Di Balik Penyadapan dan Isu Ijazah Palsu

Oleh Syarief Makhya 

Pada November 2026 ada kasus penyadapan yang dilakukan oleh empat jendaral Polri, pembuktiaan dugaan ijazah palsu, dan penyalahgunaan wewenang  lainnya.

Mengapa  hal itu bisa terjadi, padahal proses untuk mencalonkan seorang kepala daerah atau presiden dilakukan dalam sebuh tahapan yang sudah diverifikasi oleh KPU atau KPUD? Secara hipotesis fenoemna penyadapan atau meloloskan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan calon presiden atau kepala daerah bukan persoalab ketidak ketahuan , tetapi karena struktur kekuasaan sangat feodalistik sehingga tidak ada budaya koreksi dari bawahan ke atasannya. 

Jadi, penyimpangan kekuasaan dalam pemerintahan modern bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap aturan, melainkan dapat disebabkan oleh struktur kekuasaan feodalistik yang menghambat keberanian institusi dan aparat untuk melakukan koreksi terhadap pemegang kekuasaan.

Dalam struktur kekuasaan yang feodalistik, hubungan antara atasan dan bawahan tidak sepenuhnya dibangun atas dasar pembagian kewenangan formal, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum. Relasi tersebut justru sering kali dibentuk oleh loyalitas personal, ketergantungan, serta kepatuhan terhadap figur yang memiliki kekuasaan. Akibatnya, hubungan hierarkis dalam birokrasi tidak lagi semata-mata menjadi instrumen untuk menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga dapat berubah menjadi mekanisme untuk mempertahankan kepentingan dan kehendak pribadi pemegang kekuasaan.

Padahal, dalam sistem birokrasi modern yang berlandaskan prinsip negara hukum, aparatur seharusnya lebih tunduk pada aturan dan ketentuan hukum daripada loyalitas personal kepada atasan. Loyalitas birokrasi semestinya diarahkan kepada institusi, konstitusi, dan kepentingan publik, bukan kepada individu yang sedang menduduki jabatan. Oleh karena itu, ketika seorang atasan mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, aparatur birokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban profesional dan etis untuk menolak perintah tersebut.

Di sinilah bawahan mengetahui adanya persoalan, tetapi tidak memiliki keberanian atau ruang institusional untuk mengoreksi keputusan atasan. Kritik dianggap sebagai ketidakloyalan, pembangkangan, atau ancaman terhadap posisi dalam hierarki kekuasaan

Namun, persoalan yang lebih serius muncul ketika penyimpangan terhadap aturan tidak dilakukan secara terbuka, melainkan ditutupi melalui rekayasa administratif dan manipulasi dokumen. Dalam situasi seperti ini, birokrasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan, tetapi berpotensi berubah menjadi alat untuk memberikan legitimasi formal terhadap tindakan yang sesungguhnya bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, aturan dan prosedur administratif yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian kekuasaan justru dimanfaatkan untuk menyamarkan penyimpangan.

Independensi Institusi 

Fenomena dugaan pemalsuan ijazah dalam proses pencalonan kepala daerah, misalnya, memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas mekanisme verifikasi persyaratan calon oleh KPU daerah. Jika dokumen yang keabsahannya dipersoalkan dapat lolos dalam proses pencalonan, maka perlu ditelusuri apakah hal tersebut disebabkan oleh lemahnya verifikasi faktual, kelalaian aparat penyelenggara, atau kemungkinan adanya intervensi dan pembiaran yang disengaja. Persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai kesalahan administratif semata, tetapi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana relasi kekuasaan dapat memengaruhi independensi institusi dan integritas proses demokrasi.

Pada titik inilah karakter kekuasaan feodalistik menjadi relevan dalam fenomena kekuasaan di Indonesia; ketika loyalitas kepada figur lebih dominan daripada kepatuhan terhadap hukum, institusi formal berisiko kehilangan independensinya, sementara prosedur demokrasi hanya menjadi formalitas yang dapat dimanipulasi untuk melanggengkan kekuasaan.

 Demikianhalnya dalam kauas penyedapan, perkembangan hingga 12 November 2026 menunjukkan bahwa Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Dalam pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR, dugaan perintah penyadapan disebut mengalir melalui beberapa jenjang pejabat, termasuk dugaan perintah dari pejabat yang saat itu menjabat Kapolri. 

Dari perspektif struktur kekuasaan feodalistik, hal yang perlu dipertanyakan bukan hanya siapa yang memerintahkan penyadapan, tetapi: mengapa pejabat pada jenjang organisasi yang berbeda diduga menjalankan perintah tanpa prosedur yang semestinya? Apakah mekanisme pengawasan internal tidak berfungsi? Apakah bawahan memiliki keberanian untuk menolak perintah yang tidak memiliki dasar hukum? Dan apakah loyalitas kepada atasan telah mengalahkan kepatuhan terhadap hukum?

Di sinilah pembuktian hipotesis bahwa struktur kekuasaan yang terlalu hierarkis dan personal dapat menciptakan budaya kepatuhan, bahkan ketika perintah yang diterima bertentangan dengan aturan institusi.

Dengan demikian fenomena penyimpangan kekuasaan dalam pemerintahan modern tidak selalu bersumber dari lemahnya pengetahuan terhadap regulasi atau ketidaktersediaan mekanisme pengawasan. Dalam sejumlah keadaan, penyimpangan justru dapat terjadi karena struktur kekuasaan yang feodalistik, yakni ketika hubungan antara atasan dan bawahan dibangun berdasarkan loyalitas personal, subordinasi, dan ketergantungan terhadap figur pemegang kekuasaan. Struktur semacam ini menyebabkan mekanisme koreksi dari bawah ke atas tidak berkembang, bahkan dapat menciptakan budaya diam dalam organisasi pemerintahan. Akibatnya, institusi yang secara formal memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengoreksi, dan menegakkan aturan berpotensi kehilangan independensinya ketika berhadapan dengan kekuasaan .***

*Guru Besar FISIP Unila