Gubernur Lampung Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Waterfront City

Teraslampung.com, Bandarlampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penataan kawasan pesisir secara terpadu untuk menggerakkan ekonomi daerah. Salah satu agenda yang disorot adalah rencana pembangunan waterfront city sepanjang 27 kilometer di pesisir Kota Bandarlampung.

Mirzani menyampaikan hal itu saat membuka Seminar Nasional “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia di Swiss-Belhotel, Kamis, 20 Agustus 2026.

Ia menilai posisi Lampung di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan potensi teluk menjadi modal penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 8 persen.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita mengubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Mirzani.

Menurut dia, pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi. Pada 2025, kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung tercatat mencapai 27 juta, meningkat dari 17 juta pada 2024. Sektor tersebut disebut menyumbang sekitar Rp 55 triliun terhadap produk domestik regional bruto Lampung.

Mirzani menilai tantangan berikutnya adalah memperpanjang masa tinggal wisatawan dan meningkatkan belanja mereka selama berkunjung.

Adapun rencana waterfront city Bandarlampung, menurut dia, membutuhkan kesepakatan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan sektor swasta. Perbedaan kepentingan dan persoalan tata ruang selama ini menjadi hambatan pengembangannya.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyatakan siap mendukung proyek tersebut. Ia menyebutkan wilayah pesisir kota mencakup empat kecamatan dan memiliki aset potensial seluas 1,5 hektare yang dapat ditata.

Pemerintah kota juga terus membenahi infrastruktur dasar di kawasan pesisir, termasuk drainase, akses jalan, dan penyediaan air bersih, serta memperkuat dukungan bagi UMKM dan sektor perhotelan.

Mirzani meminta perencanaan kawasan pesisir memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan warga, dan kepastian investasi. Ia juga mendorong penetapan proyek awal yang realistis agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat mengubah rencana penataan pesisir menjadi proyek yang siap dilaksanakan, sekaligus memperkuat pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Lampung.