melihat Anshori dari sudut pandang yang lebih luas. Di balik sosok akademisi yang akrab dengan angka dan struktur, ada seorang pencipta yang terus membuka diri terhadap kemungkinan baru.

Kayu Ara dan Pengetahuan yang Berakar

Nama Kayu Ara menghadirkan gambaran pohon yang tumbuh, berakar, dan menjadi bagian dari ekosistem. Metafora itu terasa selaras dengan perjalanan pemikiran Anshori, yang menghubungkan berbagai disiplin tanpa harus menghapus kekhasan masing-masing.

Teknologi berjumpa dengan kebutuhan masyarakat. Arsitektur berdialog dengan identitas lokal. Konservasi berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Seni menjadi jalan lain untuk membaca pengalaman manusia dan dunia di sekitarnya.

Melalui arsip, dokumentasi, karya seni, serta rekam jejak pemikirannya, pengunjung diajak melihat bahwa pengetahuan tidak tumbuh dalam ruang yang terpisah-pisah. Seorang insinyur dapat belajar dari tradisi, seorang pegiat kebudayaan dapat berdialog dengan teknologi, dan pembangunan dapat menemukan arah melalui pemahaman terhadap lingkungan.

Kehadiran dokumentasi kain tapis, topeng sekura, kikat, hingga koleksi layang-layang memperkaya pembacaan tersebut. Tradisi tidak ditempatkan sekadar sebagai ornamen untuk mempercantik pameran, melainkan sebagai bagian dari pengetahuan yang diwariskan, dipraktikkan, dan terus mengalami penafsiran.

Setelah hadir di Jakarta, Kayu Ara kembali ke Lampung, tempat gagasan-gagasan itu memperoleh konteks sosial dan budayanya. Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung menjadi ruang perjumpaan antara karya seorang tokoh dan masyarakat yang menjadi bagian dari lanskap pemikirannya.

Pameran ini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, arsitek, seniman, peneliti, komunitas budaya, dan masyarakat umum hingga 2 November 2026.

Pada akhirnya, perjalanan Anshori Djausal mengingatkan bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan yang lama demi sesuatu yang baru. Ada kalanya masa depan justru ditemukan dengan membaca kembali akar, memahami lingkungan, dan menghubungkan pengetahuan yang selama ini dianggap berbeda.

Seperti pohon yang tumbuh dari tanahnya, gagasan yang bertahan bukan hanya gagasan yang menjulang tinggi, melainkan juga yang mampu memberi manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. (*)

Ch Heru Saputro

"Target awalnya itu 50 peserta, tapi yang ikut hanya 26 peserta saja," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Disperpusipda) Lampung Utara, Aprilia melalui Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Muji Tabah.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengasah mental, kreativitas, dan kepercayaan diri, serta kemampuan berbahasa dari para peserta. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menanamkan budaya baca dan kemampuan literasi para peserta.

"Harapannya seperti itu," jelasnya.

Ia mengatakan, setiap peserta yang berdiri di atas panggung akan menceritakan materi dari kisi-kisi yang diberikan sebelumnya. Kisi-kisi itu berasal dari Perpustakaan Nasional.

"Jadi, kisi-kisi itu dikembangkan menjadi cerita yang menarik," terang dia.

Di tempat sama, Bunda Literasi Lampung Utara, Meri Farida Hamartoni berharap, melalui kegiatan ini, minat generasi muda dalam membaca akan lebih meningkat. Pun demikian dengan kemampuan literasinya di masa mendatang.

"Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini untuk dilakukan secara rutin," katanya.

Feaby Handana

KEBAKARAN KMP Batumandi di perairan sekitar Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2026), menyisakan pertanyaan yang tidak boleh dijawab sekadar dengan permohonan maaf: sejauh mana keselamatan penumpang benar-benar menjadi prioritas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Seluruh penumpang dan awak kapal dilaporkan berhasil dievakuasi. Ini patut disyukuri. Namun, tidak adanya korban jiwa yang dilaporkan bukan alasan untuk mengakhiri persoalan. Justru ketika situasi berhasil dikendalikan, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai penyebab kebakaran, kesiapan sistem keselamatan, dan pihak yang bertanggung jawab atas setiap kemungkinan kekurangan.

KMP Batumandi dilaporkan bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar pukul 14.52 WIB. Ketika melakukan olah gerak untuk bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak, sekitar pukul 16.15 WIB, api terdeteksi di bagian buritan, tepatnya pada dek atas kendaraan kecil. 

Penyebab kebakaran masih didalami. Karena itu, kesimpulan mengenai adanya kelalaian harus menunggu hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, menunggu hasil investigasi tidak berarti publik harus berhenti mengajukan pertanyaan kritis. 

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika kita melihat tarif penyeberangan yang dibayarkan masyarakat. Sebagai gambaran, tarif reguler lintasan MerakBakauheni yang dipublikasikan pada Oktober 2026 mencakup Rp22.700 untuk penumpang dewasa, Rp62.100 untuk sepeda motor golongan II, dan Rp481.800 untuk mobil pribadi golongan IVA. 

Tarif layanan eksekutif yang dipublikasikan sebelumnya bahkan mencapai Rp84.800 untuk penumpang dewasa dan Rp749.128 untuk mobil golongan IVA. Nominal akhir bergantung pada jenis layanan dan ketentuan pemesanan.

Dengan tarif tersebut, masyarakat berhak memperoleh layanan yang memenuhi standar keselamatan. Harga tiket memang bukan satu-satunya ukuran kualitas layanan, tetapi berapa pun tarif yang dibayarkan, keselamatan tidak boleh ditawar.

Angka tersebut bukan sekadar urusan transaksi. Di balik setiap tiket, ada kepercayaan masyarakat yang dititipkan kepada operator. 

Pengguna jasa bukan hanya membeli perjalanan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, tetapi juga mengandalkan sistem yang menjamin keselamatan sejak keberangkatan hingga kapal bersandar.

Memang, tarif tinggi tidak otomatis menjamin kapal bebas dari insiden. Namun, besarnya biaya yang dibayarkan membuat tuntutan terhadap kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas semakin relevan. 

Keselamatan bukan fasilitas premium yang hanya pantas dituntut oleh penumpang kapal ekspres. Penumpang layanan reguler maupun ekspres memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.

Penelitian Shang dan kolega yang diterbitkan dalam Research in Transportation Business & Management pada 2023, melalui kajian kualitas keselamatan layanan feri di Indonesia, menempatkan peralatan keselamatan kapal dan pelatihan sebagai unsur penting untuk meningkatkan kepuasan serta kualitas keselamatan penyeberangan. 

Temuan ini menegaskan bahwa keselamatan tidak cukup dibangun melalui kelengkapan administrasi, tetapi harus ditopang peralatan yang berfungsi, kompetensi awak, dan budaya keselamatan yang konsisten.

Sementara itu, studi Sunaryo, Nugroho, dan Talahatu mengenai penilaian keselamatan kebakaran pada kapal feri penumpang roll-on/roll-off di Indonesia juga menekankan pentingnya standar penilaian keselamatan kebakaran di atas kapal. 

Artinya, risiko kebakaran semestinya dikelola melalui pemeriksaan sistematis, bukan baru menjadi perhatian setelah api muncul.

Karena itu, pemeriksaan KMP Batumandi tidak boleh berhenti pada awak kapal. Manajemen ASDP harus dimintai penjelasan mengenai pemeliharaan kapal, jadwal inspeksi, kondisi instalasi listrik dan mesin, kesiapan alat pendeteksi serta pemadam kebakaran, dan pelaksanaan prosedur keadaan darurat.

Nakhoda dan awak kapal terkait perlu diperiksa mengenai kronologi kejadian, respons awal, komunikasi darurat, dan pelaksanaan evakuasi.

Petugas teknis, bagian pemeliharaan, pengelola operasional, serta pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas sistem manajemen keselamatan juga harus ditelusuri sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan perlu menjangkau syahbandar atau pejabat berwenang yang terlibat dalam proses persetujuan berlayar, berikut marine inspector dan pihak yang melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal. 

Pertanyaan mendasarnya: apakah seluruh persyaratan keselamatan telah dipenuhi, apakah pemeriksaan dilakukan secara substantif, dan apakah ada tanda bahaya atau kekurangan yang sebelumnya diketahui tetapi tidak ditindaklanjuti?

Memang belum bisa disimpulkan hal ini kelalaian ASDP. Namun, perusahaan harus menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana kebakaran bisa terjadi, apakah sistem deteksi dan pemadam api berfungsi, bagaimana kondisi mesin dan instalasi listrik, serta apakah pemeriksaan kelayakan kapal dilakukan secara benar sebelum keberangkatan?

Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada awak kapal. Manajemen operasional ASDP, nakhoda dan kru terkait, petugas pemeliharaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeriksaan teknis kapal harus dimintai keterangan sesuai kewenangannya. 

Syahbandar atau pejabat berwenang yang menerbitkan persetujuan berlayar juga perlu diperiksa mengenai proses verifikasi dokumen, kelaiklautan, dan pemenuhan persyaratan keselamatan. 

Otoritas pelabuhan serta pihak lain yang relevan perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi kekurangan dalam pengawasan.

Tujuannya bukan mencari kambing hitam, melainkan memastikan setiap mata rantai keselamatan bekerja sebagaimana mestinya. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus dikenai sanksi sesuai hukum.

Di sinilah negara harus hadir. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai kewenangannya, bersama KNKT apabila memenuhi lingkup investigasinya, kepolisian, serta instansi terkait, harus memastikan penyebab kejadian terungkap secara objektif

Tidak boleh ada pihak yang dianggap bersalah sebelum bukti tersedia, tetapi tidak seorang pun boleh dikecualikan dari pemeriksaan hanya karena jabatan atau kedudukannya.

International Maritime Organization (IMO) melalui International Safety Management Code menegaskan pentingnya sistem manajemen keselamatan, pengenalan risiko, tindakan pencegahan, serta komitmen manajemen perusahaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran bukan semata-mata beban nakhoda dan awak kapal. 

Tanggung jawab juga berada pada perusahaan yang menyediakan sumber daya, menetapkan prosedur, dan mengawasi pelaksanaannya.

Di sinilah negara dan BUMN harus hadir secara nyata. Kementerian Perhubungan perlu memastikan proses pengawasan berjalan independen dan hasilnya dapat diuji. Kementerian BUMN sebagai pemegang fungsi pembinaan korporasi sesuai kewenangannya juga perlu memastikan evaluasi manajemen dilakukan secara serius. 

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan sesuai ketentuan hukum. Jika terdapat kerugian yang menjadi tanggung jawab perusahaan, hak pengguna jasa harus dipenuhi berdasarkan aturan yang berlaku.

ASDP juga wajib menyampaikan hasil evaluasi kepada publik secara terbuka, menjelaskan langkah perbaikan yang terukur, serta memastikan insiden serupa tidak berulang. Permohonan maaf patut dihargai, tetapi tidak dapat menggantikan kewajiban mengungkap fakta dan memperbaiki sistem.

Bagi masyarakat Lampung, lintasan BakauheniMerak merupakan urat nadi mobilitas manusia dan distribusi barang. Keselamatan di jalur ini bukan urusan internal perusahaan semata, melainkan kepentingan publik yang menyangkut kehidupan banyak orang.

Kebakaran KMP Batumandi harus menjadi momentum untuk menguji apakah keselamatan benar-benar ditempatkan di atas kepentingan operasional dan target bisnis.

Tiket dibayar masyarakat, keselamatan wajib dijaga, dan setiap kelalaian harus dipertanggungjawabkan. BUMN tidak boleh hanya hadir untuk mengelola bisnis; negara harus memastikan rakyat terlindungi.***

*Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung

KABAR gembira datang dari Kotabumi. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sedang mengupayakan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar untuk membangun gedung perpustakaan tiga lantai. Lokasinya sudah disiapkan, di depan kompleks Islamic Center. Proposal sedang digarap. Tinggal berharap efisiensi anggaran tidak kembali menjadi hantu yang membatalkan mimpi.

Sebelumnya, Provinsi Lampung sudah punya Nuwa Baca Zainal Abidin Pagaralam, gedung perpustakaan modern lima lantai. Perpustakaan ini dibangun secara multiyears sejak 2018 dengan dana APBD Lampung senilai Rp70 miliar dan diresmikan pada 2 Mei 2024. 

Lampung Barat memiliki gedung perpustakaan daerah senilai Rp10,183 miliar yang diresmikan pada Desember 2024. Way Kanan lebih dulu punya gedung perpustakaan dua lantai dengan anggaran sekitar Rp10 miliar, diresmikan pada Oktober 2022. Bandar Lampung pun membangun gedung perpustakaan lima lantai di Kemiling dengan dukungan anggaran Rp10 miliar untuk bangunan. 

