Ketika Daya Kritis Loyo di Depan Kekuasaan

Oleh: Sudjarwo

Sifat kritis pada dasarnya lahir dari keberanian untuk mempertanyakan sesuatu yang dianggap sudah mapan. Kritik tumbuh dari kegelisahan terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, dari keberanian melihat celah dalam kebijakan, serta dari kemauan menyuarakan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi pihak yang sedang memiliki kewenangan. Karena itu, sikap kritis sering kali berada dalam posisi berseberangan dengan kekuasaan. Ia menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan, bahwa keputusan yang dibuat oleh penguasa tetap membutuhkan pengawasan, dan bahwa kepentingan masyarakat harus terus diperhatikan.

Namun, persoalan menjadi lebih rumit ketika orang-orang yang selama ini dikenal kritis kemudian masuk ke dalam jajaran penguasa. Perubahan posisi tersebut melahirkan pertanyaan mendasar: apakah seseorang masih dapat mempertahankan daya kritisnya ketika ia telah menjadi bagian dari struktur yang sebelumnya ia kritik? Atau justru kehadirannya di dalam kekuasaan merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan perubahan secara langsung?

Mereka yang mendukung keterlibatan orang kritis dalam kekuasaan memiliki alasan yang cukup masuk akal. Kritik dari luar memang dapat membuka kesadaran, tetapi perubahan kebijakan sering kali ditentukan oleh mereka yang berada di dalam sistem. Seseorang dapat berbicara mengenai ketidakadilan selama bertahun-tahun, tetapi ketika tidak memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan, kritik tersebut mungkin hanya berhenti sebagai suara publik. Dengan masuk ke dalam pemerintahan atau struktur kekuasaan, orang yang memiliki gagasan perubahan memperoleh kesempatan untuk menerjemahkan kritik menjadi kebijakan, program, atau keputusan konkret.

Pada perspektif tersebut, masuknya orang kritis ke dalam kekuasaan bukan berarti menyerah terhadap prinsip. Sebaliknya, langkah itu dapat dipahami sebagai perubahan medan perjuangan. Jika sebelumnya perjuangan dilakukan melalui kritik terhadap kebijakan, setelah berada di dalam kekuasaan perjuangan dapat dilakukan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kritik tidak lagi sekadar mengatakan bahwa sesuatu salah, tetapi berhadapan langsung dengan pertanyaan tentang bagaimana sesuatu yang salah tersebut dapat diperbaiki.

Akan tetapi, persoalannya tidak sesederhana perpindahan posisi. Kekuasaan memiliki mekanisme yang dapat memengaruhi seseorang secara perlahan. Ketika seseorang menjadi bagian dari struktur kekuasaan, ia tidak lagi berdiri sebagai individu yang bebas sepenuhnya menyampaikan pandangan. Ia memiliki tanggung jawab institusional, harus mengikuti keputusan bersama, mempertimbangkan kepentingan politik, menjaga hubungan antarlembaga, dan berhadapan dengan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam keadaan demikian, suara kritis dapat mengalami perubahan bentuk.

Kritik yang dahulu disampaikan secara terbuka mungkin berubah menjadi pembicaraan internal. Keberanian untuk menentang dapat berganti menjadi kehati-hatian untuk menjaga stabilitas. Prinsip yang sebelumnya tampak tegas dapat berhadapan dengan kompromi. Di sinilah muncul kekhawatiran bahwa daya kritis seseorang akan tumpul ketika ia terlalu dekat dengan kekuasaan. Bukan selalu karena ia dengan sengaja meninggalkan prinsip, tetapi karena lingkungan kekuasaan memiliki kemampuan untuk mengubah cara seseorang melihat persoalan.

Ada pula persoalan mengenai kepentingan. Ketika seseorang berada di luar kekuasaan, ia relatif lebih mudah melihat kelemahan suatu sistem karena dirinya tidak terikat langsung dengan keberlangsungan sistem tersebut. Setelah berada di dalam, keberadaan dirinya dapat menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya ia pertanyakan. Kritik terhadap kebijakan tertentu kemudian dapat dianggap sebagai kritik terhadap institusi tempat ia bekerja, bahkan terhadap dirinya sendiri. Pada titik tersebut, mempertahankan jarak kritis menjadi semakin sulit.

Meski demikian, menganggap bahwa setiap orang yang masuk ke dalam kekuasaan pasti kehilangan daya kritis juga merupakan penyederhanaan. Seseorang dapat berada di dalam sistem sekaligus tetap mempertahankan prinsip, selama terdapat keberanian untuk menyampaikan perbedaan, kesediaan menerima koreksi, dan kemampuan membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Bahkan, posisi di dalam kekuasaan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai mengapa sebuah keputusan tidak mudah diwujudkan. Tidak semua kegagalan perubahan disebabkan oleh ketidakmauan, karena terdapat prosedur, keterbatasan anggaran, kepentingan yang bertabrakan, serta konsekuensi lain yang harus dipertimbangkan.

Karena itu, persoalan utama sebenarnya bukan sekadar berada di luar atau di dalam kekuasaan, melainkan bagaimana seseorang mempertahankan jarak intelektual terhadap kekuasaan yang sedang dijalankannya. Orang yang berada di luar harus menyadari bahwa kritik tanpa pemahaman terhadap kompleksitas kebijakan dapat berubah menjadi tuntutan yang tidak realistis. Sebaliknya, orang yang berada di dalam harus menyadari bahwa jabatan tidak boleh membuatnya kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan keputusan yang keliru.

Daya kritis membutuhkan ruang untuk mengatakan tidak, termasuk kepada lingkungan sendiri. Ia membutuhkan keberanian untuk mendengarkan suara yang tidak menyenangkan dan kesediaan mengakui kemungkinan bahwa keputusan yang telah dibuat ternyata tidak tepat. Kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang bebas dari kritik, melainkan kekuasaan yang mampu hidup berdampingan dengan kritik tanpa menganggap setiap perbedaan sebagai ancaman. Demikian pula, kritik yang matang bukan sekadar menolak setiap keputusan penguasa, tetapi mampu menawarkan alasan, bukti, dan alternatif yang memungkinkan perubahan berlangsung secara nyata.

Di antara keinginan untuk memperbaiki keadaan dari dalam dan kekhawatiran terhadap tumpulnya daya kritis, terdapat ruang yang sangat luas bagi pertanyaan tentang konsistensi. Seberapa jauh seseorang dapat memasuki struktur kekuasaan tanpa kehilangan alasan yang dahulu membuatnya bersikap kritis, dan seberapa kuat ia mampu mempertahankan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan ketika dirinya sendiri telah menjadi bagian dari kekuasaan tersebu. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu.

* Guru Besar Universitas Malahayati