Planolog ITERA Ilham Malik: Bandarlampung Butuh Kompas Sistemik Atasi Banjir, Bang Aca: Sepakat

Bandarlampung -- Banjir lagi, banjir lagi. Kota Bandarlampung lelagi dikepung banjir. Hujan lebat disertai kilat dan petir melanda sebagian wilayah Lampung, Selasa (14/4/2026) petang hingga jelang tengah malam berakibat banjir hebat.

Genangan banjir diperparah luapan air dari saluran got, drainase, gorong-gorong, hingga sungai dan anak sungai kota 344 tahun ini yang mengalir mengular hingga muara Teluk Lampung. Seorang warga dilaporkan tewas terseret arus hanyut tenggelam ditemukan dievakuasi diselamatkan ditangani tim medis Puskesmas lalu dirujuk ke RS nun naas nyawanyi tak tertolong. Ia ibu muda kader Poskeskel.

Rabu pagi (15/4/2026), kala genangan di berbagai titik konsentrasi banjir dilaporkan berangsur surut, di satu kanal digital, planolog cum dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Dr. Eng. IB Ilham Malik membagi kembali tautan artikelnya berjudul "Ketika Kerja Wali Kota Harus Menjadi Sistem", yang telah naik siar di Teras Lampung, 18 Januari 2026.

Akademisi cum konsultan teknik, Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies (CURS) ini lantas terlibat diskusi kilat dengan tokoh pers, bos media, selain Chairman Radar Lampung kini Direktur Disway National Network cum CEO Disway.id yang juga Ketua Dewan Pertimbangan pada KADIN Lampung dan APINDO Lampung, Ardiansyah atau Bang Aca; yang mengomentari positif intisari artikel.

Dalam artikelnya, Ilham menyoroti beberapa waktu terakhir —Januari lalu itu, publik Kota Bandarlampung dan bahkan luar Lampung menyaksikan intensitas kehadiran Walikota Eva Dwiana di berbagai ruang publik.

"Media sosial menjadi medium utama yang menampilkan aktivitas tersebut: kunjungan ke lokasi banjir, inspeksi jalan rusak, peninjauan drainase, pemantauan persoalan air bersih, hingga respons cepat atas keluhan warga. Terlepas dari beragam tafsir yang bisa muncul, satu hal yang relatif objektif dapat disepakati: kerja lapangan semacam ini memberikan dampak nyata. Masalah yang sebelumnya terabaikan menjadi terlihat, birokrasi yang lambat dipercepat, keluhan warga menemukan saluran langsung ke pengambil keputusan tertinggi di kota," tulis Ilham Malik.

Ilham menilai, fenomena ini mengingatkan publik pada pola kepemimpinan Herman HN (suami Eva) pada periode pertama dan kedua masa jabatannya. Masa itu, ujar Ilham, pendekatan "turun langsung" (berkat Jokowi top disebut blusukan) ke lapangan menjadi ciri khas: walikota hadir di titik-titik masalah, memberi instruksi di tempat, dan mendorong penyelesaian cepat.

"Bedanya, jika Herman HN mempraktikkan pendekatan tersebut sejak periode awal, Eva justru melakukannya pada periode kedua kepemimpinannya, dengan lanskap sosial, teknologi, dan ekspektasi publik yang jauh lebih kompleks."

Namun, sebagai penafian (disclaimer), Ilham menyebut tulisan artikelnya ini sengaja tidak hendak membahas politik elektoral, popularitas, atau persepsi pencitraan. "Fokusnya adalah soal yang lebih mendasar dan strategis: bagaimana kerja lapangan seorang walikota dilembagakan, agar tidak berhenti sebagai respons personal, tetapi berubah menjadi sistem kerja pemerintahan kota yang berkelanjutan."

Kerja Lapangan: Efektif, tetapi Tidak Cukup

Ilham berpendapat, tidak ada yang keliru dari kehadiran walikota di lapangan. Dalam banyak kasus, kehadiran langsung justru menjadi pemutus kebuntuan birokrasi. Masalah banjir yang berlarut-larut, jalan rusak tak kunjung ditangani, kemacetan akibat parkir liar, atau kabel listrik dan telekomunikasi yang semrawut seringkali baru ada penanganan setelah ada atensi langsung kepala daerah. Kerja lapangan memang memberi pesan kuat: dimana ada kesan negara hadir, pemerintah peduli, dan keluhan warga direspons.

Namun, tandas Ilham, di sinilah batasnya. Kerja lapangan selalu bersifat taktis, bukan struktural. Ia efektif sebagai pemicu, tetapi tidak cukup sebagai mekanisme utama penyelesaian masalah perkotaan.