Wah, sebentar lagi kita punya banyak gedung perpustakaan keren. Kalau perlu, bikin lomba gedung perpustakaan termegah se-Sumatra. Pemenangnya mendapat piala berbentuk buku terbuka.

Tapi, maaf, ada pertanyaan kecil yang agak mengganggu: apa iya kita masih butuh perpustakaan?

Jangan buru-buru tersinggung. Ini bukan ajakan membongkar gedung perpustakaan, apalagi menyumbangkan koleksi bukunya kepada tukang loak. Perpustakaan tetap penting. Yang perlu kita pertanyakan ialah apakah gedung yang bagus dengan sendirinya akan membuat masyarakat gemar membaca.

***

Kita memang punya kecenderungan mengukur kemajuan dari apa yang kelihatan. Gedung megah gampang difoto, diresmikan, dipasangi prasasti, lalu dijadikan bahan laporan keberhasilan. Perubahan perilaku manusia jauh lebih merepotkan. Tidak bisa selesai dengan gunting pita dan tidak selalu bisa dibuktikan lewat foto pejabat berdiri di depan rak buku.

Gedung perpustakaan tiga lantai tentu membanggakan. Namun, kalau pengunjungnya hanya beberapa orang sehari, kita harus bertanya: siapa yang sebenarnya sedang kita bangun? Gedungnya atau kebiasaan membaca masyarakatnya?

Perpustakaan Way Kanan dibangun dengan harapan menjadi pusat kegiatan masyarakat, bukan semata-mata tempat membaca. Pemerintah setempat bahkan pernah menggagasnya sebagai etalase budaya daerah. Harapan yang bagus. Tetapi, harapan tetaplah harapan sampai ada kegiatan yang benar-benar menghidupkannya.

Begitu pula gedung perpustakaan baru Bandar Lampung di Kemiling. Bangunannya menjulang lima lantai, menelan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk konstruksi. Namun, kesan sepi dan belum terlihatnya aktivitas kepustakaan yang hidup patut menjadi bahan evaluasi. Tentu, kesan sepi pada suatu waktu tidak otomatis membuktikan bahwa perpustakaan selalu sepi. Data kunjungan dan kegiatan terbaru perlu dibuka kepada publik.

Justru di situlah persoalannya. Kita membutuhkan ukuran keberhasilan yang lebih masuk akal daripada tinggi gedung, nilai anggaran, atau banyaknya buku yang tercatat dalam inventaris.

Jangan-jangan, kita terlalu sibuk membangun rumah untuk buku, sementara calon pembacanya masih betah tinggal di luar.

*** 

Persoalannya bukan semata-mata gedung. Persoalannya juga gaya hidup masyarakat kita yang semakin akrab dengan layar, tetapi belum tentu akrab dengan pengetahuan.

Jempol kita begitu cekatan menggulir video pendek, memeriksa kabar terbaru, menyukai foto, dan berdebat di media sosial. Dalam sehari, entah berapa ratus informasi melintas di depan mata. Kita merasa sibuk mengetahui banyak hal, padahal belum tentu sempat memahami satu hal secara mendalam.

Membaca buku membutuhkan kesediaan untuk berhenti sejenak, memusatkan perhatian, mengikuti gagasan, dan bertahan menghadapi halaman-halaman yang tidak selalu menyenangkan. Dunia digital menawarkan kenikmatan serbacepat. Belum selesai satu video, video lain sudah menunggu. Belum tuntas membaca satu berita, sepuluh berita baru muncul.

Kita hidup dalam kelimpahan informasi, tetapi sering kekurangan perhatian.

Tentu, jangan pula menyalahkan teknologi. Dunia digital justru menyediakan peluang besar untuk memperluas akses bacaan. Buku elektronik, jurnal daring, katalog digital, dan berbagai sumber pengetahuan bisa dijangkau tanpa harus menempuh perjalanan ke gedung perpustakaan. Persoalannya, apakah kita mampu memanfaatkan semua itu atau hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang lewat begitu saja?

Di sinilah perpustakaan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada urusan membangun gedung. Ia harus bersaing dengan kebiasaan digital, sekaligus membantu masyarakat menggunakan teknologi secara cerdas.

Anak muda tidak akan datang hanya karena ruangannya berpendingin udara dan interiornya Instagramable. Mereka akan datang jika menemukan sesuatu yang dibutuhkan: buku menarik, akses internet, ruang belajar, pendampingan, diskusi, kegiatan kreatif, dan kesempatan menemukan pengetahuan yang tidak diperoleh dari kebiasaan menggulir layar.

***

Perpustakaan harus berani keluar dari bayangan lama sebagai tempat menyimpan buku dan menjaga ketenangan. Ia mesti menjadi ruang perjumpaan antara buku, manusia, dan gagasan.

Tempat anak sekolah belajar mencari sumber yang dapat dipercaya. Tempat mahasiswa meneliti. Tempat guru memperbarui pengetahuan. Tempat petani mencari informasi tentang teknologi budidaya, pelaku usaha kecil belajar pemasaran digital, dan masyarakat berdiskusi tentang persoalan kampungnya.

Kalau perlu, pustakawan jangan hanya menunggu pengunjung datang. Bawalah buku ke sekolah, pasar, pekon, komunitas, dan ruang-ruang tempat warga berkumpul. Bangun layanan digital yang mudah diakses. Selenggarakan klub membaca yang tidak membosankan. Ajak penulis bertemu pembaca. Buat kegiatan yang menghubungkan pengetahuan dengan kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah daerah juga perlu membuka data secara berkala: berapa pengunjung aktif, berapa buku dipinjam, berapa kegiatan literasi berlangsung, siapa yang memanfaatkan layanan digital, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Jika pengunjung sedikit, cari penyebabnya. Jika koleksi tidak menarik, perbarui. Jika lokasinya sulit dijangkau, kembangkan layanan jemput bola.

Gedung yang layak tetap diperlukan. Kita tidak mungkin mengembangkan layanan perpustakaan yang baik kalau ruangannya sempit, koleksinya terbatas, dan fasilitasnya kedodoran. Tetapi, gedung adalah sarana, bukan tujuan akhir.

Jadi, apa iya kita butuh perpustakaan?

Iya, kita membutuhkannya. Tapi, bukan sekadar sebagai monumen kebanggaan pemerintah daerah. Bukan pula gedung cantik yang ramai ketika peresmian, lalu lengang setelah kursi-kursi dirapikan.

Kalau Lampung Utara berhasil membangun perpustakaan tiga lantai, mari kita sambut dengan gembira. Namun, setelah pita dipotong dan pejabat pulang, pekerjaan yang sesungguhnya justru dimulai.

Jangan sampai gedungnya tiga lantai, tetapi minat bacanya masih di lantai dasar. Jangan sampai bukunya ribuan, tetapi yang membaca bisa dihitung dengan jari. Jangan sampai kita bangga memiliki perpustakaan modern, sementara masyarakat lebih hafal isi beranda media sosial daripada isi satu buku.

Sebab, perpustakaan yang hebat bukanlah perpustakaan yang paling tinggi gedungnya, melainkan yang paling jauh menjangkau pikiran masyarakatnya.

Kalau itu belum tercapai, barangkali kita bukan kekurangan gedung perpustakaan. Kita sedang kekurangan alasan untuk membaca, kebiasaan untuk berpikir, dan kemauan untuk menjadikan pengetahuan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tabik. []

___________

Udo Z Karzi, jurnalis-penulis, tinggal di Bandar Lampung. 

Calon lokasi pembangunan gedung tersebut akan bertempat di tanah yang baru mereka beli pada tahun ini. Lokasinya berada di depan kompleks Islamic Center Kotabumi.

"Proposal usulan bantuannya sedang kami garap," kata Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Lampung Utara, Muji Tabah, Selasa (20/10/2026).

Proposal bantuan itu akan disampaikan kepada Perpustakaan Nasional. Total biaya pembangunan gedung perpustakaan tiga lantai ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp10 miliar. Nantinya, bantuan itu akan berupa uang.

"Dananya dari pusat, tapi yang mengerjakan pembangunannya pemkab," jelasnya.

Ia optimistis bahwa usulan mereka akan terealisasi. Sudah ada beberapa kabupaten atau kota yang pembangunan gedung perpustakaannya bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat. Di antaranya Pesawaran, Mesuji, Tulangbawang Barat, dan Way Kanan.

"Kalau tidak ada efisiensi anggaran lagi, mungkin pembangunannya bisa segera disetujui tahun depan," kata dia.

Adapun status perpustakaan Lampung Utara saat ini masih berstatus tipe C. Status ini melekat dikarenakan jumlah koleksi buku Lampung Utara masih sekitar 8.000-an buku. Untuk naik status ke tipe B, jumlah koleksi buku harus mencapai 12.000 buku.

"Buku-buku itu berasal dari berbagai sumber. Ada yang hibah, atau sejenisnya," tuturnya.

Feaby Handana

"Kami siap menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Komisi I termasuk dugaan pelanggaran kode etik," ucap Ketua KPU Anthon Ferdiansyah usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I dan pihak eksekutif, Senin, 19 Oktober 2026.

Langkah sama juga akan dilakukan mereka terkait persoalan mobil dinas Ar yang sedang disita oleh Polda Lampung. Pihaknya akan mengupayakan mobil itu kembali. Hal itu dikarenakan mobil tersebut merupakan aset Pemkab Lampung Utara. Status mobilnya sedang dipinjampakaikan kepada mereka hingga tahun 2028.

"Akan kami upayakan untuk menjalankan rekomendasi dari pihak legislatif," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara, Genius Akbar menjelaskan, tiga rekomendasi telah mereka keluarkan terkait persoalan yang menyeret oknum anggota KPU Lampung Utara, Ar. Pertama, Ar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, mendesak pihak KPU untuk mengupayakan kembali mobil dinas pemkab tersebut.

Terakhir, KPU hendaknya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ar, kepada DKPP. Pihaknya tak berwenang mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Hanya DKPP-lah yang berhak menanganinya.

"Pemkab juga harus mempertanyakan nasib mobilnya kepada KPU," ujarnya.

Polemik mobil dinas ini bermula dari disitanya mobil tersebut oleh pihak Polda Lampung. Mobil itu sempat digunakan oleh suami Ar saat diburu oleh pihak Polda Lampung. 

Suami Ar dikabarkan sedang tersangkut kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil Ketua KPU Lampung Utara. Video aksi penangkapan tersebut viral di media sosial. Namun, pihak kepolisian tak berhasil mendapatkan buruannya karena Ar keburu kabur dengan meninggalkan kendaraannya. Penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukannya disebut-sebut melanggar aturan yang ada.

Terkait persoalan aset daerah yang diamankan oleh Polda Lampung kni, Kepala Bidang Inventarisasi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara, Andriwan membenarkan bahwa mobil yang viral dalam video tersebut merupakan aset pemkab. Aset itu dipinjampakaikan kepada KPU Lampung Utara sejak Agustus 2025 hingga tahun 2028.

"Karena masa pinjam pakainya belum habis maka semuanya masih menjadi tanggung jawab peminjam (KPU Lampung Utara," tutur dia.

Feaby Handana

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela hadir dalam pemusnahan barang bukti tersebut. Cartridge vape itu merupakan hasil pengungkapan kasus oleh tim gabungan TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Bakauheni pada 5 Oktober 2026.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan, pengungkapan bermula ketika tim gabungan memeriksa sebuah bus rute MedanTangerang. Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan tiga kardus berisi cartridge liquid vape merek Yakuza XL dan Betmen yang mengandung narkotika.

Keberhasilan ini berpotensi menyelamatkan lebih dari 13.000 hingga hampir 22.000 anak bangsa, kata Edwin.

Menurut dia, nilai barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp 34,9 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan pembakaran menggunakan insinerator milik Badan Narkotika Nasional (BNN).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan pemusnahan itu menunjukkan tindakan negara dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk menyaksikan sebuah seremoni. Kita hadir untuk menyaksikan bukti nyata komitmen dan tindakan tegas negara dalam melindungi generasi penerus bangsa, ujarnya.

Lodewijk mengingatkan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan dengan memusnahkan barang bukti. Aparat, kata dia, perlu menelusuri jaringan peredaran hingga ke produsen, distributor, dan bandar.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi, pengawasan, serta edukasi masyarakat untuk mencegah peredaran narkotika dengan modus baru.

