Potensi Kegagalan Program MBG

Oleh Syarief Makhya

Program MBG adalah produk kebiajakan subtantif (subtantive policy) yang akan menghasilkan perubahan nyata dan berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, penurunan angka stunting, serta penguatan kualitas kesehatan dan kapasitas kognitif generasi muda sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Program MBG adalah salah satu program yang dikampanyekan Prabowo saat mencalonkan diri sebagai capres, sehingga membawa konsekunsi politik untuk diimplementasikan. Untuk realisasi program tersebut dikucurkan anggran raksaksas dar APBN sebesar 335 miliar/tahun untuk tahun 2026 dan ada 82,9 juta penerima manfaat (siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) 

Jumlah anggaran yang begiru besar itu yang kemudian dipertanyakan masyarakat karena prosesnya implementasi program MBG dilakukan secara serentak, tidak melaui proses tender, tidak jelas siapa yang mengawasi, tidak ada pilot project. Dalam perspektif prosedur demikian maka secara hipotesis potensi terjadinya penyalah gunaan anggaran sangat besar. 

Pada saat implementasi program MBG sudah berjalan kurang lebih hampir 19 bulan, terjadi kejanggalan-kejanggalan, mulai dari persoalan kualitas menu makanan, transparansi anggaran dan pengelolaan, pemborosan anggaran, dan outpu program yang dinilai tidak realtis dan berpotensi akan gagal dalam pencapaian rujuan program.

Diberhentikannya Dadan Hindayana dari kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung adalah indikasi yang menunjukkan bahwa program MBG bukan tertuju pada pencapaian out put dan out come programnya, tetapi menjadi arena untuk merauk keuntungan segilintir elite yang memiliki akses terhadap penguasaan sumber daya dalam program MBG.

Jadi, permasalahan dalam implementasi Program MBG menunjukkan indikasi kuat terjadinya policy failure (kegagala kebijakan) yang bersumber dari kelemahan desain kebijakan (bad policy), terutama dalam aspek penetapan sasaran, rasionalitas anggaran, dan kejelasan outcome. Kondisi ini diperparah oleh potensi bad implementation, yang tercermin dari ketidakefisienan pelaksanaan dan sulitnya pencapaian output program.

Dimensi Politik Kebijakan

 Implementasi program MBG tidak hanya berkaitan dengan aspek admnistrasi dana manajemen, tetapi juga berdimensi politik, karena program ini adalah produk janji politik Presiden Prabowo yang berimplikasi menjadi agenda prioritas yang harus direalisasikan. Jadi program MBG bukan hanya aspek instrumen taknokratis, tetapi juga merupakan komitmen poltik yang harus ditunujukkan kepada masyarakat luas.

Jika, dilihat dari aspek implementasi program MBG bersifat instruksional (top-down), dan keputusan dan arah kebijakannya didominasi oleh pemerintah pusat, dan program MBG harus dijalankan dalam waktu relatif cepat, sementara kesiapan disain kebijakan, infrastruktur pendukung, serta kapasitas kelembagaan di tingkat pelaksana belum sepenuhnya layak dari sisi implementasi

Karakteristik implementasi kebijakan demikian berpotensi lebih menekankan pada aspek delivery jangka pendek yakni menunjukkan bahwa program telah berjalan dibandingkan dengan memastikan kualitas proses dan keberlanjutan dampaknya. Akibatnya, muncul kecenderungan bahwa keberhasilan kebijakan diukur dari seberapa cepat program direalisasikan, bukan dari sejauh mana tujuan subtansinya benar-benar tercapai, tapi condong target dan dampak politiknya pada masyarakat. .

Program MBG adalah bagian dari kebijakan yang lahir dari janji politik sering kali tidak diperhitungkan kapasitas implementasi dan resiko kebijakannya sehingga potensi terjadi kesenjangan implementasi sangat terbuka.

Dengan demikian, program MBG tidak hanya problem teknis dan administratif semata , tetapi juga akan terjadi dilema politik antara menjaga komitmen janji kampanye dan memastikan kualitas kebijakan publik. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan politik – tekanan politik dari kekuatan masyarakat berpotensi memperkuat risiko terjadinya bad policy dan bad implementation, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan utama program

Risiko Kebijakan

 Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang berpotensi menimbulkan resiko kegagala kebijakan, yaitu masalah besarnya anggaran, efektifitas implementasi program dan dukungan politik . Dari aspek anggaran, besarnya alokasi dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program MBG banyak diajukan sejumlah pertanyaan tentang efisiensi dan keberlanjutannya.

Anggaran sebesar hampir 335 trliun berpotensi tidak proporsional apabila tidak diiringi dengan capaian output dan outcome yang jelas serta terukur. Kondisi ini dapat mengharuskan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan program, termasuk rancangan pembiayaan yang lebih rasional dan berkelanjutan. Bahkan ekonom Prof. Ferry Latuhihin menyarakan agar program MBG dihentikan dan dievaluasi karena berpotensi terjadi pemborosan anggaran, korupsi, inefisiensi, dan problem implementasi.  

Dari aspek efektivitas implementasi program, sejumlah permasalahan teridentifikasi dilapangan antara lain kualitas gizi makanan yang belum konsisten, ketidaksesuaian menu dengan preferensi penerima manfaat, serta potensi pemborosan akibat distribusi yang kurang tepat sasaran. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kapasitas manajerial dan ketepatan desain implementasi.

Dari aspek dukungan politik, sejauh ini di DPR melaluinKoalisi Indonesia Maju (KIM) relatif solid dalam memberikan dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun , dinamika politik di tingkat masyarakat menunjukkan adanya kritik dan tekanan dari berbagai kelompok, baik akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun media. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas, serta penentuan prioritas kebijakan di tengah keterbatasan fiskal.

Ketiga persoalan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan dalam implementasi program MBG. Apabila problem implementasi ini dibiarkan, meskipun dukungan politik formal tetap kuat, maka akan berpotensi menimbulkan kegagalan kebijakan serta memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.***

*Guru Besar FIFIP Universitas Lampung