Tumpukan Sampah yang Terus Berulang

Oleh Syarief Makhya

Setiap pagi saat kita berangkat menuju kantor atau kampus di sepanjang jalan utama dan jalan lingkungan tampak tumpukan sampah dipinggir troatoar atau area lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Pemandangan ini seperti dianggap biasa dan tidak menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah kota. Truk pengankut sampah baru datang sekitar pk 7-9 pagi untuk memindahkan tumpukan sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir (TPA)

Fenomena tumpukan sampah dipinggiur jalan terus berulang setiap hari yang menunjukkan selama ini tidak cukup efektif dalam sistem pengelolaan sampah. Akar persoalannya, bisa bersumber dari budaya masyarakat dalam membuang sampah yang masih belum terdisiplin dan belum tampak perilaku yang sadar tentang lingkungan. 

Sememtara dilihat dalam perspektif pemerintah, secara menunjukkan bahwa pemerintah tidak menempatkan isu sampah sebagai isu utama , sehingga tidak jelas targetnya , tidak ada alternatif untuk mencari solusi yang terbaik dan dukungan manajemen serta anggaran yang sangat terbats. 

Dalam perspektif pelayanan publik, tumpukan sampah kendati diangkut setiap hari tetapi hanya sekedar memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, ternyata pelayanan ini tidak menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, sangat layak dipertanyakan apakah sistem pengelolaan sampah bisa menghasilkan perubahan yang berkelanjutan? Apakah volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus menurun? Apakah budaya memilah sampah sudah terbentuk? Apakah tingkat daur ulang meningkat secara signifikan? Apakah akan terus dibaiarkan pengeloaan sampah yang hanya sebatas memindahkan tempat tanpa tanpa pernah menyentuh sumber masalahnya?

Dalam analisis kebijakan publik bisa dibedakan antara kebijakan yang hanya sebatas menghasilkan out put dengan kebijakan yang menghasilkan lasting impact atau dampak jangkang panjang; seharusnya pengelolaan sampah menggunakan pendekatan dampak jangka panjang.

Jika saja pengelolaan sampah sejak 25 tahun yang lalu dirancang dengan pendekatan kebijakan yang berorientasi pada lasting impact (Carol H. Weiss, 1998). maka pemerintah tidak perlu menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun. Namun, fakta bahwa persoalan sampah terus berulang menunjukkan bahwa kebijakan yang selama ini dijalankan lebih banyak berorientasi pada penyelesaian jangka pendek (short-term solution) daripada membangun perubahan perilaku dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Tumpukkan sampah sebenarnya dapat dikendalikan sejak dari sumbernya, kapasitas tempat pembuangan akhir tidak akan mengalami tekanan yang berlebihan, biaya pengelolaan sampah dapat ditekan, dan masyarakat telah memiliki budaya yang kuat untuk mengurangi, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. 

Selama paradigma pengelolaan sampah masih didominasi oleh pendekatan kumpul–angkut–buang, maka persoalan yang sama akan terus berulang. Kota mungkin tampak bersih beberapa jam setelah truk sampah melintas, tetapi pada hari berikutnya tumpukan sampah akan kembali muncul di lokasi yang sama. Dengan kata lain, yang berpindah hanyalah sampahnya, bukan penyelesaiannya.

Karena itu, sudah saatnya kebijakan pengelolaan sampah tidak lagi dinilai hanya dari banyaknya tonase sampah yang berhasil diangkut setiap hari, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi produksi sampah, mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan tingkat daur ulang, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih secara berkelanjutan. Inilah hakikat pengelolaan sampah yang benar-benar berdampak.

Sampah tidak Prioritas?

 Fenomena penumpukan sampah yang setiap tahun terus berulang dan tidak memunculkan alternatif pemecahan akar persoalannya. Pertanyaannya apakah karena persoalan sampah tidak menjadi prioritas, apakah tidak ada pilihan alternatif lain dalam tata kelola sampah ataukah atau karena faktor kultural masyarakat yang tidak tertib dan disiplin dalam membuang sampah . 

Dalam perspektif kelembagaan, pemerintah daerah memiliki perangkat kelembagaan yang secara formal bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) , kecamatan, kelurahan, hingga unit pelaksana teknis (UPT). Namun, institusi ini dalam membangun sistem pengelolaan sampah belum efektif, tidak terintegrasi, dan tidak berorientasi pada penyelesaian masalah secara menyeluruh. 

Akibatnya, pengelolaan sampah masih cenderung hanya sebatas meindahkan sampah dari satu tempat ketempat lain, reaktif, dan hanya fokus ke pengangkutan, bukan pada pengurangan timbulan sampah maupun pengelolaan yang berkelanjutan

Jadi, persoalan pengelolaan sampah sesungguhnya terletak pada tata kelola persampahan yang belum adaptif terhadap kompleksitas persoalan sampah yang terus berkembang dan menuntut perubahan. Konsep pengelolaan sampah tidak lagi sekadar memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi membngun sistem yang bisa mengurangi timbunan sampah, mendaur ulang dan sampah dijadikan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.  

Catatn Akhir 

 Fenomena tumpukan sampah lebih tampak di masyarakat, sementara di rumah sakit, hotel, dan perusahan-perusahan sudah terkelola dengan cukup baik. Di level masyarakat, masalahnya lebih condong, karena fasilitasi yang dilakukan pemerintah sangat terbatas, misalnya jumlah armada pengangkut sampah dan petugas lapangan pengangkut sampah . Jadi, di sini mutlak dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam mengatasi persoaln tumpukan sampah.

 Prinsip dasarnya pemerintah miliki tanggung jawab utama untuk mengatasi persoalan sampah. Namun, keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat berrgantung pada perlaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan membuang sampah secara bertanggung jawab.

*) Dosen FISIP Universitas Lampung