Negara Takut pada Cerminnya Sendiri

Oleh: Sudjarwo

Ada sesuatu yang rapuh dalam sebuah kekuasaan ketika ia mulai takut pada cerita. Ketakutan itu biasanya tidak lahir dari senjata, pemberontakan, atau ancaman nyata terhadap negara, melainkan justru dari karya seni, film, sastra, dan suara-suara kecil yang berusaha memperlihatkan kenyataan sebagaimana adanya.

Sebuah film tentang pesta babi, tanah, dan manusia yang hidup di bawah bayang-bayang pembangunan bisa mendadak dianggap berbahaya. Ia dihadang, ditolak, dipersulit, bahkan sebelum masyarakat diberi kesempatan untuk menontonnya. Padahal yang sebenarnya sedang dihadapi bukanlah film itu sendiri, melainkan pantulan wajah kekuasaan di depan cermin.

Pembangunan telah lama dijadikan agama baru dalam kehidupan modern. Segala sesuatu diukur dari kecepatan pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, dan besarnya proyek yang berhasil dibangun. Jalan tol dianggap simbol peradaban. Gedung pencakar langit dipuja sebagai bukti kemajuan. Kawasan industri dipromosikan sebagai masa depan bangsa. Dalam logika seperti ini, manusia perlahan kehilangan tempatnya. Yang penting bukan lagi apakah rakyat hidup dengan bermartabat, melainkan apakah grafik ekonomi terus bergerak naik.

Masalahnya, pembangunan sering bekerja seperti kolonialisme dengan bahasa yang lebih halus. Dulu tanah dirampas atas nama penjajahan; sekarang tanah diambil atas nama investasi. Dulu rakyat dipaksa tunduk dengan senjata; sekarang mereka ditekan dengan regulasi dan propaganda tentang kemajuan. Dulu eksploitasi dilakukan secara terang-terangan; sekarang ia dibungkus dengan pidato tentang kesejahteraan nasional. Yang berubah hanyalah cara dan istilah. Kekerasannya tetap sama.

Di banyak tempat, masyarakat kecil dipaksa meninggalkan ruang hidupnya demi proyek-proyek besar yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Hutan dibuka bukan karena kebutuhan rakyat, tetapi karena kerakusan modal. Laut direklamasi bukan demi nelayan, melainkan demi kota-kota elit yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Kampung digusur bukan karena masyarakat tidak penting, tetapi karena tanah mereka lebih berharga dibanding keberadaan mereka sendiri. Ironinya, semua itu dilakukan sambil mengucapkan kata “demi rakyat”.

Inilah bentuk paling licik dari pembangunan modern: ia tidak datang sebagai penindas yang kasar, tetapi sebagai penyelamat. Ia berbicara tentang masa depan sambil perlahan mencabut manusia dari akar kehidupannya. Ia menjanjikan kemajuan sambil memiskinkan makna hidup masyarakat yang terdampak.

Ketika rakyat menolak, mereka dicap anti-pembangunan. Ketika mereka melawan, mereka dianggap penghambat negara. Padahal yang mereka pertahankan bukan sekadar tanah atau rumah, melainkan hak untuk tetap menjadi manusia di tengah mesin ekonomi yang semakin brutal.

Karena itu karya seni yang jujur menjadi ancaman. Film yang memperlihatkan sisi gelap pembangunan dianggap berbahaya bukan karena ia berbohong, tetapi justru karena ia terlalu dekat dengan kenyataan. Kekuasaan selalu nyaman dengan pujian, tetapi gelisah terhadap kejujuran. Sebab kejujuran memiliki kemampuan menghancurkan ilusi yang selama ini dipelihara secara sistematis. Film, sastra, dan musik yang kritis bukan sekadar produk budaya, melainkan ruang kesaksian bagi mereka yang selama ini dipaksa diam.

