Gubernur Lampung Dorong Warga Sampaikan Aduan Lewat Lampung In

Teraslampung.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi Lampung In untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan terkait pelayanan publik. Kanal digital ini diharapkan memudahkan warga mengakses pemerintah tanpa terhambat birokrasi.

“Kadang-kadang masyarakat mau cerita, enggak tahu ke mana. Telinga kita cuma dua, tapi kita buka telinga lebih lebar salah satunya lewat digitalisasi,” kata Rahmat saat membuka kegiatan penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut Rahmat, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur kehadiran negara di tengah masyarakat. Layanan administrasi kependudukan, perpajakan, kesehatan, dan pendidikan, kata dia, berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Rahmat meminta aparatur sipil negara memperkuat budaya melayani, menjaga integritas, serta memastikan pelayanan berjalan sesuai prosedur tanpa pungutan liar. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk memangkas birokrasi dan menjadikan pengaduan warga sebagai bahan evaluasi.

Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya meraih predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dan masuk tiga besar nasional dalam penilaian pelayanan publik 2025. Namun, Rahmat mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.

“Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan perubahan pelayanan yang makin transparan dan memberikan kepastian,” ujarnya.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, penilaian pelayanan publik bertujuan mengidentifikasi kekurangan sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar mencari kesalahan instansi pemerintah.

Rahmadi menyebut laporan masyarakat di Lampung banyak berkaitan dengan sektor perhubungan dan infrastruktur, pendidikan, agraria, kepegawaian, serta pemerintahan desa. Sektor kepolisian, energi dan kelistrikan, perbankan, kesehatan, dan administrasi kependudukan juga masuk dalam sepuluh bidang dengan laporan terbanyak.

Ia mengapresiasi rendahnya jumlah laporan terkait administrasi kependudukan di Lampung dibandingkan sejumlah wilayah lain. Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan pelayanan di sektor itu berjalan cukup baik.

Rahmadi menegaskan, partisipasi masyarakat melalui pengaduan merupakan bagian penting dalam pengawasan pelayanan publik. Karena itu, ia meminta instansi pemerintah memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan layanan yang transparan, efisien, dan akuntabel.