Jangan berhenti di sini. Kita tidak boleh kalah dengan narkoba. Kita harus terus berkomitmen, terus berkolaborasi dan bersinergi memberantas kejahatan narkotika secara berkelanjutan dan komprehensif, kata Lodewijk.

Pengungkapan kasus tersebut melibatkan TNI AL, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi Lampung, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Edwin meminta jajaran TNI AL meningkatkan deteksi dini di pelabuhan dan wilayah perairan. Ia juga mendorong penguatan koordinasi antarlembaga untuk mengantisipasi penyelundupan narkotika melalui jalur transportasi laut dan darat.

Masyarakat diminta mewaspadai produk vape yang tidak jelas asal-usulnya serta melaporkan informasi mencurigakan kepada aparat.

Sejumlah pejabat turut menghadiri pemusnahan tersebut, antara lain Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Sekretaris Utama BNN RI Inspektur Jenderal Asep Saepudin, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Komandan Kodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetya.

Pemusnahan ribuan cartridge vape itu menjadi bagian dari upaya aparat memutus peredaran narkotika melalui produk konsumsi yang menyasar masyarakat, termasuk generasi muda.

"Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), kami sepakat tetap ditutup," terang Kepala Bidang Keselamatan Teknis Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Lampung Utara, Gunawan usai RDP dengan DPRD bersama warga Kotabumi Udik, Senin (19/10/2026).

Alasan utama yang melatarbelakangi penolakan mereka adalah faktor keselamatan. Perlintasan kereta api uang ditutup tersebut bukanlah perlintasan resmi melainkan perlintasan liar. Kondisi inilah yang membuat perlintasan itu sangat rentan akan terjadinya kecelakaan.

Masyarakat hendaknya memafhumi kondisi ini dengan tetap memanfaatkan perlintasan kereta api resmi yang berjarak sekitar 800-an meter dari lokasi. Meski harus menempuh jarang yang lebih jauh, hal itu lebih baik ketimbang harus mengorbankan nyawa akibat kecelakaan.

"Di perlintasan itu, ada petugas jaganya," kata dia.

Di tempat sama, Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal membenarkan bahwa hasil RDP tetap tak mengizinkan perlintasan tersebut dibuka kembali. Semua itu untuk kebaikan semua pihak.

"Tapi, dapat dibuka kembali sepanjang prosedur keselamatannya telah memenuhi standar," jelasnya.

Dalam RDP tersebut, perwakilan warga Kotabumiudik dari Lingkungan 7, Murdani sempat mengeluhkan penutupan perlintasan tersebut. Warga terpaksa harus menempuh jarak yang cukup jauh saat akan beraktivitas akibat penutupan itu.

Feaby Handana

Seorang dosen ibarat petugas pemberangkatan kereta api. Setiap hari, gerbong datang membawa penumpang dengan tujuan, harapan, dan bekal yang berbeda. Setelah waktunya tiba, kereta diberangkatkan menuju perjalanan panjang. Tidak lama kemudian, gerbong baru kembali datang, membawa penumpang baru yang harus dipersiapkan untuk menempuh perjalanan serupa. Begitulah kehidupan seorang dosen, terus menyambut, membimbing, dan melepas generasi demi generasi tanpa pernah benar-benar berhenti.

Di stasiun kehidupan itu, dosen bukanlah pemilik kereta, bukan pula penentu seluruh perjalanan penumpangnya. Ia hanya menjalankan tugas memastikan setiap penumpang siap berangkat. Ia memberikan petunjuk, mengingatkan jadwal, membantu mereka memahami arah, serta memperingatkan berbagai kemungkinan yang dapat dijumpai sepanjang perjalanan. Setelah peluit berbunyi dan kereta bergerak meninggalkan peron, kewenangannya perlahan berakhir. Para penumpang melanjutkan perjalanan masing-masing, menghadapi persimpangan, tantangan, dan tujuan yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Begitulah hakikat pengabdian seorang pendidik. Setiap tahun, mahasiswa datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Sebagian membawa mimpi besar, sebagian masih mencari arah, dan sebagian lainnya bahkan belum memahami potensi yang tersimpan dalam dirinya. Di ruang kuliah, dosen berusaha membuka cakrawala, menanamkan pengetahuan, membangun keberanian berpikir, dan menumbuhkembangkan tanggung jawab. Ia tidak sekadar menyampaikan materi, tetapi juga berusaha menyiapkan manusia agar mampu menghadapi kehidupan dengan akal sehat, karakter kuat, dan hati yang lapang.

Namun, pekerjaan itu tidak selalu menghadirkan tepuk tangan. Tidak semua mahasiswa memahami kesungguhan dosennya. Teguran yang diberikan demi kebaikan terkadang dianggap sebagai beban. Tugas yang dirancang untuk melatih kemampuan kadang dipandang sebagai sesuatu yang menyulitkan. Bahkan, nasihat yang disampaikan dengan niat tulus mungkin baru dipahami bertahun-tahun setelah mahasiswa meninggalkan bangku kuliah. Seorang dosen harus berdamai dengan kenyataan bahwa benih yang ditanam hari ini tidak selalu memperlihatkan hasilnya esok pagi.

Di sinilah kesabaran menjadi bagian penting dari pengabdian. Petugas pemberangkatan kereta tidak menahan penumpang agar terus tinggal di stasiun. Ia justru memastikan mereka berangkat tepat waktu. Demikian pula dosen, keberhasilannya bukan terletak pada seberapa lama mahasiswa bergantung kepadanya, melainkan pada seberapa siap mereka berdiri sendiri setelah meninggalkan ruang belajar. Pendidikan yang baik tidak menciptakan ketergantungan, tetapi menumbuhkan kemandirian. Dosen yang berhasil bukanlah mereka yang membuat mahasiswa selalu mencari jawabannya, melainkan mereka yang menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk menemukan jawaban sendiri.

Ada kalanya seorang dosen menyaksikan bekas mahasiswanya tumbuh menjadi pribadi yang berhasil. Ada yang menjadi pemimpin, peneliti, pengusaha, guru, birokrat, atau penggerak perubahan di tengah masyarakat. Mereka menempati posisi yang dahulu mungkin hanya menjadi angan-angan ketika masih duduk di ruang kuliah. Sebagian masih mengingat dosennya, sebagian lain hanya mengingat pelajaran yang pernah diterima, dan tidak sedikit yang melanjutkan hidup tanpa lagi mengingat siapa yang dahulu membantu mereka bersiap menghadapi dunia.

Keadaan itu bukan alasan untuk kecewa. Ingatan manusia memiliki batas, sedangkan pengaruh pendidikan dapat melampaui batas usia dan pertemuan. Sebuah pemikiran yang ditanamkan di ruang kuliah mungkin menjadi dasar keputusan penting puluhan tahun kemudian. Sebuah nasihat sederhana bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan besar. Bahkan, kebiasaan menghargai waktu, menjaga kejujuran, dan menghormati sesama mungkin terus hidup dalam tindakan seseorang tanpa ia menyadari dari mana kebiasaan itu bermula.

Karena itu, pengabdian dosen tidak semestinya bergantung pada pujian, penghargaan, atau pengakuan. Semua itu menyenangkan, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Jika setiap kebaikan harus dibalas dengan ingatan, setiap pengorbanan menuntut ucapan terima kasih, dan setiap usaha mengharapkan penghormatan, pendidikan akan kehilangan kemurnian niatnya. Mengajar adalah pekerjaan yang menuntut kesungguhan, tetapi juga membutuhkan keikhlasan untuk menerima bahwa hasil kerja keras tidak selalu kembali kepada orang yang mengerjakannya.

Waktu terus bergerak. Mahasiswa yang dahulu memenuhi ruang kuliah telah meninggalkan kampus, sementara mahasiswa baru datang dengan persoalan dan cita-cita yang berbeda. Kurikulum berubah, teknologi berkembang, tantangan masyarakat berganti, tetapi tanggung jawab mendidik tetap membutuhkan hati yang teguh. Dosen harus terus belajar agar tidak tertinggal, memperbaiki cara mengajar agar tetap relevan, dan menjaga integritas agar ilmu tidak kehilangan arah moralnya.

Barangkali memang tidak semua penumpang akan mengingat siapa yang memberangkatkan mereka. Namun, kereta yang melaju dengan selamat, perjalanan yang ditempuh dengan baik, dan tujuan yang berhasil dicapai merupakan bagian dari makna pekerjaan itu sendiri. Seorang dosen tidak perlu berdiri di depan setiap gerbong untuk memastikan namanya dikenang. Cukuplah ia menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, dan merelakan setiap generasi melanjutkan perjalanan.

Kereta berikutnya akan selalu datang. Peluit akan kembali berbunyi, pintu gerbong akan terbuka, dan wajah-wajah baru akan memenuhi peron. Di sana, seorang dosen kembali bersiap menjalankan tugasnya. Tidak perlu banyak janji, tidak perlu menuntut dikenang, dan tidak perlu menghitung berapa banyak orang yang telah mengucapkan terima kasih. Kerja keras dan kerja ikhlas tetap menjadi motonya, sebab pendidikan adalah pengabdian panjang yang nilainya tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dapat hidup dalam perjalanan banyak manusia. Salam Satu Hati..

*Guru Besar Universitas Malahayati

"Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah meminta aparat untuk mengeluarkan terduga pelaku," kata M. Noer Qomarudin, Kamis (15/10/2026).

Ia mengatakan, tudingan itu bertentangan dengan sikapnya selama ini yang selalu mendukung dan menghormati proses hukum. Jika memang bersalah, yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. 

"Tidak boleh ada upaya menutupi kesalahan, terlebih apabila menyangkut keselamatan, martabat, dan masa depan seorang korban," jelasnya.

Adapun kedatangannya ke rumah orang tua korban, menurutnya, hanyalah bentuk tanggung jawab moralnya sebagai pimpinan pondok pesantren. Tidak pernah ada rayuan atau bujukan darinya agar korban mau berdamai dengan terduga pelaku.

"Kalau perizinan, Pondok Pesantren Walisongo sudah memiliki izin operasional," kata Ketua MUI Lampung Utara ini.

Di tempat sama, Camat Blambanganpagar, Andriyani Salim meminta pihak pesantren untuk menetapkan standar prosedur pelayanan mereka. Pemasangan CCTV juga layak dilakukan untuk memudahkan pemantauan.

"Dengan demikian, kejadian serupa tak lagi terulang," terangnya.

Sebelumnya, polisi mengamankan seorang oknum guru di lingkungan pondok pesantren di Lampung Utara, Lampung, berinisial IS (34). Ia diduga melakukan pencabulan terhadap lima santriwati.

Feaby Handana

Nilai royalti lagu dari Provinsi Lampung tercatat sekitar Rp 800 juta. Angka tersebut disampaikan Prof. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dalam sosialisasi hak cipta yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung di Hotel Golden Tulip Springhill, Bandar Lampung, Kamis, 15 Oktober 2026.

Sosialisasi yang diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai lembaga dan organisasi seni itu membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang pencatatan hak cipta musik tanpa biaya. Aturan tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2026.

Melalui kebijakan ini, pencipta lagu dan musik dapat mencatatkan karyanya tanpa membayar biaya administrasi. Sebelumnya, biaya pencatatan untuk jenis ciptaan tersebut mencapai Rp 200 ribu per permohonan.

Meski demikian, pencatatan karya tidak serta-merta menyelesaikan persoalan royalti. Pencipta tetap perlu memahami mekanisme lisensi, pengalihan hak ekonomi, serta tata cara penerimaan royalti agar manfaat komersial dari penggunaan lagu dapat diperoleh secara layak.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung membuka kegiatan tersebut melalui sambungan Zoom dari Jakarta. Dalam acara itu, sertifikat pencatatan hak cipta diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dr. Rustam, yang mendaftarkan 16 lagu ciptaannya, serta Jonani Adam, yang turut mencatatkan sejumlah lagu.

Analis hukum pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Wahyu, menjelaskan bahwa tarif nol rupiah hanya berlaku untuk pencatatan ciptaan lagu dan musik. Adapun pencatatan jenis ciptaan lain masih dikenai biaya Rp 200 ribu per permohonan.

Ia berharap kebijakan tersebut kelak diperluas ke kategori ciptaan lainnya.

Pencatatan Bukan Satu-satunya Perlindungan

Sekretaris Akademi Lampung, Iwan Nurdaya-Djafar, mengingatkan bahwa hak cipta tidak semestinya dipahami sebatas dokumen administratif. Hak cipta juga berkaitan dengan perlindungan identitas pencipta dan kesempatan memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya.

Dalam hukum hak cipta, terdapat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas pencipta serta integritas karya, sedangkan hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh manfaat dari pemanfaatan ciptaannya.

