Mimpi Sebelum Tidur

Oleh: Sudjarwo

Akhir-akhir ini ada sesuatu yang terasa semakin ganjil dalam cara kekuasaan berbicara kepada rakyat. Pidato yang seharusnya menjadi kompas justru kerap berubah menjadi sumber kegaduhan. Kalimat yang mestinya memberi ketenangan malah memaksa para pembantu, juru bicara, dan pejabat di sekelilingnya bekerja keras mencari tafsir, konteks, dan pembenaran. Publik akhirnya bukan sibuk membicarakan substansi kebijakan, melainkan sibuk menebak: sebenarnya apa yang dimaksud?.

Begitulah ketika ucapan seorang pemimpin tertinggi negara terasa seperti mimpi sebelum tidur: samar, meloncat-loncat, kadang menyenangkan, tetapi ketika pagi datang sulit dibedakan mana kenyataan dan mana khayalan. Masalahnya, mimpi seorang warga negara berhenti ketika ia terbangun. Mimpi seorang pemimpin dapat menjadi kebijakan, memengaruhi pasar, mengubah persepsi publik, menggerakkan birokrasi, bahkan menentukan arah perdebatan nasional.

Pada kondisi kekinian, persoalan komunikasi kekuasaan bukan lagi sekadar soal salah ucap. Setiap kata pejabat publik hidup dalam ekosistem digital yang bekerja dua puluh empat jam. Pernyataan beberapa detik dapat dipotong menjadi video, diberi judul, disebarkan, diperdebatkan, lalu membentuk persepsi sebelum penjelasan resmi sempat dibuat. Akibatnya, satu kalimat yang tidak jelas dapat berkembang menjadi persoalan politik yang jauh lebih besar daripada maksud awalnya.

Ketika ucapan pemimpin menimbulkan kontroversi, persoalannya juga tidak selesai dengan mengatakan bahwa masyarakat salah memahami. Justru di situlah tanggung jawab komunikasi publik diuji. Jika sebuah pesan berulang kali menimbulkan salah tafsir, mungkin persoalannya bukan semata-mata pada telinga publik, melainkan pada pesan yang memang tidak cukup jernih.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya pola yang terus berulang: pemimpin berbicara, publik gaduh, kemudian para pembantunya datang membawa ember untuk memadamkan api. Ada yang mengatakan pernyataan itu hanya kiasan. Ada yang menjelaskan konteksnya. Ada yang meminta masyarakat tidak terpaku pada satu kalimat. Ada pula yang mengajak publik melihat pernyataan secara utuh. Klarifikasi memang diperlukan, tetapi jika terlalu sering terjadi, publik akhirnya bertanya: mengapa rakyat harus selalu menjadi penerjemah ucapan pemimpinnya?

Padahal negara sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih serius. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, korupsi, daya beli, pelayanan publik, serta masa depan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, energi nasional seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan masalah, bukan menghabiskan waktu menjelaskan maksud sebuah kalimat.

Di sinilah metafora “mimpi sebelum tidur” menjadi relevan. Mimpi tidak selalu memiliki alur yang masuk akal. Satu adegan dapat berubah menjadi adegan lain tanpa penjelasan. Tempat berpindah, tokoh berganti, dan semuanya terasa benar selama kita masih tertidur. Tetapi ketika bangun, kita hanya mengingat serpihan-serpihannya. Jika komunikasi kenegaraan berlangsung dengan pola serupa, masyarakat akan kesulitan menemukan garis besar arah yang hendak dituju.

Tentu seorang pemimpin berhak menggunakan bahasa metaforis, spontan, bahkan humor dalam pidatonya. Politik tidak harus selalu kaku. Namun jabatan tertinggi negara memiliki konsekuensi berbeda. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula kemungkinan kata-katanya ditafsirkan sebagai sinyal politik dan kebijakan. Karena itu, kebebasan berbicara harus berjalan bersama disiplin berbicara.

Kesalahan komunikasi juga tidak semestinya selalu diperlakukan sebagai kesalahan teknis yang selesai dengan klarifikasi. Komunikasi pemerintahan menuntut kejelasan, ketepatan, empati, dan kesadaran terhadap dampak sosial. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang ingin dikatakan, tetapi juga atas konsekuensi yang muncul dari apa yang dikatakannya.

Terlalu sering mencari pembenaran atas ucapan pemimpin justru dapat menjadi bumerang. Publik akhirnya merasa pemerintah lebih sibuk mempertahankan kalimat daripada memperbaiki persoalan yang melatarbelakanginya. Kritik mudah dianggap sebagai serangan, sementara klarifikasi berubah menjadi pembelaan. Padahal demokrasi membutuhkan ruang yang sehat untuk mengatakan bahwa sebuah ucapan memang keliru tanpa harus dianggap sebagai upaya menjatuhkan negara.

Negeri ini tidak kekurangan kata-kata. Yang dibutuhkan adalah kejelasan. Rakyat tidak membutuhkan pidato yang sempurna, tetapi membutuhkan pemimpin yang mampu membedakan spontanitas pribadi dan tanggung jawab kenegaraan. Jika salah, katakan salah. Jika keliru, perbaiki. Jika kebijakan belum matang, katakan belum matang. Kejujuran semacam itu jauh lebih kuat daripada seribu alasan yang diproduksi setelah kegaduhan terjadi.

Sebab negara bukan panggung untuk menguji seberapa jauh publik dapat memahami teka-teki seorang pemimpin. Negara adalah ruang tempat jutaan manusia menggantungkan kehidupan dan masa depan. Karena itu, setiap ucapan dari puncak kekuasaan seharusnya bukan seperti mimpi sebelum tidur yang menghilang ketika pagi tiba. Ia harus seperti janji yang tetap diingat ketika rakyat membuka mata dan kembali menjalani kenyataan.

Jika tidak, yang tertinggal bukan lagi optimisme, melainkan kelelahan. Rakyat lelah mendengar, lelah menafsirkan, dan lelah menunggu klarifikasi. Pada titik tertentu, yang paling berbahaya bukanlah satu ucapan yang salah, melainkan hilangnya kepercayaan bahwa kata-kata dari kekuasaan masih memiliki hubungan yang kuat dengan kenyataan. 

Salam waras! 

*Guru Besar Universitas Malahayati