Kemiskinan di Tengah Bergelimangnya Dana Pembangunan

IB Ilham Malik

Tantangan dalam setiap pembangunan kota terletak pada pemahaman, kemauan dan komitmen kepala daerah dalam menciptakan kondisi kota yang mengakomodasi kebutuhan dan keinginan warganya. Pembangunan kota yang ramah lingkungan (environment friendly) membutuhkan program dan kegiatan yang serius dari pemerintah. Seriusnya pemerintah ini ditunjukkan dengan adanya road map upaya untuk melaksanakannya, lalu dianggarkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan, dan tidak ada kata henti meskipun ada pergantian kekuasaan.

Asalkan saja, roadmap itu lahir dari pertarungan ide dan pendapat semua elemen daerah yang masing-masing dapat dipertanggung jawabkan. Setelah itu disahkan oleh pemerintah dan wakil rakyat. Karena itu, road map menajdi penting untuk dijadikan guide pembangunan oleh aparatur pemerintah. Masyarakat memiliki tanggung jawab juga untuk memantau pemerintah agar pelaksanaan kegiatan pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Dan semuanya itu berjalan sesuai dengan road map pembangunan daerah.

RPJP dan RPJM, secara fungsi, memang menjadi hal yang penting. Dan pemerintah sudah memegang dokumen itu. Hanya saja, ada dua hal yang harus dipastikan, yaitu apakah dokumen tersebut lahir dari proses yang baik dan apakah program pembangunan daerah lahir dari setiap arahan pembangunan yang jelas dan tegas antara proses dan outputnya. Mudah-mudahan saja hal itu yang terjadi sehingga masyarakat dan kita semua harus sabar dalam menjalani proses dan waktu demi waktu yang dilalui. Karena semua ini sebuah rangkaian proses yang harus dijalani. Untuk kemudian, hasilnya bisa kita nikmati di masa yang akan datang.

Namu, tentu saja, untuk menjawab hal itu dibutuhkan pengkajian ulang secara akademik oleh para peneliti, secara independen, untuk mengetahui secara mendalam, apakah RPJP dan juga RPJM yang sudha kita miliki terbangun dengan baik dan apakah terlaksana dengan baik juga. Sebab,  saat ini masyarakat disuguhi oleh kondisi pembangunan daerah yang belum juga kunjung mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan pembangunan yang dilaksanakan juga menjadi sangat tidak progresif apalagi agresif.

Pembangunan yang berjalan sangat pelan, disatu sisi merupakan proses yang baik, namun disisi lain hal ini sangat melelahkan. Pelannya pembangunan ditempat kita menuntut kesabaran yang ekstra. Sayangnya, lambannya pembangunan daerah, apalagi jika dibandingkan dengan proses pembangunan di daerah lain, membuat kesabaran masyarakt menjadi hilang, atau paling tidak menjadi berkurang. Dan cara masyarakat menunjukkan kebosanannya dengan proses pembangunan yang sangat lamban itu dengan melakukan aksi masa bodo, atau juga dengan memuntahkan uneg-uneg-nya dengan berceloteh di komunitas-komunitas kecil yang ada di semua kapisan masyarakat.

Mereka, masyarakat kita, ketika ditanya, apa penilaian mereka berdasarkan pengalaman langsung maupun bukan, tentang pembangunan yang berjalan di daerahnya? Jawaban mereka sangat jelas dan lugas bahwa mereka tidak melihat ada perubahan apapun di daerahnya. Pembangunan memang terus dilakukan oleh pemerintah di setiap tahunnya. Tapi pembangunan itu hanya dirasakan oleh kelomnpok masyarakat kelas menangah dan elit.

Sementara bagi mayoritas masyarakat, pembangunan itu hanya terdengar indah ditelinga dan terlihat menarik di mata, tapi apa hasilnya sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, meningkatnya penghasilan mereka di setiap bulannya, atau mudahnya proses mengurus adminsitrasi yang terkait dengan pemerintah, atau terlayaninya kesehatan dan pendidikan, dan semacamnya.
Jadi, pemerintah membangun dan menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah, tapi yang namanya masyarakat malah tidak merasakan apapun.

Pemerintah dan perguruan tinggi serta seluruh cerdik cendekia, harus dapat secara jernih mengevaluasi program pembangunan yang sudah disusun oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban, sesungguhnya ada di elemen mana yang rusak atau gagal yang menyebabkan sistem pembangunan menjadi tidak berjalan. Selanjutnya dilakukan pembenahan pada hal yang tdak benar itu. Evaluasi ini menjadi penting dilakukan oleh para akademiisi dan lembaga pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kita kepada masyarakat.

Pemerintah tentu membutuhkan kegiatan ini sehingga pemerintah mndapatkan penilaian yang bebas kepentingan. Apalagi pelaksanaannya memiliki dasar-dasar dan standar akademik yang bisa dipertanggung jawabkan. Sebab, selama bertahun-tahun, daerah kita melihat ada pembangunan di mana-mana, tapi entah kenapa hal itu tidak juga kunjung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan jalan desa, disatu sisi terkesan menunjukkan adanya pembangunan, tapi disi lain hal itu ternyata semakin meningkatkan gap antara penduduk desa dengan nasib para pengumpul produk perdesaan. Desa memang berkembang, tapi pada orang-orang tertentu saja. Sementara mayoritas warga tetap miskin. Dan bahkan, pembangunan jalan jembatan dan lainnya, ternyata melahirkan kelompok menengah baru yang lahir dan hidup dari mayoritas kelompok masyarakat miskin. Jika ini yang terjadi, anomali ini haruslah dijawab oleh kita semua para akademisi untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama oleh kepala daerah untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Mungkin, gubernur, bupati dan walikota memiliki keinginan untuk melihat warganya sejahtera. Namun, antara keinginan kepala daerah dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, seringkali berbeda. Apa sebabnya dan bagaimana menyelesaikannya, tentu hal ini harus dapat dilsesaikan oleh para kaum akademisi. Soal ada kelompok lain yang mengatakan bahwa kaum akademisi hanya pandai bicara dan menulis, sampaikan padanya bahwa itulah tugas akademisi. Kelompok lain, silahkan untuk menjalankan semua rekomendasi yang kita buat. Penguasa dan pengusaha yang berhati lembut, tentu akan mau melaksanakannya. Asalkan, kajian yang akademisi buat dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak ada Negara yang maju tanpa memegang teguh kajian akademik pembangunan daerahnya. Para pengusaha, konsultan dan pemerintah hendaklah menghentikan mengejar projek saja. Dan para akademisi, hendaklah menggunakan hibah dana penelitian untuk perguruan tinggi dalam menjalankan riset tentang pembangunan daerah,