Pencatatan dapat menjadi bukti administratif yang penting ketika terjadi sengketa. Namun, perlindungan hak cipta pada dasarnya timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, pencatatan bukan satu-satunya syarat agar suatu karya memperoleh perlindungan hukum.

Iwan juga menyoroti perbedaan antara pengalihan hak cipta dan lisensi. Dalam pengalihan, hak ekonomi dapat berpindah kepada pihak lain berdasarkan perjanjian. Sementara itu, lisensi memberikan izin untuk menggunakan karya dengan persyaratan tertentu tanpa harus memindahkan kepemilikan hak cipta.

Perbedaan itu penting dipahami sebelum pencipta menandatangani perjanjian dengan penerbit, perusahaan rekaman, atau pihak lain yang hendak memanfaatkan lagunya.

Pelajaran dari Dolly Parton

Iwan menggunakan kisah penyanyi dan pencipta lagu country Amerika Serikat, Dolly Parton, untuk menjelaskan pentingnya mempertahankan hak atas karya. Salah satu lagu ciptaannya, I Will Always Love You, mendunia melalui penampilan Whitney Houston.

Dalam kisah yang disampaikan pada sosialisasi tersebut, Parton pernah menolak permintaan Elvis Presley untuk merekam lagu itu karena persyaratan yang diajukan mengharuskannya menyerahkan sebagian hak penerbitan. Ia memilih mempertahankan hak atas karyanya.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa nilai ekonomi sebuah lagu tidak selalu berhenti pada popularitas atau penjualan rekaman. Hak atas lagu dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang ketika karya itu digunakan kembali, dinyanyikan oleh musisi lain, atau dimanfaatkan melalui berbagai bentuk lisensi.

Bagi pencipta, memahami isi perjanjian menjadi sama pentingnya dengan menghasilkan karya yang diminati publik. Tanpa pemahaman tersebut, keuntungan dari pemanfaatan lagu berisiko tidak sebanding dengan kontribusi penciptanya.

Selain Suyud, Wahyu, dan Iwan, kegiatan itu menghadirkan Ir. Toni dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Perwakilan Dewan Kesenian Lampung juga hadir, antara lain Sekretaris Bagus S. Pribadi, bendahara sekaligus penyanyi Dian, serta Sutan Purnama dan Riky Ramli.

Kebijakan pencatatan gratis memberi kesempatan bagi musisi untuk mendokumentasikan karya tanpa terbebani biaya administrasi. Namun, upaya memperbaiki kesejahteraan pencipta membutuhkan langkah lanjutan: pendataan karya yang tertib, pemahaman kontrak, pengelolaan lisensi, dan distribusi royalti yang transparan.

Lagu dapat bertahan melampaui usia penciptanya. Persoalannya, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan juga sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

"Ternyata air sumur warga di sekitar lokasi SPPG berbau tidak sedap," kata Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal di lokasi.

Temuan ini tentu tidak sesuai harapannya. Hal itu dikarenakan pihaknya telah meminta SPPG tersebut untuk segera memperbaiki instalasi pengolahan air limbah mereka. Dengan demikian, tak ada lagi warga yang mengeluhkan terkait kualitas air sumur mereka. 

Sayangnya, imbauan mereka tak diindahkan. Ini dibuktikan dengan kondisi air sumur sejumlah warga di sekitar lokasi. Airnya berbau dan berminyak. 

"Penanganan limbahnya diduga tidak sesuai standar," tegasnya yang diamini oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Utara, Gunaido Uthama.

Terkait temuan tersebut, pihaknya akan melakukan rapat secepatnya. Tujuannya, untuk menentukan apa langkah yang harus diambil untuk mengatasi persoalan ini agar tidak terulang di kemudian hari.

Di tempat sama, Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Lampung Utara, Mat Soleh mengatakan, SPPG ini telah dua kali mereka tegur. Untungnya, telah ada perbaikan. Namun, terkait instalasi pengolahan air limbah masih juga belum ditindaklanjuti. Padahal, pihak SPPG sempatm menjanjikan bahwa mereka akan menggunakan pengolahan limbah modern. Kenyataannya yang terjadi berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

"Tapi memang SPPG ini sudah ditunda sementara operasionalnya belum lama ini hingga ada perbaikan," terang dia.

Matsoleh mengatakan, terkait SPPG, pihaknya hanya dapat menerbitkan rekomendasi kepada pihak BGN. Pihak BGN-lah yang memiliki kewenangan lebih lanjut terkait rekomendasi dari setiap satgas.

"Wajar saja sumur warga tercemar. Tempat limbahnya tidak berlantai semen," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Kalicinta, Imam tak bisa dihubungi. Hingga pukul 13.18 WIB, ponselnya dalam keadaan tidak aktif saat dihubungi.

Dalam sidak itu M. Yusrizal didampingi oleh sejumlah koleganya seperti Cerli Yusrizal, M. Nuzul Setiawan, Arnando Ferdiansyah, Rio Septiandri. Adapun perwakilan dari pihak eksekutif di antaranya Gunaido Uthama, Mat Soleh. Selain itu, pihak kejaksaan dan kepolisian juga terlihat hadir di lokasi.

Feaby Handana

"Saya enggak tahu berapa perolehan nilai yang saya dapat," kata sumber terpercaya Teraslampung.com, Selasa (13/10/2026).

Kondisi ini terjadi sejak tahap awal Selter hingga tahap terakhir Selter. Mereka hanya diberitahu bahwa mereka lulus atau memenuhi persyaratan ke tahapan selanjutnya seperti yang ada dalam pengumuman. Bahkan, pengumuman akhir tiga besar pun tidak ada sebelum pelantikan.

"Tahu-tahu sudah ada pelantikan," jelasnya.

Di lain sisi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendry Dunant yang juga menjadi salah satu peserta Selter berdalih, ditampilkan atau tidaknya perolehan dari para peserta Selter merupakan kewenangan dari panitia seleksi. Meski begitu, ia mengakui bahwa pengumuman berikut nilai merupakan hal yang wajib seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Ia menuturkan, kebijakan Pansel untuk tidak mengumumkan perolehan nilai mengacu kepada proses selter di Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Proses Selter di sana, ada yang tidak menampilkan perolehan nilai dari para peserta.

"Itulah yang menjadi yurisprudensinya," terang dia.

Saat ditanyakan apakah berani menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan memicu kecurangan untuk meloloskan salah satu peserta atau sebaliknya, Hendry tak mau secara tegas menjawabnya. Ia menyarankan kepada para peserta selter untuk melakukan gugatan jika memang merasa tidak puas dengan hasil selter.

"Hasil Selter yang berisikan nilai bisa diminta ke pansel jika memang ingin tahu perolehan nilai yang didapat," katanya.

Nantinya, hasil seleksi terbuka ini dapat digunakan oleh para peserta Selter saat kembali mengikuti Selter di daerah lain. Yang bersangkutan tak perlu mengikuti uji kompetensi lagi. Cukup menyerahkan hasil uji kompetensi yang terbaru ini.

"Masa berlaku hasil uji kompetensi ini tiga tahun ke depan," tutur mantan Sekretaris Camat Kotabumi Selatan tersebut.

Pantauan di website resmi Pemkab Lampung Utara 'https://lampungutarakab.go.id hingga pukul 13.24 WIB, pengumuman akhir tiga besar dari Selter hingga kini masih belum ada. Yang ada hanya pengumuman tahapan-tahapan sebelumnya.

Feaby Handana

Para pejabat pengisi ke-9 JPTP tersebut merupakan para pemenang dalam seleksi terbuka JPTP baru-baru ini. Pengambilan sumpah dan pelantikan ke-9 pejabat itu dipimpin oleh Bupati Hamartoni Ahadis di aula pemkab, 

"Segeralah beradaptasi dengan tugas pokok yang baru," kata Bupati Hamartoni Ahadis.

Jalinan komunikasi internal dan koordinasi dengan pihak lain, seperti. pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus segera dibangun. Dengan demikian, roda organisasi dapat terus bergerak sebagaiman mestinya.

"Dan, ingat akan ada evaluasi bagi selama enam bulan ke depan," jelasnya.

Adapun mengenai jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tak termasuk dilantik hari ini, ia memperkirakan, pelantikannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada proses administrasi yang berbeda untuk JPTP tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendri Dunant membenarkan bahwa proses penempatan pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedikit berbeda dengan instansi lain. Proses ini yang hingga kini masih terus dikebut oleh pihaknya untuk segera dirampungkan agar pejabat yang terpilih dapat segera dilantik.

"Proses administrasinya membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Pusat," kata dia.

Berikut ke-9 pejabat hasil Selter yang dilantik hari ini :

1. M. Erwinsyah

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

2. Kasim

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara

3. Dicky Fahlevi Suudi

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara

4. Meity Zahara

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara

5. Adila Indriani

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara

6. Dirgantara

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara

7. M. Husnan Tamrin

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Utara

8. Biantori

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara

9. Hendry Dunant

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Utara

Di luar pejabat hasil Selter :

10 MARYADI

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara

Feaby Handana

Eksibisi yang bertumpu pada refleksi sejarah dan kedaulatan budaya ini dibuka langsung oleh Fendhy Eko Susanto, SM., MM., General Manager Museum Rempah dan Busana Nusantara Yogyakarta.

Eksibisi seni yang bertempat di ruang artistik komplek Ndalem Jayaningratan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga pekan, mulai 10 hingga 31 Oktober 2026. Publik serta penikmat seni dapat mengunjungi ruang pameran setiap hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Sinergi Estetika dari 16 Perupa Pilihan

Koordinator Pameran, N. Rinaldy, menjelaskan bahwa perhelatan ini merajut pemikiran mendalam serta visualisasi dari 16 seniman pilihan. Para seniman tersebut membawa interpretasi unik mengenai "rempah" ke atas kanvas dan ruang pamer mereka masing-masing. Mereka adalah Andi Hartana, Antonius Ruli, Ary Kurniawan, Bambang Puyi, Dian Farizrahman, Joko Santoso, Marsudi, Moko Jepe, N. Rinaldy, Noto Digsono, Oskar Matano, Pambudi Sulistio, Sapto Wahyu Sri Buwono, Sindu Siwikan, Suryo Wae, dan Vio Retno.

Dalam catatan kuratorialnya, Jajang R Kawentar menuliskan sebuah refleksi filosofis yang tajam mengenai konsep pameran ini. Menurutnya, Nusantara adalah sebait puisi kesuburan di mana rempah-rempah tumbuh membawa pesan rahasia alam, bukan sekadar vegetasi. Ketika kata "Rempah" bersanding dengan bahasa suci Sansekerta, "Varna" (yang berarti warna, corak, sekaligus klasifikasi orientasi spiritual), lahirlah sebuah metafora baru.

"Batas antara rempah dan seniman seketika melebur. Rempah adalah seniman yang menggubah rasa alam, dan seniman adalah rempah yang meracik rasa kehidupan," tulis Jajang. Ia menekankan bahwa setiap karya dikembangbiakkan oleh rahim pemikiran seniman melalui wilayah asal, kearifan lokal, serta pondasi lingkungan makro dan mikro yang menghidupi mereka.

Alarm Visual dan Edukasi Sejarah Generasi Muda

Ditemui usai meresmikan pembukaan pameran, General Manager Museum Rempah dan Busana Nusantara Yogyakarta, Fendhy Eko Susanto, menguraikan pentingnya memandang rempah-rempah di luar fungsi komoditas dapur. Baginya, pameran kolaboratif antara museum, seniman, dan masyarakat ini adalah fondasi penting bagi peradaban masa depan.

"Kalau orang melihatnya hanya bumbu, tapi bagi kami yang mendalami sejarah, rempah itu adalah kekayaan kita. Kita terakhir sudah kaya dengan rempah yang ada di Nusantara ini, kenapa bangsa-bangsa luar datang ke sini itu salah satunya karena kekayaan kita itu. Jadi ini tetap harus kita peringati, harus kita jaga melalui pameran-pameran seperti ini agar generasi di masa yang akan datang selalu ingat akan kekayaan negeri kita," tegas Fendhy.

Fendhy juga berharap sinergi ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. "Kelanjutannya mudah-mudahan kerja sama ini bisa terus dilaksanakan. Tidak cuma di Omah Seni Djayaningratan, mungkin bisa dilaksanakan di museum kami juga, di sekolah-sekolah, atau di mana pun. Tujuannya adalah mengedukasi, mengingatkan kembali pentingnya generasi muda mengingat siapa leluhur kita, apa yang kita punya lewat Nusantara kita ini," tambahnya.