Dia menandaskan, kota bukan kumpulan insiden terpisah, melainkan sistem kompleks dengan pola masalah yang berulang. "Banjir tidak hanya terjadi di satu titik, jalan rusak bukan persoalan musiman semata, air bersih tidak sekadar soal kebocoran pipa, dan kemacetan bukan hanya akibat satu persimpangan," imbuhnya mengilustrasikan.

Menurutnya, jika setiap persoalan menunggu kehadiran walikota, maka pemerintahan kota akan terjebak pada manajemen berbasis figur, bukan manajemen berbasis sistem. Dalam jangka pendek, pendekatan ini mungkin terlihat efektif. Namun dalam jangka menengah dan panjang, ia melelahkan, tidak efisien, dan berisiko menciptakan ketergantungan struktural pada sosok walikota. Ilham menyebut, ini yang terjadi pada era Herman HN dua periode menjadi walikota 2010–2021.

Dari Figur ke Institusi

Bro IB, sapaan lain intelektual organik, pria muslim enerjik visioner berdarah Bali rantau asal Kabupaten Way Kanan lengkap gelar Dr. Eng. Ir. Muhammad Ida Bagus Ilham Malik, S.T., M.T., IPM., ATU., ASEAN.Eng., jebolan S1 Manajemen Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta 1999–2004 di mana dia aktif di UKM Pers Mahasiswa (Persma) SOLID dan HIMMAH UII serta Lingkar Studi Engineering; S2 Magister Manajemen Transportasi FT Unila 2008–2011; dan Doctor of Philosophy (Ph.D) City/Urban, Community and Regional Planning Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Kitakyushu Jepang 2015–2019 aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Prefektur Kitakyushu dan PPI Jepang.

Dengan "saham" rekam jejak kiprah kepakarannya mulai dari Asisten Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (UGM) Januari 2003–Februari 2005, lantas pulkam, lebih dari 15 tahun mengabdi sebagai dosen swasta pengampu mata kuliah transportasi dan manajemen konstruksi Prodi Teknik Sipil FT Universitas Bandar Lampung (UBL) sekaligus pendiri/Ketua Pusat Studi Kota dan Daerah (PSKD) UBL Februari 2005–akhir 2020.

Cabut dari UBL, IB yang sama waktu per Februari 2005 itu dirikan usaha mandiri sejenis sesuai spesialisasi kepakaran: lembaga konsultan teknik sipil (konstruksi/non konstruksi), teknik lingkungan (perizinan Amdal-Andalalin), masterplan, dan studi kelayakan, Malcon Group; menanggalkan nama PSKD ganti menjadi CURS hingga kini. Bedanya, CURS jua linifokus kebijakan pembangunan kota bidang transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, ekonomi pembangunan dan investasi.

Berikut rekor lainnya: nyaris 15 tahun lamanya mengampu mandat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung (Januari 2006-September 2020) membersamai MTI Nasional yang pernah dipimpin Dr Bambang Susantono dan Prof Danang Parikesit.

Di tengah-tengahnya dia pernah menjadi Tenaga Ahli DPRD Kota Bandarlampung per Januari 2007–Desember 2008, Tenaga Ahli Gubernur Lampung Januari–Desember 2009, Tenaga Ahli DPRD Lampung Januari–Desember 2010, dan dalam kapasitas selaku Tenaga Ahli Pemkot Bandarlampung kurun Januari 2011–Desember 2015, turut andil pula dalam mengembangkan moda transportasi massal BRT Kota Non-Subsidi dan swastanisasi penarikan retribusi parkir skala dalam kota (keduanya pertama di Indonesia), plus pembenahan simpang kritis di Kota Tapis, era Herman HN.

Lainnya, dia pernah jadi Direktur Malik Consultant, semirip CURS dan Malcon, Juli 2008–Desember 2021. Kelak dia juga Komisaris Malcon Bangun Persada per Juli 2021–kini.

Sepindahnya ke ITERA awal 2021, IB selaku Asisten Profesor Perencanaan Kota dan Infrastruktur Perkotaan, di samping menunaikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, jua bertanggung jawab mengembangkan kurikulum relevan sesuai basis kebutuhan pembangunan wilayah, memimpin penelitian inovatif terkait urbanisasi, transportasi, dan infrastruktur berkelanjutan, serta berkontribusi pada publikasi ilmiah.

