Ketika Pemimpin Kehabisan Kata

Oleh: Sudjarwo

Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika seorang pemimpin negara memilih diksi kasar untuk menyebut orang-orang yang berbeda pandangan dengannya. Keganjilan itu menjadi semakin terasa ketika ucapan tersebut disampaikan dalam pidato formal, di hadapan publik, dari sebuah posisi yang membawa nama dan wibawa negara. Seorang pemimpin tentu berhak tidak setuju dengan pendapat para pakar, bahkan berhak menganggap analisis mereka keliru. Namun ketidaksetujuan semestinya melahirkan argumentasi, bukan penghinaan. Sebab ketika seorang penguasa mulai menjawab perbedaan pendapat dengan diksi yang merendahkan, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut etika berbicara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan memandang kritik dan pengetahuan.

Tidak ada yang perlu menganggap para pakar sebagai manusia yang selalu benar. Mereka bisa keliru membaca data, salah membuat perhitungan, gagal memperkirakan perkembangan keadaan, atau menghasilkan kesimpulan yang kemudian terbantahkan oleh kenyataan. Sejarah ilmu pengetahuan sendiri penuh dengan teori yang pernah dianggap benar kemudian dikoreksi. Karena itu, mengkritik para pakar bukanlah sebuah kesalahan. Justru masyarakat membutuhkan pemimpin yang berani menguji pendapat para ahli apabila terdapat alasan yang kuat untuk melakukannya. Tetapi kritik memiliki cara kerja yang berbeda dengan penghinaan. Jika data seorang pakar dianggap salah, tunjukkan kesalahannya.

Jika analisisnya lemah, bongkar kelemahannya. Jika kesimpulannya tidak masuk akal, hadirkan argumentasi yang lebih kuat. Dengan cara itulah sebuah perdebatan menjadi bermartabat dan berguna bagi masyarakat.

Lebih terasa memprihatinkan adalah ketika seorang pemimpin memiliki begitu banyak sumber daya untuk menyusun bantahan, tetapi memilih jalan yang paling sederhana dan paling murah secara intelektual, yaitu merendahkan orang yang berbeda pendapat. Padahal, di sekitar kekuasaan terdapat kementerian, lembaga penelitian, staf ahli, birokrasi, data statistik, akademisi, dan berbagai sumber pengetahuan yang dapat digunakan untuk membangun argumentasi.

Dengan segala fasilitas tersebut, seharusnya sebuah pidato kenegaraan mampu menyajikan alasan yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata yang bernada menghina. Jika sebuah pendapat memang keliru, tidak diperlukan makian untuk membuktikan kekeliruannya. Kebenaran tidak menjadi lebih benar hanya karena disampaikan dengan suara keras, sebagaimana sebuah kesalahan tidak berubah menjadi benar hanya karena diucapkan dari podium kekuasaan.

Di sinilah letak persoalan yang lebih besar. Jabatan publik memberikan seseorang panggung yang tidak dimiliki oleh kebanyakan warga. Setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang pemimpin memiliki kemungkinan untuk ditiru, dikutip, dan dijadikan pembenaran oleh orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya. Karena itu, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas isi kebijakannya, tetapi juga atas budaya komunikasi yang ia bangun.

Ketika kritik dibalas dengan argumentasi, masyarakat belajar bahwa perbedaan dapat dihadapi dengan pikiran. Namun ketika kritik dibalas dengan penghinaan, masyarakat dapat menangkap pesan yang berbeda: bahwa orang yang memiliki kekuasaan boleh merendahkan mereka yang tidak sependapat.

Keadaan seperti itu menjadi semakin ironis apabila sosok yang berbicara memiliki latar belakang panjang dalam institusi yang sangat menekankan disiplin dan kehormatan, serta pernah memegang jabatan penting dalam pemerintahan.

Pengalaman semestinya mengajarkan bahwa kekuasaan bukan hanya soal kemampuan memberi perintah, melainkan juga kemampuan mengendalikan diri. Seorang jenderal tentu memahami arti komando, tetapi kepemimpinan dalam kehidupan sipil menuntut sesuatu yang lebih luas daripada sekadar ketaatan.

Seorang pejabat negara tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan keputusan itu melalui penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat. Karena itu, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pula seharusnya standar bahasanya. Seorang warga biasa mungkin dapat mengeluarkan umpatan ketika sedang marah, dan ucapan itu barangkali hanya menjadi percakapan sesaat. Namun ucapan seorang pemimpin dapat menjadi representasi dari karakter kekuasaan yang sedang ia jalankan.

Ketika bahasa kasar masuk ke dalam komunikasi resmi negara, batas antara ketegasan dan kekasaran menjadi kabur. Padahal, keduanya bukan hal yang sama. Ketegasan membutuhkan kejelasan sikap dan keberanian mengambil tanggung jawab, sedangkan kekasaran hanya membutuhkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya.

Para pakar pun tidak perlu ditempatkan sebagai kelompok yang selalu harus dibenarkan. Mereka justru harus siap diuji, dikritik, dan dibantah. Tetapi perdebatan antara kekuasaan dan pengetahuan seharusnya berlangsung di wilayah gagasan, bukan berubah menjadi pertandingan siapa yang paling keras menghina. Pemerintah dapat mengatakan bahwa sebuah penelitian keliru, sebuah prediksi tidak tepat, atau sebuah rekomendasi tidak sesuai dengan kondisi negara. Semua itu sah selama disertai alasan dan bukti. Yang tidak diperlukan adalah penghinaan yang hanya membuat perdebatan kehilangan substansi.

Persoalan ini sejatinya bukan tentang satu kata kasar semata, melainkan tentang standar kepantasan yang ingin kita tetapkan bagi mereka yang memegang kekuasaan. Kita tentu tidak membutuhkan pemimpin yang selalu berbicara dengan bahasa steril dan tanpa emosi. Pemimpin tetap manusia yang dapat marah, kecewa, dan tersinggung. Tetapi justru karena ia manusia sekaligus pemegang kekuasaan, kemampuan menahan diri menjadi bagian penting dari tanggung jawabnya. Sebab sebuah negara tidak menjadi besar hanya karena memiliki pemimpin yang kuat, melainkan juga karena kekuasaan di dalamnya mampu menghormati perbedaan, menghargai pengetahuan, dan menjawab kritik dengan pikiran yang jernih.

Ketika kemampuan berargumentasi digantikan oleh kebiasaan menghina, yang sesungguhnya sedang kehilangan wibawa bukan para pakar yang menjadi sasaran, melainkan podium tempat penghinaan itu disampaikan.***

*Guru Besar Universitas Malahayati