Bertahan Malu, Mundur Lesu

Oleh: Sudjarwo

Di belakang bak truk sering terpampang kalimat sederhana yang mengandung humor sekaligus sindiran kehidupan: “Pulang Malu, Gak Pulang Rindu.” Kalimat itu mungkin lahir dari pengalaman para pengemudi yang jauh dari rumah, tetapi maknanya dapat melampaui dunia perjalanan. Ia menggambarkan seseorang yang berada dalam posisi serba salah: kembali merasa malu, sementara bertahan justru dihantui kerinduan. Dalam dinamika kekuasaan, adagium semacam ini menemukan bentuk baru yang jauh lebih politis: “Bertahan Malu, Mundur Lesu.” Itu sebuah ungkapan yang terasa relevan ketika seorang pejabat tinggi negara berada dalam pusaran persoalan hukum, tekanan publik, dan wacana pengunduran diri.

Kekuasaan memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Ia bukan sekadar jabatan, melainkan ruang untuk menentukan arah kebijakan, memperoleh pengaruh, membangun jaringan, sekaligus menikmati kehormatan sosial. Namun, kekuasaan juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang tidak ringan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan publik terhadap integritas, keteladanan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Jabatan publik bukanlah hak milik pribadi yang dapat dipertahankan semata-mata karena seseorang pernah mendapat mandat politik. Ia merupakan amanah yang keberlangsungannya harus selalu berhadapan dengan ukuran kepentingan rakyat.

Persoalan muncul ketika pemegang kekuasaan tersandung persoalan hukum. Situasi semacam ini bukan hanya menyangkut nasib pribadi pejabat yang bersangkutan, tetapi juga menyentuh kredibilitas lembaga yang diwakilinya. Publik tentu berhak bertanya: apakah seseorang yang sedang menghadapi persoalan hukum masih memiliki legitimasi moral untuk menjalankan tugas kenegaraan? Apakah keberlanjutan jabatan tidak justru menimbulkan beban terhadap institusi dan pemerintahan? Pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai serangan politik semata. Dalam negara demokrasi, mempertanyakan kelayakan pejabat publik merupakan bagian dari pengawasan warga negara terhadap kekuasaan.

Namun, persoalan hukum juga harus ditempatkan dalam kerangka keadilan. Seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena menjadi objek tuduhan, pemeriksaan, atau kontroversi. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Akan tetapi, asas praduga tak bersalah tidak berarti seorang pejabat terbebas dari kewajiban menjaga kepantasan etis. Ada perbedaan antara pembuktian kesalahan secara hukum dan penilaian tanggung jawab secara moral. Keduanya memiliki ukuran berbeda, tetapi sama-sama penting dalam kehidupan bernegara.

Di sinilah ungkapan “Bertahan Malu, Mundur Lesu” menemukan relevansinya. Bertahan dapat dianggap sebagai bentuk keteguhan menjalankan mandat, tetapi juga bisa dibaca sebagai ketidakpekaan terhadap kegelisahan masyarakat. Sebaliknya, mundur dapat dipandang sebagai keberanian mengambil tanggung jawab, tetapi juga berpotensi ditafsirkan sebagai pengakuan atas ketidakmampuan menghadapi persoalan. Kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki konsekuensi politik. Persoalannya bukan sekadar memilih bertahan atau mundur, melainkan memahami kapan sebuah keputusan menjadi bentuk kehormatan dan kapan justru berubah menjadi beban bagi kepentingan publik.

Di dalam dunia politik, jabatan sering kali diperlakukan seperti sesuatu yang terlalu berharga untuk dilepaskan. Ada kekhawatiran kehilangan pengaruh, kehormatan, akses, dan masa depan politik. Akibatnya, mundur kerap dianggap sebagai kekalahan, bukan sebagai keputusan yang lahir dari kesadaran moral. Padahal, dalam tradisi demokrasi yang sehat, kesediaan meninggalkan jabatan demi menjaga kepercayaan publik justru dapat menjadi bentuk kedewasaan politik. Tidak semua orang yang mundur adalah pecundang, sebagaimana tidak semua orang yang bertahan merupakan sosok yang kuat.

Sebaliknya, bertahan juga tidak selalu keliru. Apabila tuduhan tidak terbukti dan seluruh proses hukum menunjukkan tidak adanya pelanggaran, seseorang berhak mempertahankan kehormatan serta mandatnya. Namun, hak tersebut harus disertai keterbukaan, kesediaan menjelaskan persoalan, dan komitmen untuk tidak menggunakan kekuasaan sebagai tameng. Keteguhan tanpa transparansi hanya akan melahirkan kecurigaan. Sementara keberanian tanpa akuntabilitas hanyalah retorika yang kehilangan makna.

Lebih penting dari semua itu, negara tidak boleh terjebak dalam drama personal pejabat. Pemerintahan harus tetap berjalan, lembaga negara harus tetap dihormati, dan kepentingan masyarakat tidak boleh menjadi korban tarik-menarik kepentingan elite. Jabatan wakil presiden, sebagaimana jabatan publik lainnya, bukan panggung untuk mempertontonkan pertarungan harga diri. Ia merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang menuntut tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, dan penghormatan terhadap konstitusi.

Masyarakat sesungguhnya tidak terlalu membutuhkan pejabat yang pandai merangkai pembelaan, melainkan pemimpin yang berani menghadapi kenyataan. Publik juga tidak menghendaki penghakiman berdasarkan rumor, tetapi menuntut kejelasan berdasarkan fakta. Karena itu, keputusan bertahan ataupun mundur semestinya tidak ditentukan oleh kalkulasi keselamatan politik pribadi, melainkan oleh pertimbangan konstitusional, etika jabatan, dan kepentingan bangsa.

Jika tulisan di belakang bak truk mengajarkan bahwa perjalanan pulang selalu menyimpan dilema, maka politik mengajarkan bahwa mempertahankan kekuasaan juga memiliki harga. Bertahan tanpa kehormatan akan melahirkan rasa malu, sedangkan mundur tanpa kebesaran jiwa hanya meninggalkan kesan lesu. Sejarah tidak selalu mengingat siapa yang paling lama menduduki jabatan, tetapi lebih sering mencatat siapa yang mampu menjaga martabat ketika kekuasaan sedang diuji. Sebab, dalam kehidupan bernegara, kehormatan seorang pejabat tidak diukur dari seberapa kuat ia menggenggam kursi kekuasaan, melainkan dari seberapa besar kesediaannya menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri.***

*Guru Besar Universitas Malahayati