Polda Lampung Kerahkan 702 Personel dalam Operasi Patuh Krakatau 2026

Teraslampung.com, Bandarlampung — Kepolisian Daerah Lampung mengerahkan 702 personel dalam Operasi Patuh Krakatau 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Pelanggaran melawan arus menjadi salah satu sasaran utama dalam operasi untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung Komisaris Besar Yuni Iswandari Yuyun mengatakan keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah pengendara yang ditilang. Menurut dia, perubahan perilaku masyarakat dan penurunan angka kecelakaan menjadi indikator penting.

“Keberhasilan operasi harus dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat, perubahan perilaku berkendara, menurunnya angka kecelakaan, serta berkurangnya fatalitas korban kecelakaan lalu lintas,” kata Yuni dalam keterangan tertulis pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Yuni mengatakan polisi akan meningkatkan pengawasan dan pencegahan di lokasi yang rawan pelanggaran, terutama terhadap pengendara yang melawan arus. Perilaku tersebut dinilai membahayakan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan melawan arus karena tindakan tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Selain melawan arus, polisi menyasar pengendara yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak mengenakan helm atau sabuk keselamatan, menerobos lampu merah, dan melampaui batas kecepatan.

Meski melakukan penindakan, Yuni mengatakan polisi tetap mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan keselamatan berlalu lintas akan dilakukan melalui program safety riding dan safety driving.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kehadiran polisi lalu lintas adalah untuk melindungi, melayani, dan menjaga keselamatan mereka,” kata dia.

Penindakan diawasi Provos

Dari total 702 personel yang dikerahkan, sebanyak 94 personel berasal dari satuan tugas Polda Lampung, sedangkan 608 lainnya berasal dari satuan tugas kepolisian resor dan kepolisian resor kota di wilayah Lampung.

Penegakan hukum akan mengoptimalkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yakni sistem penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. Polisi juga dapat melakukan penindakan langsung atau memberikan teguran simpatik sesuai ketentuan.

Polda Lampung menyatakan setiap pelaksanaan penilangan harus didampingi personel Provos untuk mengawasi proses penegakan hukum. Pengawasan internal ini ditujukan untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan penindakan berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel.

Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Komisaris Besar M. Reza Chairul Akbar Sidiq mengatakan operasi tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Operasi ini bukan sekadar penindakan, tetapi upaya membangun budaya tertib berlalu lintas agar masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan merupakan kebutuhan bersama,” ujar Reza.

Menurut dia, personel lalu lintas tidak hanya bertugas menindak pelanggaran, tetapi juga membantu masyarakat, mengurai kemacetan, memberikan edukasi, dan menolong pengguna jalan yang mengalami kesulitan.

Polda Lampung juga mengajak media massa dan masyarakat menyebarluaskan pesan keselamatan berlalu lintas, terutama kepada pelajar, mahasiswa, komunitas kendaraan bermotor, dan pengemudi angkutan.

Kepolisian berharap operasi tersebut dapat menumbuhkan kepatuhan berlalu lintas berdasarkan kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

Masyarakat diimbau untuk tidak melawan arus, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, mengenakan helm dan sabuk keselamatan, serta mematuhi rambu dan batas kecepatan.

“Jangan melawan arus, jangan menggunakan HP saat berkendara, gunakan helm dan sabuk keselamatan, serta patuhi seluruh aturan lalu lintas. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat,” demikian imbauan Polda Lampung.