Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Minta Hasil Sensus Ekonomi Jadi Dasar Penyusunan APBD

Teraslampung.com, Bandarlampung --Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Yusnadi meminta hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak berhenti sebagai data statistik, melainkan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih tepat sasaran.

Menurut Yusnadi, data ekonomi yang akurat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan, terutama untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, pekerja informal, serta kelompok masyarakat rentan.

"Data ekonomi harus menjadi dasar APBD yang jujur, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat," kata Yusnadi dalam keterangannya, Kamis, 2 Juli 2026.

Ia menyinggung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebanyak 8.619 petugas diterjunkan untuk mendata aktivitas ekonomi di 15 kabupaten/kota di Lampung hingga akhir Agustus 2026. Hingga akhir Juni, realisasi pencacahan disebut telah mencapai sekitar 21,16 persen.

Menurut Yusnadi, capaian tersebut merupakan awal yang baik. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan hasil sensus dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Ia mengatakan data tersebut dapat digunakan untuk menentukan prioritas belanja infrastruktur, pengembangan UMKM, pengurangan kemiskinan, penguatan sektor pertanian, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga penciptaan lapangan kerja.

"APBD tidak boleh disusun berdasarkan asumsi atau rutinitas, tetapi harus berbasis fakta lapangan," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Heni Susilo, menyampaikan pandangan serupa. Menurut dia, data yang valid dan pengelolaan fiskal yang transparan merupakan prasyarat pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

"Sensus Ekonomi harus dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi. Data yang valid akan membantu menentukan prioritas pembangunan dan memastikan anggaran menjawab kebutuhan masyarakat," kata Heni.

Ia menilai data ekonomi yang akurat dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi daerah, tingkat kemiskinan, pengangguran, produktivitas sektor unggulan, serta kebutuhan infrastruktur secara lebih tepat.

Yusnadi juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung menyusun dashboard ekonomi daerah berbasis hasil Sensus Ekonomi 2026. Menurut dia, dashboard tersebut perlu memuat informasi mengenai persebaran UMKM, sektor usaha dominan, tenaga kerja, basis pajak dan retribusi, serta potensi ekonomi baru yang dikaitkan dengan kondisi kemiskinan dan ketimpangan.

Selain itu, ia meminta hasil sensus dimanfaatkan untuk memperkuat PAD tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil. Menurut dia, peningkatan penerimaan daerah sebaiknya diperoleh melalui perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan pajak, perbaikan layanan publik, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKS mengusulkan lima langkah, yakni menyusun dashboard hasil Sensus Ekonomi sebagai dasar perencanaan APBD, memetakan UMKM dan sektor unggulan daerah, menghubungkan data ekonomi dengan program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, memperkuat PAD secara adil dan transparan, serta meningkatkan koordinasi antara BPS, Bappeda, Bapenda, organisasi perangkat daerah, DPRD, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Yusnadi mengatakan Fraksi PKS akan mengawal pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi 2026 agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan di Lampung.

Versi ini lebih mendekati karakter pemberitaan Tempo: judul singkat, lead langsung pada isu utama, paragraf pendek, kutipan secukupnya, dan mengurangi kalimat-kalimat normatif atau bernada kampanye.