Ditelan Pahit, Dimuntahkan Sayang

Oleh: Sudjarwo

Menjadi rakyat di negeri ini kadang terasa seperti perlombaan menelan batu. Siapa paling kuat menahan sakit, dialah yang dianggap paling pantas bertahan. Kita bangun pagi untuk bekerja, pulang petang membawa lelah, lalu tidur dengan kecemasan tentang hari esok. Harga apa lagi yang naik? Kebutuhan apa lagi yang harus dikorbankan? Tagihan mana yang harus ditunda agar dapur tetap mengepul?

Sementara itu, di tempat yang jauh dari antrean bahan bakar minyak dan kecemasan mencari nafkah, kehidupan sebagian elite tampaknya berjalan dengan aturan berbeda. Bagi rakyat, uang dicari dengan keringat. Bagi sebagian pemegang kuasa, uang rakyat justru seperti sesuatu yang bisa dipindahkan ke kantong sendiri, kemudian dibungkus dengan penjelasan yang terdengar begitu terhormat.

Harga kebutuhan pokok naik, rakyat diminta berhemat. Upah tak sebanding dengan biaya hidup, rakyat diminta bersyukur. Lapangan kerja menyempit, rakyat diminta meningkatkan keterampilan. Sungguh luar biasa kemampuan penguasa mengubah persoalan struktural menjadi pekerjaan rumah masyarakat. Jika beras mahal, rakyat harus mengurangi lauk. Jika rumah sulit dimiliki, rakyat harus menyesuaikan mimpi. Jika pendidikan semakin mahal, orang tua harus mengencangkan ikat pinggang. Entah kapan ada pejabat yang diminta mengencangkan ikat pinggangnya sendiri, bukan sekadar melonggarkan anggaran.

Belum selesai menghadapi ekonomi yang mencekik, kemarau datang menambah penderitaan. Sawah mengering, sumber air menyusut, tanaman merana, dan petani menatap tanahnya dengan kecemasan yang tidak bisa dibayar oleh pidato. Kemarau memang gejala alam, tetapi dampaknya bisa diperparah oleh buruknya pengelolaan air, rusaknya lingkungan, dan minimnya kesiapan menghadapi krisis. Di timpah lagi kebakaran (atau dibakar, entahlah), di mana-mana; membuat makin sesak saja nafat rakyat dibuatnya.

Sayangnya, negeri ini punya kebiasaan unik: masalah boleh datang kapan saja, solusi boleh menyusul kapan-kapan. Ketika keadaan memburuk, kamera berdatangan, rapat digelar, pernyataan dibacakan, dan janji kembali diluncurkan. Setelah perhatian publik berpindah, rakyat tetap berhadapan dengan sumur kering, harga mahal, dan kenyataan bahwa konferensi pers tidak pernah bisa dimasak menjadi makan malam.

Di atas semua itu, korupsi terus menjadi luka yang sulit sembuh. Uang yang seharusnya memperbaiki sekolah, membangun fasilitas kesehatan, menyediakan air bersih, dan membantu masyarakat justru terus dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kita tidak kekurangan slogan antikorupsi. Kita hanya terlalu sering menyaksikan slogan itu berdiri gagah di samping kenyataan yang memalukan. Pemberantasan korupsi seolah cukup dilakukan dengan spanduk, pidato, dan seremoni, sementara kebocoran uang publik tidak pernah benar-benar kehilangan peminat.

Ironisnya, rakyat kecil selalu diajari tentang konsekuensi. Terlambat membayar kewajiban, ada denda. Melanggar aturan, ada sanksi. Namun, ketika uang publik disalahgunakan, masyarakat kembali disuguhi proses panjang, bantahan, dan pembelaan. Hukum tentu harus berjalan berdasarkan bukti, tetapi keadilan juga harus mampu meyakinkan rakyat bahwa jabatan bukanlah payung untuk berlindung dari pertanggungjawaban.

Lebih menjengkelkan lagi adalah kebiasaan menyuruh rakyat bersabar. Sabar menghadapi harga mahal, sabar menunggu pekerjaan, sabar menerima pelayanan buruk, dan sabar menyaksikan janji yang terus berulang. Kesabaran seolah menjadi pajak tambahan yang wajib dibayar rakyat, sedangkan pejabat cukup membayar dengan kalimat manis.

Kritik dianggap kebisingan, protes dianggap ketidaksabaran, dan tuntutan hidup layak terkadang diperlakukan seperti permintaan berlebihan. Padahal, rakyat tidak meminta istana. Mereka hanya ingin makanan cukup, pekerjaan manusiawi, pelayanan yang pantas, dan masa depan anak-anak yang tidak ditentukan oleh tebal tipisnya dompet.

Kadang-kadang, rasanya ingin berhenti menjadi rakyat. Ingin mengembalikan status kewarganegaraan seperti barang cacat produksi: maaf, kenyataan tidak sesuai dengan janji pada kemasan. Sayangnya, negara bukan toko yang menyediakan layanan pengembalian. Kita tetap harus bekerja, membayar kewajiban, dan menanggung akibat keputusan yang tidak selalu kita buat.

Namun, rakyat yang lelah bukan berarti rakyat yang bodoh. Rakyat yang diam bukan berarti rakyat yang setuju. Tawa mereka ketika mendengar lelucon politik bukan tanda bahwa mereka tidak memahami keadaan. Bisa jadi, humor hanyalah cara terakhir untuk menghadapi kenyataan tanpa harus menangis setiap hari.

Negeri ini tidak akan hancur hanya karena rakyat mengkritik. Yang berbahaya adalah ketika kritik dibungkam, korupsi dianggap biasa, dan penderitaan diperlakukan sebagai harga wajar demi kenyamanan segelintir orang. Rakyat bukan sekadar angka dalam laporan, bukan dekorasi kampanye, dan bukan kerumunan yang hanya dibutuhkan ketika suara mereka diperlukan. Sebab, yang paling pahit bukanlah hidup susah, melainkan menyaksikan kesusahan dipelihara oleh keserakahan, kemudian diminta mengucapkan terima kasih.

Rakyat sudah terlalu lama menelan pahit. Jangan terus memaksa mereka memuntahkan kekecewaan, lalu menyalahkan mereka karena tidak lagi sanggup tersenyum.***

*Guru Besar Universitas Malahayati