Pengelolaan Aset Diduga Serampangan, 6 Bidang Tanah Pemkab Lampung Utara tak Diketahui Keberadaannya

Teraslampung.com, Kotabumi--Pengelolaan aset milik pejabat Pemkab Lampung Utara sepertinya dilakukan secara serampangan. Buktinya, terdapat enam bidang tanah milik mereka yang tidak diketahui keberadaannya.

Keenam bidang tanah itu tersebar di Kecamatan Bukitkemuning, Kotabumi, Kotabumi Selatan, dan Sungkai Selatan. Nilainya mencapai Rp3,3 miliar.

Adapun rincian keenam bidang tanah itu, yakni terminal Bukitkemuning seluas 26.575 M², tanah bangunan Pasar Bukitkemuning seluas 13.20 M², tanah kas Desa Muaraaman seluas 6.932 M². 

Kemudian, tanah kas Desa Sumberarum seluas 2.500 M², tanah kas Desa Ketapang seluas 15.000 M², dan tanah kas Kelurahan Kelapatujuh seluas 7.000 M². Persoalan ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Lampung tahun anggaran 2025. Lahan-lahan tersebut tercatat sebagai aset mulai dari tahun 1998-2006.

Dalam LHP-nya, BPK menyatakan bahwa keenam aset tanah tersebut tidak diketahui keberadaannya saat melakukan pemeriksaan fisik. Padahal, aset itu tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Aset (KIB A). 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan di antaranya terjadinya sengketa, dan kehilangan aset tanah. Semua itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan, pengendalian pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah (pengelola barang), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang.

Terkait persoalan tanah bangunan Pasar Bukitkemuning, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Utara, Hendri mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terkait aset tanah tersebut menyebutkan bahwa lokasi tanah itu jelas keberadaannya. Meski begitu, ia tidak tahu alasannya mengapa tanah tersebut dinyatakan tidak diketahui keberadaannya oleh BPK.

"Saat pemeriksaan BPK yang didampingi oleh staf saya, lokasinya ditemukan," kata dia.

Feaby Handana