Berpotensi Gagal Bayar, Fraksi Gerindra Lampung Utara Tolak Rencana Utang Daerah

Teraslampung.com, Kotabumi--Lantaran dianggap hanya akan semakin memperuncing krisis keuangan daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Utara menolak mentah-mentah rencana utang ratusan miliar yang akan dilakukan oleh pihak eksekutif. 

Pemkab Lampung Utara diketahui sedang berencana mengajukan pinjaman senilai Rp150 miliar kepada PT Sara Mulit Infrastruktur (SMI). Jika terlaksana maka ini adalah pinjaman kali kedua. Sebelumnya, mereka pernah meminjam Rp122-an miliar pada tahun 2022 lalu.

"Fraksi Gerindra menolak rencana utang daerah ini," tegas Ketua Fraksi Gerindra William Mamora, Senin (11/5/2026).

Penolakan ini dilatarbelakangi kondisi keuangan daerah yang dinilainya sangat terbatas. Ditambah lagi, utang periode sebelumnya juga masih belum lunas. Dengan demikian, beban keuangan akan semakin berat jika pinjaman itu terealisasi. Akibatnya, timbul kekhawatiran bahwa pihak eksekutif akan kesulitan melunasi pinjaman yang diperkirakan akan berlangsung selama lima tahun ke depan. Potensi gagal bayar utang inilah yang harus dihindari.

"Imbasnya dapat bermuara kepada pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Pusat," kata dia.

Selain alasan tersebut, penolakan itu juga dikarenakan sejumlah alasan lainnya. Mulai dari motif pinjaman hingga ketidakmampuan pejabat dalam perencanaan kegunaan pinjaman.

Motif pinjaman misalnya, menurutnya, rencana utang daerah ini tak ubahnya sebuah manuver murahan eksekutif dalam meredam kritikan rakyatnya. Tujuannya, agar terlihat responsif dan prorakyat meskipun harga yang akan dibayar nantinya terlalu mahal.

"Mungkin ingin terlihat gagah, tapi sebenarnya mereka memang tidak mampu," jelasnya.

Ketidakmampuan ini jelas terlihat dalam perencanaan pengalokasian anggaran pinjaman tersebut. Perencanaannya terlihat terburu-buru sehingga melulu difokuskan untuk pembangunam infrastruktur. Padahal, terdapat sekitar 5.000-anak putus sekolah yang membutuhkan dukungan pemerintah.

"Dua kali rapat dengan eksekutif, hasilnya hanya fokus ke infrastruktur," kata dia.

Feaby Handana