Kemarau Panjang di Lampung: Pentingnya Bijak Mengelola Air dan Tata Ruang Kota

Oleh: Ir. Muhammad Hakiem Sedo Putra, S.T., M.T.*

Sejak beberapa pekan terakhir, warga Lampung—terutama di Bandar Lampung—merasakan sengatan panas yang tidak biasa. Langit nyaris tanpa awan, udara kering, dan hujan yang seharusnya sesekali turun di sore hari kini seperti barang langka. Ini bukan sekadar perasaan subjektif. Data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa kondisi ini nyata, dan berpotensi berlangsung lebih lama dari yang kita duga.

Kemarau yang Diperkuat El Nino dan IOD

Agustus memang bulan puncak kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Lampung. Namun tahun ini ada faktor tambahan yang membuat kekeringan lebih ekstrem. BMKG mencatat indeks Nino 3.4 telah menembus ambang batas kategori kuat, menandakan fenomena El Nino saat ini sudah berada pada intensitas kuat dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Fenomena ini membuat massa udara basah yang biasanya bergerak ke Indonesia justru tertarik ke arah Pasifik tengah, sehingga curah hujan di wilayah barat Indonesia—termasuk Lampung—menurun signifikan.

Bukan hanya El Nino. Suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat juga menunjukkan kecenderungan menuju fase Indian Ocean Dipole (IOD) positif, yang diprediksi BMKG akan menguat pada periode September hingga Desember 2026. Ketika El Nino kuat bertemu dengan IOD positif, dampaknya saling memperkuat: uap air justru "ditarik" menjauh dari wilayah barat Indonesia menuju pesisir timur Afrika, membuat musim kemarau di Sumatra bagian selatan, termasuk Lampung, menjadi lebih kering dari kondisi normal. BMKG bahkan telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk sejumlah provinsi pada pertengahan Agustus ini.

Data curah hujan mingguan BMKG untuk periode 11-17 Agustus 2026 memperkuat gambaran ini: curah hujan kategori rendah (di bawah 50 milimeter per sepuluh hari) diprakirakan mendominasi lebih dari 95 persen wilayah Indonesia, termasuk Sumatra bagian selatan. Artinya, apa yang kita rasakan sebagai "panas yang tidak biasa" memang punya dasar ilmiah yang kuat, bukan sekadar siklus tahunan biasa.

Ketika Air Bersih Menjadi Barang Mewah

Dampak paling langsung dari kombinasi El Nino dan IOD ini adalah menurunnya ketersediaan air domestik, dan Bandar Lampung sudah mulai merasakannya. Perumda Air Minum Way Rilau, operator air bersih kota ini yang melayani sekitar 59 ribu sambungan pelanggan, telah melaporkan penurunan debit pada sejumlah sumber air baku utama seperti Way Kuripan, Way Betung, dan Way Jernih hingga sekitar 20 persen selama musim kemarau. Sumber air tanah dari mata air juga tercatat mengalami penyusutan debit 5 hingga 10 persen. Sekitar 7.100-an pelanggan di kawasan Tanjung Aman dan Batu Putih masuk kategori paling rentan terdampak.

Untuk mengantisipasi hal ini, Way Rilau sudah mengambil sejumlah langkah teknis: pengerukan sedimentasi di bendungan intake, pengaturan jam distribusi air secara bergilir di wilayah terdampak, hingga menyiagakan armada mobil tangki yang bisa diakses masyarakat—baik pelanggan maupun non-pelanggan—melalui koordinasi RT/kelurahan dan BPBD. Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons jangka pendek. Namun perlu dicatat, pengaturan jam alir dan mobil tangki pada dasarnya adalah langkah darurat, bukan solusi struktural atas persoalan yang akan terus berulang selama tata kelola air dan tata ruang belum dibenahi dari akarnya.

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kondisi ini jelas memberatkan—air yang biasanya mengalir gratis dari sumur kini harus menunggu giliran tangki atau dibeli dari penjual air keliling. Situasi ini semestinya menjadi alarm bagi kita semua, bukan hanya soal bagaimana bertahan di musim kemarau tahun ini, tetapi juga soal bagaimana Lampung mempersiapkan diri menghadapi pola cuaca ekstrem yang kemungkinan akan makin sering terjadi di masa depan.

Refleksi bagi Tata Kelola Kota

Di titik inilah pemerintah daerah dan pemangku kebijakan perlu mengambil pelajaran serius. Krisis air bukan semata persoalan cuaca, melainkan juga persoalan tata ruang. Bandar Lampung dan kota-kota lain di provinsi ini terus tumbuh, namun pertumbuhan itu kerap tidak diimbangi dengan penataan ruang yang memperhatikan siklus air. Lahan-lahan resapan berubah menjadi permukiman dan area komersial, sementara ruang terbuka hijau (RTH) justru menyusut dari waktu ke waktu.

Padahal RTH bukan sekadar elemen estetika kota. Ia adalah infrastruktur ekologis yang menyerap air hujan, mengisi ulang cadangan air tanah, dan pada saat yang sama menjadi penyangga ketika musim hujan datang dengan intensitas tinggi. Kota yang minim RTH akan mengalami paradoks iklim: kering saat kemarau, banjir saat hujan deras—dua wajah dari persoalan yang sama, yaitu buruknya pengelolaan tata ruang air.

Karena itu, momentum kemarau panjang tahun ini semestinya menjadi bahan evaluasi menyeluruh atas kebijakan tata ruang di Lampung. Penambahan RTH, revitalisasi daerah aliran sungai, perlindungan kawasan resapan air, hingga penegakan aturan tata ruang yang selama ini kerap dilanggar oleh kepentingan pembangunan jangka pendek, perlu menjadi prioritas nyata, bukan sekadar wacana dalam dokumen perencanaan.

Bijak di Level Individu, Tegas di Level Kebijakan

Di tengah situasi ini, masyarakat tentu punya peran untuk berhemat air—menggunakan air secukupnya, menampung air hujan bila memungkinkan, dan tidak menyia-nyiakan sumber daya yang kini semakin terbatas. Namun kebiasaan hemat air di level rumah tangga tidak akan cukup jika tidak dibarengi kebijakan struktural di level kota dan provinsi.

Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan air baku jangka panjang, memperluas RTH sesuai amanat minimal 30 persen dari luas wilayah kota sebagaimana diatur undang-undang, serta mendorong efisiensi energi yang berkaitan erat dengan pengelolaan air—mulai dari pompa distribusi PDAM hingga sistem irigasi pertanian yang kian rentan di musim kering seperti sekarang.

Kemarau panjang yang kita alami saat ini adalah pengingat bahwa Lampung, seperti banyak daerah lain di Indonesia, sedang berhadapan dengan konsekuensi nyata dari perubahan iklim. El Nino dan IOD boleh jadi faktor alami yang datang dan pergi, tetapi bagaimana kita menata kota dan mengelola air adalah pilihan yang sepenuhnya ada di tangan kita. Semakin cepat langkah nyata diambil, semakin kecil pula ongkos sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di kemarau-kemarau berikutnya.***

*Muhammad Hakiem Sedo Putra, S.T., M.T., adalah dosen di Program Studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu, Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Ahli dalam bidang hidrologi forensik dan sumber daya air. Aktif dalam riset pengelolaan sumber daya air, konservasi lingkungan, serta edukasi kebencanaan di masyarakat.