Gubernur Lampung Dorong BUMDes Olah Komoditas untuk Tingkatkan Ekonomi Desa

Teraslampung.com, Bandarlampung  — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengembangkan usaha pengolahan komoditas lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di perdesaan. Upaya ini menjadi bagian dari Program Desaku Maju yang ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Mirzani menyampaikan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BUMDes dalam pelaksanaan Program Desaku Maju di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung, Senin, 21 September 2026.

Menurut Mirzani, pembangunan ekonomi Lampung perlu dimulai dari desa karena sebagian besar penduduk provinsi ini tinggal di wilayah perdesaan. Penguatan ekonomi desa, kata dia, menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan yang melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat.

“Kami percaya pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa. Apabila desa tumbuh, maka ekonominya akan tumbuh. Perekonomian harus inklusif, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Mirzani.

Ia mengatakan Lampung memiliki beragam komoditas unggulan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Komoditas tersebut antara lain padi, jagung, singkong, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kelapa, kakao, dan kelapa sawit. Lampung juga menghasilkan sapi potong, kambing, ayam pedaging dan petelur, serta produk perikanan tangkap dan budi daya.

Namun, potensi sumber daya tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi optimal bagi masyarakat. Mirzani menyoroti angka kemiskinan Lampung yang masih relatif tinggi di tingkat nasional maupun regional Sumatra, meskipun provinsi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Kita memiliki sumber daya yang melimpah. Namun, dengan kekayaan tersebut, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan angka kemiskinan yang relatif tinggi di tingkat nasional dan regional Sumatra. Karena itu, kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah terbatasnya hilirisasi komoditas di tingkat daerah, termasuk desa. Berdasarkan data yang disampaikan Mirzani, nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp 165,31 triliun, sedangkan tingkat hilirisasi baru mencapai 45,6 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMDes untuk mengembangkan kegiatan pengolahan hasil pertanian dan komoditas lokal. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh pendapatan dari proses produksi dan pengembangan produk turunan.

Mirzani mencontohkan jagung yang dapat diolah menjadi pakan ternak. Pengolahan di tingkat desa diharapkan memperpanjang rantai nilai komoditas sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

“Tantangannya adalah bagaimana nilai tambah itu tidak terus keluar dari desa. Kita berharap melalui BUMDes dapat tercipta arah baru, di mana komoditas desa diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat desa,” ujarnya.

Melalui Program Desaku Maju, pemerintah provinsi mendorong peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa. Penguatan kelembagaan dan kemampuan pengelolaan usaha diharapkan dapat membantu BUMDes berperan lebih besar dalam rantai produksi komoditas lokal.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengembangan usaha berbasis potensi desa dapat memperluas sumber pendapatan masyarakat, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antardaerah.

Program tersebut juga diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Lampung tidak hanya tercermin dalam peningkatan angka ekonomi daerah, tetapi turut dirasakan oleh masyarakat perdesaan melalui berkembangnya usaha produktif dan terbukanya kesempatan kerja.