Tuntas semester adaptasi, lantas ditugasi Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Inovasi Infrastruktur Berkelanjutan ITERA per Juni 2021–Desember 2022, CEO Way Huite Consulting ITERA Desember 2021–Februari 2024, Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Inovasi Metropolitan ITERA sepanjang 2022, dan Kaprodi PWK ITERA per Agustus 2022–Januari 2024.

Di tengah-tengahnya da menjadi pula Staf Khusus Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Januari 2023–Juni 2024, anggota Tim Asistensi Ahli (TAA) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Februari sampai akhir 2024, serta Tenaga Ahli Kedeputian 4 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kantor Staf Presiden (KSP) RI sepanjang 2025 lalu. Balik kampus per Januari lewat.

Beranjak dari tesis itu, kembali ke laptop, Ilham menekankan di sinilah urgensi pelembagaan menjadi penting. 

"Pelembagaan berarti menjadikan apa yang hari ini dilakukan secara personal oleh walikota, sebagai prosedur baku yang dijalankan oleh institusi. Artinya, setiap kunjungan lapangan, sidak, atau inspeksi harus memiliki “jejak administratif dan teknokratis” yang jelas: ada pencatatan masalah, klasifikasi penyebab, penetapan penanggung jawab, tenggat waktu, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi," urainya.

Sebagai contoh, ketika walikota turun ke lokasi banjir, yang harus terjadi bukan hanya pembersihan saluran atau pengerahan alat berat saat itu juga.

"Harus ada audit teknis: apakah penyebabnya kapasitas drainase, perubahan tata guna lahan, sedimentasi, sampah, atau kegagalan desain lama. Hasil audit ini kemudian masuk ke sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga kejadian serupa tidak terus berulang di titik yang sama, dan menjadi standar dalam meng evaluasi di titik lainnya."

Demikian pula imbuh dia, sama berlaku untuk jalan rusak. Inspeksi lapangan harus diikuti klasifikasi kerusakan: struktural atau permukaan, akibat beban berlebih atau kualitas material, kesalahan desain atau usia teknis. "Tanpa pelembagaan semacam ini, perbaikan jalan akan terus bersifat tambal-sulam, menghabiskan anggaran tanpa menyelesaikan akar persoalan. Dan lagi-lagi ini menjadi standar monitoring dan evaluasi seluruh jajaran pemda setempat," intensinya menebalkan.

Pelembagaan Pasca-Sidak

Secara khusus Ilham juga menyoroti fenomena inspeksi mendadak (sidak). Salah satu kelemahan umum dalam praktik pemerintahan daerah adalah berhentinya proses pada momentum sidak.

"Publik melihat walikota hadir, memberi instruksi, bahkan memarahi pejabat terkait. Namun, setelah kamera mati dan unggahan media sosial berlalu, tidak selalu jelas apa yang terjadi selanjutnya. Di sinilah pelembagaan pasca-sidak menjadi krusial," poin dia.

Menurutnya, setiap sidak idealnya menghasilkan dokumen tindak lanjut yang terstruktur: siapa melakukan apa, kapan, dengan anggaran berapa, dan bagaimana progresnya dilaporkan. Dokumen ini tidak harus bersifat birokratis berlebihan, tetapi cukup untuk memastikan bahwa instruksi walikota tidak menguap di tengah rutinitas dinas.

Lebih jauh, pemerintah kota perlu membangun unit atau mekanisme khusus yang berfungsi sebagai “penjaga memori kelembagaan”. Unit ini memastikan bahwa masalah yang sudah pernah disidak tidak kembali menjadi masalah yang sama di kemudian hari. Dengan kata lain, kota belajar dari pengalamannya sendiri.

Menjauh dari Tafsir Politik

Memang tidak bisa dipungkiri, lugas dia, bahwa kerja lapangan seorang walikota sering dibaca sebagai langkah politik. Namun, membaca setiap kehadiran kepala daerah di lapangan semata sebagai pencitraan justru berisiko menutupi substansi persoalan. Dalam konteks kota, persoalan teknis—banjir, jalan, air bersih, kemacetan, utilitas—adalah persoalan sehari-hari warga. Ia menuntut solusi teknokratis, bukan debat motif.

Justru karena itulah pelembagaan menjadi penting: agar kerja lapangan tidak bergantung pada tafsir politik, tetapi berdiri sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang normal. Ketika sistem sudah berjalan, walikota tidak perlu terus-menerus hadir di lokasi yang sama. "Kehadirannya menjadi strategis, bukan operasional; mengawasi sistem, bukan menggantikan fungsi institusi," intensinya.