Magnet Wisata Baru di Jantung Malioboro

Acara pembukaan yang dipersiapkan matang selama lebih dari satu bulan ini berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh banyak pengunjung, termasuk para pemerhati pariwisata. Ketua Paguyuban Seni Budaya Djayaningratan, Budi Prayitno, menyampaikan rasa syukur serta harapan besarnya atas terselenggaranya pameran ini dalam memajukan ekosistem wisata budaya di Yogyakarta.

"Harapan dari kami itu untuk Paguyuban dan juga dari para seniman bisa berkolaborasi lebih jauh lagi. Terutama ini untuk mengundang dari para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Khususnya biasanya kan mereka pada datang ke Malioboro, lainnya untuk itu kita mengadakan seni rempah ini untuk mengundang wisatawan tidak hanya berkunjung ke Malioboro tetapi juga untuk mampir ke Paguyuban Djayaningratan untuk melihat hasil karya seniman rempah dari Indonesia," urai Budi Prayitno.

Ke depan, Paguyuban Seni Budaya Djayaningratan berkomitmen untuk memboyong kolaborasi serupa ke jenjang yang lebih tinggi dengan merangkul lebih banyak seniman lintas daerah. Melalui pameran "Rempah Nusantara", seni dan budaya tidak lagi berdiri sendiri sebagai tameng kaku, melainkan bertransformasi menjadi kekuatan dinamis yang menolak lupa akan keagungan sejarah bangsa.

 Jajang R. Kawentar

Di dalam budaya Jawa, ngudarasa dapat dipahami sebagai sebuah laku batin: berbicara dengan diri sendiri, mengurai kegelisahan, menimbang perasaan, dan mendengarkan suara yang sering tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan. Ia bukan sekadar berbicara dalam hati, melainkan sebuah proses kontemplatif untuk mempertemukan pikiran, perasaan, pengalaman, dan kesadaran moral. Dalam ngudarasa, seseorang tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan berusaha memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam dirinya. Jika konsep ini diperluas dari ruang batin individual menuju ruang kebangsaan, kita dapat membayangkan sebuah laku yang menarik: ngudarasa negeri.

Ngudarasa negeri berarti mengajak sebuah bangsa berbicara dengan dirinya sendiri. Negeri ini bukan sekadar wilayah geografis, institusi pemerintahan, atau kumpulan penduduk yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Negeri adalah sebuah pengalaman bersama yang terbentuk dari sejarah, ingatan, harapan, luka, ketimpangan, keberagaman, konflik, dan cita-cita. Karena itu, ketika sebuah bangsa melakukan ngudarasa, yang diajak berbicara bukan hanya pemerintah kepada rakyat atau rakyat kepada pemerintah, melainkan seluruh kesadaran kolektif yang membentuk kehidupan bersama.

Gagasan ini penting karena kehidupan kebangsaan sering kali terlalu ramai oleh suara, tetapi miskin percakapan yang sungguh-sungguh. Setiap persoalan segera berubah menjadi perdebatan. Kritik dengan cepat dianggap sebagai serangan, sementara pembelaan sering kali berubah menjadi pembenaran. Ruang publik dipenuhi pendapat, tetapi belum tentu menyediakan ruang yang cukup untuk mendengarkan. Kita begitu sibuk mengatakan apa yang benar menurut kita sehingga lupa bertanya mengapa masyarakat mengalami kegelisahan yang begitu dalam.

Ngudarasa negeri membutuhkan keberanian untuk berhenti sejenak dari kebisingan itu. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri sebagai bangsa: apa yang sedang kita rasakan? Mengapa sebagian masyarakat merasa tertinggal sementara sebagian lain bergerak begitu cepat? Mengapa ketidakpercayaan terhadap institusi mudah tumbuh? Mengapa perbedaan pilihan politik dapat berubah menjadi permusuhan sosial? Mengapa pembangunan yang seharusnya menghadirkan kesejahteraan kadang justru meninggalkan rasa tidak adil? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak harus segera dijawab dengan angka, kebijakan, atau slogan. Ada tahap yang lebih mendasar, yaitu kesediaan untuk mendengarkan kegelisahan yang berada di balik gejala-gejala tersebut.

Pada pengertian ini, ngudarasa negeri bukan berarti menggantikan kerja politik, ekonomi, hukum, atau pemerintahan. Ia justru dapat menjadi fondasi moral bagi semua kerja tersebut. Sebuah kebijakan yang baik membutuhkan kemampuan mendengar. Sebuah demokrasi yang sehat membutuhkan kesediaan memahami kegelisahan pihak lain. Sebuah pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kesadaran bahwa manusia bukan sekadar angka pertumbuhan. Ketika negara mampu mendengarkan batinnya sendiri, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik, atau pencapaian administratif, tetapi juga mencakup rasa keadilan, martabat, kepercayaan, dan ketenteraman sosial.

Ngudarasa juga mengandung unsur kejujuran. Dalam dialog dengan diri sendiri, seseorang tidak mudah bersembunyi di balik pencitraan. Ia harus berhadapan dengan kelemahan, kesalahan, dan kontradiksi dirinya. Demikian pula sebuah negeri perlu memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kemajuan dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan, bahwa demokrasi dapat berkembang sekaligus mengalami kemunduran kualitas, bahwa teknologi dapat memperluas akses informasi sekaligus memperbesar kebisingan, dan bahwa keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa juga dapat berubah menjadi sumber konflik ketika tidak disertai kedewasaan.

Karena itu, ngudarasa negeri seharusnya tidak dipahami sebagai kegiatan yang hanya dilakukan oleh penguasa. Masyarakat juga perlu melakukannya. Setiap warga dapat bertanya kepada dirinya sendiri: apakah saya masih melihat orang yang berbeda sebagai sesama warga negara? Apakah kritik saya lahir dari kepedulian atau sekadar kemarahan? Apakah saya ikut memperbaiki ruang publik atau justru memperkeruhnya? Pertanyaan sederhana semacam ini memiliki daya politik yang besar karena perubahan bangsa selalu berhubungan dengan kualitas batin orang-orang yang menghuninya.

Di sisi lain, negara juga perlu menyediakan ruang agar ngudarasa kolektif itu dapat berlangsung. Dialog publik tidak boleh hanya menjadi ritual formal untuk mendengarkan pendapat setelah keputusan hampir selesai dibuat. Mendengarkan harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Suara masyarakat yang lemah, kelompok yang terpinggirkan, daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, generasi muda, pekerja, petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan berbagai kelompok sosial perlu dipandang bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian dari suara batin negeri.

Ngudarasa negeri adalah ajakan untuk mengubah cara kita memahami kehidupan berbangsa. Bangsa tidak hanya membutuhkan pembangunan yang bergerak ke luar, tetapi juga perenungan yang bergerak ke dalam. Kita membutuhkan jalan, gedung, teknologi, investasi, dan pertumbuhan, tetapi kita juga membutuhkan kemampuan bertanya apakah semua itu membawa kita semakin dekat kepada kehidupan yang adil dan bermartabat.

Ngudarasa negeri pada dasarnya adalah seni mendengarkan Indonesia kepada dirinya sendiri. Ia mengajak kita menurunkan volume ego, memperlambat reaksi, dan memberi tempat bagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Negeri yang mampu berdialog dengan batinnya akan lebih mampu mengenali lukanya sebelum luka itu menjadi konflik, mengenali kegelisahannya sebelum berubah menjadi kemarahan, dan mengenali kesalahannya sebelum menjadi kebiasaan. Dari sanalah percakapan kebangsaan dapat bergerak dari sekadar adu suara menuju pencarian makna bersama, dari sekadar mempertahankan posisi menuju keberanian memahami keadaan, dan dari sekadar bertanya siapa yang menang menuju pertanyaan yang jauh lebih penting: negeri macam apa yang sedang kita bangun bersama.***

*Guru Besar Universitas Malahayati

Sidak yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal ini didampingi oleh pihak kepolisian. Adapun kolega M. Yusrizal yang hadir adalah Rahmat Fadli (Ketua Komisi II), Daniel Priya Dinata (Komisi I).

"Yang kami lakukan hari ini untuk merespons keluhan masyaraka terkait BBM," kata M. Yusrizal usai sidak.

Menurut M. Yusrizal, setelah mengunjungi sejumlah SPBU, kelangkaan BBM dIsebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya pengurangan pasokan BBM, keterlambatan pengiriman, dan adanya dugaan pengecoran oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Secara riil, kami belum menemukannya tadi. Nanti, menjadi tugas rekan-rekan dari kepolisian untuk merespons soal dugaan tersebut," jelasnya.

Sementara itu, pengawas SPBU 24.345.19 di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Bandarkagunganraya, Abung Selatan, Surya juga mengaku heran terkait pemandangan panjangnya antrean di SPBU yang belakangan ini terjadi. Padahal, pasokan BBM mereka terbilang normal. 

Meski begitu, pihaknya telah menurunkan petugas untuk mengatur antrean agar tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Dengan demikian, arus lalu lintas dapat terus lancar.

"Kalau soal pengecoran BBM, pengisian kami di sini sesuai prosedur yang ada," kata dia.

Di lain sisi, pengemudi truk, Slamet asal Lampung Tengah mengatakan, setiap tiga hari sekali, ia melakukan pengisian BBM. Sekali antre, tak kurang waktu tiga jam lamanya yang dibutuhkan. Namun, belakangan ini, antreannya tidak terlalu mengular.

"Tiga hari ini, antreannya enggak terlalu panjang," terang dia.

Feaby Handana

Viral di TikTok sebuah video yang memperlihatkan adanya dugaan pengondisian proyek pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Tengah, mulai dari pengarahan pemenang tender kepada perusahaan tertentu hingga pengaturan pemasok bahan material, seperti batu, kepada pihak tertentu.

Fenomena pengondisian seolah-olah telah menjadi praktik yang lazim dan bukan lagi menjadi rahasia di tengah masyarakat. Dugaan campur tangan kepala daerah dalam mengondisikan pemenang proyek sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari lemahnya sistem pengawasan dan kontrol, rendahnya transparansi, serta masih kuatnya motif politik dan rent-seeking dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam tata kelola pemerintahan, kendati sistem e-procurement telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, praktik pengondisian tetap dapat dilakukan melalui berbagai celah. Misalnya, pengondisian spesifikasi teknis, persyaratan tender yang diarahkan kepada perusahaan tertentu, pengaturan harga perkiraan sendiri (HPS), komunikasi informal antara pihak yang berkepentingan dengan calon penyedia, hingga pengaturan sumber pemasok bahan material setelah perusahaan tertentu ditetapkan sebagai pemenang tender.

Dengan demikian, persoalan pengadaan tidak semata-mata terletak pada mekanisme tender secara elektronik, tetapi juga pada relasi kekuasaan di balik proses pengadaan. Sistem digital dapat membuat prosedur menjadi lebih transparan, tetapi tidak otomatis menghilangkan intervensi politik dan praktik rent-seeking apabila aktor-aktor yang mengendalikan keputusan tetap memiliki ruang untuk memengaruhi proses sebelum dan sesudah tender berlangsung.

Kekuasaan yang Terpusat ?

 Fenomena campur tangan kekuasaan dan tidak adanya kontrol dalam kasus pengondisian proyek-proyek pemerintah mengindikasikan bahwa sistem kekuasaan masih bisa dikendalikan oleh elit kekuasaan. Penerapan e-government, konrrol DPRD dan pengawasan masyarakat tidak bisa memporak-pondakan sistem kekuasaan yang korup, yang berakibat akuntabilitas pemerintahan hanya prosedural dan formalitas.

Pengondisian proyek menunjukkan bahwa sumber daya yang ada dipemerintah daerah masih menjadi anjang untuk mencari keuntungan bagi penguasa, pengusaha dan jaringan kekuasaannya. Mengapa ? Alasan kuatnya pengaruh kewenangan kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan dan prioritas anggaran membuka ruang bagi intervensi kepentingan politik dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan

Pengadaan dan penentuan proyek terjadi hubungan timbal balik antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi dan membentuk jaringan patronase. Hal itu terjadi ketika akses terhadap proyek pemerintah menjadi bagian dari pertukaran dukungan, loyalitas, dan keuntungan. 

Anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menjadi sumber rente bagi pihak-pihak yang mampu mengendalikan akses terhadap keputusan dan kontrak pemerintah. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan memperoleh proyek tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kualitas, efisiensi, dan kemampuan penyedia, tetapi berpotensi ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. 

