Gubernur Lampung Minta Pendamping PKH Pastikan Warga Miskin Terima Bantuan Sosial

Teraslampung.com, Labuhan Ratu — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memastikan keluarga miskin memperoleh seluruh bantuan sosial yang menjadi hak mereka. Bantuan itu mencakup program pendidikan, layanan kesehatan, bantuan pangan, hingga dukungan bagi keluarga rentan.

Permintaan tersebut disampaikan Mirzani saat berdialog dengan warga Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Senin, 31 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, ia juga menyerahkan paket sembako kepada keluarga penerima manfaat PKH.

“Setiap pertemuan P2K2, yang pertama dicek itu apakah mereka semua sudah dapat program pemerintah atau belum. KIP, KIS, BPJS, sembako, PKH, semuanya harus dipastikan tidak ada yang terlewat,” kata Mirzani.

Dalam kunjungan tersebut, Mirzani didampingi Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, dan Koordinator Wilayah PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi.

Mirzani mengatakan pendamping perlu mendata persoalan yang dihadapi keluarga penerima manfaat, termasuk warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif meski sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan. Ia meminta data tersebut segera diverifikasi agar masyarakat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.

Pendamping juga diminta mencatat warga yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau bantuan pendidikan lainnya. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Menurut Mirzani, akses pendidikan menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Ia mengajak keluarga penerima manfaat memanfaatkan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan.

Dalam pertemuan itu, terdapat dua anak dari keluarga penerima PKH yang telah bersekolah di Sekolah Rakyat. Salah seorang di antaranya disebut meraih prestasi juara tingkat provinsi dalam cabang olahraga karate.

“Kalau anak-anak sekolahnya bagus, nanti bisa kuliah dan masa depannya menjadi lebih baik. Tujuan akhirnya adalah keluarga kita semakin sejahtera,” ujar Mirzani.

Ia juga menekankan pentingnya graduasi, yakni kondisi ketika keluarga penerima bantuan mampu meningkatkan taraf hidup dan menjadi mandiri secara ekonomi. Menurut dia, bantuan sosial tidak semestinya berhenti pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi perlu diikuti upaya pemberdayaan agar keluarga dapat keluar dari kemiskinan.

Koordinator Wilayah PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi mengatakan pendampingan dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang berlangsung setiap bulan. Kegiatan ini melibatkan 1.542 pendamping sosial untuk menjangkau sekitar 391 ribu keluarga penerima manfaat di 15 kabupaten dan kota, yang tersebar di 229 kecamatan.

Materi pertemuan mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pencegahan stunting, dan penguatan ekonomi keluarga. Pendamping PKH juga membantu warga mengakses berbagai program pemerintah sesuai kebutuhan mereka.

Di Kabupaten Lampung Timur, terdapat 215 pendamping PKH yang bertugas di 24 kecamatan. Mereka mendampingi keluarga penerima manfaat hingga tingkat desa.

Selain memastikan akses bantuan, Mirzani mengingatkan warga agar menggunakan bantuan sosial sesuai peruntukannya. Ia juga meminta masyarakat menghindari judi daring dan tidak meminjamkan kartu tanda penduduk (KTP) kepada orang lain karena berisiko disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap pendampingan PKH yang terintegrasi dengan program pendidikan, kesehatan, dan bantuan pangan dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial. Upaya tersebut diharapkan membantu keluarga miskin meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah secara bertahap.