Wagub Paparkan Kebijakan Pemprov dalam Pembangunan Desa

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menerima kunjungan kerja Komite I DPD RI, di Ruang Rapat Utama Gubernur, Senin (23/2), Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan Undang-undang Desa dan Inventarisasi materi RUU Pertanahan.

Pada kesempatan itu Wagub Bachtiar Basri memaparkan sejumlah kebijakan Pemprov Lampung  dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di daerah, khususnya pembangunan dan peningkatan perekonomian di pedesaan melalui berbagai program.

Antara lain baantuan dana dukungan peningkatan administrasi pememerintahan desa, pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, inventarisasi data desa, dan penyusunan data administrasi pemerintahan desa.

“Kami menyambut baik dan mendukung program Pemerintah Pusat, mulai pada tahun 2015 ini akan mengalokasikan dana bantuan untuk desa di Indonesia termasuk Provinsi Lampung,” kata Wagub.

Terkait dengan permasalahan pertanahan, di Provinsi Lampung  saat ini masih berjalan kondusif. Untuk mengatasi permasalahan pertanahan saat ini, kata Wagub, Pemprov  Lampung melakukan beberapa antisipasi.

Antara lain penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Lampung dengan  anggota   Forkopimda    Provinsi Lampung tentang rembuk pekon (desa), yang kemudian diteruskan di jajaran Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung.

Kedua, membentuk tim koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Lampung tahun 2013 sesuai nomor SK: G/242/B.I/Hk/2013 tanggal 19 Maret 2013,

“Ketiga. melakukan deteksi dini menyentuh akar permasalahan melalui peran tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, memberikan pembekalan/sosialisasi kepada Uspika di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung  untuk bersama-sama menjaga kamtibmas, dan mengoptimalkan peran RAPI, SENKOM  dan ORARI sebagai mitra pemerintah,” kata Wagub.

Ariftama