Sambangi Fraksi PKS, Ikapi Lampung Soroti Krisis Literasi dan Tekanan Industri Penerbitan

Teraslampung.com, Bandarlampung — Ikatan Penerbit Indonesia atau Ikapi Lampung menyoroti krisis literasi dan tekanan yang dihadapi industri penerbitan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat akibat dominasi media sosial dan kecerdasan buatan (AI).

Persoalan itu disampaikan dalam agenda Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Lampung saat pengurus IKAPI Lampung beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu, di ruang Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin, 11 Mei 2026.

Ketua IKAPI Lampung, Ikhsanuddin, mengatakan industri penerbitan saat ini menghadapi berbagai tantangan serius. Selain penurunan penjualan buku cetak, penerbit juga dibayangi maraknya pembajakan dan distribusi buku ilegal di marketplace.

Menurut dia, transformasi digital tidak bisa dihindari. Namun, buku tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga validitas pengetahuan dan membangun budaya berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital yang belum tentu terverifikasi.

“Buku memiliki proses, ada penulis, editor, penerbit, dan pertanggungjawaban ilmiah maupun moral. Karena itu, penerbitan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengetahuan masyarakat,” kata Ikhsanuddin.

Dalam audiensi tersebut, Ikapi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat ekosistem literasi dan penerbitan daerah. Usulan itu meliputi dukungan terhadap konten lokal, penguatan perpustakaan, kegiatan literasi di sekolah, festival buku, hingga ruang pembinaan bagi penulis muda dan komunitas literasi.

Selain persoalan literasi, Ikapi Lampung juga menyoroti tingginya biaya distribusi dan besarnya potongan penjualan di toko buku modern yang dinilai memberatkan penerbit lokal. Kondisi itu membuat banyak penerbit harus mencari strategi baru agar dapat bertahan di tengah perubahan industri.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ade Utami Ibnu menilai penguatan literasi bukan hanya soal budaya membaca, melainkan juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di era digital.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Penguatan literasi, penerbit lokal, dan konten daerah harus menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia di Lampung,” ujar Ade.

Dalam pertemuan itu turut dibahas pengembangan program pembinaan penulis muda, lomba menulis berbasis konten lokal, serta pendampingan komunitas literasi di berbagai daerah di Lampung. Program tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu menghasilkan karya dan gagasan.