Salah satu tokoh yang dikunjunginya adalah tokoh adat Lampung Pepadun Abung Kotabumi Tigo Gandung, Penyimbang Marga Nunyai, Ahmad Akuan Abung, yang bergelar Nadikiang Pun Minak Yang Abung, didampingi Putra Mahkota Ahmad Faroek, bergelar Gusti Suttan Penyimbang Abung. Pertemuan singkat dan hangat itu berlangsung di Keratoen Ratu di Puncak tokoh adat tersebut.

Usai pertemuan, Kapolres perempuan pertama di Lampung Utara ini mengatakan, selain untuk lebih mengenal keragaman daerahnya, kunjungannya ini juga bertujuan untuk terus menjaga komitmen bersama dalam upaya menciptakan kondisi aman di daerah yang baru dipimpinnya. Proses serah terima jabatannya sendiri baru berlangsung pada Senin lalu (3/8/2026).

"Alhamdulillah, komitmen kami semua masih sama. Aman tetap prioritas," jelasnya.

Ia mengatakan, faktor keamanan sangatlah penting baik bagi masyarakat awam, apalagi para pelaku usaha. Keamanan yang terjaga akan membuat perputaran ekonomi berputar sebagaimana mestinya. Muaranya, tentu sedikit banyak kepada masyarakat sekitar.

"Tentu, tak semudah membalikan telapak tangan. Inilah mengapa dukungan semua pihak itu penting," kata dia. 

Menyikapi kedatangan orang nomor satu di Mapolres Lampung Utara ini, Ahmad Akuan Abung mengatakan, pihaknya mengatakan, akan selalu mendukung kebijakan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan. Hal itu dikarenakan akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Lampung Utara di masa depan.

"Sekali lagi, terima kasih atas kunjungannya ke kediaman kami," tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres AKBP Raswidiati Anggraini didampingi Kabag Ops, Kompol Firmansyah, Kasat Intel AKP Joko, Kasat Binmas AKP A Damanuri, Kasi Humas Iptu Herwati, Kanit Provos Ipda Wahid.

Feaby Handana

Feaby Handana

"Hasil penelusuran kami di lapangan, sepertinya harga jual tanah per meternya di sana tidak segitu," kata Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi, Kamis (6/8/2026).

Exsadi menyatakan, memang terdapat perbedaan harga untuk tanah bagian tepi jalan, dan bagian dalam. Namun, tetap saja harganya tidak melambung setinggi itu. Untuk bagian tepi jalan lintas seperti jalan lintas di sana, per meternya dihargai sekitar Rp27.000. Adapun untuk bagian dalam atau belakang, harga per meternya hanya Rp2.500. 

"Kalau per hektare, harganya hanya sekitar Rp200-an juta saja," terangnya.

Data yang didapatnya juga sejalan dengan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan kosong di sana. NJOP adalah harga rata-rata transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dihitung secara wajar. NJOP-nya hanya sebesar Rp27 ribu juga.

"Jadi, agak aneh saja jika pemkab membeli lahan 6,3 hektare dengan harga tembus Rp4,3 miliar," kata dia. 

Ia menyarankan, ada baiknya pemkab membatalkan saja transaksi pengadaan tanah itu. Celah itu masih terbuka dikarenakan pembayarannya baru sebatas uang muka. Namun, jika pemkab tetap berkeyakinan telah sesuai aturan, silakan saja dipertahankan dengan segala potensi risiko yang akan terjadi.

"Belum lagi, kenyamanan siswa-siswi SR jelas terganggu karena polusi udara akibat lokasinya diapit dua lapak onggok singkong," jelasnya.

Sebelumnya, teka-teki di balik terpilihnya tanah di Desa Blambangan, Lampung Utara sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) akhirnya terjawab. Alasannya diduga karena faktor kedekatan emosional pemilik lahan dengan kepala daerah di sana.

Lokasi SR Lampung Utara berada di Kecamatan Blambanganpagar dengan luas ±6,3 hektare. Untuk tanah seluas itu, pemkab harus merogoh kocek sebesar Rp4,3 miliar.

"Iya. Bupati kan dekat dengan saya waktu awal-awal sebelum dilantik itu," kata pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As, Kamis (30/7/2026).

Ia menceritakan, luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang. 

"Belum. Baru tanda jadi saja," terangnya.

Feaby Handana

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Hendry Kurniawan mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.130.985.584 dalam APBD 2026 untuk merehabilitasi ruas Jalan Karang SariBatas Bandar Lampung, yang mencakup Jalan RA Basyid.

"Kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 30 Juli 2026. Saat ini penyedia jasa sedang melakukan persiapan untuk memulai pekerjaan di lapangan," kata Hendry, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Hendry, rehabilitasi akan dilakukan sepanjang 750 meter menggunakan konstruksi Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC). Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Bintang Artha Nagendra berdasarkan kontrak Nomor 118/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2026.

Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan menunjukkan ruas Jalan Karang SariBatas Bandar Lampung memiliki panjang 4,47 kilometer. Dari total panjang tersebut, 450 meter dalam kondisi baik, 1,6 kilometer berkondisi sedang, 2,09 kilometer mengalami kerusakan ringan, dan 330 meter rusak berat.

Jalan RA Basyid selama beberapa waktu terakhir menjadi sorotan warga karena banyak lubang yang dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Di sejumlah titik, warga memasang ban bekas sebagai penanda agar pengendara lebih waspada.

Ruas jalan itu merupakan salah satu akses utama yang menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung dan setiap hari dilintasi kendaraan pribadi maupun angkutan barang.

Hendry mengatakan pemerintah daerah memahami harapan masyarakat agar seluruh ruas jalan yang rusak segera diperbaiki. Namun, menurut dia, pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

"Pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya melakukan perbaikan sesuai kemampuan anggaran. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, dan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Di tengah ketersediaan stok tersebut, Bulog mulai memperluas distribusi beras premium ke jaringan retail modern. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh beras premium dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Lampung, Rindo Safutra, mengatakan stok beras diperkirakan masih bertambah karena panen masih berlangsung di sejumlah sentra produksi.

"Stok yang dikuasai Bulog Lampung saat ini lebih dari cukup dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog memastikan pasokan tetap aman," kata Rindo dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Rindo, selain menjalankan penugasan pemerintah melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bulog juga memperluas pemasaran beras premium produksi sendiri agar semakin mudah diakses masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Rindo bersama Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Lampung Arief Kharisvan meninjau salah satu retail modern di Bandar Lampung pada Rabu, 5 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan beras premium merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos tersedia di rak penjualan.

Rindo menilai perluasan distribusi melalui retail modern akan memberi masyarakat lebih banyak pilihan beras premium dengan mutu terjamin dan harga yang kompetitif.

Selain melalui retail modern, Bulog memasarkan berasnya melalui pasar tradisional, toko pangan, jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), serta kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar bersama pemerintah daerah.

Bulog Lampung juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola retail modern, distributor, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan distribusi beras premium maupun beras medium berjalan lancar serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Lampung.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan program tersebut ditujukan bagi peserta yang memiliki kemauan membayar iuran tetapi kerap mengalami kesulitan menyediakan dana secara penuh saat jatuh tempo, terutama mereka yang berpenghasilan tidak tetap.

"Hingga 30 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60 persen dari total penduduk Indonesia. Namun tingkat keaktifan peserta baru mencapai 80,25 persen," kata Pujo saat peluncuran NADI JKN di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Menurut dia, NADI JKN menjadi salah satu strategi BPJS Kesehatan untuk meningkatkan retensi dan mengaktifkan kembali peserta yang kepesertaannya tidak aktif akibat tunggakan iuran.

Melalui program tersebut, peserta dapat menyisihkan dana secara bertahap sesuai kemampuan melalui mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membayar iuran JKN saat jatuh tempo.

BPJS Kesehatan menerapkan dua skema layanan. Pertama, skema digital-kolektif yang memungkinkan peserta menabung melalui aplikasi mitra, seperti platform digital dan ekosistem komunitas. Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan sasaran awal pengemudi ojek daring.

Kedua, skema konvensional-perorangan melalui koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau lembaga masyarakat. Uji coba skema ini dilakukan di lima kantor cabang BPJS Kesehatan, yakni Jakarta Selatan, Pangkalpinang, Boyolali, Banyuwangi, dan Parepare.

Pujo mengatakan BPJS Kesehatan berencana memperluas kerja sama dengan berbagai penyedia aplikasi digital dan lembaga masyarakat agar semakin banyak peserta yang dapat memanfaatkan program tersebut.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyatakan program itu berpotensi memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat desa. Ia berharap lebih banyak BUMDes, koperasi desa, dan lembaga masyarakat menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya.

Sejumlah mitra yang telah bergabung dalam tahap awal antara lain BUMDes Mandiri Utama Kemuja di Pangkalpinang, BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Tumang di Boyolali, PT Pos Indonesia di Banyuwangi, serta Koperasi Desa Merah Putih Mattiro Ade di Parepare.

Dukungan juga disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Ia mengajak generasi muda, pekerja informal, dan pelaku UMKM menyisihkan sebagian pendapatannya secara rutin agar kepesertaan JKN tetap aktif.

Sementara itu, Chief of Public Affairs PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Dyan Shinto Eko Nugroho, mengatakan perusahaan mendukung implementasi NADI JKN melalui mekanisme pemotongan saldo harian (daily deduct engine) yang tersedia di ekosistem Gojek. Menurut dia, hingga saat ini sebanyak 3.147 mitra Gojek di luar kelompok desil 1-5 telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sehingga memperoleh perlindungan bagi diri sendiri dan keluarganya.

Memperingati hari kemerdekaan ke-81 RI,  biasanya ditandai dengan agenda rutin dengan melakukan upacara bendera, ziarah ke makam para pahlawan, silaturahmi dengan para pahlawan atau keluarganya, memasang bendera sebulan penuh di Bulan Agustus, dan perayaan 17 agustusan di setiap RT. Namun, kita jarang atau nyaris tidak pernah dilakukan evaluasi kemerdekaan khususnya dalam konteks kepentingan daerah.

Tradisi memperingarti hari kemerdekaan yang digambarkan tersebut tidak salah, tetapi makna kemerdekaan juga harus dilihat sebagai sebuah kemajuan dalam mencapai tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 terutama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Bagi Daerah terutama daerah-daerah yang berada di luar Jawa, kemerdekaan tidak memiliki nilai sama sekali, kalau ketertinggalan dan keterbelakangan semakin jauh jika dibandingkan dengan realitas yang dirasakan masyarakat di Pulau Jawa.

Kondisi infrastruktur ( terutama jalan) tyang sangat buruk, ketersedian sumber daya (kualitas guru dan dokter) masih jauh tertinggal, angka IPM masih rendah, tingkat korupsi masih tinggi, kesenjangan ekonomi yang sangat menyolok, akses masyarakat untuk memperoleh hidup layak dikorbankan oleh kepentingan pemilik modal, pendapatan daerah sangat rendah dan tergantung pada dana fiskal dari pusat

Gambaran tentang kondisi daerah tersebut terutama di daerah kabupaten kabupaten yang berada di luar jawa sampai sekarang masih belum bisa diatasi secara efektif. Sementara di sisi yang lain khususnya di daerah-daerah perkotaan persoalan-persoalan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi reltif sudah memadai dan perkembangannya sangat pesat. 

Apa yang yang menjadi penyebab ketetinggalan tersebut yaitu akibat keterbatasan fiskal, politik distribusi yang tidak merata, dan model pembangunan yang bias urban.

 Pertama, keterbatas fiskal, kondisi sekarang daerah sangat tergantung padat sumber anggaran dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah tidak bisa dioptimalkan karena sebagian besar pajak-pajak yang besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, terjadi in-efisiensi karena dana belanja pegawai lebih besar atau hampir sama dengan belanja pembangunan, termasuk korupsi dan pemborosan anggaran masih belum bisa diatasi secara efektif.

Akibat keterbatasan anggaran ini , secara fungsional fungsi pembangunan tidak cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama pembangunan infrastruktur dan pemerataan kualitas pembangunan khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,

Kedua, persoalan politik distribusi pembangunan. Tata kelola pembangunan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan birokratis yang kaku, dengan orientasi utama pada kepatuhan terhadap batas-batas kewenangan administratif. Dalam praktiknya, ketika muncul persoalan publik di suatu daerah, perhatian pemerintah sering kali lebih dipahami pada perdebatan mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk bertindak daripada bagaimana masalah tersebut dapat segera diselesaikan. Akibatnya, koordinasi antar pemerintah menjadi lemah, penyelesaian masalah berlangsung lambat, dan masyarakat sering menjadi pihak yang menanggung dampak dari fragmentasi kewenangan tersebut. Situasi ini pada akhirnya memperlebar ketimpangan distribusi pembangunan dan persoalan besar dalam merealisasikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Ketiga, pembangunan yang bias urban. Ketimpangan pembangunan antara kota dan kabupaten tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kapasitas ekonomi daerah, tetapi juga merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang bias urban (urban bias). Paradigma pembangunan ini menempatkan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan (growth center), sehingga sebagian besar investasi, infrastruktur, dan layanan publik terkonsentrasi di kota. Sementara itu, wilayah kabupaten dan perdesaan diposisikan sebagai wilayah pendukung yang menerima manfaat pembangunan secara tidak proporsional. Pola tersebut melahirkan ketimpangan spasial, mendorong urbanisasi yang tidak terkendali, serta memperlebar kesenjangan kesejahteraan antardaerah.

Keadilan Daerah 

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak semestinya hanya diperingati sebagai ritual tahunan yang dipenuhi upacara dan berbagai seremoni. Lebih dari itu, peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi terhadap capaian pembangunan nasional, terutama sejauh mana negara berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemerdekaan baru memiliki makna substantif ketika setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, hidup dalam rasa aman, memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta terbebas dari kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tanpa terpenuhinya kondisi tersebut, kemerdekaan berisiko hanya menjadi simbol politik, belum sepenuhnya menjadi realitas sosial yang dirasakan oleh seluruh rakyat.

Dalam perspektif demikian, Hari Kemerdekaan pada hakikatnya bukan sekadar penanda bebas dari penjajahan, melainkan simbol perubahan menuju masyarakat yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih demokratis, dan bebas dari berbagai bentuk ketimpangan.***

*Guru Besar FISIP Unila

Calon Ketua Karang Taruna Provinsi lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, menginginkan Karang Taruna menjadi wadah bagi para generasi muda.

"Ke depan saya ingin menjadikan Karang Taruna sebagai tempat bagi kaum muda untuk berkembang baik dari segi karakter, pengetahuan dengan semangat sebagai pejuang," kata Wahrul Fauzi Silalahi pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Anggota DPRD Provinsi Lampung itu mengungkapkan, keinginannya tersebut sesuai dengan semangat daripada karang taruna itu sendiri.

"Semangatnya adalah agar para pemuda khususnya diprovinsi lampung tumbuh subur semangat gotongroyongnya sebagai identitas bangsa indonesia," ungkap wahrul.

Wahrul mengatakan, pihaknya sudah mencanangkan program kerja yang bersifat berkelanjutan.

"Kamj audah coba merumuskan beberapa program kerja seperti peningkatan kapasitas, penguatan karater hingga melakukan advokasi ditingkat basis," katanya. 

Ia berharap ke depan karang taruna dapat menjadi wadah konsolidasi bagi pemuda untuk mengabdi kepada rakyat luas.

"Jadi karang taruna akan mencoba terlibat dalam persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, sehingga dapat menjadi pilihan bagi rakyat untuk mencari jalan keluar, harapnya.

Wahrul menegaskan keinginannya akan membawa karang taruna menjadi organisasi yang kuat secara karakter.

"Sekali lagi, saya akan bekerja semaksimal mungkin demi generasi muda yang berkarakter, berbudaya, berpengetahuan dan berjiwa seperti kesatria" tegasnya.

Direktur LBH Bandarlampung, Prabowo Pamungkas, menilai kebijakan tersebut bermasalah dari sisi prioritas anggaran, tata kelola keuangan daerah, hingga potensi mengganggu persepsi publik terhadap independensi penegakan hukum.

"Di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan dan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan fasilitas institusi vertikal yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab APBN," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, ketentuan mengenai hibah kepada instansi vertikal memang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Namun, ia mengingatkan bahwa Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak berkelanjutan, serta diberikan secara selektif.

LBH Bandar Lampung juga mempertanyakan dasar pertimbangan Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab, mayoritas dari 17 paket pekerjaan yang dibiayai berupa pembangunan dan rehabilitasi aset fisik, seperti gedung serbaguna, gerbang, pagar, hingga rumah dinas kejaksaan.

"Objek-objek tersebut merupakan aset institusi vertikal yang semestinya dibiayai melalui APBN. Karena itu, kami mempertanyakan dasar evaluasi sebelum hibah sebesar ini disetujui," ujarnya.

Selain aspek legalitas, Prabowo menyoroti kondisi sosial dan fiskal Provinsi Lampung. Ia menyebut lebih dari 860 ribu penduduk Lampung masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah masih memerlukan perhatian, ditambah persoalan banjir yang terjadi di Bandar Lampung pada Maret 2026.

LBH juga menilai kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung belum cukup sehat untuk mengalokasikan hibah tersebut. Mengacu pada laporan keuangan 2025, pemerintah provinsi masih memiliki utang jangka panjang sekitar Rp2 triliun, kekurangan pembiayaan kegiatan sekitar Rp1,3 triliun, serta kewajiban pembayaran pinjaman kepada Bank BJB.

Prabowo juga menilai pemberian hibah kepada kejaksaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Menurut dia, Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki fungsi mengawasi dan menangani dugaan penyimpangan keuangan daerah, termasuk di lingkungan pemerintah provinsi.

"Kepercayaan publik terhadap independensi penegak hukum harus dijaga. Karena itu, potensi konflik kepentingan akibat hibah seperti ini tidak boleh diabaikan," katanya.

Atas dasar itu, LBH Bandar Lampung mendesak BPK melakukan audit khusus terhadap seluruh paket hibah tersebut. Selain itu, DPRD Provinsi Lampung diminta menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pemerintah daerah untuk membuka dokumen usulan dan persetujuan hibah kepada publik.

LBH juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan sementara pencairan hibah yang belum direalisasikan hingga proses audit selesai. Sementara kepada Kejati Lampung, lembaga tersebut meminta agar penerimaan hibah dipertimbangkan kembali demi menjaga independensi institusi.

Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kejaksaan Tinggi Lampung belum memberikan tanggapan atas pernyataan LBH Bandar Lampung tersebut.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menekan prevalensi stunting di daerah itu.

Dalam sambutan Plt Bupati Lampung Tengah yang dibacakan saat pembukaan kegiatan, pemerintah daerah menegaskan bahwa stunting masih menjadi tantangan pembangunan yang memerlukan penanganan serius. Dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Karena itu, penanganan stunting dinilai tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, pemerintah kampung, dunia pendidikan, hingga keluarga sebagai pihak yang berperan langsung dalam pemenuhan gizi anak.

Melalui workshop tersebut, para tenaga kesehatan diharapkan mampu memperbarui pengetahuan, meningkatkan kompetensi, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah-langkah yang dapat diterapkan di wilayah kerja masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan penurunan stunting melalui kebijakan dan program yang terintegrasi. Keberhasilan program tersebut dinilai bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan dan masyarakat.

Workshop menghadirkan narasumber dr. Julius Anzar, Sp.A., Subsp. N.P.M.(K) dari RSUP Mohammad Hoesin Palembang. Kegiatan juga diikuti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah beserta jajaran, fasilitator dr. Taufiq Joni Prasetyo, M.Sc., Sp.A. dan dr. Lulu Mona, S.PAM., M.Kes., kepala puskesmas, dokter umum, tenaga gizi, bidan desa, serta peserta dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri bersama Plt Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah Ni Ketut Dewi Nadi Komang Koheri, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam laporannya, Ni Ketut Dewi Nadi Komang Koheri menyebut Kampung TAPIS merupakan program binaan TP PKK Provinsi Lampung yang menitikberatkan pada pemberdayaan keluarga, penguatan ekonomi berbasis potensi kampung, serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

Ia juga menjelaskan, peluncuran Sekolah Lansia menjadi bagian dari upaya mendorong terwujudnya Indonesia ramah lansia melalui pendidikan nonformal. Program ini ditujukan agar warga lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat.

Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menilai Kampung TAPIS sebagai langkah strategis memperkuat pembangunan dari tingkat kampung melalui penguatan keluarga.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari infrastruktur, melainkan juga kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koheri juga mengajak pemerintah kampung, kader TP PKK, dan masyarakat untuk berkolaborasi menyukseskan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Purnama Wulan Sari Mirza menekankan bahwa Kampung TAPIS dirancang untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan.

Melalui program ini, setiap kampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan mendukung visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

Ia juga menilai Sekolah Lansia sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat bagi warga lanjut usia agar tetap memiliki peran aktif di tengah keluarga maupun masyarakat.

Pencanangan Kampung TAPIS di Kampung Rukti Endah serta peluncuran Sekolah Lansia di 14 kampung se-Kecamatan Seputih Raman ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam memperkuat ketahanan keluarga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Survei tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan dan Perum DAMRI dalam mengkaji kemungkinan pembukaan rute baru.

Melalui survei itu, masyarakat diminta menyampaikan kebutuhan perjalanan serta potensi penggunaan layanan DAMRI. Hasilnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Perum DAMRI dalam menyusun rencana pengembangan rute yang menghubungkan Kalianda dengan Bandar Lampung, bandara, pelabuhan, hingga Pulau Jawa.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan rencana pengoperasian DAMRI melalui Kalianda masih berada pada tahap penjajakan. Karena itu, partisipasi masyarakat dinilai penting agar data yang terkumpul mencerminkan kebutuhan transportasi di lapangan.

Menurut pemerintah daerah, semakin banyak warga yang berpartisipasi, semakin kuat pula data yang dapat digunakan sebagai dasar kajian pengembangan layanan transportasi. Kehadiran rute tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah mobilitas masyarakat Lampung Selatan.

Pemkab juga mengimbau masyarakat mengisi survei secara objektif sesuai kebutuhan perjalanan sehari-hari. Pemerintah menegaskan survei ini belum berarti rute DAMRI melalui Kalianda dipastikan beroperasi, melainkan masih menjadi bagian dari proses kajian untuk mengukur potensi permintaan layanan.

"The Islamic Republic of Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya," tulis Kedutaan Besar Iran.

Menurut Kedubes Iran, program nuklir negaranya dijalankan secara transparan, damai, dan sesuai hukum internasional. Iran menyebut pemanfaatan teknologi nuklir dilakukan berdasarkan hak yang diatur dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) untuk tujuan damai.

Iran juga menyatakan program nuklirnya berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan menjalani salah satu rezim inspeksi nuklir paling ketat di dunia. Kedubes menegaskan program tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir.

Selain itu, Kedubes Iran mengutip fatwa Pemimpin Tertinggi Iran yang menyatakan senjata nuklir haram.

Menurut mereka, senjata pemusnah massal tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Iran dan teknologi nuklir dimanfaatkan untuk kepentingan energi, kesehatan, serta penelitian.

Pernyataan Kedubes Iran itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang bisa memicu persaingan untuk mengembangkan senjata nuklir di kawasan negara-negara Arab.

Pernyatan yang diungkapkan Prabowo dalam pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026, itu menyebut Iran sebagai salah negara yang mengembangkan  senjata nuklir. 

Prabowo mengatakan eskalasi konflik berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan.

"Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirat Arab, Qatar, dan Mesir juga ingin senjata nuklir," ujar Prabowo.

Pidato tersebut menjadi perhatian publik setelah siaran langsung acara mendadak terputus sesaat setelah Prabowo membahas isu nuklir.

Studi ini melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi tantangan, potensi, dan kebutuhan lokal dalam memperkuat ketahanan pulau kecil terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam studi kelayakan ini, YSC Indonesia berperan bersama ICDI Taiwan dan ITRI Taiwan dalam merancang dan melaksanakan proses kajian, mulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga pelaksanaan asesmen lapangan.

Sejak Juni 2026, YSC Indonesia telah melakukan konsolidasi data sekunder, kajian regulasi dan dokumen perencanaan, pemetaan pemangku kepentingan, serta berkoordinasi dengan berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan studi. Selama kajian lapangan, tim juga melakukan observasi, wawancara, dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi ketahanan energi dan tantangan adaptasi terhadap panas ekstrem di Pulau Pahawang.

Executive Director YSC Indonesia, Iffah Rachmi, mengatakan tantangan perubahan iklim memerlukan solusi yang dibangun melalui kolaborasi dan didukung oleh kajian yang berbasis bukti.

"Studi kelayakan ini tidak hanya mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan setiap rekomendasi disusun berdasarkan kajian lapangan, data, dan perspektif masyarakat. Kolaborasi menjadi penting agar solusi yang dikembangkan tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal," Jumat (31/7/2926). 

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang diterima langsung oleh Rektor ITERA, Prof. Dr. Apt. Elfahmi, S.Si., M.Si. Pertemuan tersebut membahas kajian perubahan iklim di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait ketahanan energi dan serta ekosistem pesisir dan laut.

Universitas Lampung turut memaparkan aspek sosial, ketahanan pangan, dan keamanan lingkungan, sementara SDGs Center Universitas Bandar Lampung menyampaikan perspektif mengenai kebijakan dan rencana aksi pemerintah sebagai masukan dalam studi kelayakan.

Director of Project Development International Climate Development Institute (ICDI) Taiwan, Jessica Yang, menyampaikan bahwa Pulau Pahawang dipilih karena merepresentasikan tantangan yang dihadapi banyak pulau kecil di kawasan Asia-Pasifik. Menurutnya, studi kelayakan menjadi langkah penting untuk memahami kondisi lokal secara menyeluruh sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat disusun berdasarkan bukti dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Diskusi kemudian dilanjutkan bersama Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) untuk membahas aspek tata kelola, penguatan kelembagaan, serta pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan rekomendasi yang akan disusun.

Selanjutnya, tim melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan organisasi perangkat daerah (OPD) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesawaran terkait guna memperoleh masukan mengenai kebijakan, program pembangunan, dan kondisi wilayah. Tahapan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan hasil kajian dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Kajian lapangan di Pulau Pahawang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, pelaku wisata, perempuan, pemuda, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. Proses ini menjadi bagian penting dalam pengumpulan data untuk memahami kondisi sistem energi, lingkungan, sosial ekonomi, serta tantangan dan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi terhadap panas ekstrem.

Hasil studi kelayakan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pengembangan upaya penguatan ketahanan energi dan adaptasi terhadap panas ekstrem di Pulau Pahawang. Temuan yang dihasilkan akan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan pendekatan dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah pulau-pulau kecil.

Bagi ICDI Taiwan dan ITRI, kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan kolaborasi penelitian antara Indonesia dan Taiwan di bidang ketahanan energi dan adaptasi perubahan iklim. Hasil studi diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan inovasi dan kerja sama lanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah pulau-pulau kecil.

Lebih dari itu, proses ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat dalam menghasilkan solusi berbasis bukti untuk mendukung ketahanan komunitas menghadapi perubahan iklim.

"Mimpi boleh, mengigau jangan" adalah ungkapan yang terasa sederhana banget, tetapi menyimpan pesan moral yang sangat mendalam bagi siapa pun yang memegang amanah kepemimpinan. Mimpi adalah harapan yang disusun dengan akal sehat, perencanaan, kerja keras, dan keberanian menghadapi kenyataan. Sebaliknya, mengigau adalah keadaan ketika seseorang mengucapkan sesuatu tanpa kesadaran penuh, terputus dari realitas, dan sering kali tidak selaras dengan fakta yang sedang dihadapi. Dalam kehidupan berbangsa, perbedaan antara keduanya menjadi sangat penting karena nasib jutaan rakyat dapat dipengaruhi oleh setiap kata, keputusan, dan sikap para pemimpin.

Seorang pemimpin memang harus memiliki mimpi besar. Tidak ada bangsa yang maju tanpa visi yang melampaui keadaan hari ini. Namun, mimpi tidak boleh berubah menjadi ilusi yang memaksa kenyataan mengikuti narasi yang dibangun. Ketika fakta di lapangan menunjukkan kesulitan ekonomi, meningkatnya beban hidup, terbatasnya kesempatan kerja, atau menurunnya kepercayaan publik, maka tugas seorang pemimpin adalah mengakui kenyataan tersebut dengan jujur, bukan menutupinya dengan pernyataan-pernyataan yang terdengar indah tetapi kehilangan pijakan pada kondisi nyata.

Belakangan ini, masyarakat semakin sering menyaksikan pernyataan-pernyataan para pemimpin yang menimbulkan kebingungan. Ucapan yang seharusnya menenangkan justru memicu kegelisahan. Pernyataan yang diharapkan menjadi solusi malah terasa seperti penyangkalan terhadap kenyataan yang dialami rakyat setiap hari. Ketika jarak antara ucapan pemimpin dan pengalaman masyarakat semakin lebar, lahirlah krisis kepercayaan. Rakyat mulai bertanya apakah para pemimpinnya benar-benar memahami apa yang sedang terjadi atau justru hidup dalam ruang yang penuh gema pujian sehingga tidak lagi mampu mendengar suara dari bawah.

Mengigau dalam konteks kepemimpinan bukanlah gangguan medis, melainkan metafora bagi hilangnya kemampuan membedakan antara fakta dan angan-angan. Seorang pemimpin dapat terlihat sibuk berbicara tentang keberhasilan, sementara sebagian masyarakat masih bergumul dengan kebutuhan dasar. Ia dapat terus mengulang optimisme tanpa disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, kritik yang datang dari masyarakat dapat dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai masukan yang perlu didengar. Dalam keadaan seperti ini, kata-kata kehilangan fungsi sebagai alat komunikasi dan berubah menjadi instrumen pembentukan citra semata. 

Padahal, kata-kata seorang pemimpin memiliki daya yang luar biasa. Satu kalimat dapat menggerakkan pasar, membangun optimisme pelaku usaha, menenangkan masyarakat, atau sebaliknya memicu kepanikan dan keresahan. Oleh karena itu, setiap ucapan seharusnya lahir dari kehati-hatian, empati, serta pemahaman yang mendalam terhadap situasi yang sedang dihadapi bangsa. Kata-kata yang tidak dipikirkan secara matang dapat menjadi racun yang perlahan menggerogoti kepercayaan publik. Racun itu tidak selalu berbentuk kebencian, tetapi juga dapat berupa harapan palsu, janji yang terus diulang tanpa realisasi, atau narasi yang memutarbalikkan kenyataan.

Lebih berbahaya lagi ketika lingkungan kekuasaan dipenuhi oleh budaya menyenangkan atasan. Informasi yang sampai kepada pemimpin menjadi tersaring sedemikian rupa sehingga hanya kabar baik yang terdengar. Kritik dianggap sebagai pembangkangan, sementara pujian menjadi ukuran loyalitas. Dalam situasi demikian, pemimpin berisiko kehilangan kemampuan melihat kenyataan secara utuh. Ia tidak lagi memimpin berdasarkan kondisi yang sebenarnya, melainkan berdasarkan gambaran semu yang diciptakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Akibatnya, kebijakan yang lahir sering kali tidak menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Masyarakat pada era sekarang juga tidak lagi mudah menerima setiap pernyataan sebagai kebenaran mutlak. Akses terhadap informasi membuat rakyat mampu membandingkan ucapan para pemimpin dengan kenyataan yang mereka alami. Ketika terdapat perbedaan yang mencolok, kepercayaan akan terkikis sedikit demi sedikit. Kepercayaan adalah modal sosial yang sangat mahal. Sekali rusak, memulihkannya membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pemimpin yang bijaksana akan lebih memilih berkata apa adanya daripada membangun citra yang rapuh di atas fondasi kebohongan atau pengingkaran terhadap fakta.

Demokrasi yang sehat juga membutuhkan pemimpin yang bersedia dikoreksi. Tidak ada manusia yang selalu benar. Kesediaan menerima kritik justru menunjukkan kedewasaan dan kekuatan moral. Sebaliknya, kecenderungan menganggap diri paling benar hanya akan melahirkan kebijakan yang semakin jauh dari kebutuhan rakyat. Kritik bukanlah ancaman bagi kekuasaan, melainkan mekanisme agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar. Pemimpin yang anti kritik sesungguhnya sedang menutup jalan menuju perbaikan.

Ungkapan "mimpi boleh, mengigau jangan" menjadi pengingat bahwa kepemimpinan bukan sekadar kemampuan berbicara, melainkan kemampuan menghadirkan kenyataan yang lebih baik melalui tindakan nyata. Rakyat tidak membutuhkan retorika yang berlebihan, tetapi kejujuran, keberanian mengakui kekurangan, serta komitmen untuk memperbaiki keadaan. Mimpi besar akan selalu mendapat tempat dalam perjalanan sebuah bangsa, selama mimpi itu dibangun di atas fakta, nalar, dan kerja nyata. Namun, ketika mimpi berubah menjadi igauan yang menafikan kenyataan, maka setiap ucapan berpotensi menjadi racun yang melemahkan harapan, memecah kepercayaan, dan menjauhkan negara dari cita-cita yang sesungguhnya. Kepemimpinan yang matang bukanlah kepemimpinan yang paling pandai merangkai kata-kata, melainkan yang mampu menjadikan setiap kata sebagai cerminan kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Guru Besar Universitas Malahayati

"Kegiatan ini cukup penting dan bermanfaat bagi para perawat," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah PPNI Lampung Utara, Eva Karmila Sari di sela kegiatan.

Eva menuturkan, melalui kegiatan ini, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme para perawat diyakini akan dapat meningkat. Semua unsur sangat diperlukan saat menangani situasi kegawatdaruratan secara cepat, tepat dan sesuai standar. 

"Muaranya tentu kepada keselamatan pasien. Karena itu yang paling utama," terangnya.

Adapun total peserta pelatihan ini berjumlah 28 peserta. Mereka berasal dari 23 puskemas dan 5 rumah sakit. Kegiatan ini dibuka sejak tanggal 28 Juli lalu dan akan berakhir pada tanggal 2 Agustus mendatang. Pelatihan tersebut menggunakan sistem daring (dalam jaringan) dan luring (tatap muka).

Ia berharap, para peserta dapat memanfaatkan dengan baik pelatihan ini. Dengan demikian, pelayanan keperawatan gawat darurat yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien khususnya masyarakat Lampung Utara dapat berjalan sesuai harapan.

"Semoga pelayanan kesehatan di sini dapat terus meningkat dari waktu ke waktu," kata dia.

Feaby Handana

Sumber di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung mengungkapkan, orang tua siswa melalui calo dan membayar sejumlah uang kepada calon tersebut.

Modusnya, KK (Kartu Keluarga) calon siswa itu dipalsukan, dibuat KK yang dekat dengan sekolah. Kabarnya sih orang tua membayar lebih dari lima juta, jelasnya Jumat 31 Juli 2026.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) M Ramdhan membenarkan bahwa ada orang tua murid yang diterima di suatu SMPN menggunakan KK palsu.

Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan pengecekan secara random dan kami temukan pemalsuan itu. Dengan terpaksa kami keluarkan dari sekolah dan orangtuanya mengaku sudah membayar sejumlah uang, katanya.

Tapi orangtuanya tidak mau menjelaskan uang itu diberikan kepada siapa, pungkasnya.

Dandy Ibrahim

Head of Social Investment JAPFA, Retno Artsanti, mengatakan program telah dimulai sejak Januari 2026 dan akan berlangsung hingga Desember 2026. Sekolah peserta tersebar di tiga kecamatan, salah satunya Kecamatan Sidomulyo.

"Berdasarkan pemeriksaan puskesmas, terdapat 159 siswa yang terdeteksi mengalami malnutrisi," kata Retno dalam media gathering JAPFA di Hotel Aston, Bandar Lampung, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurut Retno, kondisi gizi para siswa akan dipantau secara berkala melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan oleh puskesmas. JAPFA menargetkan jumlah anak yang mengalami malnutrisi menurun dalam enam bulan pelaksanaan program.

Ia juga mengajak pemerintah dan sektor swasta memperkuat kolaborasi untuk mengatasi persoalan gizi anak. "Mari bergandengan tangan menyelesaikan masalah malnutrisi," ujarnya.

Social Investment Supervisor JAPFA, ST Khumaidah, mengatakan program tidak hanya memberikan edukasi gizi seimbang, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat serta melakukan pendampingan kepada sekolah.

Lampung menjadi salah satu wilayah pertama pelaksanaan JAPFA for Kids sejak 2008. Program ini diawali di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur sebelum diperluas ke Lampung Selatan, Tanggamus, Pringsewu, dan Pesawaran.

Hingga 2026, JAPFA mencatat program tersebut telah menjangkau 69 sekolah dengan sekitar 13.400 siswa di Provinsi Lampung. Perusahaan juga rutin menggelar Hari Sehat JAPFA sebagai bagian dari pemantauan status gizi siswa.

Data JAPFA menunjukkan pada 2024 sekitar 10,1 persen siswa peserta program masih mengalami masalah gizi. Melalui intervensi berupa pemberian protein hewani, terutama telur setiap hari selama enam bulan, sebanyak 51,5 persen siswa berhasil memperbaiki status gizinya pada 2024. Angka itu meningkat menjadi 62,5 persen pada 2025.

Retno mengatakan perkembangan berat badan dan tinggi badan siswa dipantau melalui aplikasi digital sebagai bagian dari evaluasi program.

Mas Alina

Lokasi SR Lampung Utara berada di Kecamatan Blambanganpagar dengan luas ±6,3 hektare. Untuk tanah seluas itu, pemkab harus merogoh kocek sebesar Rp4,3 miliar.

"Iya. Bupati kan dekat dengan saya waktu awal-awal sebelum dilantik itu," kata pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As, Kamis (30/7/2026).

Ia menceritakan, luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang. 

"Belum. Baru tanda jadi saja," terangnya.

Pantauan di lokasi, lahan yang digunakan untuk pembangunan SR ini diapit oleh dua lapak onggok singkong. Kedua lapak ini berada di kanan dan kiri lahan SR. Jarak antara lapak dan lokasi SR sekitar 390-an meter.

Lapak onggok merupakan tempat usaha atau pengepul yang memperjualbelikan ampas atau limbah singkong dari pabrik tapioka. Sebelum dijual kembali, ampas singkong itu dijemur terlebih dulu. Dalam proses penjemuran inilah kerap timbul aroma tidak sedap untuk lingkungan sekitar. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan para siswa SR yang sehari-harinya akan menetap di asrama.

Feaby Handana

Abdul Khanif yang dilantik sebagai Sekretaris sementara masih menjabat Kepala SMPN 2, sedangkan menjabat Kabid Dikdas sedangkan dia masih menjabat Kepala SDN 2 Rawalaut dan Plt Kepala SDN 3 Rawalaut.

Teraslampung.com sudah berupaya menghubungi Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Zulkifli tentang apakah para mantan kepala sekolah tersebut mempunyai kompetensi serta dalam menentukan jabatan tersebut apakah juga melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Sayangnya, Zulkifli tidak bisa ditemui karena dia sedang berobat. Saya sedang berobat, katanya, Kamis 30 Juli 2026.

Dari sumber yang enggan disebut namanya, penentuan jabatan tersebut diduga ada cawe-cawe dari eks Kadisdikbud Eka Apriana yang kini menjabat sebagai Asisten II Pemkot Bandarlampung.

Dia juga masih menaruh orang kepercayaannya untuk memata-matai kinerja Plt Kadis, padahal orang itu sudah pensiun. Terus, setahu saya Plt Kadis pak Ramdhan tidak tahu menahu atau tidak dilibatkan dalam menentukan jabatan itu, jelasnya.

Selain itu, ada seorang yang telah menjabat sebagai sekretaris di suatu dinas, dipindah menjadi Kabid di dinas yang lain.

Keanehan lainnya, pelantikan yang dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2026 dipimpin oleh Sekdakot Iwan Gunawan, padahal pada saat yang sama Walikota Eva Dwiana ada di tempat.

Dandy Ibrahim

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pascapanen. RMU di Lampung Timur menjadi salah satu dari dua fasilitas pengolahan gabah yang akan dibangun Bulog di Provinsi Lampung.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, mengatakan pembangunan RMU ditujukan untuk memperkuat infrastruktur pascapanen sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah awal pembangunan Rice Milling Unit di Kabupaten Lampung Timur. Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Rindo.

Menurut dia, Lampung Timur dipilih karena merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Lampung. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas pengolahan 120 ton gabah dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2027.

Bulog menilai keberadaan RMU akan meningkatkan kapasitas pengolahan hasil panen, mempercepat penyerapan gabah petani, menjaga kualitas beras, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nurmayah, menyambut baik pembangunan fasilitas tersebut. Ia mengatakan pemerintah daerah siap memberikan dukungan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.

"Kehadiran RMU akan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah hasil panen petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Ela.

Bulog berharap pembangunan RMU dapat menciptakan sistem pengelolaan hasil panen yang lebih modern dan efisien sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani di Lampung Timur.

Pada satu kegiatan resmi, pimpinan negeri ini mengucapkan suatu diksi yang dalam ukuran kepatutan, sangat tidak layak. Ucapan itu justru melukai hati rakyatnya sendiri; yang pada saat beliau maju pemilihan, ada saja yang menjadi pendukung setianya. Ucapan sebagai Londo Ireng adalah cap atau labelling yang sangat tidak paham akan epistemologi  makna ucapan. Sementara secara aksiiologis: wartawan/jurnalis dan LSM adalah pilar demokrasi keempat yang sudah sejak zaman Yunani Kuno keberadaannya diakui.

Demokrasi memperoleh makna sejatinya ketika setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, ketika kritik dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, dan ketika pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara bebas serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap ucapan yang merendahkan peran pers, jurnalis, maupun organisasi masyarakat sipil patut menjadi perhatian serius karena berpotensi mencederai semangat demokrasi yang dibangun dengan pengorbanan panjang. Ketika dalam sebuah pidato resmi kepala negara penyebutan "londo ireng" yang diarahkan kepada wartawan, jurnalis, dan LSM, istilah tersebut bukan sekadar ungkapan spontan, melainkan simbol yang dapat dimaknai sebagai pelabelan negatif terhadap kelompok yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

Pers dalam negara demokrasi bukanlah musuh pemerintah. Pers adalah mitra kritis yang memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta kepada masyarakat. Berbagai laporan investigasi, liputan mengenai penyimpangan kebijakan, hingga kritik dari para pengamat merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang justru membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan. Tanpa pers yang bebas, masyarakat akan kehilangan sumber informasi yang objektif. Sebaliknya, pemerintah pun kehilangan cermin untuk melihat kelemahan yang perlu diperbaiki.

Pelabelan yang mengesankan bahwa wartawan, jurnalis, maupun organisasi masyarakat sipil adalah pihak yang berpihak kepada kepentingan asing hanya karena menyampaikan kritik merupakan penyederhanaan persoalan yang berbahaya. Kritik tidak identik dengan permusuhan. Perbedaan pendapat bukanlah pengkhianatan.

Dalam kehidupan demokrasi, kritik merupakan vitamin bagi pemerintahan agar tidak terjebak dalam ruang gema yang hanya dipenuhi pujian. Sejarah di berbagai negara menunjukkan bahwa kekuasaan yang menolak kritik cenderung kehilangan kemampuan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang dibuatnya sendiri.

Istilah "londo ireng" memiliki muatan historis dan emosional yang kuat di tengah masyarakat. Dalam konteks tertentu, istilah tersebut digunakan sebagai sindiran terhadap orang yang dianggap berpihak kepada kepentingan luar atau mengkhianati bangsanya sendiri. Ketika istilah seperti itu diarahkan kepada insan pers dan organisasi masyarakat sipil, muncul kesan bahwa setiap kritik dianggap sebagai tindakan yang tidak patriotik. Padahal, kecintaan kepada bangsa justru sering diwujudkan melalui keberanian mengingatkan penguasa ketika kebijakan dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat.

Pers memiliki kewajiban untuk bertanya, menguji informasi, dan menyampaikan berbagai sudut pandang kepada publik. Fungsi ini sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang sedang berkuasa. Namun ketidaknyamanan tersebut merupakan konsekuensi alami dalam sistem demokrasi. Kekuasaan yang sehat tidak dibangun di atas tepuk tangan tanpa kritik, melainkan di atas keberanian menerima masukan, termasuk yang paling tajam sekalipun. Kritik yang didasarkan pada fakta seharusnya dijawab dengan data, argumentasi, dan kebijakan yang lebih baik, bukan dengan pelabelan yang dapat memperkeruh hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Organisasi masyarakat sipil juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Mereka mengawal isu lingkungan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, hingga transparansi anggaran negara. Tidak semua kritik yang mereka sampaikan harus dianggap benar, tetapi keberadaan mereka merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang dibutuhkan dalam negara hukum. Jika setiap kritik langsung dicurigai sebagai kepentingan asing, maka ruang dialog akan menyempit dan kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat terkikis.

Ucapan seorang kepala negara memiliki bobot yang berbeda dibandingkan ucapan warga biasa. Setiap kata dapat memengaruhi persepsi masyarakat, sikap aparat, bahkan iklim kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, penggunaan istilah-istilah yang berpotensi mendiskreditkan kelompok tertentu perlu dipertimbangkan secara matang. Bahasa memiliki kekuatan untuk membangun persatuan, tetapi juga dapat memperlebar jurang polarisasi apabila digunakan untuk memberi stigma kepada pihak yang berbeda pandangan.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang meniadakan kritik, melainkan bangsa yang mampu mengubah kritik menjadi energi perbaikan. Ketika ruang kebebasan berekspresi dipersempit oleh stigma dan pelabelan, yang sesungguhnya dirugikan bukan hanya pers atau organisasi masyarakat sipil, melainkan seluruh rakyat yang berhak memperoleh informasi yang jujur dan beragam. Demokrasi memerlukan keberanian untuk mendengar suara yang berbeda, sebab dari perbedaan itulah lahir kebijakan yang lebih matang dan berpihak kepada kepentingan umum.

Istilah "londo ireng" yang diucapkan kepala negara, dan diarahkan kepada wartawan, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil menyisakan kegelisahan tentang kualitas hubungan antara kekuasaan dan pengawas kekuasaan. Pers bukanlah lawan negara, melainkan salah satu pilar yang menopang kehidupan demokrasi. Ketika pilar itu dilemahkan melalui pelabelan yang merendahkan, kekhawatiran akan menyempitnya ruang kebebasan berpendapat menjadi sesuatu yang wajar. Masa depan demokrasi bergantung pada kesediaan semua pihak, terutama pemegang kekuasaan, untuk menghormati kritik sebagai hak warga negara sekaligus sebagai sarana memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 

*Guru Besar Universitas Malahayati

"Bukan hanya Anda saja yang sibuk, kami di sini juga punya kegiatan," tegas Genius dengan nada tinggi saat bercakap dengan petinggi BBWS melalui sambung telepon di lokasi tanah sengketa, Selasa (28/7/2026).

Alasan ketidakhadiran mereka dan hanya mengutus pegawai biasa di lokasi sangat tidak bisa diterima. Hal itu dikarenakan undangan ke lokasi telah jauh hari disampaikan. Kehadiran petinggi ini sangat diperlukan agar dapat mengambil keputusan yang tepat usai peninjauan lokasi.

"Pak Kapolsek, Babinsa, pihak BPN, pihak kecamatan saja bisa luangkan waktu kok ke sini," kata dia sembari menutup sambungan telepon.

Tak ingin membuang waktu percuma, ia langsung meminta pihak BPN mengukur lahan milik Heni Ismaria yang diklaim aset BBWS. Pengukuran dimulai dari batas patok milik BBWS dengan batas tanah Heni. 

Ia mengatakan, pengukuran ini sifatnya sementara. Pihaknya memberikan kesempatan kepada BBWS Mesuji untuk melakukan pengukuran versi mereka. Nantinya, hasil kedua pengukuran itu akan kembali dibahas dalam rapat mendatang.

"Sampaikan ke pimpinan anda tentang hasil hari ini," tuturnya yang langsung direspons dengan anggukan kepala oleh perwakilan BBWS Mesuji sebagai tanda setuju.

Dalam peninjauan tersebut juga terungkap fakta bahwa klaim BBWS terhadap tanah yang disebut-sebut milik Heni berawal dari surat laporan yang masuk ke mereka. Laporan ini ditindaklanjuti dengan mendatangi kediaman Heni. Di kediaman itu, mereka meminta Heni menandatangani pernyataan yang berisikan bahwa lahan itu benar menjadi aset BBWS. 

Menariknya, surat pernyataan itu ternyata telah disiapkan oleh pihak BBWS. Heni hanya tinggal tanda tangan saja. Konyolnya lagi, surat pernyataan itu diketahui tidak memiliki kop BBWS sebagaimana surat resmi.

Sengketa antara BBWS Mesuji ini bermula saat pihak Heni hendak mengurus pembuatan sertifikat tanah mikiknya. Permohonannya ditolak karena ada keberatan dari BBWS terkait status tanah itu. 

Tak terima tanahnya diklaim Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Heni Ismaria mengadu kepada DPRD Lampung Utara. Laporan Heni ditindaklanjuti oleh pihak legislatif melalui Rapat Dengar Pendapat pada pekan kedua Juli. Hasilnya, pihak legislatif akan turun ke lokasi untuk memastikan status tanah tersebut.

Feaby Handana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bandarlampung mengerahkan 10 unit mobil pemadam dan selama dua jam api berhasil dipadamkan.

Informasi dari Slamet, warga Kelurahan Kedaton, kebakaran terjadi sekitar pukul 06.00 Wib dan api pertama kali muncul dari kios yang digunakan untuk bengkel motor. Kemudian api menyebar ke kios kosong selanjutnya menyambar kios

"Warga banyak yang masih tidur. Kejadian jam enam pagi. Api berasal akibat korsleting listrik, tahu-tahu api membesar. Di dalam sempat ada empat orang terjebak, namun beruntung mereka berhasil keluar menyelamatkan diri lewat pintu samping," jelas Slamet.

Kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta akibat kebakaran itu karena beberapa motor di bengkel hangus serta alat-alat elektronik di Toko Budi Elektronik tidak ada yang bisa diselamatkan.

Kini, petugas kepolisian bersama tim masih melakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi guna memastikan penyebab pasti serta total kerugian material akibat bencana kebakaran ini.

Dandy Ibrahim

"Ada 12 hektare lahan kami yang akan disewakan pada tahun ini," jelas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung Utara, Tommy Suciadi, Senin (27/7/2026).

Menurut Tomy, rencana pemberlakuan kebijakan penyewaan lahan ini semata-mata hanya untuk menambah perolehan PAD tiap tahunnya. Meski jumlahnya tidak begitu besar, namun lahan tidur itu akan dapat membawa manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat yangenjadi penyewa.

Ia mengatakan, rencana ini diambil setelah pihaknya mendapat besaran nilai sewa dari hasil penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Tanpa itu, pihaknya tidak berani mengambil kebijakan ke arah sana.

Besaran sewa lahan untuk ke-12 hektare lahan tersebut berkisar antara Rp3,7 juta-Rp4 juta per tahunnya. Lahan-lahan itu berada di Kecamatan Abung Timur. Saat ini prosesnya hanya tinggal menunggu persetujuan sekretaris daerah saja.

"Persetujuan turun, akan ada penandatanganan perjanjian dengan penyewa lahan," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah dinas mengajukan usulan penilaian aset tanah mereka. Tujuannya agar tanah itu dapat menambah perolehan PAD di masa mendatang. Sayangnya, dari ketiga dinas itu, Dinas Pendidikan Lampung Utara tak termasuk di antaranya. Alhasil, ratusan perumahan guru mereka tak dapat dimanfaatkan untuk menambah PAD.

Ketiga dinas itu, yakni Dinas Sosial (± 2 hektare), Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (± 12 hektare), dan Dinas Perkebunan dan Peternakan (± 4 hektare). Adapun aset perumahan guru sendiri berjumlah sekitar 157 unit. 

Ke-157 rumah itu tersebar di lima perumahan dan lingkungan sekolah. Ke-5 perumahan itu berlokasi di Kelurahan Rejosari (27 unit), Kotabumiudik (19 unit), Sindangsari (20 unit) dan di Jalan Soekarno-Hatta Gang Bangau, Tanjungharapan (38 unit) Jalan Soekarno-Hatta Gang Elang (32 unit), serta 21 unit di SDN 5 Madukoro, Kotabumi Utara.

Feaby Handana

Manajer Advokasi dan Pengembangan Masyarakat Mitra Bentala, Mashabi mengatakan penanaman mangrove tersebut bersamaan dengan peringatan Hari Mangrove se-Dunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 26 Juli.

Mashabi menambahkan, penanaman mangrove tersebut merupakan jawaban atas semakin minimnya hutan mangrove di Lampung. Dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung hanya beberapa wilayah pesisirnya yang masih tersisa ekosistem mangrove dari 6 kabupaten dan 1 kota pesisir yang ada.

Sebagian besar masyarakat pesisir sangat tergantung hidupnya terhadap keberadaan sumberdaya alam pesisir yang baik seperti mangrove. Mangrove merupakan faktor pembentuk ekosistem pesisir, jika mangrovenya terganggu atau punah maka ekosistem pesisir pun terganggu, jika terganggu maka dipastikan biota laut pun terancam untuk berkembangbiak, akibatnya masyarakat yang hidupnya menggantungka dari hasil laut akan berkurang, jelasnya, Minggu 26 Juli 2026.

Lebih jauh Mashabi menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) No.27 Tahun 2025 tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove. Harapannya aturan tersebut menjadi pedoman di Lampung.

Aturan itu bisa jadi pedoman bagi Pemprov Lampung sebagai bentuk perhatian dan komitmennya serta ada upaya perlindungan mangrove, artinya bahwa setiap perencanaan daerah yang dibuat mesti ada dokumen perencanaan untuk perlindungan ekosisitem mangrovenya sebagai pedoman, ungkap Mashabi.

Sementara itu, Direktur Mitra Bentala, Rizani mengatakan pentingnya untuk menjaga keberadaan kawasan hutan mangrove yang ada saat ini di provinsi Lampung. Karena tidak sedikit hutan mangrove di provinsi ini sudah banyak yang rusak.

Mesti sudah ada aksi nyata yang dilakukan baik dalam bentuk menjaga yang sudah ada maupun melakukan rehabilitasi terhadap wilayah pesisir yang telah rusak. Itu belum cukup kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah juga masyarakat pesisir, ungkapnya.

Dandy Ibrahim 

UCAPAN presiden tidak pernah berhenti sebagai sekadar rangkaian kata. Dalam sistem ketatanegaraan, setiap pernyataan kepala negara merepresentasikan sikap negara yang memiliki dampak politik, sosial, bahkan hukum. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat pada setiap kalimat yang diucapkannya.

Belakangan ini publik dibuat ramai oleh pernyataan Presiden Prabowo yang menggunakan istilah "londo ireng" --pihak-pihak yang dinilai lebih membela kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsa sendiri. Dalam pidatonya, istilah itu dikaitkan dengan oknum yang berasal dari kalangan wartawan, pengamat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kelompok intelektual tertentu.

Sebagai warga negara, tentu setiap orang berhak menafsirkan maksud pidato tersebut. Namun sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dan negara hukum, perhatian kita semestinya tidak berhenti pada istilah "londo ireng" itu sendiri, melainkan pada bagaimana sebuah tuduhan atau label disampaikan oleh seorang presiden.

Presiden Republik Indonesia bukan hanya seorang politisi. Ia merupakan kepala pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di bawah kepemimpinannya terdapat berbagai instrumen negara.

Mulai dari lembaga intelijen, aparat penegak hukum, kementerian, hingga lembaga pengawasan, yang memiliki kewenangan mengumpulkan informasi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan membawa dugaan pelanggaran ke jalur hukum.

Karena itu, apabila benar terdapat individu atau kelompok yang bekerja untuk kepentingan asing dengan cara yang melanggar hukum atau membahayakan kepentingan nasional, maka negara memiliki perangkat yang sah untuk mengusut dan membuktikannya. Dalam negara hukum, ukuran kebenaran bukanlah kuatnya retorika, melainkan kuatnya alat bukti.

A.V. Dicey (1885) melalui konsep Rule of Law menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk kepada hukum. Tidak seorang pun boleh diposisikan bersalah hanya karena persepsi, dugaan, atau label. Semua harus melalui proses hukum yang adil (due process of law).

Di sinilah letak persoalan mendasarnya.

Seorang presiden tentu memiliki kebebasan menyampaikan pandangan politiknya. Namun ketika sebuah istilah yang sarat stigma disampaikan di ruang publik tanpa penjelasan mengenai siapa yang dimaksud atau bagaimana dasar pembuktiannya, ruang demokrasi dapat berubah menjadi ruang spekulasi.

Publik mulai saling menebak. Wartawan saling curiga. LSM merasa disudutkan. Akademisi mempertanyakan ruang kebebasan berpikir. Padahal demokrasi yang sehat dibangun melalui kepastian, bukan prasangka.

Dalam ilmu komunikasi politik, kondisi seperti ini dikenal sebagai framing. Robert M. Entman (1993) menjelaskan, framing merupakan cara membangun persepsi publik terhadap suatu persoalan melalui pemilihan kata dan sudut pandang tertentu. 

Ketika sebuah kelompok sosial diberi label negatif oleh figur yang memiliki otoritas tinggi, masyarakat akan lebih mudah menggeneralisasi kelompok tersebut meskipun belum tersedia bukti yang dapat diverifikasi.

Lebih jauh lagi, Kathleen Hall Jamieson (1992) dalam Dirty Politics menjelaskan, penggunaan retorika politik yang bersifat stigmatis dapat memperlemah kualitas demokrasi, karena masyarakat lebih sibuk memperdebatkan identitas dibandingkan substansi persoalan. Padahal,Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Keduanya menempatkan pembuktian sebagai dasar utama. Bukan asumsi. Bukan pula stigma.

Kritik terhadap pemerintah, seharusnya bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Justru dalam sistem demokrasi, pers diberi mandat konstitusional sebagai salah satu pilar yang menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pers yang profesional wajib mengawasi pemerintah. Pemerintah yang demokratis wajib menghormati kemerdekaan pers. Hubungan keduanya bukan hubungan antara musuh dan kawan, melainkan hubungan yang saling mengawasi demi kepentingan rakyat.

Demikian pula keberadaan LSM dan kalangan akademisi. Larry Diamond (1994) dalam Journal of Democracy menjelaskan, masyarakat sipil (civil society) merupakan unsur penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Kritik yang lahir dari organisasi masyarakat maupun perguruan tinggi tidak dapat serta-merta dipersepsikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara. 

Kritik merupakan mekanisme koreksi agar kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.

Tentu saja, tidak ada satu profesi pun yang kebal dari penyimpangan. Wartawan dapat melanggar kode etik. Aktivis dapat memiliki kepentingan tertentu. Akademisi pun tidak luput dari potensi konflik kepentingan. 

Namun jika memang terdapat oknum yang melanggar hukum atau bekerja untuk kepentingan yang merugikan bangsa, maka negara memiliki kewajiban untuk membuktikannya melalui mekanisme hukum yang transparan, profesional, dan dapat diuji di hadapan publik.

Negara hukum tidak mengenal penghukuman melalui pidato. Negara hukum mengenal pembuktian. Di sinilah bangsa Indonesia sesungguhnya telah memiliki warisan nilai yang jauh lebih tua daripada republik ini sendiri, yaitu falsafah Nusantara.

Masyarakat Jawa mengajarkan, "Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana." Kehormatan seseorang lahir dari lisannya, sementara kehormatan dirinya tercermin dari perilakunya. Falsafah ini mengingatkan bahwa ucapan seorang pemimpin bukan hanya didengar, tetapi dipercaya. Oleh sebab itu, setiap kata harus diucapkan dengan penuh kehati-hatian karena dapat membentuk cara berpikir masyarakat.

Pepatah Jawa lainnya, "Menang tanpa ngasorake," mengajarkan bahwa kemenangan tidak harus diraih dengan merendahkan pihak lain. Pemimpin yang kuat justru mampu menyelesaikan persoalan melalui keteladanan, argumentasi, dan keadilan. 

Nilai ini sejalan dengan konsep servant leadership yang dikembangkan Robert K. Greenleaf (1977), yaitu kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, bukan dominasi melalui retorika.

Dari ranah Minangkabau lahir petuah "Bajalan luruih, bakato bana." Berjalanlah di jalan yang lurus dan berkatalah benar. Kebenaran tidak cukup hanya diyakini, tetapi harus dapat dibuktikan. Sementara masyarakat Batak mengenal ungkapan "Jolo nidilat bibir, asa nidok hata," yang bermakna berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbicara. 

Pesan moral ini terasa sangat relevan di era media digital ketika satu kalimat dari seorang pejabat negara dapat menyebar dalam hitungan detik dan memengaruhi jutaan orang.

Sebagai masyarakat Lampung, kita juga mengenal falsafah Piil Pesenggiri yang bertumpu pada nilai juluk adok, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan. Nilai-nilai tersebut mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, menghormati sesama, membangun dialog, dan bergotong royong. 

Kepemimpinan yang berlandaskan Piil Pesenggiri akan lebih mengedepankan kebijaksanaan daripada penghakiman.

Sementara itu, budaya Betawi mengenal pepatah "Mulutmu harimaumu." Kata-kata dapat menjadi sumber persatuan, tetapi juga dapat melahirkan perpecahan apabila tidak disampaikan secara bijaksana. 

Dalam teori tindakan komunikatif (The Theory of Communicative Action), Jürgen Habermas (1984) menegaskan bahwa ruang publik demokratis harus dibangun melalui dialog yang rasional, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui pelabelan yang berpotensi menutup ruang diskusi.

Semua falsafah tersebut membawa kita pada satu kesimpulan yang sama: kekuasaan memperoleh legitimasi bukan kerasnya suara, melainkan karena tegaknya keadilan.

Sebagai kepala negara, Presiden tentu memiliki akses terhadap informasi strategis yang tidak dimiliki masyarakat. Publik berharap setiap pernyataan yang menyangkut dugaan ancaman terhadap bangsa didasarkan pada informasi yang akurat dan diikuti oleh langkah-langkah kelembagaan yang sesuai dengan prinsip negara hukum. 

Bila terdapat bukti, negara memiliki kewajiban untuk menindak secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila suatu pernyataan tidak disertai penjelasan atau tindak lanjut yang dapat diuji, maka ruang publik akan dipenuhi spekulasi yang pada akhirnya lebih banyak melahirkan polemik daripada solusi.

Bangsa ini tidak membutuhkan politik yang memelihara kecurigaan. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang menghadirkan kepastian hukum. Rakyat tidak sedang menunggu siapa yang paling lantang berbicara. Rakyat menunggu siapa yang paling berani membuktikan.

Sejarah tidak mencatat seorang pemimpin dari banyaknya pidato yang disampaikan, melainkan dari keberhasilannya menegakkan keadilan. Dalam negara hukum, tuduhan harus dibuktikan. Dalam demokrasi, kritik harus dihormati.

Dan dalam budaya Nusantara, kehormatan seorang pemimpin selalu diukur dari kebijaksanaan lisan, keteladanan tindakan, serta keberanian mempertanggungjawabkan setiap ucapannya di hadapan rakyat. Tabik pun.

*Ketua IWO Provinsi Lampung

Kepala SMPN 1 Yulia Budiarti menjelaskan, kegiatan FUN RUN SPANSA VAGANZA DIAMOND JUBILEE yang start-nya tepat di depan SMP tersebut di jalan Mr. Gele Harun, Kecamatan Enggal diikuti 1070 peserta.

Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan sukses ada ribuan peserta yang ikut dalam FUN RUN SPANSA VAGANZA DIAMOND JUBILEE yang kegiatannya fun run dan fun walk. Peserta ada alumni, civitas akademik yang aktif juga dari umum, jelasnya usai lomba Sabtu, 25 Juli 2026.

Kemudian di acara ini kami bagi dalam beberapa kategori ada pra remaja, remaja, dewasa dan lansia semuanya putra dan putri, tambahnya.

Sementara pembukaan acara tersebut dilepas oleh Camat Enggal M. Supriyadi yang hadir mewakili walikota. Dan dia mengatakan SMPN 1 sebagai salah satu sekolah tertua sudah mencetak alumni yang menduduki posisi penting di Kota Bandarlampung.

Sebagai sekolah tertua yang sudah menghasilkan alumni yang menduduki posisi strategis di Lampung, salah seorang yang hadir di sini Abdurrahman Syarbini (mantan bupati Tulangbawang). Harapannya ke depan sekolah ini mendidik anak-anak yang jujur, berintegritas serta memiliki akhlak yang baik, harapnya. 

Dandy Ibrahim 

Peristiwa itu diduga dipicu perselisihan mengenai pesanan sate taichan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Polisi Wira Graha mengatakan, insiden bermula di area parkir yang terdapat lapak penjual sate taichan. Saat itu, para pelaku memesan empat porsi sate. Namun, menurut korban, pesanan tersebut merupakan miliknya.

"Terjadi cekcok, kemudian berlanjut dengan pemukulan," kata Wira, Jumat, 24 Juli 2026.

Setelah itu, korban berusaha melarikan diri. Polisi menyebut jarak antara lokasi awal pertengkaran dan tempat korban ditemukan cukup jauh. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, korban sempat berlari untuk menyelamatkan diri.

Menurut Wira, keluarga menyebut korban memiliki latar belakang sebagai atlet lari sehingga mampu berlari cukup jauh. Salah seorang pelaku bahkan mengejar korban menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya korban ditusuk.

Korban mengalami 10 luka tusuk, terdiri atas lima luka di bagian depan tubuh dan lima luka di bagian belakang.

Polisi telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Penyidik membagi peran mereka ke dalam empat kelompok, yakni pelaku yang mengejar korban, pelaku yang mengejar dan memukul, pelaku yang mengejar, memukul, sekaligus mengambil telepon genggam korban, serta pelaku yang mengejar, memukul, dan menikam korban.

Tersangka berinisial FN dan DR diduga berperan mengejar korban. Tiga tersangka lainnya, yakni FNK, RRGB, dan AEL, diduga mengejar sekaligus memukul korban. 

Tersangka SS diduga ikut mengejar, memukul, dan mengambil telepon genggam korban. Adapun tersangka EYR diduga sebagai pelaku penusukan.

Wira mengatakan, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut. Polisi menduga masih ada dua orang lain yang terlibat dan kini dalam pengejaran bersama Polda Metro Jaya dan pihak TNI.

Ketujuh tersangka dijerat dengan pasal berlapis, antara lain Pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 262 ayat (4) KUHP tentang pengeroyokan, dan Pasal 466 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukuman maksimal bagi para tersangka mencapai pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara, sesuai dengan ketentuan pasal yang disangkakan.

Ungkapan semakin ke sini, semakin ke sana sering terdengar sebagai kalimat sederhana yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berjalan tidak sesuai arah. Namun, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ungkapan tersebut terasa semakin relevan untuk menggambarkan kondisi yang dirasakan sebagian masyarakat saat ini. Harapan yang dahulu tumbuh begitu besar terhadap masa depan bangsa perlahan berubah menjadi pertanyaan dan kegelisahan. Banyak rakyat merasa bahwa perjalanan negeri yang seharusnya mendekatkan mereka pada kesejahteraan justru sering kali bergerak menjauh dari cita-cita yang selama ini diperjuangkan.

Sejak awal berdirinya, negeri ini dibangun di atas fondasi pengorbanan dan semangat untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Kemerdekaan bukan hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk menikmati hasil pembangunan.

Dalam berbagai dokumen kenegaraan, kesejahteraan rakyat selalu menjadi tujuan utama. Akan tetapi, dalam praktiknya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan yang menunjukkan adanya jarak antara idealisme dan kenyataan.

Salah satu persoalan yang paling sering dirasakan adalah masalah ekonomi. Di tengah berbagai laporan tentang pertumbuhan dan pembangunan, banyak keluarga masih harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan membuat daya beli masyarakat tertekan. Lapangan pekerjaan memang tersedia, tetapi tidak selalu mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun. Tidak sedikit lulusan pendidikan tinggi yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjadi kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain ekonomi, pendidikan juga menjadi cermin penting dalam melihat arah perjalanan bangsa. Pendidikan seharusnya menjadi alat utama untuk menciptakan perubahan sosial dan membuka kesempatan bagi setiap individu untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal.

Sebagian sekolah memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pengajar yang memadai, sementara sebagian lainnya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa hak memperoleh pendidikan berkualitas belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh seluruh anak bangsa.

Di bidang pelayanan publik, masyarakat juga berharap adanya sistem yang semakin mudah, cepat, dan transparan. Kemajuan teknologi memang telah membawa berbagai inovasi yang mempermudah urusan administrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang membuat masyarakat harus mengeluarkan waktu, tenaga, bahkan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan yang seharusnya sederhana. Ketika harapan masyarakat adalah pelayanan yang efisien, kenyataan yang dihadapi sering kali belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi tersebut.

Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru. Media sosial yang awalnya diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan partisipasi publik kini sering berubah menjadi arena pertentangan yang tidak produktif. Perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi kerap berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan cepat dan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap berbagai persoalan. Akibatnya, ruang publik sering dipenuhi oleh perdebatan yang lebih banyak menghasilkan perpecahan daripada solusi.

Persoalan lingkungan hidup juga menunjukkan gejala yang serupa. Pembangunan yang berlangsung di berbagai sektor memang memberikan manfaat ekonomi, tetapi sering kali diiringi oleh berbagai dampak terhadap alam. Kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, serta meningkatnya frekuensi bencana menjadi peringatan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ketika alam dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat itu sendiri.

Fenomena semakin ke sini, semakin ke sana pada dasarnya menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara harapan rakyat dan arah yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat berharap kesejahteraan yang lebih baik, tetapi masih menghadapi tekanan ekonomi. Rakyat menginginkan pendidikan yang merata, tetapi masih melihat kesenjangan. Rakyat mendambakan pelayanan yang mudah, tetapi masih menemui berbagai hambatan. Dalam banyak hal, tujuan yang ingin dicapai tampak berbeda dengan realitas yang sedang berlangsung.

Keadaan ini tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan optimisme. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini mampu melewati berbagai tantangan besar ketika seluruh elemen masyarakat bekerja sama dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Kritik yang muncul dari masyarakat bukanlah bentuk kebencian terhadap negeri, melainkan wujud kepedulian agar perjalanan bangsa tetap berada pada jalur yang benar. Kritik menjadi pengingat bahwa pembangunan harus selalu berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar pencapaian yang terlihat baik di atas kertas.

Ungkapan semakin ke sini, semakin ke sana harus dipahami sebagai peringatan agar bangsa ini terus melakukan evaluasi terhadap arah perjalanannya. Kemajuan sejati tidak hanya diukur dari besarnya pembangunan fisik atau tingginya angka pertumbuhan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ketika harapan rakyat dijadikan kompas utama dalam setiap kebijakan dan keputusan, maka perjalanan bangsa tidak akan kehilangan arah. Sebaliknya, setiap langkah yang diambil akan membawa negeri ini semakin dekat kepada cita-cita keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang menjadi impian seluruh rakyat Indonesia. ***

*Guru Besar Universitas Malahayati 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung dalam mendukung penanganan kawasan permukiman sesuai SK Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Lampung.

Pelaksanaan program didukung oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, dengan Yayasan Sagara Cita Indonesia (YSC Indonesia) sebagai mitra pendamping masyarakat.

Dalam kemitraan ini, Dinas PKPCK Provinsi Lampung mempersiapkan pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Kota Bandarlampung memperkuat dukungan lintas sektor, sementara YSC Indonesia mendampingi masyarakat agar siap memanfaatkan dan memelihara infrastruktur sanitasi secara berkelanjutan.

Pendampingan masyarakat dilaksanakan selama JuliSeptember 2026 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sanitasi aman, mendorong perubahan perilaku, serta memperkuat kelembagaan masyarakat sebagai persiapan sebelum pembangunan infrastruktur dilaksanakan.

Sebagai dasar pelaksanaan pendampingan, YSC Indonesia telah melakukan asesmen kondisi sanitasi di wilayah sasaran. Hasil asesmen menunjukkan penurunan kualitas sanitasi di sejumlah wilayah Kelurahan Pesawahan akibat kerusakan infrastruktur karena banjir, minimnya pemeliharaan sarana sanitasi, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.

Asesmen juga menemukan sejumlah tangki septik tidak lagi berfungsi optimal karena tidak pernah dilakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala, sehingga menyebabkan toilet mampet dan pada beberapa kasus memerlukan rehabilitasi maupun penggantian sarana sanitasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Bappeda Kota Bandarlampung, Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandarlampung, Puskesmas Pasar Ambon, Pemerintah Kelurahan Pesawahan, para ketua RT, tokoh masyarakat, serta YSC Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Perumahan Dinas PKPCK Provinsi Lampung, August Riko, menyampaikan bahwa peningkatan pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara fasilitas yang dibangun.

"Pembangunan fisik direncanakan dilaksanakan tahun depan. Namun keberhasilan program juga ditentukan oleh hasil pendampingan masyarakat serta kemampuan warga memanfaatkan dan memelihara sarana sanitasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Bandarlampung, Fitri Yanti, menegaskan bahwa pembangunan sanitasi perlu diiringi perubahan perilaku masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Ia juga mendorong agar kebutuhan sanitasi menjadi perhatian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sehingga memperoleh dukungan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangkaian kegiatan, Puskesmas Pasar Ambon memberikan pemicuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam sesi tersebut disampaikan bahwa sekitar 60 persen sampel sumber air yang diperiksa masih menunjukkan adanya pencemaran bakteri Escherichia coli (E. coli), sehingga perbaikan sanitasi menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penyakit berbasis lingkungan.

Direktur Eksekutif Yayasan Sagara Cita Indonesia (YSC Indonesia), Iffah Rachmi, mengatakan hasil asesmen menjadi dasar penyusunan strategi pendampingan masyarakat sebelum pembangunan infrastruktur dilaksanakan.

"Pembangunan sanitasi tidak cukup hanya membangun infrastruktur. Masyarakat juga perlu memahami cara menggunakan, merawat, dan mengelola fasilitas sanitasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, infrastruktur yang akan dibangun perlu memperhatikan aspek ketahanan iklim, terutama agar tetap berfungsi secara optimal saat menghadapi banjir maupun kondisi kekeringan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh akses sanitasi yang aman, tetapi juga memiliki sistem sanitasi yang lebih tangguh dan berkelanjutan," ujarnya.

Selama periode pendampingan, YSC Indonesia akan melaksanakan edukasi, pendampingan masyarakat, serta memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan sarana sanitasi setelah pembangunan selesai.

Komitmen yang telah ditandatangani warga menjadi langkah awal menuju pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan di Kelurahan Pesawahan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, program ini diharapkan dapat menghadirkan layanan sanitasi yang aman dan tangguh terhadap perubahan iklim, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.(*)

Lokasi MTQ kali ini bertempat di Pondok Pesantren Wali Songo, Abung Selatan. Pembukaan MTQ sendiri dilakukan pada Senin lalu (20/7/2026).

"Kenapa lokasinya dilaksanakan bukan di gedung-gedung atau aset milik daerah," kata Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi, Rabu (22/7/2026).

Seyogianya, pelaksanaan MTQ kabupaten bertempat di lokasi-lokasi yang menjadi aset daerah. Bukan di luar itu. Terkecuali pemkab memang tidak punya gedung atau fasilitas yang layak itu. Faktanya tidak seperti itu.

"Jadi, kami nilai pemkab terlalu sembrono untuk penetuan lokasi kali ini," jelasnya.

Pemkab masih memiliki kompleks Islamic Center. Kompleks itu memang sengaja dibangun untuk kegiatan keagamaan. Jika memang pelaksanaannya harus berpindah tempat, eloknya, lokasinya bertempat di aset-aset daerah. Seperti yang sudah-sudah.

Tengok saja, MTQ ke-40 yang dilaksanakan di lapangan Desa Madukoro, Kotabumi Utara pada tahun 2013. Kemudian, MTQ tahun 2014 di kompleks Isamic Center. Selanjutnya, tahun 2015, dilaksanakan di lapangan di Kecamatan Sungkaijaya. Terakhir, dilaksanakan di lapangan Kecamatan Abung Semuli pada tahun 2016. Dengan demikian, dari tahun 2012, baru sekali ini yang lokasinya digelar di tempat yang bukan aset pemkab.

Selain mengkritisi soal lokasi, ia juga mengkritisi mengenai pakaian yang dikenakan oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara (Cerly Yusrizal) yang tidak seragam dengan pihak eksekutif. Cerly hanya mengenakan kemeja putih dan celana warna biru. Hal ini kontras dengan seragam yang dikenakan oleh pihak eksekutif.

"Kesannya, pihak eksekutif memang sengaja tidak dialokasikan untuk pembelian seragam batik itu," kata dia.

Sayangnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Intji Indriati tak merespons terkait hal ini. Hingga pukul 16.11 WIB, pesan yang masuk melalui Whatsapp-nya tak kunjung dibalas.

Feaby Handana

Teraslampung.com, Kotabumi--Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Utara tahun anggaran 2026 kembali mengalami defisit. Totalnya menyentuh angka Rp148.876.143..306,85.

"Surplus atau defisit sebesar Rp148.876.143..306,85," kata juru bicara Panitia Kerja Badan Anggaran Perubahan APBD Lampung Utara dari legislatif, Genius Akbar dalam rapat paripurna belum lama ini.

Ia mengatakan, dalam Perubahan APBD kali ini, belanja daerah akan mengalami peningkatan sekitar Rp60-an miliar. Sebelum perubahan, belanja daerah hanya sebesar Rp1.690.326.300.780,33. Adapun setelah perubahan, totalnya naik menjadi Rp1.750.437.469.363,86.

"Neto Rp148.876.143.306,85," terangnya.

Sementara itu, Bupati Hamartoni Ahadis menyampaikan, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD tahun 2026 mencapai Rp1.601.561.326.057,01. Besaran pendapatan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah yang mencapai Rp1.750.437.469.363,86.

"Selisih ini akan ditutup oleh SILPA atau surplus sebesar Rp148.876.143.306,85," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Hamartoni juga menyinggung soal alasan di balik rencana pinjaman daerah untuk Lampung Utara sebesar Rp140 mikiar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman ini dianggap penting untuk 148.876.143.306,85 proses pembangunan di tengah keterbatasan keuangan Lampung Utara. 

"Perbaikan infrastruktur sangatlah mendesak karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Feaby Handana

Feaby Handana

Berdasarkan data yang ada, total kasus kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 33 orang pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2025, total kasusnya mencapai 55 kasus. Sementara untuk tahun ini (per Juni), total kasusnya berjumlah 20 kasus.

"Dari Januari - Juni tahun 2026, jumlah kasus kekerasan seksual anak sudah mencapai 22 kasus," terang Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yuyun Indri Astuti, Rabu (22/7/2026).

Adapun total kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2025 lalu, jumlahnya mencapai 55 kasus. Mirisnya, kasus-kasus ini terjadi nyaris merata di seluruh kecamatan. Di antaranya Kecamatan Abung Selatan, Tanjungraja, Sungkai Utara, dan Abungtinggi.

"Para pelakunya kebanyakan berasal dari orang terdekat korban," kata dia.

Terkait persoalan ini, pihaknya bukannya tak pernah berusaha untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa serupa. Sosialisasi di sekolah-sekolah selalu dilakukan tiap tahunnya. Pihaknya juga telah memberikan imbauan agar korban atau keluarga segera melaporkan saat menjadi korban kekerasan seksual.

"Kepada orang tua, hendaknya lebih memerhatikan lingkungan pergaulan anak-anak baik di dalam dan di luar rumah," jelasnya.

Feab Handana

"Baru empat bulan ADD yang sudah disalurkan," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Lampung Utara, Emroni, Selasa (21/7/2026).

Ia mengatakan, ADD yang telah disalurkan itu adalah ADD bulan Januari-April 2026. ADD itu disalurkan tak sekaligus melainkan dalam dua tahap. Rinciannya, ADD Januari-Februari dan Maret-April.

"Tapi, masih ada tiga desa yang belum cairkan ADD bulan Maret-April," terangnya.

Ia mengatakan, ketiga desa itu masing-masing, yakni Desa Cahayamakmur, Desa Handuyangratu, dan Desa Cempaka Barat. Pihaknya telah mengingatkan ketiga desa tersebut untuk segera mencairkan ADD itu.

"Sayangnya, sampai saat ini belum jua disalurkan," tutur dia.

Adapun total besaran ADD yang disalurkan tiap bulannya mencapai sekitar Rp8-an miliar. Dengan demikian, total ADD yang telah disalurkan mencapai Rp32 miliar.

"Untuk ADD bulan Mei-Juni, enggak tahu kapan. Tergantung pihak keuangan," jelasnya.

Feaby Handana

"Sampai saat ini belum ada usulan dari Dinas Pendidikan untuk melakukan penilaian aset itu," kata Kepala Bidang Inventarisasi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara, Andriwan, Selasa (21/7/2026).

Usulan ini sangatlah penting dalam penentuan besaran sewa terhadap perumahan-perumahan tersebut. Besaran sewa ini ditentukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui penilaian di lapangan. 

"Yang bisa tentukan besarannya, hanya KPKNL," jelasnya.

Sejauh ini, baru tiga dinas yang telah mengajukan usulan penilaian harga sewa terhadap aset mereka. Ketiganya, yakni Dinas Sosial (± 2 hektare), Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (± 12 hektare, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan (± 4 hektare). 

"Penilaiannya dilakukan pada bulan Mei lalu," kata dia.

Setelah mengantongi besaran harga sewa, pemberlakuan tarif sewa saat ini tergantung dari instansi-instansi tersebut. Bisa saja diterapkan pada tahun ini atau tahun depan. Dengan demikian, aset-aset itu dapat bermanfaat karena menghasilkan pendapatan.

"Pengguna lahan juga dapat menggarap lahan itu tanpa khawatir akan diusir oleh pemkab," kata dia.

Pada awal Mei lalu, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Sukatno sempat mengatakan, akan berkoordinasi dengan pihak BPKAD. Menurutnya, rencana pemberlakuan tarif sewa ini tak hanya bertujuan untuk menambah perolehan pendapatan daerah, melainkan juga untuk kepastian hukum para penghuninya. Hal itu dikarenakan sejumlah penghuninya dikabarkan berasal dari nonguru dan juga bentuk bangunan perumahan yang tak lagi sama dengan bentuk aslinya.

Berdasarkan data yang ada, total aset rumah yang ada berjumlah sekitar 157 unit. Ke-157 rumah itu tersebar di lima perumahan dan lingkungan sekolah. Ke-5 perumahan itu berlokasi di Kelurahan Rejosari (27 unit), Kotabumiudik (19 unit), Sindangsari (20 unit) dan di Jalan Soekarno-Hatta Gang Bangau, Tanjungharapan (38 unit) Jalan Soekarno-Hatta Gang Elang (32 unit), serta 21 unit di SDN 5 Madukoro, Kotabumi Utara.

Feaby Handana

PEMERINTAH daerah memiliki kewajiban utama menghadirkan pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan amanah publik yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 

Ketika Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung milik institusi Kejaksaan, publik berhak bertanya: mengapa prioritas itu dipilih, dan apa manfaat langsungnya bagi masyarakat?

Pertanyaan tersebut bukan semata-mata soal legalitas. Bisa jadi seluruh proses telah memenuhi prosedur administrasi dan ketentuan yang berlaku. Namun, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak berhenti pada ukuran "sesuai prosedur". 

Pemerintahan modern dituntut menjelaskan alasan kebijakan, manfaat sosial, efisiensi penggunaan anggaran, serta urgensinya dibanding kebutuhan masyarakat lainnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, terdapat sedikitnya 17 paket hibah pembangunan dan rehabilitasi sarana Kejaksaan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp35 miliar.

Rinciannya meliputi:

Renovasi Gedung Serba Guna Kejati Lampung Rp13.499.792.446.

Pembangunan/Rehabilitasi RUPBASAN Kejari Metro Rp4.999.707.022.

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Cabang Kejari Bandar Lampung (Panjang) Rp4.499.426.011.

Pembangunan/Rehabilitasi Gerbang dan Pagar Kejati Lampung Rp1.749.599.710.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Pesawaran Rp1.245.950.303.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Tulang Bawang Barat Rp1.239.957.814.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Lampung Barat Rp1.231.911.159.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Mesuji Rp1.219.944.492.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Pringsewu Rp1.199.938.977.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Cabang Kejari Pesisir Barat (Krui) Rp945.962.773.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Way Kanan Rp769.927.373.

Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kejari Lampung Utara Rp559.972.504.

Rehabilitasi Rumah Negara Tipe A Kejati Lampung Rp557.803.693.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Lampung Selatan Rp394.233.570.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Tanggamus Rp349.980.000.

Rehabilitasi Rumah Negara Golongan II Tipe C Kejati Lampung Rp283.342.500.

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Cabang Kejari Tanggamus (Talang Padang) Rp250.574.850.

Besarnya nilai hibah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana Kejaksaan bukan merupakan program kecil, melainkan salah satu belanja yang cukup signifikan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Pada saat yang sama, terdapat pula perbedaan metode pengadaan yang menimbulkan ruang pertanyaan publik. Paket pembangunan atau rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Pesawaran senilai sekitar Rp1,24 miliar menggunakan metode Penunjukan Langsung.

Hal serupa terjadi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Barat di Krui. Sebaliknya, pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Kejaksaan Negeri Mesuji yang nilainya relatif berdekatan justru menggunakan metode tender.

Perbedaan metode pengadaan terhadap paket-paket yang nilainya hampir sama tentu menimbulkan pertanyaan. Apa dasar pertimbangannya? Apakah terdapat karakteristik teknis yang berbeda? Apakah memenuhi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan? Ataukah terdapat alasan lain yang semestinya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?

Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama membangun kepercayaan publik.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Penunjukan langsung memang merupakan salah satu metode yang diatur, tetapi penggunaannya memiliki persyaratan tertentu dan bukan pilihan yang dapat diterapkan secara bebas. Karena itu, ketika masyarakat melihat paket-paket bernilai miliaran rupiah menggunakan metode berbeda tanpa penjelasan yang memadai, ruang pertanyaan menjadi sesuatu yang wajar. 

Transparansi bukan hanya menjawab pertanyaan auditor, tetapi juga menjawab rasa ingin tahu masyarakat sebagai pemilik uang negara.

Namun persoalan sesungguhnya mungkin bukan hanya soal metode pengadaan. Yang jauh lebih mendasar adalah mengenai arah kebijakan anggaran daerah.

Kejaksaan merupakan instansi vertikal yang berada di bawah pemerintah pusat. Berbeda dengan perangkat daerah yang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah provinsi, keberadaan Kejaksaan merupakan bagian dari struktur nasional.

Memang, peraturan perundang-undangan membuka ruang bagi pemerintah daerah memberikan dukungan berupa hibah atau bantuan pembangunan sarana dan prasarana kepada instansi vertikal sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Akan tetapi, adanya dasar hukum tidak otomatis menghilangkan pertanyaan mengenai prioritas kebijakan.

Apakah alokasi hibah sekitar Rp35 miliar tersebut merupakan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Lampung?

Pertanyaan ini penting mengingat masih banyak persoalan daerah yang belum terselesaikan secara optimal. 

Infrastruktur jalan di sejumlah wilayah masih memerlukan peningkatan kualitas. Pengendalian banjir, terutama di Bandar Lampung, terus menjadi pekerjaan rumah tahunan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah juga masih membutuhkan perhatian serius.

Dalam ilmu kebijakan publik, setiap pengeluaran pemerintah selalu mengandung opportunity cost atau biaya peluang. Artinya, setiap rupiah yang digunakan untuk satu program berarti mengurangi kesempatan pembiayaan pada program lainnya.

Ekonom peraih Nobel Joseph E. Stiglitz dalam kajiannya mengenai ekonomi sektor publik menjelaskan bahwa belanja pemerintah seharusnya diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat sosial terbesar (social welfare maximization). Prinsip tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan fiskal di berbagai negara.

Pandangan serupa juga dikemukakan Amartya Sen yang menegaskan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari perluasan kemampuan masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menekankan bahwa kualitas belanja pemerintah (quality of public spending) jauh lebih penting dibanding besarnya anggaran. Belanja publik harus menghasilkan manfaat nyata, memiliki justifikasi yang kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di Indonesia, berbagai penelitian dari Lembaga Administrasi Negara maupun akademisi administrasi publik menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola daerah tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.

Lampung tentu tidak boleh hanya mengejar indikator realisasi belanja. Lebih penting adalah memastikan setiap belanja memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.

Di sinilah urgensi penjelasan dari Pemerintah Provinsi Lampung menjadi sangat penting.

Publik perlu mengetahui dasar penyusunan program hibah pembangunan gedung Kejaksaan tersebut.

Apakah berasal dari hasil analisis kebutuhan? Apakah terdapat kajian manfaat ekonomi? Apakah pembangunan itu merupakan permintaan pemerintah pusat? Bagaimana skema kepemilikan aset setelah selesai dibangun? 

Dan yang tidak kalah penting, mengapa instansi vertikal memperoleh alokasi hibah hingga sekitar Rp35 miliar ketika masih banyak kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang juga membutuhkan dukungan anggaran?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah kebijakan ini dipandang sebagai bentuk sinergi antar-pemerintah atau justru dianggap sebagai penggunaan APBD yang kurang tepat sasaran.

Dalam konteks Lampung, pemerintah daerah memiliki kesempatan menjadikan polemik ini sebagai momentum memperkuat transparansi anggaran. Seluruh dokumen perencanaan, dasar penetapan prioritas, pertimbangan pemilihan metode pengadaan, hingga kajian manfaat semestinya dibuka kepada publik.

Keterbukaan bukan ancaman. Keterbukaan adalah investasi kepercayaan. Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang memperdebatkan apakah gedung Kejaksaan boleh dibangun atau tidak. Yang dipersoalkan adalah apakah pembangunan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak ketika masih banyak persoalan rakyat yang menunggu penyelesaian.

APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan keberpihakan pemerintah. Dan keberpihakan itu akan selalu diuji melalui satu pertanyaan sederhana: ketika pilihan anggaran harus dibuat, apakah pemerintah lebih dahulu membangun yang dibutuhkan rakyat, atau membangun yang lebih mudah dipertanggungjawabkan secara administratif?

Transparansi bukan hanya soal membuka dokumen, tetapi juga menjelaskan mengapa setiap rupiah APBD ditempatkan pada suatu program. Ketika pemerintah mampu menjawab pertanyaan publik dengan data, argumentasi, dan kajian yang terbuka, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Sebaliknya, ketika penjelasan tidak hadir, ruang tafsir dan kecurigaan akan selalu mengisi kekosongan tersebut.

*Ketua IWO Lampung

"(Memang banyak pegawai kami yang) kurap alias kurang rapi," jelas Bupati Hamartoni Ahadis dalam sidang paripurna DPRD Lampung Utara, Senin (20/7/2026).

Kondisi ini kian disempurnakan dengan membudayanya kebiasaan kurang disiplin (Kudis) dan asal mengisi absen (Asma) di lingkungan pegawai. Kondisi ini telah berlangsung lama. Bahkan, menjadi fenomena tersendiri.

"Insya Allah, dengan komitmen bersama di bawah kendali bu Sekda (Sekretaris Daerah) akan kami atasi," katanya.

Tak hanya menyoroti soal tersebut, ouang nomor satu di Lampung Utara ini juga menyoroti terlalu jomplangnya jumlah pegawai di pelbagai instansi. Di satu sisi ada yang terlalu 'gemuk,' di sisi lain, ada yang terlalu ramping.

"Tiga instansi itu telah kami identifikasi sejak awal menjabat," terangnya.

Ia berjanji akan segera melakukan penataan penempatan para pegawai di masa mendatang. Dengan demikian, hal-hal seperti ini tak akan terjadi lagi.

"Ke depan, akan ada penataan," tutur dia.

Feaby Handana

"Rapat ini ditujukan untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden berdarah tersebut," terang Ketua DPRD Lampung Utara, M.Yusrizal usai rapat.

Dalam rapat diketahui ternyata kondisi palang perlintasan mengalami kerusakan. Namun, pihak eksekutif sebelumnya telah berupaya mengajukan perbaikan melalui bantuan dari Pemerintah Pusat. Sayangnya, belum sempat bantuan didapat, kecelakaan itu keburu terjadi.

"Rekan-rekan dari Dinas Perhubungan sudah mengajukan bantuan perlintasan kereta api untuk lokasi di sana," katanya.

Politisi asal Partai Gerindra ini berharap, peristiwa serupa tak kembali terulang di kemudian hari. Pihaknya akan mendorong agar bantuan palang perlintasan itu dapat segera turun untuk Lampung Utara

"Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati saat melintas di perlintasan. Utamakanlah kereta api yang melintas," jelas dia.

Di tempat sama, Kepala Stasiun Kereta Api Kotabumi, Agus mengatakan, pihaknya hanya berwenang dalam pengelolaan jalur kereta api dari Kotabumi dan Stasiun Ketapang. Di luar itu, bukan tanggung jawab mereka.

"Hanya dua itu saja yang menjadi kewenangan kami," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara, Anom Sauni menjelaskan, rusaknya palang perlintasan kereta api di lokasi kecelakaan memang telah lama menjadi perhatian mereka. Ini dibuktikan dengan pengajuan bantuan palang perlintasan kepada Pemerintah Pusat.

"Kami juga telah berkordinasi dengan pihak pemerintah provinsi untuk bantuan itu sebelum kecelakaan terjadi," kata dia.

Feaby Handana

Pada khazanah budaya Jawa terdapat ungkapan yang cukup dikenal, yaitu ngalah, ngalih, ngamuk. Ungkapan ini menggambarkan tahapan respons seseorang atau kelompok ketika menghadapi tekanan, ketidakadilan, atau situasi yang dianggap tidak lagi berpihak pada kepentingan bersama. Meskipun bukan konsep baku yang mewakili seluruh masyarakat Jawa maupun seluruh rakyat Indonesia, ungkapan tersebut dapat dibaca sebagai metafora sosial mengenai batas kesabaran manusia.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, konsep ini relevan sebagai salah satu lensa untuk memahami bagaimana pembangkangan sosial dapat muncul sebagai akumulasi dari berbagai persoalan yang tidak terselesaikan.

Tahap pertama adalah ngalah (mengalah), yaitu memilih mengalah demi menjaga harmoni. Dalam tradisi Jawa, mengalah bukan berarti lemah atau menyerah tanpa sikap. Sebaliknya, mengalah sering dipandang sebagai bentuk pengendalian diri yang didasarkan pada pertimbangan moral dan sosial. Konflik dihindari sejauh masih memungkinkan penyelesaian secara damai. Kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sementara kesabaran menjadi modal utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

Sikap seperti ini masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan sering kali tidak langsung memperoleh penolakan terbuka. Banyak orang memilih menunggu, memberikan kesempatan bagi keadaan untuk membaik, atau berharap adanya evaluasi dari para pengambil keputusan. Kesabaran menjadi bentuk kepercayaan bahwa setiap persoalan pada akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.

Namun, kesabaran memiliki batas. Ketika berbagai persoalan terus berulang tanpa perubahan yang berarti, masyarakat memasuki tahap ngalih. Kata ini dapat dimaknai sebagai berpindah atau beralih. Dalam konteks sosial-politik, ngalih bukan hanya perpindahan secara fisik, tetapi juga perubahan sikap, orientasi, dan kepercayaan. Masyarakat mulai mencari alternatif karena merasa harapan yang selama ini dipertahankan tidak lagi menemukan jawaban.

Pada era kontemporer, bentuk ngalih terlihat dalam berbagai fenomena. Masyarakat dapat beralih memberikan dukungan kepada kelompok lain, membangun gerakan sosial independen, memanfaatkan media digital sebagai ruang kritik, atau menggunakan berbagai mekanisme demokratis untuk menyampaikan ketidakpuasan. Perubahan ini sering berlangsung secara perlahan, tetapi memiliki dampak yang besar terhadap legitimasi sosial. Kepercayaan yang hilang jauh lebih sulit dipulihkan dibandingkan membangun kepercayaan sejak awal.

Perkembangan teknologi informasi mempercepat proses tersebut. Media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Keluhan yang dahulu bersifat lokal kini dapat menjadi isu nasional dalam waktu singkat. Berbagai pengalaman individual bertemu menjadi pengalaman kolektif sehingga mempercepat terbentuknya opini publik. Dalam situasi seperti ini, ketidakpuasan tidak lagi berkembang secara diam-diam, melainkan tumbuh melalui jejaring komunikasi yang sangat luas.

Tahap terakhir adalah ngamuk. Dalam pengertian budaya, istilah ini tidak harus dipahami sebagai tindakan kekerasan, tetapi sebagai simbol meledaknya akumulasi kekecewaan yang telah lama dipendam. Ketika masyarakat merasa saluran dialog tidak lagi efektif, aspirasi tidak memperoleh tanggapan, dan kepercayaan terhadap institusi terus menurun, maka pembangkangan sosial menjadi salah satu bentuk ekspresi yang mungkin muncul.

Pembangkangan tersebut dapat berupa demonstrasi, aksi massa, pemogokan, gerakan sipil, penolakan terhadap kebijakan tertentu, atau bentuk-bentuk resistensi lain yang berlangsung dalam koridor hukum maupun di luar mekanisme formal.

Pada perspektif sosiologi kontemporer, pembangkangan sosial bukanlah peristiwa yang lahir secara spontan. Ia merupakan hasil akumulasi berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti meningkatnya ketimpangan sosial, tekanan ekonomi, persepsi terhadap ketidakadilan, lemahnya komunikasi publik, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, serta terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut tidak selalu langsung memicu konflik, tetapi perlahan membangun rasa frustrasi kolektif yang pada titik tertentu dapat berubah menjadi tindakan bersama.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi setiap kepemimpinan. Stabilitas sosial tidak cukup dijaga melalui regulasi, aparat, atau pendekatan administratif semata. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan membaca suasana batin masyarakat. Dalam budaya Jawa dikenal istilah roso, yaitu kepekaan terhadap perasaan, harapan, dan kegelisahan yang hidup di tengah masyarakat. Kepekaan semacam ini memungkinkan kebijakan tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga diterima secara sosial.

Era digital membuat dinamika tersebut semakin kompleks. Informasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses klarifikasi. Persepsi sering kali terbentuk sebelum penjelasan resmi tersedia. Akibatnya, komunikasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pemerintahan maupun kepemimpinan organisasi. Transparansi, keterbukaan, dan kesediaan mendengar kritik menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Konsep ngalah, ngalih, ngamuk mengajarkan bahwa pembangkangan sosial pada umumnya merupakan tahapan, bukan ledakan yang muncul tanpa sebab. Sebelum masyarakat menunjukkan penolakan secara terbuka, biasanya terdapat fase panjang berupa kesabaran, toleransi, dan upaya mencari jalan damai. Apabila fase-fase tersebut tidak memperoleh respons yang memadai, masyarakat akan mencari alternatif, dan dalam kondisi tertentu dapat mengekspresikan penolakannya secara lebih terbuka. Oleh karena itu, memahami dinamika sosial berarti memahami bahwa setiap gejala pembangkangan sering kali merupakan indikator adanya persoalan yang telah lama terakumulasi. Membaca tanda-tanda tersebut sejak dini jauh lebih konstruktif daripada hanya berfokus pada penanganan gejala ketika ketegangan sosial telah mencapai puncaknya.

*Guru Besar Universitas Malahayati

di rumah ini / aku adalah arang / sisa kayu dibakar." 

Reputasi dapat mengabadikan nama seorang penyair, tetapi hanya puisi yang membuatnya tetap hidup. Isbedy Stiawan ZSyang akrab disapa Paman Is memilih kehidupan yang kedua. Pengakuan tidak pernah menjadi garis akhir perjalanan kepenyairannya; justru dari sanalah ia terus memulai pekerjaan yang sama: menulis puisi. 

Di usia 68 tahun, ketika sebagian besar orang mulai mengurangi ritme kerja dan menikmati masa pensiun, Paman Is masih setia pada disiplin kreatifnya. Ia terus menulis, mengirim puisi ke berbagai media, menerbitkan buku, menghadiri forum sastra, serta merawat percakapan kebudayaan dengan semangat yang tetap terjaga. Konsistensi itu kembali ditandai oleh terbitnya buku puisi terbarunya, Puisi 68, yang diterbitkan Lampung Literature pada Juni 2026. Buku puisi ini bukan sekadar penanda usia, melainkan penegasan bahwa bagi Paman Is, kreativitas tidak mengenal masa pensiun. 

Salah satu puisi yang paling menarik perhatian saya dalam buku tersebut adalah "Aku Adalah Arang." Saya membaca puisi ini bukan sekadar sebagai puisi tentang cinta yang menyisakan luka, melainkan sebagai refleksi mengenai proses transformasi manusia setelah melewati pembakaran batin. 

Sekilas, puisinya tampak sederhana. 

aku selalu waswas untuk membuka pembungkus 

jika datang kabar darimu. kubiarkan lama 

sampai serasa makanan basi di tudung saji 

karena setiap kiriman kabar itu ada bara 

yang kuterima sebagai api yang menyala

Bait pertama memperlihatkan kecerdikan Isbedy membangun psikologi lirik. Yang ditakuti bukan sosok "kau", melainkan kabar yang dibawanya. Bahkan sebelum surat dibuka, penyair telah mengalami kecemasan. Surat dibiarkan begitu lama hingga diibaratkan "makanan basi di tudung saji". Ini metafora yang sangat domestik, sangat Indonesia, tetapi sekaligus sangat kuat. Penundaan membuka surat adalah upaya menunda luka. Namun luka tetap datang. Surat telah berubah menjadi bara bahkan sebelum sempat dibaca. 

Di sinilah Isbedy memperlihatkan kekuatan simboliknya. Puisi ini tidak bergerak melalui cerita, melainkan melalui transformasi simbol yang sangat terukur: 

surat bara api tubuh arang humus. 

Rangkaian ini menjadi tulang punggung seluruh puisi. 

Transformasi simbol seperti ini mengingatkan saya pada cara Federico García Lorca membangun puisinya. Saya tentu tidak bermaksud menyebut Isbedy sebagai penyair yang meniru Lorca. Pengaruh sastra tidak bekerja melalui penyalinan, melainkan melalui dialog kreatif. Yang saya temukan adalah resonansi estetik: simbol tidak berhenti sebagai benda, tetapi berubah menjadi organisme makna yang terus bergerak. Sebagaimana bulan, darah, kuda, atau pisau dalam puisi Lorca, Isbedy memilih arang sebagai pusat semesta puisinya. 

Bait kedua memperkuat pembacaan tersebut. 

wajahmu selalu membayang; matahari garang 

menjelma dari amplop suratsurat itu 

tubuhku terbakar hingga hangus 

di depanmu aku hanya arang. 

Di sini amplop tidak lagi menjadi benda mati. Ia menjelma matahari. Namun matahari yang biasanya memberi kehidupan justru tampil garang dan membakar. Ada pembalikan fungsi simbol yang menarik. Cahaya bukan lagi harapan, melainkan ancaman.

Puncak emosional puisi ini terletap pada larik:

di depanmu aku hanya arang

Kata hanya menjadi kunci. Penyair tidak mengatakan bahwa dirinya berubah menjadi arang, tetapi mengakui bahwa seluruh identitasnya telah luluh hinggal arang. Ada kepasrahan total di hadapan kekuatan esmosional yang dimiliki sosok kau.

Akan tetapi, Isbedy tidak berhenti pada romantisme kehancuran.

kau bisa patahkan sekecilkecil rupa

lalu dibuang di halaman jadi humus

bagi tanaman agar subur

Di sinilah kedalaman puisinya. Arang bukan simbol kematian. Arang adalah fase baru dalam siklus kehidupan. Yang telah hangus justru berubah menjadi humus yang menyuburkan tumbuhan lain. Kehancuran ternyata melahirkan kesuburan. Luka berubah menjadi daya hidup.

Inilah yang membuat saya melihat Aku Adalah Arang sebagai puisi transformasi, bukan puisi keputusasaan. 

Penutupnya terasa sangat tenang. 

di rumah ini 

aku adalah arang 

sisa kayu dibakar.

Tidak ada ratapan. Tidak ada ledakan emosi. Hanya sebuah deklarasi identitas. 

Dan justru di situlah kekuatannya. 

Arang memang sisa pembakaran. Namun arang juga masih menyimpan bara. Bahkan ketika akhirnya menyatu dengan tanah, ia menjadi unsur yang menyuburkan kehidupan. Simbol itu terasa begitu dekat dengan perjalanan kreatif Isbedy sendiri. Setelah puluhan tahun menulis puisi, ia tidak kehilangan energinya.

Pengalaman hidup yang panjang justru menjadi sumber kesuburan bagi karya-karya berikutnya. 

Di titik itulah saya membaca adanya kedekatan estetik dengan Federico García Lorca. Bukan pada bentuk luar puisinya, melainkan pada cara simbol mengalami metamorfosis dan melahirkan makna-makna baru. Lorca menyebut tenaga kreatif itu sebagai duendedaya yang lahir dari luka, kematian, cinta, dan pergulatan eksistensial. Saya merasakan denyut yang serupa dalam Aku Adalah Arang, meskipun Isbedy tetap berpijak sepenuhnya pada lanskap budaya dan bahasa Indonesia. 

Almarhum HB Jassin pernah menyebut Isbedy sebagai "Paus Sastra Lampung." Julukan itu lahir dari penghormatan terhadap posisi sentralnya dalam perkembangan sastra Lampung dan telah menjadi bagian dari sejarah kritik sastra Indonesia. Saya tidak melihat alasan untuk menggugat sejarah itu. 

Namun, setiap zaman melahirkan metaforanya sendiri. 

Jika saya diminta mendeskripsikan Isbedy hari ini, saya justru memilih menyebutnya "Orca Sastra Lampung." 

Penyebutan "Orca" yang saya maksud memiliki dua lapis makna. 

Pertama, ia merupakan reduksi dari L(orca)Lorca yang kehilangan huruf "L". Reduksi ini saya gunakan sebagai penanda adanya resonansi estetik dengan Federico García Lorca. Bukan untuk mengatakan bahwa Isbedy adalah Lorca Indonesia, melainkan untuk menunjukkan bahwa dalam sejumlah puisinya terdapat dialog simbolik yang mengingatkan kita pada dunia puitik penyair Spanyol tersebut. 

Kedua, "Orca" juga merupakan metafora baru. Dalam imajinasi umum, paus sering diasosiasikan dengan tubuh besar yang bergerak lambat, tenang, dan monumental. Orca justru dikenal sebagai mamalia laut yang cerdas, adaptif, disiplin, dan memiliki naluri berburu yang tajam. Ia terus bergerak, terus menjelajah, dan tidak kehilangan instingnya.

Metafora itulah yang saya rasa lebih dekat dengan sosok Paman Is hari ini. 

Ia masih memburu ruang-ruang publikasi. Ia masih mengirim puisi ke berbagai media. Ia masih menerbitkan buku. Ia masih membangun jaringan kesusastraan. Ia masih percaya bahwa puisi harus menemukan pembacanya. Kreativitas baginya bukan aktivitas musiman, melainkan cara hidup. 

Namun, ada satu hal yang menurut saya lebih penting daripada produktivitas itu sendiri. 

Paman Is adalah seorang penyair senior citizen yang tidak pernah menjadikan status senior sebagai tembok pemisah dari generasi yang lebih muda. Ia tetap hadir dalam percakapan sastra, membaca karya-karya penyair muda, memberi apresiasi, membuka ruang dialog, dan mengikuti dinamika sastra yang kini banyak berlangsung di media sosial. 

Sikap seperti ini sesungguhnya langka. Tidak sedikit sastrawan yang, ketika memasuki usia matang, tanpa sadar membangun menara gadingnya sendiri. Ada yang mudah tersinggung ketika dikritik. Ada yang merasa tersaingi oleh penyair muda. Ada pula yang terjebak dalam nostalgia kejayaan masa lalu hingga mengalami apa yang sering disebut sebagai post power syndrome. 

Paman Is memilih jalan yang berbeda. Ia memahami bahwa setiap generasi memiliki kenakalan estetiknya sendiri. Penyair-penyair muda hari ini sering usil, gemar mendekonstruksi pakem, dan tidak jarang menggoda para senior dengan cara-cara yang tidak terbayangkan pada generasi sebelumnya. Namun Paman Is tidak pernah memperlihatkan sikap tersinggung, merasa tersaingi, apalagi menganggap dirinya harus terus berada di singgasana sebagai pusat perhatian. Sebaliknya, ia menikmati dinamika itu sebagai tanda bahwa sastra masih hidup. 

Di sinilah saya melihat makna terdalam metafora "Orca". Seekor orca bertahan bukan karena tubuhnya besar, tetapi karena kecerdasannya beradaptasi dengan perubahan. Demikian pula Isbedy. Ia mempertahankan relevansinya bukan dengan bergantung pada nama besar yang telah dimilikinya, melainkan dengan terus berkarya, terus membaca zaman, dan terus berdialog dengan generasi yang datang sesudahnya. 

Maka, Aku Adalah Arang pada akhirnya tidak hanya saya baca sebagai puisi tentang seseorang yang habis dibakar oleh cinta. Saya membacanya sebagai alegori perjalanan seorang penyair. Ia telah melewati begitu banyak musim, begitu banyak pembakaran batin, tetapi api itu tidak memusnahkannya. Api justru memurnikannya. Dan dari arang itulah lahir humus yang menyuburkan kehidupan baru. 

Barangkali itulah yang sedang dilakukan Paman Is hari ini. Ia tidak hanya terus menulis puisi, tetapi juga menyuburkan ekosistem sastra melalui keteladanan, keterbukaan, dan kesediaannya berdialog dengan generasi sesudahnya. 

Karena pada akhirnya seorang penyair tidak hidup oleh julukan. Ia hidup oleh karya-karyanya, oleh kemurahan hatinya kepada sesama penyair, dan oleh kesediaannya untuk terus belajar dari perubahan zaman. 

Jika dahulu HB Jassin dengan tepat menyebutnya "Paus Sastra Lampung", maka bagi saya, sebagai sebuah reinterpretasi atas fase mutakhir kepenyairannya, Isbedy Stiawan ZS layak disebut "Orca Sastra Lampung"L(orca) yang menanggalkan huruf awalnya sebagai penanda dialog estetik dengan Federico García Lorca, sekaligus orca yang sesungguhnya: cerdas, adaptif, rendah hati, dan tetap buas memburu puisi di samudra sastra Indonesia.***

Irzi ialah nom de plume Ikhsan Risfandi, lahir di Jakarta pada 1985. Buku-buku puisinya adalah Ruang Bicara (Stiletto Book, 2019) dan Trivia Kampung Sawah (Velodrom, 2024). Ia adalah Emerging Writer Ubud Writers & Readers Festival 2026. Karya-karya puisi telah terpublikasi di Bacapetra.co, basabasi.co, kompas.id, dan lain-lain.

Belum lama ini viral di media sosial pemberitaan korupsi pengangkatan tenaga honorer fiktif di Kota Metro. Welly Adiwantra, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro pada periode 2024-2025 dan tahun 2026 menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dalam kasus dugaan rekrutmen tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintahan Kota Metro. Kasus ini terjadi karena ada skandal rekrutmen 387 tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang merugikan negara hingga sekitar Rp.7,3 miliar hingga Rp11 miliar. Kerugian negara tersebut diduga berasal dari pembayaran honorarium tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro. (detik.com, Jumat, 19 Jun 2026, dan berbagai sumber )

Kasus korupsi ini benar-benar dilakukan dengan cara nekat, tidak terawasi, dan seperti ada jaminan rasa aman. Bisa dibayangkan bagaimana secara admnistrasi keuangan memanipulasi rekrutmen bodong dalam bentuk pengeluaran fiktif untuk pembayaran honorarium Tenaga Harian Lepas (THL).

Pertanyaannya, apakah Kepala Daerah (Walikota Metro) Sekda, Inspektorat dan anggota DRPD Kota Metro tidak mengawasai atau pura-pura tidak tahu, atau sama-sama menutupi skandal rekruitmen bodong ini. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, seharusnya kasus korupsi honorer fiktif adalah bagian dari sebuah sistem yang bisa mengontrol perilaku penyimpangan kewenangan. 

Kepala Daerah, DPRD, sekda, dan Inspektorat adalah aktor yang langsung memiliki peran dan otoritas untuk menlakukan pengawasan. Peran dan otoritas pengawasan seharusnya menjadi benteng pertama dalam mencegah korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi honorer fiktif sulit dibayangkan praktik tersebut dapat berlangsung yang lepas dari sistem pengawasan. Ada dua kemuningkan yaitu pertama, terdapat dugaan adanya persekongkolan sehingga penyimpangan dilakukan secara sadar dan sistematis; kedua, fungsi pengawasan tidak berjalan efektif karena informasi sengaja ditutup-tutupi.  

Jadi di sini ada persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang tidak tersentuh sama sekali dari aspek dominasi kekuasaan yang bisa mengalahkan sistem admnistrasi. Artinya, persoalan kasus korupsi honorer fiktif bukan hanya sebatas persoalan tata keola pemerintahan dan budaya nepotisme, tetapi ada pengaruh faktor kekuasaan dalam sebuah sistem admnistrasi.

Peran Inspektorat dan DPRD? 

 Apa sesungguhnya motif di balik kasus korupsi honorer fiktif? Pertanyaan ini menjadi kata kunci untuk mengidentifikasi motif dibalik tindakan nekat Welly Adiwantra ? Persoalan yang perlu dibeberkan ke publik bukan hanya sebatas siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk kepentingan siapa rekrutmen tenaga honorer fiktif dilakukan, siapa yang diuntungkan dan menikmati aliran atau manfaat dari dana yang diselewengkan, serta apakah terdapat perintah, persetujuan, pembiaran, atau keterlibatan pihak atasan maupun pihak lain dalam praktik tersebut. 

Pengungkapan terhadap aktor aktor yang terlibat menjadi penting untuk mengetahui motif pelaku keseluruhan jaringan dan motif yang melatarbelakangi tindak pidana korupsi tersebut.

Dari perspektif kelembagaan, inspektorat daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, keberadaan ratusan tenaga honorer fiktif semestinya dapat dideteksi sejak dini melalui mekanisme audit, reviu, maupun pengawasan rutin. Dalam kasus rekruitmen tenaga honorer fiktif seharusnya inspektorat bisa mengetahui persis tanda-tanda terjadi penyimpangan atau inspektorat tersebut sudah mengetahuinya dan melaporkan ke atasan tetapi tidak ditindak lanjuti.

Hal yang sama DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan DPRD selain dimaknai sebatas kegiatan politik dalam rapat kerja, pembahasan APBD, atau penggunaan hak-hak konstitusionalnya, tetapi juga pengawasan harus diwujudkan dalam kemampuan mengidentifikasi secara dini berbagai potensi penyimpangan, termasuk anomali dalam pengelolaan kepegawaian dan penggunaan anggaran daerah. 

Apabila penyimpangan berskala besar seperti rekrutmen ratusan tenaga honorer fiktif berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi terjadi penyimpangan, maka pertanyaan yang juga layak diajukan adalah sejauh mana efektivitas sistem pengawasan internal pemerintah daerah dan fungsi pengawasan DPRD telah dijalankan secara optimal.

Pemerintahan tanpa Etik 

 Kasus korupsi tenaga honorer bodong bukan persoalan ketidak tahuan dari aspek norma pemerintahan, tetapi cermin dari praktek pemerintahan yang tidak menerapkan etika pemerintahan yang berakibat terjadinya degradasi sistemik. 

Konsekuensi degrdasi sistemik, orientasi tindakan pemerintah cenderung untuk kepentingan personal atau segilintir orang tanpa memperimbangkan dampaknya untuk kepentingan masyarakat luas. Pelanggaran dianggap lumrah dan jika terkena sanksi hukum tidak ada rasa malu dan dianggap biasa .

Jadi, jika dalam tata kelola pemerintahan secara regulasi sudah diatur sedemkian rupa tapi jika tidak dituntun oleh etik, maka akan hanya jadi macan kertas . Hukum hanya cangkang luarnya yang tidak memiliki roh , akibatnya bisa dimanipulasi untuk me;egitimasi kepentingan pribadi atau kelompok. 

*) Dosen FISIP Universitas Lampung 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan status tersangka tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Polri.

"Berdasarkan sprindik penyidik Kortas Polri, untuk satu perkara terkait korupsi dan TPPU di kasus ASABRI," kata Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juli 2026.

Menurut Anang, Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan PT ASABRI untuk periode 20202024. Adapun Don Ritto berstatus tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Sementara itu, Anang mengatakan penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan Krakatau Steel dan PT PLN masih berada pada tahap penyidikan umum. Karena itu, belum ada penetapan tersangka dalam dua perkara tersebut.

"Untuk kedua perkara masih penyidikan umum dari penyidik Polri," ujarnya.

Febrie dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat. Mengenai kemungkinan penahanan, Anang menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik yang menangani perkara.

Perbaikan jalan menggunakan konstruksi beton kaku (rigid pavement) dengan total panjang penanganan 600 meter. Pekerjaan dibagi menjadi dua segmen, masing-masing sepanjang 300 meter dengan lebar enam meter.

Menurut Mirza, perbaikan ruas tersebut merupakan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi kerusakan jalan dan genangan banjir di kawasan itu.

"Jalan ini sudah belasan tahun diharapkan masyarakat untuk diperbaiki karena sering banjir dan mengalami kerusakan," kata Mirza saat meninjau lokasi.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan pengawasan secara berlapis pada setiap tahapan pekerjaan. Pengawasan itu, kata dia, dilakukan agar proyek menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memiliki usia layanan yang panjang.

Mirza mengatakan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor, konsultan perencana, pengawas, hingga Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, diminta menjalankan tugas sesuai peran masing-masing.

"Kalau semua bekerja sesuai sistem dan menjalankan tugasnya dengan serius, hasilnya akan menjadi pekerjaan yang terbaik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mirza juga berdialog dengan warga sekitar. Salah seorang warga, Lukman Sani, mengapresiasi perbaikan jalan yang dinilai telah lama dinantikan masyarakat. Menurut dia, kondisi jalan sebelumnya rusak parah dan kerap menjadi lokasi kecelakaan.

"Jalannya hancur. Di sini sering terjadi kecelakaan, bahkan sampai ada yang meninggal," kata Lukman.

Selain menyampaikan apresiasi atas pembangunan jalan, Lukman juga menilai kebijakan pemerintah daerah berdampak pada kenaikan harga singkong yang menjadi komoditas utama masyarakat setempat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Mirza mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga tata niaga komoditas pertanian, termasuk singkong, agar memberikan manfaat bagi petani.

 Eva Dwiana mengatakan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa siswi sekolah dasar di Bandarlampung mampu bersaing di tingkat internasional dalam bidang sains, teknologi, dan robotika.

"Prestasi ini merupakan hasil kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kami sangat bangga atas capaian yang telah diraih," kata walikota usai bertemu dengan kedua siswa tersebut di ruang kerjanya, Jumat, 17 Juli 2026.

Walikota Eva Dwiana berharap, prestasi yang diraih Alya Putri Syakila pelajar SDN 1 Gulak Galik yang meraih pulang medali emas dan Keyza Febra Faura dari SDN 1 Sukarame II peraih medali perak bisa jadi 

inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Keberhasilan kedua siswi ini semakin memperkuat citra Kota Bandarlampung sebagai daerah yang mampu melahirkan generasi muda berprestasi dan siap bersaing di tingkat internasional. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh pelajar untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri demi mengharumkan nama sekolah, daerah, dan Indonesia," ungkapnya.

Dandy Ibrahim

Rombongan mengunjungi SD Negeri 1 Candimas, SMP Negeri 1 Natar, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Candimas. Mereka memantau proses penyediaan makanan mulai dari pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah.

Dalam peninjauan itu, turut hadir Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Danang Suryo Wibowo mengatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas.

"Kejaksaan bersama pemerintah daerah mendukung penuh program ini. Kami turun langsung ke sekolah dan SPPG untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai SOP dan tepat sasaran," kata Danang.

Menurut dia, pemantauan tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan Kejaksaan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program.

"Kami ingin memastikan program ini berjalan maksimal. Pemantauan akan dilakukan secara berkala agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki," ujarnya.

Bupati Radityo Egi Pratama mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Lampung Selatan secara umum telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, pemerintah daerah masih menemukan sejumlah catatan yang perlu dibenahi.

"Secara mayoritas semuanya sudah berjalan sesuai ketentuan. Memang masih ada beberapa hal yang sifatnya minor dan perlu ditingkatkan oleh pengelola. Itu sudah menjadi catatan kami bersama Kajati, Kajari, dan Ketua DPRD untuk segera ditindaklanjuti," kata Egi.

Ia meminta pengelola SPPG segera menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yayasan sebagai dasar perbaikan layanan. Selain itu, Egi mendorong adanya inovasi dan variasi menu dengan mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain agar kualitas layanan terus meningkat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi peningkatan gizi serta kesehatan peserta didik.

Pada masyarakat Jawa, bancakan adalah tradisi yang lahir dari kebijaksanaan hidup. Ia bukan sekadar makan bersama, melainkan pernyataan bahwa setiap peristiwa penting dalam kehidupan layak disaksikan, didoakan, dan dirayakan bersama tetangga. Ketika seorang ibu mengandung anak pertama memasuki usia tujuh bulan, digelar bancaan nujuh bulan.

Ketika lahir seorang bayi, ketika anak dikhitan, ketika pasangan menikah, bahkan ketika seseorang telah meninggal dan diperingati hingga ribuan hari kemudian, bancakan tetap hadir sebagai perekat hubungan sosial. Tuan rumah mengeluarkan rezekinya dengan ikhlas, sementara tamu datang membawa doa.

