Pemprov Lampung Gandeng KPK dan ATR/BPN Benahi Tata Kelola Pertanahan

Teraslampung.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membenahi tata kelola pertanahan. Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan layanan publik, dan mengamankan aset pemerintah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan hal itu saat membuka rapat koordinasi pemberantasan korupsi sektor pertanahan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan KPK, ATR/BPN, kepala daerah, dan pejabat pemerintah di Lampung.

Menurut Rahmat, pembenahan sektor pertanahan tidak sebatas persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Rahmat mengatakan, produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung mencapai sekitar Rp528 triliun. Namun, kontribusi belanja pemerintah hanya sekitar 7 persen, sedangkan lebih dari 90 persen aktivitas ekonomi ditopang masyarakat dan dunia usaha.

Ia juga menyebut sekitar 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama komoditas padi, jagung, dan singkong. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Rahmat menambahkan, kebijakan pemerintah pusat dalam memperbaiki harga gabah, jagung, dan komoditas pertanian lainnya telah membantu meningkatkan pendapatan petani serta menggerakkan ekonomi desa.

Melalui koordinasi dengan KPK dan ATR/BPN, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan sektor pertanahan, meningkatkan kepastian hukum, dan memastikan aset daerah dikelola secara tertib. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung.