APEKSI Dorong Pemerintah Pusat Sempurnakan Skema TKD Sesuai Karakter Daerah

Teraslampung.com, Surakarta — Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendorong pemerintah pusat menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih sesuai dengan karakteristik, kapasitas fiskal, dan kebutuhan masing-masing pemerintah kota.

Dorongan itu menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi, Solo, Kamis, 3 September 2026. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turut menghadiri rangkaian kegiatan APEKSI tersebut.

Rapat dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik berbeda, mulai dari kota industri, pariwisata, hingga daerah yang menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik yang berbeda.

Dalam forum tersebut, APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada pemerintah pusat, terutama mengenai ruang fiskal pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah.

APEKSI menilai skema TKD, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu disempurnakan agar mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakter wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan setiap daerah.

Selain transfer ke daerah, APEKSI menyoroti fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut APEKSI, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah kota. Dengan begitu, pemerintah daerah tetap mempunyai ruang fiskal untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dan menangani berbagai persoalan masyarakat.

Forum APEKSI juga menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. APEKSI berharap kebijakan nasional dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah kota.