Ketika sebuah film dihadang di berbagai tempat, yang sebenarnya sedang dipertontonkan bukan kekuatan negara, melainkan kelemahannya. Negara yang percaya diri tidak takut pada kritik. Negara yang sehat tidak alergi pada karya seni. Hanya kekuasaan yang rapuh yang sibuk membungkam suara-suara berbeda karena takut kehilangan kendali atas narasi. Ketakutan semacam ini menunjukkan bahwa pembangunan telah berubah menjadi doktrin yang tidak boleh disentuh oleh pertanyaan moral.

Lebih menyedihkan lagi, masyarakat perlahan diajarkan untuk menerima pembungkaman itu sebagai sesuatu yang normal. Kita dibiasakan hidup dalam situasi di mana kritik dianggap ancaman, perbedaan dianggap gangguan, dan kesenian harus tunduk pada selera kekuasaan. Padahal, kebudayaan seharusnya menjadi ruang paling bebas bagi manusia untuk mempertanyakan dunia di sekitarnya. Jika seni sudah tidak boleh bicara tentang penderitaan rakyat, lalu untuk apa seni dibiarkan hidup?

Pembangunan tanpa kritik hanya akan melahirkan kesombongan kolektif. Negara merasa dirinya selalu benar. Investor merasa memiliki legitimasi moral untuk mengambil apa pun yang mereka inginkan. Elite politik sibuk merayakan keberhasilan proyek sambil menutup mata terhadap kerusakan sosial yang ditinggalkan. Di titik itu pembangunan berubah menjadi monster yang tidak lagi mengenal batas. Ia menelan apa saja yang menghalangi lajunya, termasuk manusia itu sendiri.

Monster ini memakan segalanya: hutan, sungai, gunung, kampung, bahkan ingatan manusia. Ia menciptakan kota-kota modern yang dingin dan asing, tempat manusia hidup berdampingan tetapi saling terasing. Ia menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kehampaan spiritual. Kita hidup di zaman ketika gedung semakin tinggi, tetapi empati semakin rendah. Kemajuan teknologi melesat, tetapi rasa kemanusiaan tertinggal jauh di belakang.

Paling berbahaya dari semua ini adalah hilangnya kemampuan masyarakat untuk marah. Kita terlalu sering dipaksa percaya bahwa penderitaan adalah harga yang wajar untuk kemajuan. Bahwa penggusuran adalah konsekuensi pembangunan. Bahwa kerusakan lingkungan hanyalah efek samping industrialisasi. Sedikit demi sedikit nurani publik dipatahkan hingga ketidakadilan terasa biasa. Ketika rakyat mulai terbiasa melihat ketimpangan tanpa rasa terganggu, saat itulah kemanusiaan sedang mengalami krisis paling dalam.

Di sinilah karya seni memiliki peran yang tidak tergantikan. Ia mengembalikan rasa tidak nyaman yang sengaja dihilangkan oleh propaganda pembangunan. Ia memaksa masyarakat melihat luka yang selama ini disembunyikan di balik baliho kemajuan. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap proyek besar selalu ada manusia-manusia kecil yang suaranya sengaja dikecilkan. Seni menghidupkan kembali empati yang perlahan mati di tengah hiruk-pikuk pertumbuhan ekonomi.

Sebab sebuah bangsa tidak runtuh ketika ekonominya melemah. Sebuah bangsa runtuh ketika ia kehilangan keberanian untuk mendengar kebenaran tentang dirinya sendiri. Dan ketika negara mulai takut pada film, takut pada kritik, takut pada cerita rakyatnya sendiri, mungkin yang sedang krisis bukan keamanan nasional, melainkan moral kekuasaan itu sendiri. Semoga negeri ini masih banyak yang waras untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi; atau apakah benar yang dikatakan teman jurnalis senior di negeri ini , bahwa kita sudah masuk pada era Orde Baru Plus Plus. Entahlah.

*Guru Besar Universitas Malahayati