Ketika Gelar Menjadi Pergelaran

Oleh: Sudjarwo

Pada kehidupan politik, kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk jabatan. Ada kekuasaan yang bekerja melalui simbol, ingatan, dan penghormatan. Justru ketika seseorang tidak lagi memegang otoritas formal, simbol sering menjadi instrumen yang lebih efektif daripada kewenangan administratif. Di titik inilah budaya memasuki wilayah yang rumit. Ia bukan lagi sekadar ruang pelestarian nilai, melainkan arena produksi makna yang dapat membentuk kesadaran publik secara perlahan.

Budaya sejak awal merupakan hasil perjalanan panjang sebuah masyarakat. Ia tumbuh dari pengalaman kolektif, penderitaan, kemenangan, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, budaya memiliki otoritas moral yang terkadang sering kali lebih tinggi daripada otoritas politik. Politik bergantung pada masa jabatan, sedangkan budaya hidup melampaui zaman. Politik membutuhkan suara, budaya membutuhkan pengakuan. Politik mengenal oposisi, budaya mengenal penghormatan.

Persoalannya muncul manakala otoritas moral budaya dipinjam untuk memperkuat otoritas politik yang telah berakhir. Proses ini tidak dilakukan melalui pidato atau kampanye, melainkan melalui ritual, penghormatan, gelar adat, dan berbagai simbol yang tampak jauh dari kepentingan kekuasaan. Di permukaan semuanya terlihat sebagai penghormatan terhadap tradisi. Namun pada lapisan yang lebih dalam, berlangsung proses pembentukan legitimasi yang bekerja secara masif melalui alam bawah sadar masyarakat.

Filsuf Prancis, Pierre Bourdieu, menyebut fenomena semacam ini sebagai kekuasaan simbolik. Kekuasaan tidak selalu memaksa; ia membuat masyarakat menerima sesuatu sebagai sesuatu yang wajar. Orang tidak merasa sedang diarahkan karena yang bekerja bukan paksaan, melainkan simbol-simbol yang telah memperoleh kehormatan sosial. Ketika seseorang menerima gelar adat di berbagai wilayah secara berulang, yang bertambah bukan sekadar koleksi gelar, tetapi akumulasi modal simbolik. Modal inilah yang perlahan dapat diterjemahkan menjadi modal sosial, yang kemudian berakumulasi menjadi modal politik.

Ironisnya, proses tersebut sering berlangsung dalam ruang yang nyaris bebas dari kritik. Budaya dipersepsikan sebagai wilayah suci. Kritik terhadap prosesi adat mudah dianggap sebagai penghinaan terhadap tradisi, padahal yang dipersoalkan bukan tradisinya, melainkan penggunaan tradisi sebagai instrumen legitimasi. Akibatnya, budaya menjadi semacam benteng yang melindungi kepentingan di baliknya. Yang tampak adalah penghormatan, sedangkan yang bekerja adalah strategi.

Di dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, gelar bukanlah hadiah yang dicari. Gelar merupakan konsekuensi dari laku hidup. Seorang pemimpin memperoleh kehormatan karena masyarakat terlebih dahulu menyaksikan pengorbanannya. Pengakuan lahir setelah keteladanan. Dengan kata lain, substansi melahirkan simbol. Bukan simbol yang berusaha menciptakan substansi.

Logika tersebut kini tampak mengalami “pembalikan”. Simbol justru diproduksi lebih dahulu dengan harapan mampu membangun persepsi tentang substansi. Gelar diberikan, prosesi diperlihatkan, penghormatan dipublikasikan, lalu perlahan terbentuk kesan bahwa seseorang memang memiliki posisi moral yang istimewa. Padahal persepsi bukan selalu cermin kenyataan. Ia adalah hasil dari rekonstruksi yang dilakukan secara terus-menerus.

Di sinilah budaya dapat berubah menjadi semacam halusinasi sosial. Halusinasi bukan berarti kebohongan total, melainkan keadaan ketika masyarakat lebih mempercayai citra daripada realitas. Gelar dipandang sebagai bukti kebesaran, padahal ia hanyalah representasi. Sebuah representasi yang nilainya sepenuhnya bergantung pada integritas lembaga yang memberikannya dan alasan yang melatarbelakanginya.

Jean Baudrillard pernah menggambarkan masyarakat modern sebagai masyarakat simulasi, ketika tanda-tanda akhirnya lebih dipercaya daripada kenyataan yang diwakilinya. Dalam simulasi, salinan justru lebih berpengaruh daripada realitas. Gelar kemudian menjadi tanda yang berdiri sendiri. Ia tidak lagi menunjuk kepada pengabdian, tetapi cukup hadir sebagai citra yang terus dipertontonkan. Masyarakat akhirnya mengonsumsi simbol, bukan lagi memeriksa makna di balik simbol tersebut.

Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa pendekatan budaya terasa jauh lebih halus dibandingkan pendekatan politik. Politik selalu mengundang perdebatan karena bersifat kompetitif. Budaya menawarkan keheningan. Politik memerlukan argumentasi. Budaya cukup menghadirkan prosesi. Politik membutuhkan persetujuan. Budaya menghadirkan rasa hormat. Justru karena kelembutannya itulah budaya menjadi medium yang sangat efektif untuk membangun kembali pengaruh yang sebelumnya memudar.

Ketika gelar mulai diproduksi dalam frekuensi yang tinggi, nilainya mengalami inflasi simbolik. Sebagaimana mata uang yang dicetak berlebihan akan kehilangan daya beli, gelar yang terlalu mudah diberikan perlahan kehilangan kewibawaannya. Yang tersisa bukan lagi kehormatan, melainkan pertunjukan kehormatan. Publik tidak lagi menyaksikan perjalanan moral seseorang, tetapi menyaksikan produksi citra yang dikemas melalui estetika budaya.

Pada titik tertentu, masyarakat tidak lagi membedakan antara penghormatan dan pencitraan. Ritual menjadi lebih penting daripada nilai yang melahirkannya. Prosesi menjadi lebih menarik daripada makna yang dikandungnya. Gelar menjadi lebih sibuk dipamerkan daripada dipertanggungjawabkan. Budaya pun bergeser dari ruang etika menuju ruang estetika; yang dinilai bukan lagi kebenarannya, melainkan keindahan pertunjukannya.

Di sanalah gelar berhenti menjadi pengakuan. Ia berubah menjadi pergelaran.

*Guru Besar Universitas Malahayati