BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

Teraslampung.com, Cimahi — BPJS Kesehatan mendorong perubahan layanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan pasien (health outcomes) dan total biaya selama rangkaian pelayanan sebagai ukuran nilai layanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan perubahan pendekatan diperlukan di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Menurut dia, keberlanjutan Program JKN tidak hanya bergantung pada kemampuan membiayai pelayanan, tetapi juga pada hasil kesehatan yang diterima peserta.

"Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia," kata Pujo, Rabu, 16 September 2026.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen pembiayaan tersebut digunakan untuk pelayanan di rumah sakit.

Penyakit jantung menjadi salah satu penyumbang tingginya pemanfaatan layanan dan pembiayaan JKN. Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 29,7 juta kasus penyakit jantung yang dijamin Program JKN dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Pujo mengatakan pengendalian penyakit jantung perlu dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Upaya tersebut antara lain melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

" Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP," ujarnya.

Di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan pasien. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization.

BPJS Kesehatan juga mengubah indikator pemantauan mutu layanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator hasil. Indikator tersebut mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan setelah tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, dan efisiensi sistem rujukan.

"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," kata Pujo.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di rumah sakit tersebut cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira melayani 975 pasien cathlab dan seluruhnya merupakan peserta JKN.

Menurut Muchlas, peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelayanan, kata dia, tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada pasien.

Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Kodam III Siliwangi, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Akses, kecepatan, dan mutu layanan juga menjadi bagian dari pelayanan kesehatan.

"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat," ujar Tri.

Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi dalam Program JKN. Menurut dia, pengendalian faktor risiko perlu diperkuat melalui upaya promotif dan preventif serta penerapan pola hidup sehat.

Timbul juga mendorong penerapan pendekatan Value-Based Health Care untuk meningkatkan efisiensi Program JKN dengan mengutamakan hasil kesehatan pasien.