"Ndobos"

Oleh: Sudjarwo

Ada satu diksi bahasa Jawa yang terasa pas untuk menggambarkan kecenderungan pemerintah menghadapi berbagai persoalan rakyat akhir-akhir ini: ndobos. Artinya kurang lebih besar omong, banyak bicara, tetapi tidak selalu sebanding dengan tindakan. Masalahnya bukan pada banyaknya kata, melainkan ketika kata-kata menjadi begitu ramai sementara kenyataan tidak banyak berubah. Pemerintah sibuk menjelaskan, rakyat tetap sibuk menghadapi persoalan.

Kesan itu salah satunya terlihat dalam polemik penetapan kelompok miskin berdasarkan desil. Secara prinsip, penggunaan data untuk menentukan penerima bantuan tentu masuk akal. Negara memang membutuhkan basis data agar bantuan sosial tidak salah sasaran. Dengan data, pemerintah dapat menentukan siapa yang paling membutuhkan, siapa yang rentan, dan siapa yang harus diprioritaskan. Masalahnya muncul ketika klasifikasi statistik berhadapan dengan kehidupan nyata yang jauh lebih rumit daripada angka.

Kemiskinan tidak selalu tampak dari kondisi rumah, kendaraan, atau kepemilikan barang. Ada keluarga yang memiliki sepeda motor karena kendaraan itu dipakai untuk mencari nafkah. Ada pekerja informal yang terlihat memiliki penghasilan, tetapi pendapatannya tidak tetap. Ada keluarga yang hari ini masih mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi bisa jatuh miskin sewaktu-waktu karena kehilangan pekerjaan, sakit, atau menghadapi biaya pendidikan dan kesehatan. Kehidupan ekonomi seseorang bisa berubah jauh lebih cepat daripada pembaruan data milik pemerintah.

Karena itu, desil seharusnya menjadi alat bantu, bukan vonis. Data penting, tetapi data bukan kenyataan itu sendiri. Sistem boleh canggih, tetapi tetap bisa salah. Ketika warga yang secara nyata membutuhkan bantuan justru tersingkir karena klasifikasi, pemerintah tidak cukup menjawab dengan mengatakan bahwa semuanya sudah sesuai sistem. Justru pada titik itulah sistem harus dikaji dan diuji.

Rakyat tentu tidak terlalu peduli bagaimana rumitnya sistem algoritma bekerja. Mereka ingin tahu mengapa bantuan yang sebelumnya diterima tiba-tiba hilang, mengapa keluarga yang masih kesulitan tidak lagi tercatat sebagai penerima, dan bagaimana cara memperbaiki data jika kenyataan tidak sesuai dengan catatan negara. Pertanyaan mereka sederhana, tetapi jawabannya sering dibuat rumit oleh pemerintah.

Di sinilah persoalan sebenarnya. Pemerintah jangan sampai lebih sibuk menjelaskan sistem daripada memperbaiki kesalahan sistem. Jangan sampai istilah desil, basis data, pemutakhiran, dan ketepatan sasaran menjadi bahasa yang justru menciptakan jarak dengan rakyat bahkan membunuh rakyat. Sebab bagi orang yang sedang kesulitan, persoalannya bukan apakah dirinya masuk desil tiga, empat, atau lima. Persoalannya adalah apakah ia mampu membeli beras, membayar listrik, menyekolahkan anak, dan bertahan sampai akhir bulan.

Lebih dari itu, jangan sampai keberhasilan mengidentifikasi orang miskin dianggap sebagai keberhasilan mengatasi kemiskinan. Mengetahui siapa yang miskin hanyalah langkah awal. Pekerjaan sesungguhnya adalah membuat mereka tidak lagi miskin. Kalau negara semakin pintar mengklasifikasikan kemiskinan tetapi rakyat tetap kesulitan memperoleh pekerjaan, pendapatan layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi bukan dipuji.

Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan seberapa canggih sistemnya, seberapa banyak program diumumkan, atau seberapa meyakinkan narasi yang disampaikan. Ukurannya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat. Harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, pekerjaan lebih tersedia, pelayanan publik lebih mudah, dan keluarga rentan memiliki jalan untuk keluar dari kemiskinan.

Pemerintah tentu berhak menjelaskan kebijakan. Tetapi penjelasan tidak boleh menjadi pengganti tindakan. Jika data keliru, perbaiki. Jika warga salah klasifikasi, buka mekanisme koreksi yang mudah. Jika bantuan tidak tepat sasaran, evaluasi. Dan jika kebijakan belum berhasil, katakan belum berhasil. Kejujuran semacam itu jauh lebih sehat daripada memoles persoalan dengan narasi yang panjang.

Sebab rakyat tidak hidup dalam tabel statistik. Mereka hidup dalam kenyataan sehari-hari. Mereka menghitung uang sebelum berbelanja, menimbang kebutuhan sebelum membayar, dan mencari cara agar penghasilan yang terbatas cukup sampai akhir bulan. Bagi mereka, kemiskinan bukan angka. Ia adalah kenyataan hidup.

Karena itu, data harus menjadi cermin untuk melihat kenyataan, bukan layar untuk menyembunyikannya. Negara tidak boleh memaksa manusia menyesuaikan diri dengan sistem yang keliru. Sebaliknya, sistem harus terus diperbaiki agar semakin mampu membaca kehidupan manusia.

Pemerintah tidak perlu terlalu sibuk membuktikan bahwa semua sudah benar. Biarkan kebijakan berbicara melalui hasil. Biarkan rakyat merasakan manfaatnya. Sebab jarak antara omongan dan kenyataan selalu menjadi ukuran paling jujur. Kalau yang terdengar semakin banyak adalah narasi, sementara yang dirasakan rakyat tetap kesulitan mendapatkan sesuap nasi, maka pertanyaan publik menjadi wajar: kapan bicara berhenti dan kerja dimulai?

Itulah yang harus dijawab pemerintah, bukan dengan kata-kata yang lebih panjang, tetapi dengan tindakan yang lebih nyata. Karena berkata saja tanpa tindakan itulah sejatinya ndobos itu.

*Guru Besar Universitas Malahayati