"Nanti"

Nov 22, 2026 - 09:04
0 2
"Nanti"

Oleh: Sudjarwo

Ada sebuah kata yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan sosial dan politik negeri ini. Kata itu adalah "nanti". Dalam pengertian umum, nanti berarti waktu yang akan datang, sesuatu yang belum dilakukan sekarang, tetapi dijanjikan akan dikerjakan kemudian. Namun, dalam praktik kehidupan bernegara, kata nanti telah mengalami pergeseran makna. Ia tidak lagi sekadar menunjukkan penundaan, melainkan menjelma menjadi diksi ampuh untuk menghindari tanggung jawab, meredam kritik, dan menggantung harapan masyarakat tanpa kepastian.

Kita terlalu sering mendengar kata nanti dari mereka yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Ketika rakyat mengeluhkan jalan rusak, jawabannya nanti diperbaiki. Ketika pelayanan publik buruk, responsnya nanti dibenahi. Ketika harga kebutuhan pokok melambung, penjelasannya nanti dikendalikan. Ketika lapangan pekerjaan semakin sulit, janjinya nanti diciptakan. Bahkan, ketika berbagai persoalan mendesak menuntut penyelesaian, kata nanti selalu hadir sebagai jawaban yang seolah memberikan harapan. Padahal, tidak sedikit janji yang akhirnya menguap tanpa pernah diketahui kapan akan diwujudkan.

Di sinilah kata nanti menjadi persoalan. Ia menciptakan kesan bahwa pemerintah sedang bekerja, persoalan sudah diketahui, dan penyelesaian tinggal menunggu waktu. Padahal, tanpa batas waktu, target terukur, dan tanggung jawab yang jelas, nanti hanyalah ruang kosong yang diisi harapan masyarakat. Rakyat diminta bersabar, sementara mereka yang seharusnya bertanggung jawab tidak selalu menunjukkan kesungguhan menyelesaikan persoalan.

Kata nanti juga memiliki keistimewaan karena mampu menghindarkan seseorang dari kewajiban memberikan jawaban konkret. Ketika ditanya kapan sebuah program selesai, cukup dijawab nanti. Ketika diminta menjelaskan mengapa janji belum terlaksana, kembali dijawab nanti. Bahkan, ketika kegagalan terlihat di depan mata, masih tersedia ruang untuk mengatakan bahwa hasilnya akan terlihat nanti. Dengan demikian, nanti menjadi tameng retoris yang melindungi pemegang kewenangan dari desakan pertanggungjawaban.

Pada kehidupan politik modern, fenomena ini semakin mudah berkembang karena komunikasi publik sering lebih menonjolkan narasi daripada pencapaian. Pidato, konferensi pers, dan unggahan media sosial dapat menciptakan kesan bahwa perubahan sedang berlangsung. Namun, masyarakat tidak hidup dari kesan. Mereka berhadapan dengan kenyataan sehari-hari yang membutuhkan penyelesaian. Mereka membutuhkan pekerjaan, pendidikan layak, pelayanan kesehatan terjangkau, infrastruktur baik, dan kepastian hukum. Semua itu tidak dapat dibayar dengan janji yang terus dipindahkan ke masa depan.

Persoalannya bukan karena semua pekerjaan dapat diselesaikan seketika. Kebijakan publik membutuhkan proses, perencanaan, anggaran, dan tahapan pelaksanaan. Ada persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan dalam hitungan hari. Namun, proses tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan kepastian. Penundaan yang bertanggung jawab selalu memiliki penjelasan, jadwal, dan ukuran keberhasilan. Sebaliknya, penundaan tanpa kejelasan hanya memperlihatkan ketidakseriusan dalam memikul amanah.

Pihak yang paling merasakan akibat budaya nanti adalah rakyat kecil. Bagi mereka, waktu bukan sekadar angka dalam kalender. Waktu berarti kesempatan bekerja, biaya hidup, kebutuhan keluarga, dan harapan memperoleh kehidupan lebih baik. Ketika perbaikan jalan terus dijanjikan nanti, mereka tetap menghadapi risiko perjalanan. Ketika lapangan pekerjaan dijanjikan nanti, mereka terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ketika pelayanan publik dijanjikan membaik nanti, mereka tetap berhadapan dengan prosedur yang menyulitkan.

Bayangkan betapa melelahkannya hidup dalam negeri yang terlalu sering meminta rakyat menunggu. Menunggu kebijakan berpihak, menunggu janji ditepati, menunggu pelayanan manusiawi, dan menunggu keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Lama-kelamaan, penantian bukan lagi melahirkan harapan, melainkan kekecewaan. Lebih berbahaya lagi, masyarakat dapat terbiasa dengan ketidakpastian dan menganggap janji yang tidak ditepati sebagai sesuatu yang lumrah.

Padahal, kepemimpinan bukan seni merangkai kalimat agar rakyat bertahan dalam penantian. Kepemimpinan adalah keberanian mengambil keputusan, kesanggupan menyelesaikan persoalan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan janji. Seorang pemimpin tidak cukup mengatakan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Ia harus menunjukkan langkah, hasil, serta hambatan yang diselesaikan secara terbuka.

Masyarakat juga tidak boleh menjadi pendengar pasif. Kata nanti harus diuji dengan pertanyaan sederhana: kapan, bagaimana, siapa yang bertanggung jawab, dan apa hasilnya? Pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidaksabaran, melainkan wujud kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Meminta kepastian bukan tindakan melawan pemerintah, melainkan bagian dari hak masyarakat memperoleh pertanggungjawaban.

Negeri ini tidak kekurangan janji, rencana, maupun pernyataan penuh optimisme. Yang sering terasa kurang adalah keberanian mengubah semuanya menjadi pekerjaan yang dapat dilihat dan dirasakan. Jangan sampai kata nanti menjadi warisan bahasa kekuasaan dari satu masa ke masa berikutnya, sementara rakyat hanya mewarisi antrean panjang ketidakpastian.

Sudah saatnya kata nanti dikembalikan pada makna sewajarnya, bukan dijadikan tempat persembunyian dari tanggung jawab. Rakyat boleh bersabar, tetapi kesabaran bukan cek kosong untuk membenarkan janji tanpa batas waktu. Rakyat boleh berharap, tetapi harapan tidak boleh terus dipelihara hanya dengan kata-kata. Sebuah negeri membutuhkan kepastian, bukan penantian tanpa ujung. Ketika terlalu banyak persoalan dijawab dengan nanti, yang dipertaruhkan bukan sekadar kepercayaan rakyat, melainkan martabat kepemimpinan itu sendiri. ***

*Guru Besar Universitas Malahayati

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User