Faktor lain yaitu mekanisme pertanggungjawaban politik dan administratif belum tentu mampu memutus hubungan antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Ketika pengawasan hanya berorientasi pada kelengkapan administratif, sementara proses pengambilan keputusan dan hubungan antarpihak tidak diperiksa secara memadai, praktik pengondisian proyek dapat berlangsung tanpa mudah terdeteksi.

Dengan demikian, persoalan pengondisian proyek pemerintah daerah bukan sekadar persoalan perilaku individu yang mencari keuntungan, melainkan juga persoalan struktural dalam tata kelola pemerintahan. Ketika kewenangan terkonsentrasi, akses terhadap informasi terbatas, pengawasan tidak efektif, dan hubungan politik-ekonomi saling bergantung, sumber daya publik berisiko bergeser dari instrumen pelayanan masyarakat menjadi instrumen akumulasi keuntungan bagi jaringan yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Memutus Pengaruh Kekuasaan

Secara hipotetis, hubungan antara kekuasaan dan kepentingan meraih keuntungan ekonomi melalui proyek-proyek pemerintah sulit diputus sepanjang proses memperoleh dan mempertahankan kekuasaan masih bertumpu pada kekuatan sumber daya ekonomi. Ketika biaya politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah semakin besar, muncul kecenderungan untuk menjadikan proyek pemerintah sebagai sarana mengembalikan modal politik sekaligus memelihara hubungan dengan para penyandang dana dan jaringan pendukung kekuasaan. 

Dalam situasi seperti ini, praktik pencarian rente (rent-seeking) dan patronase politik (political patronage) berpotensi menjadi bagian dari mekanisme yang menghubungkan kepentingan politik dengan distribusi sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah.

Namun, bukan berarti praktik pencarian rente dan jaringan patronase tidak mungkin dikurangi atau dihentikan. Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan dapat dilakukan ketika kepala daerah memiliki komitmen kuat untuk membangun birokrasi yang profesional, memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa, membatasi intervensi politik dalam penentuan pemenang proyek, serta memastikan bahwa anggaran dan proyek pemerintah berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Contoh Tri Rismaharini ketika memimpin Kota Surabaya. Pengalamannya sering dikaitkan dengan upaya memperbaiki pelayanan publik, membenahi birokrasi, dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam aspek-aspek tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa praktik pencarian rente dan patronase politik telah sepenuhnya dihilangkan.

Jadi, memutus hubungan antara kekuasaan politik dan pencarian rente tidak cukup hanya mengandalkan pemimpin yang berintegritas, tetapi juga membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu membatasi peluang penyalahgunaan kekuasaan. Selama akses terhadap proyek pemerintah dapat dipertukarkan dengan dukungan politik dan keuntungan ekonomi, praktik tersebut akan terus memiliki insentif untuk bertahan, bahkan ketika kepala daerah berganti. Sebaliknya, ketika proses pengadaan, penganggaran, dan pengawasan berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, ruang bagi praktik rente dan patronase dapat dipersempit secara signifikan.***

*Prof.Dr.Syarief Makhya adalah uru Besar FISIP Unila

Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pesisir, meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan.

Masyarakat kita imbau untuk selalu waspada, tetap tenang, dan jangan panik. Kenaikan status ini harus disikapi dengan meningkatkan kesiapsiagaan diri dan lingkungan, kata Wahrul, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Wahrul menginstruksikan jajaran Karang Taruna dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan untuk bersiaga, khususnya di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak bencana.

Menurut dia, Karang Taruna telah menyiapkan tim relawan dan perangkat pendukung untuk membantu masyarakat apabila diperlukan. Bantuan tersebut mencakup evakuasi, penyaluran logistik, hingga pendirian posko darurat.

Ia juga meminta para kader pemuda berperan aktif menangkal informasi palsu yang berpotensi memicu keresahan. Masyarakat diminta merujuk informasi mengenai aktivitas gunung api kepada lembaga resmi.

Kader Karang Taruna di semua tingkatan harus berperan aktif melawan hoaks yang menyesatkan. Ikuti informasi yang bersumber dari lembaga resmi, ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan setelah status Gunung Anak Krakatau dinaikkan menjadi Siaga.

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan penetapan status tersebut didasarkan pada hasil evaluasi dan analisis aktivitas vulkanik terkini.

Berdasarkan catatan aktivitas pada 9 Oktober 2026 hingga pukul 19.20 WIB, terjadi sembilan kali erupsi dengan amplitudo maksimum 55 milimeter dan durasi hingga 32 detik. Tinggi kolom erupsi tidak teramati.

Pengukuran melalui Real-time Seismic Amplitude Measurement (RSAM) menunjukkan fluktuasi dengan energi relatif rendah. Sementara itu, data tiltmeter Stasiun Tanjung pada periode 21 September hingga 9 Oktober 2026 memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan mendatar pada komponen Y.

Aswarodi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap arahan instansi berwenang menjadi bagian penting dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

"Nanti, coba kita lihat ya," katanya, saat ditanya apakah akan menginstrusikan pihak inspektorat untuk menyeriusi kabar burung tersebut, Jumat malam (9/10/2026).

Meski begitu, secara tersirat, ia mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa hendaknya dijalankan sesuai aturan. Jadikan aturan yang ada sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan.

"Semua kita berusaha untuk menjalankan sesuai aturan," tegasnya.

Sebelumnya, Inspektorat Lampung Utara diketahui sedang memroses dugaan pengondisian proyek di Disperkimciptaru. Saat ini prosesnya baru sebatas pengumpulan data.

Kabar mengenai adanya dugaan pengondisian proyek ini ramai dimuat oleh sejumlah media daring, Sebagaimana dilansir dari media-media tersebut, isu dugaan pengondisian ini pertama kali mencuat dalam grup Facebook yang beranggotakan puluhan ribu orang. 

Menyikapi isu miring yang menimpa dinasnya, Pelaksana Tugas Kepala Disperkimciptaru Lampung Utara, Dirgantara mempersilakan warganet untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum jika memang memiliki bukti kuat terkait hal ini. Langkah itu perlu dilakukan agar permasalahan tersebut dapat menjadi terang benderang.

"Ada data lengkap terkait masalah ini silahkan laporkan kepihak berwajib," kata dia dikutip dari salah satu media daring.

Terkait hal ini, DPRD Lampung Utara mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi proses pengadaan barang dan Jasa yang disoal oleh warganet. Jika memang ditemukan pelanggaran, hendaknya diproses sesuai ketentuan.

"APH harus awasi proses pengadaannya," jelas Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto saat dimintai tanggapannya terkait isu dugaan pengondisian proyek di Disperkimciptaru.

Pengawasan tersebut perlu dilakukan agar persoalan ini menjadi terang benderang. Dengan demikian, publik mendapat kepastian apakah isu liar itu hanya sekadar isu belaka atau justru sebaliknya.

"Proses pengadaan yang sesuai ketentuan menjadi kunci utama proyek pembangunan yang berkualitas," kata dia.

Feaby Handana

"Ya, ini termasuk rapat perdana sejak dibentuk," kata Ketua Panitia Khusus tentang Aset Daerah DPRD Lampung Utara, Rahmad Fadli, Sabtu (10/10/2026).

Rapat yang mereka laksanakan tersebut merupakan langkah awal mereka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pansus. Tujuannya tak lain untuk menentukan langkah apa yang akan harus diambil oleh mereka.

"Semua ini berkaitan dengan tujuan dari pembentukan Pansus, yakni peningkatan pendapatan," jelasnya.

Menurutnya, fokus utama kerja Pansus ialah mengenai tanah-tanah yang Hak Guna Usahanya (HGU) telah habis atau berkonflik. Meski begitu, ia belum mau menyebutkan lokasi-lokasi HGU yang akan disasar.

"Masih dalam pembahasan," terang dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati enggan berkomentar banyak terkait materi pembahasan dalam rapat Pansus tersebut. Ia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pihak Pansus.

"Silakan tanya ke Pansus ya," jelasnya.

Feaby Handana

Penyaluran bantuan mencakup 15 titik di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan 13 titik di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan warga yang menerima bantuan.

Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan alat kesehatan guna menunjang aktivitas sehari-hari. Bantuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan kesehatan warga.

Pemerintah Kota Bandarlampung menyatakan penyaluran bantuan alat kesehatan merupakan bentuk perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan layanan kesehatan.

Melalui program tersebut, pemerintah kota berupaya memperluas pelayanan publik, terutama bagi warga yang memerlukan alat kesehatan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Meski demikian, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai jenis alat kesehatan yang disalurkan, jumlah penerima manfaat, serta total anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut.

Kegiatan tersebut mengusung tema Akselerasi Kaderisasi Raya: Membangun Generasi HMI yang Intelektual, Visioner, dan Berintegritas Melalui Sinergi Himpunan Menjawab Tantangan Zaman.

Acara itu dihadiri sejumlah tokoh nasional dan alumni HMI, termasuk Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Peserta terdiri atas mahasiswa calon kader dari berbagai komisariat di lingkungan HMI Cabang Bandarlampung serta perwakilan cabang HMI di Provinsi Lampung.

Eva Dwiana mengapresiasi penyelenggaraan Basic Training Raya 2026. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi tahap penting dalam membentuk pola pikir, mentalitas, dan karakter kepemimpinan mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat.

Ia mengatakan kaderisasi tidak cukup hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis. Para kader juga perlu mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan persoalan nyata di tengah masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi digital, Eva mendorong kader HMI agar mampu berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Kapasitas intelektual yang diperoleh selama pelatihan, menurut dia, perlu diterapkan untuk menjawab berbagai tantangan sosial.

Eva juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam kehidupan berorganisasi. Ia menekankan bahwa kecerdasan dan visi kepemimpinan perlu berjalan beriringan dengan kejujuran serta etika moral.

Pemerintah Kota Bandarlampung, kata dia, membuka peluang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Sinergi antarkomisariat HMI diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan aksi konkret yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Melalui kegiatan kaderisasi tersebut, HMI diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Berdasarkan data Bulog Lampung, pengadaan hingga 8 Oktober 2026 mencapai 471.767 ton gabah atau setara dengan 241.319 ton beras. Capaian itu berkontribusi sekitar 6 persen terhadap realisasi pengadaan pangan nasional.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, mengatakan peningkatan pengadaan tersebut merupakan hasil kerja sama petani, pemerintah daerah, TNI dan Polri, kementerian dan lembaga, serta mitra kerja Bulog.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pengadaan pangan di wilayah Lampung. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan penyerapan hasil produksi petani, kata Rindo dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Oktober 2026.

Secara nasional, realisasi pengadaan pangan Bulog mencapai 4.104.573 ton per 7 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 102,61 persen dari target 4 juta ton. Bulog menyebut capaian itu sebagai realisasi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Pengadaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 20262029.

Peningkatan pengadaan di Lampung juga mencerminkan upaya perusahaan mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani. Sepanjang 2025, realisasi pengadaan Bulog Lampung tercatat sebesar 202.564 ton setara beras. Hingga 8 Oktober tahun ini, realisasinya bertambah 38.755 ton atau tumbuh sekitar 19,13 persen.

Rindo mengatakan Bulog Lampung akan terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Upaya tersebut, menurut dia, ditujukan untuk mendukung ketersediaan cadangan pangan pemerintah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Capaian pengadaan nasional itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, TNI dan Polri melalui Tim Jemput Pangan, pemerintah daerah, petani, mitra kerja, serta jajaran Bulog.

Bulog berharap peningkatan pengadaan pada 2026 dapat mendorong kinerja penyerapan hasil panen dan memperkuat kolaborasi dengan petani serta pemerintah daerah.

Teraslampung.com, Kotabumi--Penyebab kematian Su (74), pasien Rumah Sakit Maria Regina, Lampung Utara akhirnya terungkap. Kematiannya diakibatkan oleh serangan jantung yang kembali menyerangnya beberapa saat sebelumnya.

Sebelumnya, pasien Su ramai dikabarkan meninggal akibat salah obat saat menjalani perawatan di RS Maria Regina, Senin (28/9/2026). Ia masuk UGD pada pukul 12.40 WIB. Lalu, pada pukul 13.09 WIB, Su dinyatakan meninggal tak lama setelah meminum obat yang diberikan oleh RS.

"Pasien terkena serangan jantung kembali saat dalam proses pengobatan," kata Direktur RS Maria Regina, Andrea Susanti usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Lampung Utara dan pihak terkait lainnya, Jumat (9/10/2026).

Ia juga mengatakan, penanganan terhadap almarhum saat pertama kali tiba di RS telah sesuai prosedur. Pertolongan berupa pemeriksaan langsung telah diberikan saat tiba di RS mereka. Hasilnya, diketahui bahwa almarhum terkena serangan jantung.

