Aktivis LMND Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan di Bandarlampung

Unjuk rasa LMND di depan Kantor Diknas Kota Bandarlampung menuntut transparansi pengelolaan dana pendidikan di Kota Bandarlampung , Jumat (13/3). BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Puluhan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Dem...

Aktivis LMND Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan di Bandarlampung

Unjuk rasa LMND di depan Kantor Diknas Kota Bandarlampung menuntut transparansi pengelolaan dana pendidikan di Kota Bandarlampung , Jumat (13/3).

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Puluhan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandarlampung  menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung, Jumat pagi (13/3).  Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana pendidikan di Kota Bandarlampung.
Menurut LMND, dari total dana APBD 2015 Kota Bandarlampung sebesar Rp 2,1 triliun, sebanyak Rp819 di antaranya untuk sektor pendidikan.
“Ironisnya, masih banyak anak usia sekolah di Bandarlampung yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ke mana saja dana sebesar itu?” kata Adiwijaya, koordinator aksi unjuk rasa LMND Bandarlampung di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota  Bandarlampung di Jl. Amir Hamzah Gotong Royong, Bandarlampung, Jumat (13/3).
Adiwijaya menegaskan, pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia dan pemerintah wajib membiayainya serta penggunaan dana pendidikan seharusnya seutuhnya digunakan untuk pengembangan kemajuan pendidikan.
“Adakah transparansi dari penggunaan dana tersebut? Sampai detik ini masih banyak kurang layak dan masih banyak juga anak-anak yang tidak bisa mendapatkan hak dasarnya yaitu pendidikan,” ujarnya.
Selain meminta adanya transparansi pengelolaan dana pendidikan, para aktivis LMND juga mendesak penghapusan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dihapuskan, penghapusan pungutan liar di dunia pendidikan,  dan adanya perbaikam serta pengawasan pembangunan infrastruktur pendidikan di Bandarlampung.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya peningkatan pelayanan publik dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat Bandarlampung, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), dan menolak segala bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan.

Ariftama