Tidak ada transaksi, tidak ada persekongkolan, apalagi pembagian rampasan. Yang dibagi hanyalah rasa syukur dan harapan yang diwujudkan dalam pembagian nasi dan lauk pauk bernama berkat.

Sayangnya, kata bancakan kini mengalami nasib yang tragis. Ia tidak lagi hanya hidup dalam tradisi, tetapi juga merajalela dalam bahasa politik dan birokrasi. Bedanya, yang satu mengundang tetangga untuk menikmati hidangan, sedangkan yang lain mengundang sesama pemegang kekuasaan untuk menikmati kekayaan negara. Jika bancaan tradisional menghasilkan doa, bancakan model baru justru menghasilkan berita pemeriksaan, sidang, dan vonis. Ironisnya, meskipun berkali-kali dipertontonkan, pertunjukan itu seolah tidak pernah kehilangan pemain.

Negeri ini tampaknya memiliki kemampuan luar biasa mengubah amanah menjadi kesempatan. Jabatan yang semestinya menjadi ladang pengabdian sering kali diperlakukan seperti tiket masuk ke sebuah pesta yang hanya boleh dihadiri orang-orang tertentu. Setelah berhasil memperoleh kursi, yang dipikirkan bukan lagi bagaimana melayani rakyat, melainkan bagaimana memastikan semua peserta pesta mendapatkan bagian yang adil menurut versi mereka sendiri. Lucunya, istilah "adil" di sini bukan berarti rakyat memperoleh haknya, melainkan setiap anggota kelompok kebagian jatah sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan.

Pada bancakan budaya Jawa, tuan rumah rela mengurangi miliknya agar orang lain ikut merasakan kebahagiaan. Dalam bancakan kekuasaan, justru milik rakyat yang dikurangi agar segelintir orang bisa hidup dalam kemewahan. Anggaran yang seharusnya menjelma menjadi sekolah, rumah sakit, irigasi, jalan, jembatan, atau bantuan sosial tiba-tiba berubah wujud menjadi sesuatu yang sulit dilacak. Uang negara memiliki bakat menghilang yang mengagumkan. Ia lenyap bukan karena bencana alam, melainkan karena terlalu banyak tangan yang merasa berhak mencicipinya. Bahkan dia bisa berubah bentuk menjadi emas batangan, saham perusahaan, uang dollar dan entah apalagi.

Lebih menyedihkan, praktik semacam ini sering tidak dilakukan sendirian. Mungkin karena pepatah lama mengatakan bahwa makan bersama terasa lebih nikmat daripada makan sendiri. Maka lahirlah kebiasaan saling berbagi, bukan berbagi beban, melainkan berbagi keuntungan. Semua tampak rapi, semua tampak saling memahami, semua tampak kompak menjaga rahasia. Jika ada yang mencoba bersuara, ia dianggap merusak suasana pesta. Pesta memang akan terasa hambar apabila ada tamu yang tiba-tiba mengingatkan bahwa makanan di atas meja sebenarnya milik rakyat si pembayar pajak.

Masyarakat tentu tidak bodoh. Mereka menyaksikan gedung-gedung megah berdiri, kendaraan mewah berlalu-lalang, sementara di sudut lain masih ada sekolah yang atapnya bocor, jalan desa yang berubah menjadi kubangan ketika hujan, dan fasilitas kesehatan yang kekurangan peralatan. Rakyat dipaksa menjadi penonton setia sebuah sandiwara yang alurnya selalu sama. Ketika kasus terbongkar, semua mengaku tidak tahu. Ketika bukti muncul, semua merasa menjadi korban. Ketika hukuman dijatuhkan, semua mengaku menyesal. Anehnya, setelah tirai ditutup, panggung selalu siap menyambut pertunjukan berikutnya dengan naskah yang hampir tidak berubah.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampaknya terhadap cara berpikir masyarakat. Anak-anak tumbuh mendengar bahwa kejujuran adalah nilai utama, tetapi setiap hari menyaksikan bahwa kemewahan sering kali lebih cepat datang kepada mereka yang pandai memainkan kekuasaan. Akibatnya, lahirlah sinisme bahwa integritas hanyalah materi pidato, sedangkan keberhasilan ditentukan oleh kedekatan dengan pusat-pusat pengaruh atau kekuasaan. Jika keadaan seperti ini terus dipelihara, jangan heran apabila kepercayaan terhadap negara perlahan habis, bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena terlalu sering dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Padahal, negeri ini tidak kekurangan aturan, lembaga, ataupun sumpah jabatan. Yang sering kali langka justru rasa malu. Dalam budaya Jawa, malu atau isin adalah pagar yang menjaga seseorang agar tidak mengambil hak orang lain. Kini pagar itu tampaknya mulai lapuk. Yang tersisa hanyalah kepiawaian menyusun alasan, memainkan kata-kata, dan mencari pembenaran. Kesalahan bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, melainkan sekadar risiko yang diperhitungkan. Barangkali di sinilah satir terbesar negeri ini: tradisi yang mengajarkan berbagi dengan ikhlas justru dipinjam untuk menggambarkan kebiasaan berbagi hasil yang bukan milik sendiri.

Yakinlah masih banyak pejabat waras di negeri ini.

*Guru Besar Universitas Malahayati

Menurut Sutardji yang pernah menulis esai tentang puisi-puisi Isbedy yang dimuat Kompas bertajuk Isbedy dan Lain Ikhwal tentang Isbedy mengatakan, produktivitas Isbedy dalam menulis puisi tetap menjaga kualitas. Hal itu jarang ditemui di penyair Indonesia lainnya.

 Saya lihat Isbedy memang produktif dalam berkarya, namun kualitas dari puisi-puisinya tetap terjaga, ujar Sutardji.

 Menurut Tarji,  kecintaan kepada puisi mengantar pada Isbedy tetap mementingkan kualitas.

"Isbedy memilih menjadi penyair adalah kesetiaan menjaga kata-kata. Bagi Isbedy hal itu sudah tak ada masalah, ia telah melewati kendala yang biasa dihadapi oleh penyair, ungkapnya.

 Pada kesempatan itu, Sutardji mengakui kedekatannya pada puisi-puisi Isbedy sejak 1987-an. Hal itu juga diakui penyair Isbedy yang dijuluki Paus Sastra Lampung oleh HB Jassin.

Tentang hal itu, Isbedy mengaku saat Forum Penyair Indonesia 87, Sutardji menyebut penyair muda yang kuat dalam puisi-puisinya disebut sebagai penyair masa depan.

Ini terbukti bahwa kami yang hadir di Forum Puisi 87 masih berkarya, kata Isbedy.

Peluncuran buku sekaitan dengan acara bertajuk "Milad 68 Tahun dan Bincang Karya" yang menghadirkan Nanang R. Supriyatin dan Isbedy, serta dimoderatori Fitri Angraini, S.S., M.Pd. ini dihadiri sekitar 65 undangan.

Antara lain  Fatin Hamama, Riri Satria, D. Kemalawati, Fikar W Eda, Ahmad Nurullah, Kurniawan Junaidi, Adri Darmaji Woko, Jonminofri Nazir, Yon Bayu,  Remy Novaris DM, Giyanto Subagyo.

Selain Sutardji, penyair yang memberi testimoni adalah Riri Satria, Fikar W. Eda, dan Fatin Hamama.

Isbedy adalah penyair yang bagus menulis puisi sekaligus pembaca puisi yang baik, kata Fatin.

Sementara Riri Satria melihat Isbedy adalah penyair senior yang tidak berjarak dengan penyair di bawahnya.

Bahkan Isbedy tidak pernah menunjukkan kesombongan sebagai penyair Isbedy, tekan Riri dari Jagat Sastra Milenial itu.

Masih kata Riri Satria, julukan Paus Sastra Lampung yang lahir bukan semata-mata karena produktivitas berkaryanya, melainkan juga karena pengakuan dedikasinya yang panjang dalam membangun ekosistem sastra di Lampung, nilai Riri yang juga dikenal penyair ini.

Kiprah Bang Is melalui Lamban Sastra di Lampung, lanjut Riri, merupakan contoh nyata bahwa seorang penyair tidak cukup hanya menghasilkan karya, tetapi juga membangun ruang agar sastra terus bertumbuh. Isbedy sudah baik menulis puisi baik pula membaca puisi, dan ia juga berhasil memotivasi orang untuk menulis puisi melalui Lamban Sastra.

 Beliau terus mengabdikan diri sebagai pengayom bagi para penulis muda melalui berbagai komunitas literasi. Kehadiran beliau mengingatkan saya bahwa sastra tidak akan pernah hidup hanya melalui buku-buku, melainkan juga melalui orang-orang yang dengan sabar merawatnya dari hari ke hari, katanya.

Peluncuran buku Puisi 68 dan Bincang Karya ini dimeriahkan dengan pembacaan puisi oleh sejumlah penyair. Antara lain Jose Rizal Manua, Helvy Tiana Rosa, Dzafira Adeliaputri Isbedy, Iin Zakaria, Erika Novolia Sani, Devi Matahari, Tri Lestari, Syaifuddin Gani, Novriaaan Ail, Nunung Noor El Niel, Nia Samsihono. Humam S. Chudori, Lily Siti Multatuliana Sutan Iskandar, Nurhayati. Acara ini dikemas apik oleh pewara Rissa Churia.*

Usai Spanyol menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal Piala Dunia 2026, Ibrahimovic tidak membahas penyelesaian akhir Mikel Oyarzabal atau Pedro Porro. Perhatiannya justru tertuju pada sesuatu yang menurutnya jauh lebih menentukan: kendali permainan.

"Orang selalu bicara soal intensitas, kecepatan, dan seberapa banyak tim berlari. Tapi sepak bola tidak pernah soal siapa yang paling banyak berlari. Kalau kamu terus mengejar bola, artinya kamu sudah kehilangan kendali permainan," ujar Ibrahimovic.

Baginya, kemenangan Spanyol bukan lahir karena mereka bermain lebih cepat secara fisik. Justru sebaliknya.

"Spanyol tidak membuat Prancis terlihat lambat. Mereka membuat Prancis terlihat selalu selangkah di belakang."

Kalimat itu terasa seperti tamparan bagi Les Bleus. Sebab itulah gambaran pertandingan yang berlangsung di Dallas. Prancis memang berlari lebih banyak, tetapi hampir sepanjang laga mereka hanya bereaksi terhadap apa yang dilakukan lawan. Mereka mengejar bola, mengejar ruang, sekaligus mengejar ritme permainan yang sepenuhnya dikuasai Spanyol.

Yang paling mengesankan bagi Ibrahimovic bukanlah dua gol yang memastikan tiket final, melainkan ketenangan para pemain Spanyol dalam mengendalikan setiap fase pertandingan.

"Yang mengesankan saya bukan golnya, tapi ketenangannya. Setiap umpan punya tujuan. Setiap pergerakan menciptakan masalah baru untuk Prancis. Spanyol tidak bermain lebih cepat, mereka berpikir lebih cepat. Itu perbedaannya."

Dalam pandangan Ibrahimovic, kecerdasan membaca permainan selalu berada di atas kekuatan fisik.

"Anda boleh punya semua atribut fisik di dunia. Tapi kalau Anda selalu bereaksi alih-alih mendikte, maka Anda akan menghabiskan 90 menit berlari tanpa benar-benar bertanding."

Filosofi itu bukanlah sesuatu yang baru. Sepanjang kariernya, Ibrahimovic selalu menempatkan kecerdasan, visi, dan kemampuan menguasai ritme sebagai fondasi utama permainan sepak bola.

"Karena itu saya selalu bilang sepak bola dimainkan dengan otak dulu, kaki kemudian. Malam ini Spanyol memberi masterclass tentang bagaimana mengendalikan pertandingan. Prancis bekerja keras, tapi kerja keras saja tidak cukup menang ketika lawan mengendalikan tempo. Itu pelajaran dari malam ini."

Ucapan itu seolah merangkum keseluruhan pertandingan.

Data statistik memperkuat penilaian tersebut. Penguasaan bola, akurasi umpan, hingga efektivitas pergerakan tanpa bola lebih banyak dikuasai Spanyol. Tim asuhan Luis de la Fuente tampil seperti sebuah orkestra yang memainkan setiap nada dengan presisi. Satu sentuhan membuka ruang, pergantian sisi lapangan memecah konsentrasi lawan, sementara pergerakan tanpa bola terus memaksa lini pertahanan Prancis kehilangan bentuk.

Sebaliknya, Prancis tak pernah benar-benar menemukan ritmenya. Kylian Mbappé berkali-kali harus turun jauh untuk mencari bola, Ousmane Dembélé ikut menjemput permainan hingga ke lini tengah, sementara para gelandang dipaksa bekerja ekstra hanya untuk merebut kembali penguasaan bola. Mereka bukan bermain buruk karena kurang berusaha, melainkan karena sejak awal tidak pernah mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Pada akhirnya, laga ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara tim yang mampu mendikte permainan dan tim yang hanya bereaksi terhadap permainan lawan. Antara tim yang selalu berpikir dua langkah lebih cepat dengan tim yang baru mengambil keputusan setelah kehilangan bola.

Komentar Ibrahimovic menjadi menarik karena lahir dari pengalaman seorang pemain yang pernah berada di level tertinggi sepak bola dunia. Ia pernah menjadi sosok yang menentukan tempo permainan, sekaligus merasakan sulitnya menghadapi tim yang mampu menguasai bola dan mengendalikan ruang.

Hasil akhirnya pun menjadi penegas dari semua analisis tersebut. Spanyol melangkah ke final dengan permainan yang matang, tenang, dan penuh kontrol. Sementara Prancis harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat.

Jika mampu mempertahankan kualitas permainan seperti ini di partai puncak, bukan berlebihan bila Spanyol kini disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan lembaganya telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan membentuk tim khusus yang terdiri atas sembilan jaksa penyidik senior untuk menangani perkara tersebut.

"Sudah dibentuk. Sejak diterbitkan tiga sprindik umum, segala kegiatan dan tindakan yang bersifat pro justitia telah beralih kepada penyidik kejaksaan," kata Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurut Anang, penerbitan sprindik merupakan tindak lanjut pengambilalihan penyidikan yang sebelumnya ditangani tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

Sprindik bernomor 43 diterbitkan untuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait Krakatau Steel. Sprindik bernomor 44 menangani dugaan korupsi proyek PLTU PLN Batubara yang diduga berkaitan dengan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara sprindik bernomor 45 diterbitkan untuk penyidikan perkara Asabri dan Jiwasraya.

Dengan diterbitkannya sprindik baru oleh Kejaksaan Agung, status hukum Febrie Adriansyah dan Don Ritto tidak lagi sebagai tersangka sebagaimana penetapan sebelumnya oleh penyidik gabungan Polri, melainkan kembali berstatus saksi dalam proses penyidikan yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Anang belum menjelaskan apakah keduanya berpotensi kembali ditetapkan sebagai tersangka. Ia menegaskan seluruh proses hukum selanjutnya akan bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh tim penyidik Kejaksaan Agung.

Pementasan yang didukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Taman Budaya Lampung itu disutradarai Edy Samudra Kertagama dengan Karlina sebagai asisten sutradara. Karya ini memadukan pembacaan puisi dengan unsur teater, musik, gerak, tata cahaya, dan visual artistik.

Manajer Produksi Ganes mengatakan pertunjukan tersebut dirancang agar puisi dapat dinikmati melalui pengalaman artistik yang lebih utuh.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman teater yang membuat puisi tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan. Penonton diajak memasuki ruang refleksi melalui bahasa, musik, tubuh, dan suasana panggung," kata Ganes.

Dalam proses produksinya, Rumah Sastra Mata Dunia melibatkan pelajar dari Darma Bangsa School, SMAS Perintis 2, dan SMK Negeri 3 Bandar Lampung. Keterlibatan para siswa itu menjadi bagian dari pembelajaran seni sekaligus ruang berekspresi melalui teater.

Secara tematik, Poetry in Space and Time mengangkat persoalan kerinduan, kehilangan, dan luka batin. Kisahnya mengikuti perjalanan tokoh "aku" yang mencari makna rumah, menghadapi kenangan, serta mempertanyakan kebenaran melalui rangkaian metafora yang diterjemahkan ke dalam bahasa panggung.

Deretan pemain yang terlibat antara lain Tasya Fachni, Safira Jasmine Azzahra, M. Kevin Bayyanaka Althaf, Sultan Razeen Fahri, Kayla Zaida Wijaya, Genoveva Estungkara Linton, Hanna Azzahra, Maiza Adreena, Nana Gregorius, dan Suci.

Produksi ini didukung tim kreatif yang terdiri atas Shebee sebagai kreatif, Ganes dan Jojo sebagai manajer produksi, Josep Arisandi sebagai dramaturg, Rico el Maut sebagai pengamat proses, J.A. sebagai penata cahaya, Jack Mogers dan Iwan sebagai penata artistik, Citra sebagai penata kostum dan rias sekaligus ticketing, Nana Gregorius sebagai penata musik, serta Ajie sebagai koreografer.

Rumah Sastra Mata Dunia merupakan komunitas sastra yang berdiri di Bandar Lampung sejak 12 Agustus 1992. Berawal dari Bengkel Deklamasi Lampung, komunitas ini aktif menggelar pelatihan menulis kreatif, pembacaan puisi, diskusi sastra, musikalisasi puisi, hingga produksi teater berbasis puisi. Selama lebih dari tiga dekade, komunitas tersebut juga rutin melakukan pembinaan dan roadshow sastra di berbagai SMA dan SMK di Lampung.

Panitia membuka pertunjukan ini untuk umum. Informasi pemesanan tiket dapat diperoleh melalui Ganes di nomor 0822-7887-6151 atau Citra di nomor 0895-1569-4333.

Christian Saputro