Setdakab Lampung Selatan Kenalkan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi

Iwan J Sastra/Teraslampung.com

KALIANDA – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lamsel, menggelar kegiatan sosialisasi quick wins pelayanan publik Reformasi Birokrasi kepada masyarakat Desa Penengahan, di Aula  Kantor Kecamatan Penengahan, Kamis (11/9).
   
Menurut Kabag Organisasi Setdakab Lamsel Meizar Malanesia, sosialiasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan secara luas tentang layanan publik reformasi birokrasi pemerintah yang selama ini hanya dikenal oleh para pegawai dilingkup Kantor Pemkab Lamsel dan masyarakat yang tinggal diwilayah perkotaan saja.
   
“Kegiatan sosialisasi ini juga sebagai upaya mendukung pembangunan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik secara umum, serta diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Meizar Malanesia, kepada Teraslampung.com, Kamis (11/9).
   
Menurut Meizar, di dalam Reformasi Birokrasi terdapat area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain menurunnya praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri, serta hasil-hasil pembangunan secara nyata yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
   
“Melalui sosialiasi Quick Wins ini diharapkan dapat memperoleh  momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, ” terangnya.
   
Dijelaskannya, pelayanan publik merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai wujud untuk mencukupi atau memberikan layanan kepada masyarakat agar kebutuhan dan permintan masyarakat akan kepentinganya dapat terpenuhi.        
   
“Tuntutan pelayanan publik yang baik, mudah, tepat waktu, serta ketepatan tentunya sudah menjadi prinsip bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik serta dapat memenuhi tujuan utama pelayanan publik, yaitu kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
   
Dia menuturkan, inovasi dan inovatif merupakan kata kunci dalam menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan publik. Oleh karenanya, pemerintah dituntut untuk menciptakan terobosan-terobosan baru guna menerapkan reformasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
   
“Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, tentunya dibutuhkan faktor-faktor penting seperti penataan administratif yang jelas, aman dan efisien, serta memikirkan indikator lainnya, agar pelaksanaannya benar-benar berjalan secara sempurna, ” katanya.