Korban Dugaan Kekerasan Seksual di FKIP Unila Lapor Polisi, LBH Desak Rektor Segera Jatuhkan Sanksi

Teraslampung.com, Bandarlampung— Seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung berinisial SA melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke Kepolisian Daerah Lampung. YLBHI-LBH Bandarlampung, selaku kuasa hukum korban, mendesak polisi segera memproses laporan tersebut dan Rektor Unila menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT).

Direktur YLBHI-LBH Bandarlampung, Prabowo Pamungkas, mengatakan laporan korban telah diterima Polda Lampung dengan nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG. Menurut dia, langkah hukum tersebut ditempuh karena korban menginginkan pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan seksual yang dialaminya.

"Kami mendesak Polda Lampung segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, transparan, serta berperspektif korban. Penanganan perkara ini harus memberikan kepastian hukum," kata Prabowo dalam siaran pers, Rabu, 11 November 2026.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan korban kepada kuasa hukumnya, peristiwa itu terjadi pada Senin, 5 Mei. Saat itu, SA mendatangi RF untuk meminta tanda tangan dokumen keperluan skripsi setelah seminar hasil.

Ketika korban masuk ke ruangan RF, terlapor disebut melontarkan ungkapan, "Saya gemas dengan kamu." RF kemudian mengajak korban berbicara berdua dengan alasan ingin mengenal keluarga korban.

Dalam pertemuan tersebut, RF disebut meminta izin untuk memegang korban, tetapi kemudian mengelus pipinya. Terlapor juga melontarkan sejumlah pertanyaan pribadi mengenai hubungan asmara korban.

Ketika SA hendak meninggalkan ruangan, RF diduga memeluk, memegang pipi, dan mengecup kening korban sebanyak dua kali. Menurut kronologi yang disampaikan kepada LBH, korban sempat mendorong dan menunjukkan penolakan.

Setelah kejadian tersebut, RF masih menghubungi korban pada 6 Mei untuk menanyakan pengiriman tesis melalui email. Pada 22 Juni, korban kembali menghubungi RF untuk mengonfirmasi tindak lanjut revisi tesis.

Prabowo mengatakan pihaknya akan mengutamakan keamanan dan kondisi psikologis korban selama proses hukum berlangsung. Ia menyebut kondisi psikologis SA hingga kini belum pulih sepenuhnya.

LBH Soroti Lambannya Penanganan Kampus

Selain melaporkan perkara tersebut ke kepolisian, LBH Bandarlampung menyoroti penanganan pengaduan korban di lingkungan Universitas Lampung. Berdasarkan keterangan dan pengalaman kliennya, Prabowo menilai proses penanganan oleh pihak kampus berjalan lamban dan belum mencerminkan perlindungan yang semestinya diberikan kepada korban.

Menurut dia, lambannya penanganan berpotensi memperpanjang penderitaan korban sekaligus mengikis kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Padahal, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur prinsip dan tenggat waktu penanganan perkara.

Prabowo merujuk Pasal 4 peraturan tersebut yang menempatkan kepentingan terbaik korban, akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, dan jaminan ketidakberulangan sebagai prinsip penanganan kekerasan.

LBH juga menyoroti hasil pemeriksaan Satgas PPKPT Unila yang, menurut keterangan dalam siaran pers, telah menemukan adanya unsur kekerasan dalam peristiwa yang dialami SA.

"Kami mendesak Rektor Universitas Lampung segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satgas melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika hasil pemeriksaan telah menyatakan adanya kekerasan, kampus tidak boleh membiarkan perkara ini menggantung tanpa keputusan yang jelas," ujar Prabowo.

Ia merujuk Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur kesimpulan dan rekomendasi Satgas mengenai terbukti atau tidak terbuktinya dugaan kekerasan. Adapun Pasal 69 dan Pasal 71 mengatur penyampaian rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi serta kewajiban menerbitkan keputusan paling lama lima hari setelah rekomendasi diterima.

Peraturan tersebut juga mengatur batas waktu dalam tahapan penanganan laporan. Pasal 53 mengatur tindak lanjut pelaporan paling lambat tiga hari setelah laporan diterima. Sementara itu, Pasal 57 mengatur pemeriksaan paling lambat tiga hari setelah tahapan tindak lanjut pelaporan selesai, dengan jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

LBH Bandarlampung mendesak Rektor Unila menjatuhkan sanksi administratif yang tegas dan proporsional apabila dugaan kekerasan telah dinyatakan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.

Minta LPSK dan Komnas Perempuan Turun Tangan

Selain mendesak kepolisian dan pihak kampus, LBH Bandarlampung meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan perhatian terhadap kasus SA.

Prabowo mengatakan perlindungan terhadap korban harus mencakup keamanan fisik dan psikis, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta pencegahan intimidasi dan tekanan dari pihak mana pun.

Menurut dia, korban kekerasan seksual tidak boleh kembali mengalami penderitaan akibat tekanan institusional, stigma, maupun penyalahgunaan relasi kuasa.

"Kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan, bukan tempat terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa. Jangan sampai reputasi institusi ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan dan hak korban," kata Prabowo.

LBH juga meminta Universitas Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Evaluasi itu mencakup efektivitas Satgas PPKPT, akses pengaduan, perlindungan saksi dan korban, kerahasiaan identitas, hingga pendampingan psikologis.

Prabowo menegaskan penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup dilakukan melalui mekanisme etik internal kampus. Proses administratif di perguruan tinggi, kata dia, harus berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum pidana.

"Kami akan terus mengawal proses hukum klien kami hingga hak-haknya mendapatkan perlindungan dan keadilan. Korban tidak boleh menghadapi kembali tekanan maupun viktimisasi hanya karena berani melaporkan kekerasan yang dialaminya," ujarnya.

LBH Bandarlampung juga meminta Universitas Lampung memastikan proses penanganan perkara tidak menghambat keberlanjutan pendidikan SA dan menjamin kerahasiaan seluruh informasi pribadi korban.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak RF maupun Rektor Universitas Lampung mengenai laporan korban dan desakan LBH Bandarlampung tersebut. Konfirmasi dari kedua pihak diperlukan untuk memberikan ruang bagi penjelasan dan tanggapan atas dugaan yang disampaikan kuasa hukum korban.