Dalam perspektif dia, kota yang matang bukan kota yang walikotanya paling sering turun ke lapangan, melainkan kota yang masalah-masalahnya diselesaikan tanpa harus selalu menunggu kehadiran walikota.

Dalam kota yang dewasa, birokrasi mampu membaca masalah, merespons cepat, dan mengeksekusi solusi berdasarkan prosedur yang jelas. Walikota tetap penting, tetapi perannya bergeser dari “pemadam kebakaran” menjadi “arsitek sistem”.

Ilham menilai, apa yang hari ini dilakukan oleh Eva Dwiana—kerja lapangan, respons cepat, komunikasi publik—adalah modal politik dan administratif yang berharga. Namun dia menegaskan, nilai terbesarnya justru akan muncul jika seluruh praktik tersebut dilembagakan. "Di situlah warisan kepemimpinan sesungguhnya terbentuk: bukan pada seberapa sering turun ke lapangan, tetapi pada seberapa kuat sistem yang ditinggalkan," pertegas Ilham.

Kepemimpinan kota memang akan selalu bergerak di antara dua kutub: figur dan institusi. Figur penting untuk memberi arah, energi, dan keberanian untuk mengambil suatu keputusan. Namun institusi adalah yang memastikan arah itu tetap berjalan ketika figur tidak lagi hadir di lapangan setiap hari.

"Bandar Lampung—seperti banyak kota lain di Indonesia—sedang berada di persimpangan itu," poin dia lagi.

Kerja lapangan walikota telah membuka banyak simpul masalah. Tantangan berikutnya adalah memastikan simpul-simpul tersebut tidak kembali terikat. "Pelembagaan adalah kuncinya."

"Tanpa itu, kota akan terus berputar pada siklus masalah yang sama, menunggu figur yang sama, di lokasi yang sama, dengan keluhan yang sama. Dengan itu, kota bisa bergerak maju—lebih tenang, lebih sistematis, dan lebih berkelanjutan," pungkas dia dalam artikelnya.

Giliran Bang Aca, pemegang Press Card Number One ini, berkomentar Rabu (15/4/2026) pagi. "Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Ilham Malik. Pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah sistem dipastikan hasilnya jauh lebih baik," tulis Bang Aca.

Tapi, lanjut Bang Aca mengait-eratkannya dengan konteks peristiwa banjir kota Selasa petang hingga malam lalu, "kita juga mesti melihat keadaan di lapangan. Begitu banyak bangunan yang ikut merusak tatanan pelolaan air ini. Beda halnya kita menata sejak awal dengan menggunakan sistem pelolaan air dengan baik dan benar."

"Bu Wali, Bunda Eva, saya yakin tahu apa yang menjadi penyebab banjir itu. Diantaranya soal aliran sungai. Saya tahu persis karena sempat menjadi tenaga pendamping di awal masa jabatan periode pertama Bunda Eva sebagai Walikota Bandarlampung," sergah Bang Aca.

"Saat itu Bu Wali sangat menaruh perhatian dengan pendangkalan sungai di wilayahnya. Hampir setiap hari Bunda Eva memantau langsung pengerukan sungai. Hasilnya menurut saya sudah sangat baik. Membuat sejumlah ruas sungai kian dalam," sambung dia, merujuk program andalan Gerebek Sungai besutan Eva-Deddy.

"Kita juga bisa melihat Bu Wali dalam beberapa bulan terakhir mengerahkan dan memimpin langsung normalisasi salutan air yang tersumbat oleh berbagai bangunan. Bahkan sudah banyak bangunan yang dibongkar untuk normalisasi saluran air itu," sambung dia pula.

Pria yang jua advokat, serta Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Lampung 2024–2029 (mitra KPK RI) ini coba meyakinkan dengan menyebut Eva Dwiana serius tangani banjir.

"Yakinlah. Bu Wali sangat serius mengatasi banjir itu di tengah keterbatasan finansial yang ada. Tentu mengatasi banjir ini sebagaimana Bang Ilham katakan cukup komplek. Banyak variabel yang mesti kita tata ulang. Namun yang pasti upaya itu membutuhkan partisipasi aktif kita semua," ujarnya bijak.

Sadar berkomentar di kanal digital, Bang Aca takzim. "Terima kasih atas berbagai kritik dan masukan yang ada. Tentu harus dilihat sebagai bentuk partisipasi agar Kota Bandarlampung lebih baik. Demi Lampung Maju menuju Indonesia Emas," tutur dia, yang kini juga dimandati sebagai Tenaga Pendamping Pembangunan Pemprov Lampung.

