Fraksi PKS DPRD Lampung Utara Nilai Soroti Harga Tanah Sekolah Rakyat tidak Masuk Akal

Teraslampung.com, Kotabumi--Fraksi PKS DPRD Lampung Utara menilai, harga tanah Sekolah Rakyat yang baru saja dibeli sangat tidak masuk akal. Harganya diprediksi jauh di atas harga pasar.

"Harganya enggak masuk akal," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Utara, Ria Kori, Senin (14/9/2026).

Ia beralasan, biaya yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif semestinya tidak sebesar itu. Sebagai pembanding, harga tanah di daerahnya hanya sekitar Rp200-Rp300 juta per hektare. Itu pun telah terdapat kebun sawit yang mulai belajar berbuah.

"Harus ada solusi terkait polemik ini agar tidak terus menjadi isu liar," kata dia.

Di tempat sama, Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal mengatakan, persoalan pengadaan tanah ini turut menjadi perhatian mereka. Buktinya, seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah akan mereka undang dalam rapat.

"Soal polemik harga, saya belum bisa komentar ya," terangnya.

Belakangan ini, lahan SR diketahui sedang mendapat sorotan tajam dari publik. Semua itu dipicu karena harga tanah di sana dianggap di luar nalar. Kritikan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali.  

Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan). 

Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.

Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya. 

Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.

Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.

Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh mengatakan, penentuan harga tanah menjadi kewenangan tim penilai. Berapa pun harga yang ditetapkan, mereka akan menyetujuinya meski di ata harga pasaran.

Selain itu, lokasi SR juga dinilai tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Kemeterian Sosial RI tahun 2025. Lokasinya yang diapit oleh dua lapak penjemuran ampas singkong yang kerap menimbulkan aroma tidak sedap diprediksi akan membuat para siswa SR tidak nyaman.

Ramainya pemberitaan 'negatif' tentang pengadaan tanah Sekolah Rakyat belakangan ini membuat Bupati Hamartoni Ahadis meradang. Pemberitaan tersebut dinilainya tidak cukup berimbang dan akurat.

"Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak Pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar," sindir Bupati Hamartoni dalam rilis resmi akun Facebook Kominfo Lampung Utara.

Feaby Handana