"Dan ini juga sudah kami beritahukan kepada anak dan istri almarhum yang mengantar ke RS," terangnya.

Pihaknya juga telah menyarankan untuk segera merujuk ke RS jantung kepada pihak keluarga. Meski begitu, pihaknya telah memberikan obat kepada almarhum sebagai bentuk pertolongan. Dalam proses tersebut, almarhum kembali terkena serangan jantung.

"Saat tiba, kondisi almarhum memang sangat lemah sehingga diangkut dengan kursi roda," kata dia.

Di tempat sama, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Lampung Utara, Dian Mauli membenarkan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai prosedur. Tidak ada pelanggaran etika dalam persoala. Ini.

"Obat yang diberikan sebagai pertolongan, dosisnya rendah," jelasnya.

Menyikapi hasil RDP mengenai persoalan ini, Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal mengatakan, RDP yang digelar ini bertujuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Su. Apakah benar ada pelanggaran prosedur, atau karena ada faktor lainnya. 

Hasilnya, prosedur yang digunakan memang telah sesuai standar. Di samping itu, diketahui juga bahwa antara keluarga pasien dan pihak RS telah melakukan perdamaian. 

"Kami juga mengimbau agar masyarakat dapat lebih mendukung pelayanan RS agar lebih baik di masa mendatang," imbau dia.

Feaby Handana

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam kegiatan bertema Perampasan Aset sebagai Instrumen Asset Recovery dalam Mewujudkan Keadilan Sosial tersebut.

Dalam sambutan tertulisnya, Eva mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang mengangkat persoalan strategis dalam penegakan hukum. Menurut dia, perampasan aset berperan penting dalam upaya memulihkan kerugian negara dan mewujudkan keadilan sosial.

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam asset recovery untuk mengembalikan kerugian negara dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bandarlampung mendukung penuh upaya akademisi dan mahasiswa dalam mengkaji dan mengawal isu ini, ujarnya dalam sambutan tertulis yang dibacakan perwakilan pemerintah kota.

Eva juga menyatakan pemerintah kota berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana seminar dari Himahupida Fakultas Hukum Unila mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Regulasi tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk melalui perampasan hasil kejahatan dan pengembalian aset kepada negara.

Seminar ini dihadiri jajaran dekanat Fakultas Hukum Unila, sejumlah narasumber ahli hukum pidana, serta ratusan mahasiswa. Forum tersebut menjadi ruang bagi kalangan akademisi dan mahasiswa untuk mendiskusikan aspek hukum serta penerapan perampasan aset dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

"Harus ada sanksi tegas dari DKPP terkait pelanggaran ini," kata Ketua DPD PGK Lampura, Exsadi, Selasa (7/10/2026).

Exsadi mengatakan, pelanggaran yang dimaksudnya adalah penyalahgunaan fasilitas jabatan sarana dan prasarana (mobil dinas) untuk kepentingan pribadi, golongan, atau aktivitas diluar tugas kedinasan. Hal itu dibuktikan dengan pelat nomor kendaraan yang terpasang di mobil itu bukanlah pelat nomor asli. 

"Pelat merah dirubah menjadi pelat hitam dan nomor kendaraannya juga berbeda," terangnya.

Selain itu, ia juga mendengar kabar bahwa mobil dinas tersebut juga telah disita oleh pihak Polda Lampung. Hal itu dikarenakan mobil itu sempat digunakan oleh suami Ar saat diburu oleh pihak Polda Lampung. 

Suami Ar dikabarkan sedang tersangkut kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil Ketua KPU Lampung Utara. Video aksi penangkapan tersebut viral di media sosial. Namun, pihak kepolisian tak berhasil mendapatkan buruannya karena Ar keburu kabur dengan meninggalkan kendaraannya.

"Aturan yang dilanggar adalah Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum," kata dia.

Di sisi lain, Kepala Bidang Inventarisasi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara, Andriwan membenarkan bahwa mobil yang viral dalam video tersebut merupakan aset pemkab. Aset itu dipinjampakaikan kepada KPU Lampung Utara sejak Agustus 2025 hingga tahun 2028.

"Karena masa pinjam pakainya belum habis maka semuanya masih menjadi tanggung jawab peminjam (KPU Lampung Utara)" tutur dia.

Feaby Handana

Di Kecamatan Way Halim, bantuan disalurkan di 16 titik lokasi. Bantuan itu terdiri atas 12 kursi roda, satu alat bantu dengar, dan tiga tongkat kaki tiga.

Adapun di Kecamatan Sukarame, pemerintah kota menyalurkan bantuan di sembilan titik lokasi. Bantuan yang diberikan meliputi lima kursi roda, satu walker, dan tiga tongkat kruk.

Sementara itu, di Kecamatan Sukabumi, bantuan disalurkan di lima titik lokasi. Warga menerima tiga kursi roda dan dua walker.

Dalam kunjungan tersebut, Eva Dwiana juga melihat langsung kondisi dan kebutuhan Andi Tegar beserta keluarganya. Kunjungan itu menjadi bagian dari penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan alat bantu kesehatan, terutama penyandang disabilitas.

Pemerintah Kota Bandarlampung menyalurkan bantuan tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari warga. Alat bantu kesehatan diharapkan dapat membantu penerima menjalankan kegiatan dengan lebih mudah sesuai kondisi masing-masing.

Pemerintah kota menyatakan akan terus mengupayakan pelayanan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup warga.

"Seluruh hasil seleksi terbuka akan kami sampaikan ke BKN," kata Wakil Ketua Panitia Seleksi Terbuka Lampung Utara, Sarif Hidayat Adhitya Rizki, Rabu (7/10/2026).

Sebelum ke sana, panitia seleksi harus terlebih dulu melakukan rekapitulasi hasil seleksi terbuka. Hasil ini akan disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Pejabat yang berwenang (Pyb). 

Selanjutnya, hasil rekapitulasi tersebut akan disampaikan kepada BKN melalui aplikasi. Langkah ini sangat penting. Tanpa hal tersebut, persetujuan teknis BKN terkait tiga besar calon pejabat yang akan dipilih tidak akan turun. Hasil penilaian dari seluruh tahapan yang diikuti oleh setiap peserta akan disampaikan tanpa terkecuali.

"Tapi, dalam berita acara yang disampaikan ke BKN sudah ada daftar peringkat tiga besar dari setiap JPTP," jelasnya.

Sarif menuturkan, usai Pertek turun, barulah hasil akhir atau peringkat tiga besar dari setiap JPTP akan diumumkan. Namun, posisi teratas belum tentu akan menjadi 'pemenang' seleksi terbuka. Pun demikian sebaliknya. Semuanya tetap kembali kepada bupati.

Adapun mengenai tidak diumumkannya nilai yang didapat oleh setiap peserta seleksi terbuka dari setiap tahapan seperti tahun sebelumnya, ia berdalih, hal tersebut memang sengaja dilakukan. Terdapat dua pilihan dalam pengumuman hasil seleksi terbuka, yakni kuantitatif (angka) atau status kelulusan peserta. 

"Di daerah lain juga ada yang seperti ini," kata dia.

Feaby Handana

Pengungkapan tersebut dipaparkan Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Siger Lounge, Selasa, 6 Oktober 2026. Ekspos kasus itu turut dihadiri jajaran Polres Lampung Selatan.

Helfi mengatakan pengungkapan dilakukan dalam dua perkara dengan total tujuh tersangka. Tiga di antaranya ditangkap oleh Polres Lampung Selatan saat berada di dalam sebuah mobil BMW.

Ketiga tersangka itu adalah MW, 43 tahun, dan MF, 25 tahun, yang sama-sama berasal dari Kabupaten Aceh Timur; serta PAS, 32 tahun, warga Kabupaten Jember, Jawa Timur. PAS diketahui pernah bekerja di Malaysia.

Tiga tersangka lainnya adalah WHY, 40 tahun, warga Langsa, Aceh; YL, 49 tahun, warga Depok, Jawa Barat; dan MZG, 30 tahun, warga Aceh.

Menurut Helfi, jaringan tersebut berkaitan dengan jalur peredaran narkoba dari Malaysia, Aceh, hingga Jakarta.

Selain 89 kilogram sabu, polisi menyita 1.929 keping etomidate, 7 jeriken etomidate cair dengan total volume 8,4 liter, serta uang tunai Rp251,5 juta.

Polisi juga mengamankan tiga unit mobil dan sembilan telepon seluler yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Helfi mengatakan nilai ekonomis seluruh barang bukti narkoba yang disita mencapai Rp191,187 miliar.

"Pengungkapan ini selama periode pertengahan September sampai dengan awal Oktober berhasil mengungkap 89 kilogram sabu beserta barang haram lainnya," kata Helfi.

Bandarlampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung sekaligus salah satu pusat ekonomi, perdagangan, jasa, pendidikan, dan mobilitas utama di bagian selatan Sumatra. Dengan penduduk lebih dari satu juta jiwa, kota ini menjadi ruang bertemunya berbagai aktivitas dan kepentingan sekaligus simpul konektivitas antardaerah. Namun, di balik posisi tersebut, ada pertanyaan yang layak diajukan, apa yang langsung muncul dalam ingatan publik ketika nama Bandarlampung disebut?

Di media sosial, tidak jarang muncul penyebutan Kota Lampung untuk merujuk pada Bandarlampung. Penyebutan tersebut tentu tidak perlu dipersoalkan sebagai kesalahan bahasa. Yang menarik justru bagaimana nama Lampung masih lebih dominan daripada Bandarlampung dalam membentuk gambaran orang tentang wilayah ini. Bagi mereka yang belum pernah berkunjung, kata Lampung bisa saja masih menghadirkan bayangan tentang bentang alam yang luas, hutan dan perkebunan, perkampungan, atau bahkan gajah. Padahal, di dalam provinsi yang memiliki citra semacam itu terdapat Bandarlampung, sebuah kota yang telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan mobilitas. Bahkan dalam Global Cities Index 2026 yang dirilis Oxford Economics, Bandarlampung menempati peringkat 395 dari 1.000 kota dunia dan masuk dalam jajaran sepuluh kota Indonesia dengan peringkat tertinggi. Capaian tersebut tentu tidak terlepas dari proses pembangunan dan tata kelola yang berlangsung di tingkat kota, termasuk kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan Bandarlampung sebagai pusat aktivitas perkotaan. Artinya, Bandarlampung sesungguhnya memiliki banyak capaian yang layak diperkenalkan. Tantangannya adalah bagaimana capaian tersebut tidak berhenti sebagai indikator kinerja pemerintahan, tetapi ikut membentuk identitas kota yang dikenal dan diingat publik.

Persoalannya kemudian bukan lagi sekadar apakah Bandarlampung dikenal, melainkan dikenal sebagai kota seperti apa. Sebuah kota perlu memiliki karakter dan asosiasi tertentu yang membuat namanya mudah dibedakan dari wilayah lain dan melekat dalam ingatan publik. Ketika orang mendengar nama sebuah kota, idealnya ada gambaran, karakter, atau pengalaman tertentu yang ikut muncul di benak mereka.

Dalam kajian branding, kemampuan sebuah nama untuk muncul bersama asosiasi tertentu inilah yang dikenal sebagai brand recall. Bandar Lampung memiliki banyak hal yang dapat diasosiasikan dengannya, tetapi belum semuanya terangkai menjadi satu gambaran kota yang kuat dan konsisten dalam ingatan publik.

Dengan berbagai modal tersebut, pertanyaan berikutnya adalah, Bandarlampung ingin dikenali sebagai kota apa? Pilihannya sebenarnya cukup banyak. Bandarlampung dapat diposisikan sebagai kota perdagangan dan jasa, kota pendidikan, kota pesisir, gerbang menuju Sumatra, atau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Sumatra. Tidak ada yang keliru dari pilihan-pilihan tersebut. Persoalannya adalah bagaimana berbagai karakter itu dirangkai menjadi positioning yang jelas, sehingga publik tidak hanya mengenal nama Bandarlampung, tetapi juga memiliki gambaran yang cukup kuat tentang kota seperti apa yang ada di balik nama tersebut.

Pilihan tersebut sebenarnya tidak harus saling meniadakan. Sebuah kota dapat memiliki lebih dari satu karakter sekaligus. Namun, dalam komunikasi kota, tetap dibutuhkan satu positioning yang cukup kuat untuk menjadi benang merah dari berbagai karakter tersebut. Tanpa itu, pesan tentang kota mudah terpecah ke dalam banyak narasi yang berdiri sendiri. Bandarlampung memiliki banyak hal untuk diceritakan, tetapi belum semuanya terangkai menjadi satu cerita utama yang membuat publik segera memahami kota seperti apa yang sedang diperkenalkan.