Tidak lama kemudian, Ilham kembali kasih, dengan menulis dua poin catatan. "Terima kasih bang Aca atas responsnya. Catatannya begini: Walikota sudah bekerja dengan baik. Turba (turun basis alias blusukan, red) dan beri arahan. Fokus tulisan saya (artikel sebagaimana dimaksud di atas) ada pada pascaturba," jelas dia. 

 "Pascaturba dan beri arahan, Bu Walikota perlu: tahu bagaimana teknis penanganan banjir holistik di Balam (Bandarlampung, red). Sehingga ketika ia ke lapangan, tahu, bahwa itu bagian dari rencana penanganan holistiknya."

"(Kemudian) perintahkan (Dinas) PU (Pekerjaan Umum), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan Bappeda untuk susun masterplan drainase. Yang ada sekarang bukan dokumen masterplan, tapi DED (Detail Engineering Design atau Dokumen Perencanaan Teknis) dan itu pun parsial hanya di spot tertentu karena dulu orientasinya proyek langsung. Masterplan ini ada kajian teknis dan non teknis," lanjut dia.

"(Kemudian) tahu titik banjir dengan pendekatan mapping (pemetaan) banjir menggunakan Hec-RAS. Dari dokumen tersebut dan peta banjir (yang sekarang sedang ada di ITERA dan sedang terus diperbaharui), kedatangan Walikota di titik banjir sudah disertai mapping hidrologi yang benar. Yang sekarang masih menggunakan drone untuk tahu visual saja."

Lebih lanjut, garis bawah Ilham, "Walikota dan kita semua, hingga saat ini, perlu tahu: konsep penanganan banjir kota seperti apa? Contoh paling sederhana, saat kita melihat konsep penanganan banjir Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur Sutiyoso kala itu. Meskipun belum mampu selesaikan masalah banjir, tapi kita menjadi tahu capaian progres penanganan banjirnya sudah berapa persen dari konsep keseluruhannya."

"Dengan tahu itu, kita juga jadi tahu, siapa yang tanggung jawab, siapa yang pantau, siapa yang mendanai. Apa tupoksi swasta yang bangun bangunan komersial, apa tupoksi pemerintah, apa tupoksi masyarakat? Soal ini, drafnya ada di Bappeda karena pada 2010–2013 ada bantuan dari LN (luar negeri) untuk mengatasi banjir kota. Tapi, Pemda Kota sudah adopsi dan jadikan pegangan dalam penyusunan APBD sesuai RPJMD?" jelenterehnya.

Memungkasi keterangannya, Ilham Malik menyebut dirinya tak meragukan keinginan dan komitmen Bunda Eva. 

"Jadi, saya tidak meragukan keinginan dan komitmen Walikota. Tetapi, harus ada kompas yang dipegang oleh Walikota. Dia tahu bahwa dia tahu, atau dia tahu bahwa dia tidak tahu. Sehingga, mata dan telunjuknya, ia arahkan ke tempat yang tepat karena berbasis data. Bukan berbasis laporan dan kasus (yang tentu saja ini akan menjadi bagian dari data dan rencana penanganan)," tuntas dia.

Sementara terpisah, menggenapi singgungan Ilham soal mapping hidrologi di atas, disitat unggahan media sosialnya Rabu, dia menjudulinya, Banjir Kota: Bukan Soal Hujan. Dia menekankan kebermanfaatan pendekatan hidrologi. Itu.

"Setiap musim hujan, kota-kota kita kembali berbicara tentang banjir. Narasinya hampir selalu sama: curah hujan tinggi, drainase tidak mampu menampung, dan genangan terjadi di berbagai titik. Namun jika ditelusuri lebih dalam, persoalan ini bukan sekadar soal air yang berlebih, tetapi soal ruang yang kehilangan fungsi resap dan kendali."

Ilham mencontohkan, konsep urban hydrology dan pendekatan seperti Sponge City yang diterapkan di China menunjukkan bahwa kota harus dirancang untuk menyerap, menahan, dan mengalirkan air secara alami. "Di banyak kota maju, pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada saluran drainase, tetapi juga pada pengaturan tata guna lahan, ruang terbuka hijau, dan pengendalian intensitas pembangunan," tulisnya.

Langkah ke depan tidak bisa lagi parsial. Pengendalian banjir harus dimulai dari perencanaan ruang, pengendalian izin pembangunan, hingga evaluasi daya dukung kawasan. "Setiap pembangunan harus diuji dampaknya terhadap sistem hidrologi kota. Tanpa pendekatan ini, banjir akan terus menjadi masalah tahunan yang berulang tanpa solusi yang tuntas," pungkas Ilham. 

Muzzamil