Salah satu cara agar positioning itu terlihat adalah melalui komunikasi visual pemerintah. Sebagai contoh, identitas HUT dan berbagai festival di kota ini kerap berganti-ganti dengan karakter visual yang berbeda dari satu momentum ke momentum lainnya. Kesinambungan yang dapat memperkuat satu identitas kota belum begitu terlihat.

Pada HUT ke-343 tahun 2025, misalnya, sempat muncul polemik terkait penggunaan elemen visual oleh event organizer (EO) yang disebut memiliki kemiripan dengan elemen desain sebuah media lokal. Persoalan tersebut berada pada ranah pekerjaan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, bukan berarti pemerintah kota secara langsung melakukan penjiplakan. Namun, kejadian semacam ini tetap menunjukkan pentingnya pemerintah memiliki grand design identitas yang jelas sebelum sebuah kegiatan dieksekusi oleh EO. Keterlibatan pihak ketiga untuk mengurus kebutuhan teknis tentu merupakan hal yang wajar, tetapi arah identitas dan standar komunikasi kota tetap perlu ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Dengan begitu, EO dapat mengurus teknis pelaksanaan, sementara setiap elemen visual yang dihasilkan tetap berada dalam satu arah identitas Bandarlampung.

Komunikasi tentang kota juga tidak berhenti pada logo atau materi promosi. Baliho, media sosial, dokumentasi kegiatan, festival, ruang publik, hingga figur kepala daerah yang ditampilkan dalam berbagai kanal pemerintah ikut membentuk cara publik melihat sebuah kota. Ketika hal-hal tersebut terus diproduksi dan didistribusikan, pemerintah tidak hanya sedang menyampaikan program, tetapi juga membentuk citra tentang kota. Pemerintah bukan hanya mengelola kota, tetapi melalui komunikasinya ikut menentukan bagaimana kota tersebut dikenali. Di sinilah city branding turut berhubungan dengan political branding.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah dan kepala daerah ditampilkan dalam komunikasi publik. Dalam berbagai materi pemerintahan, figur wali kota sering kali hadir dengan seragam resmi kepala daerah lengkap dengan berbagai atributnya. Secara protokoler, tentu tidak ada persoalan dengan pilihan tersebut. Kehadiran figur kepala daerah dalam komunikasi pemerintah pun merupakan hal yang wajar. Yang penting adalah pesan yang disampaikan melalui representasi tersebut.

Jika Bandarlampung hendak dikenalkan sebagai kota yang modern, terbuka dan dinamis, serta menjadi pusat jasa, perdagangan, pendidikan, dan investasi, maka representasi kepala daerah juga dapat ditempatkan dalam suasana dan konteks yang mencerminkan karakter tersebut. Foto kepala daerah tidak hanya dapat menyampaikan pesan tentang pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari cara memperkenalkan wajah Bandarlampung. Kota modern semestinya tidak hanya menampilkan siapa yang memimpinnya, tetapi juga menunjukkan kota seperti apa yang sedang dibangun.

Karena itu, city branding bukan sekadar keputusan teknis komunikasi. Ketika pemerintah menentukan cerita apa yang terus diproduksi, bagaimana kota direpresentasikan, serta karakter apa yang ingin dilekatkan pada kota, di dalamnya terdapat pilihan tentang Bandarlampung seperti apa yang hendak dikenali publik. City branding dengan demikian merupakan pilihan politik tentang kota seperti apa yang ingin diperkenalkan dan juga diwariskan.

Jejak seorang kepala daerah juga dapat melekat pada wajah kotanya. Pada masa Herman HN, pembangunan flyover dan underpass menjadi bagian yang mudah dikenali dari memori pembangunan Bandarlampung. Pada periode Eva Dwiana, pertanyaannya bukan apakah jejak yang sama harus diulang, tetapi apa yang ingin ditinggalkan sebagai identitas kota.

Ada ruang besar untuk membangun warisan yang berbeda dan melekat dalam ingatan publik. Tidak selalu harus berupa pembangunan fisik. Warisan tersebut dapat dibangun melalui cara kota menampilkan dirinya secara konsisten, mulai dari komunikasi visual, penyelenggaraan kegiatan, representasi pemerintah, hingga cara Bandarlampung memperkenalkan dirinya kepada publik. Dengan cara itu, Bandarlampung tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga memiliki karakter dan identitas yang semakin mudah dikenali.

Infrastruktur membentuk ruang, identitas membentuk ingatan. Bandarlampung telah banyak berubah secara fisik. Tantangannya kini adalah membuat perubahan tersebut memiliki karakter dan identitas yang cukup kuat untuk dikenali jauh setelah sebuah periode kepemimpinan berakhir.

Bukankah seorang ibu semestinya mengenal anaknya dengan baik? Sebagai wali kota perempuan pertama, Ibu dari sebuah kota besar di Sumatra, Eva Dwiana punya ruang untuk mengenalkan anak yang dibesarkannya tidak hanya melalui wajah pemerintahannya, tetapi melalui karakter kota yang hidup dalam ingatan publik. Dengan begitu, ketika kelak wajahnya tak lagi memenuhi baliho-baliho pemerintah, identitas kota yang ia besarkan tetap dapat menjadi bagian dari rekam jejak kepemimpinannya yang dikenang publik.***

*Research Associate Ruang Cemara Indonesia

Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandarlampung mendukung pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Eva Dwiana berharap bantuan alat kesehatan itu dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menunjang pelayanan kesehatan di Kecamatan Langkapura.

Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, kata Eva dalam kesempatan tersebut.

Pemerintah Kota Bandarlampung menyatakan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan mudah dijangkau.

Penyerahan bantuan alat kesehatan itu menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat wilayah.

BANDARLAMPUNG Pemerintah Kota Bandarlampung mengikuti penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 7 Oktober 2026.

Penilaian berlangsung secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandarlampung. Kelurahan Gedong Air menjadi wakil Kota Bandarlampung dalam tahapan penilaian tingkat nasional.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyampaikan pernyataan penutup dalam rangkaian penilaian tersebut. Dia mengapresiasi tim penilai yang telah melakukan penilaian terhadap Kelurahan Gedong Air.

Menurut Eva, penilaian kelurahan berprestasi tidak semata-mata bertujuan mengejar penghargaan. Kegiatan itu, kata dia, menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, menjaga semangat gotong royong, dan menciptakan berbagai inovasi di tingkat kelurahan.

Lomba kelurahan bukan hanya tentang mendapatkan juara, tetapi bagaimana masyarakat terus berpartisipasi, bergotong royong, dan berinovasi untuk membangun kelurahan, ujar Eva.

Dalam proses penilaian, Kelurahan Gedong Air menampilkan sejumlah potensi dan inovasi masyarakat, termasuk kerukunan warga, budaya serta semangat gotong royong.

Eva juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kelurahan Gedong Air, jajaran Pemerintah Kota Bandarlampung, perangkat kelurahan dan kecamatan, serta pihak lain yang terlibat dalam rangkaian penjaringan tersebut.

Dia berharap proses penilaian itu memberikan manfaat bagi masyarakat dan membawa hasil terbaik bagi Kota Bandarlampung serta Provinsi Lampung.

Ribuan penerima tersebut merupakan kader kesehatan yang berada di bawah Dinas Kesehatan. Mereka terdiri atas 4.234 kader Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), 629 kader Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel), dan 126 pengelola kelurahan.

"Sebanyak 4.989 orang kader adalah kader kesehatan," kata Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, Rabu, 7 Oktober 2026.

Menurut Eva,  insentif kader Posyandu dan Poskeskel masing-masing sebesar Rp500 ribu per bulan. Sedangkan pengelola kelurahan menerima Rp200 ribu per bulan.

Eva Dwiana menyampaikan rencana menaikkan insentif kader hingga Rp1 juta.

Selain kader kesehatan, terdapat kader yang berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga menerima insentif.

Adapun pembayaran insentif kader pada 2026 baru terealisasi untuk periode Januari hingga April. Artinya, insentif yang dibagikan dalam kegiatan tersebut mencakup empat bulan.

Pada 2025, pembayaran insentif kader juga belum berlangsung setiap bulan. Realisasinya tercatat lima kali pembayaran dengan total Rp2,5 juta untuk masing-masing kader Posyandu.

Penyaluran insentif dilakukan di empat lokasi. Kegiatan di Gedung Graha Mandala diperuntukkan bagi kader dari Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Langkapura. Sementara kader Kecamatan Teluk Betung Utara dan Teluk Betung Timur menerima insentif di Aula Gedung Semergou.

Adapun kader Kecamatan Kedamaian dan Teluk Betung Selatan menerima insentif di Gedung PKK. Sedangkan kader Kecamatan Sukabumi dan Tanjung Senang menerima insentif di Gedung Xaperius Way Halim.

Eva Dwiana mengapresiasi kontribusi para kader yang selama ini membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan.

Menurut Eva, pemberian insentif merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Bandarlampung terhadap para kader yang terlibat dalam berbagai program pelayanan masyarakat.

Dia berharap insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kader dalam menjalankan program kesehatan, keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat.

Para kader dari sejumlah kecamatan menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran Pemerintah Kota Bandarlampung. Penyaluran insentif berlangsung hingga selesai dengan suasana akrab.

Pertemuan itu membahas persiapan pelaksanaan Kemah Kerukunan Pemuda/Remaja Lintas Agama se-Provinsi Lampung dan Sekolah Kerukunan Pemuda Lintas Agama.

Eva mengatakan pemerintah kota mendukung pelaksanaan kedua program tersebut. Menurut dia, penguatan toleransi di kalangan generasi muda penting untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat.

Pemuda memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan, keharmonisan, dan persatuan, kata Eva dalam audiensi tersebut.

Ia berharap kegiatan lintas agama itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi dapat menjadi ruang bagi pemuda untuk membangun komunikasi dan memahami perbedaan.

Dukungan terhadap program kerukunan ini juga diharapkan memperkuat kondusivitas kehidupan masyarakat di Bandar Lampung dan Lampung secara umum.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan jajaran manajemen baru Bank Mandiri Cabang Bandarlampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pihak perbankan membahas penguatan sinergi serta kolaborasi dalam mendukung perekonomian daerah.

Eva menyambut kedatangan jajaran manajemen Bank Mandiri dan berharap kerja sama yang selama ini terjalin dapat terus ditingkatkan.

Menurut Eva, kolaborasi pemerintah daerah dengan sektor perbankan diperlukan untuk memperluas dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia juga berharap sinergi tersebut dapat mendorong peningkatan akses dan kualitas layanan finansial bagi masyarakat Bandarlampung.

Kerja sama yang sudah terjalin baik harus terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, ujar Eva.

Pertemuan itu diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran sektor perbankan dalam mendukung program pembangunan dan aktivitas ekonomi di Kota Bandarlampung.

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyerahkan penghargaan kategori Provinsi 100 Persen TTIS Teregistrasi kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Penghargaan diberikan dalam acara pengukuhan bersama TTIS sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.

Jihan mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur digital sekaligus keamanan siber di Lampung.

«Ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat baik bagi kami pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan infrastruktur digital di daerah lebih baik lagi, kata Jihan seusai menerima penghargaan.»

Menurut Jihan, pembangunan dan transformasi digital di seluruh kabupaten/kota harus diikuti dengan penguatan keamanan digital agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

BSSN mencatat ancaman siber terhadap Indonesia terus meningkat. Data National Cyber Operations Center BSSN menunjukkan anomali trafik serangan yang sebelumnya sekitar 700 juta per tahun meningkat menjadi 5,5 miliar potensi serangan pada 2025.

Nugroho mengatakan TTIS daerah berperan sebagai first responder ketika terjadi insiden siber. Tim tersebut menjadi pihak pertama yang mendeteksi dan merespons gangguan sebelum penanganan lebih lanjut dikoordinasikan dengan BSSN.

Tim Tanggap Insiden Siber organisasi adalah first responder, pihak pertama yang mengetahui dan bertindak pertama kali manakala terjadi insiden, ujar Nugroho.

Ia mengatakan penguatan TTIS tidak cukup hanya dengan pembentukan tim. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemampuan teknis, tata kelola keamanan, prosedur penanganan insiden, serta kompetensi sumber daya manusia.

Pengukuhan hari ini adalah langkah awal, bukan akhir, kata Nugroho. Ia meminta penguatan TTIS dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan deteksi, respons dan pemulihan, kompetensi personel, serta kolaborasi lintas sektor.