Tafsir Pesan 'Jangan Gaduh'-nya Prabowo

Oleh Syarief Makhya

Dalam sebuah pidato, Presiden Prabowo pernah menyampaikan pesan, "Jangan gaduh, kita harus fokus mensejahterakan masyarakat."

Pertanyaannya, apa sebenarnya konteks ungkapan jangan gaduh yang disampaikan presiden ke masyarakat?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaduh berarti ribut, ramai karena pertengkaran, atau keadaan yang menimbulkan kekacauan. Karena itu, pesan jangan gaduh dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga persatuan, ketertiban, dan bekerja bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pernyataan presisden "jangan gaduh" merupakan respons atas menguatnya kritik, ketidaksetujuan, dan penolakan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang memunculkan perdebatan di ruang publik. Dalam perspektif kebijakan publik, ungkapan tersebut juga dapat ditafsirkan sebagai ajakan untuk memberikan dukungan dan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Esensinya tidak ada ruang untuk melakukan penolakan, atau kritik terhadap kebijakan pemerintah dan dipersepsikan sebagai bentuk kegaduhan yang tidak diinginkan.

Apabila tafsir tersebut yang berkembang, maka ruang perdebatan, kontrol publik, dan tawaran alternatif kebijakan menjadi semakin terbatas. Kebijakan yang telah diputuskan dianggap harus diterima dan dilaksanakan tanpa melalui proses pengujian kritis. Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian penting untuk melakukan pengawasan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Contoh yang dapat diamati adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Kedua program tersebut memunculkan berbagai kritik, bahkan sebagian kalangan mengusulkan agar dilakukan evaluasi menyeluruh atau penundaan pelaksanaannya. Berbagai argumen dikemukakan, antara lain mengenai potensi pemborosan anggaran, luasnya kelompok sasaran, belum adanya contoh kebijakan serupa yang terbukti berhasil dalam skala nasional, tidak ada referensi pembanding dengan negara-negara lain yang melakukan program makan bergizi serta keraguan terhadap keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dalam konteks seperti itu, ungkapan jangan gaduh dalam pandangan penguasa lebih condong diarahkan untuk menciptakan tertib sosial, harmonisasi, stabilitas politik, keseimbangan, dan sentralisasi kekuasaan agar tidak terjadi rongrongan terhadap jalannya pemerintahan. Pola semacam ini memiliki kemiripan dengan karakter pemerintahan yang bersifat otoritarian, sebagaimana pernah diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Stabilitas politik ditempatkan sebagai tujuan utama, sedangkan kritik dan perbedaan pendapat dipandang sebagai potensi yang dapat mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Konsekuensinya, ruang pengawasan publik terhadap proses pemerintahan menjadi terbatas. Kebijakan publik lebih banyak dikendalikan oleh pemegang kekuasaan dan ditafsirkan secara sepihak sesuai dengan kepentingan politik pemerintah. Akibatnya, orientasi kebijakan sering kali bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.

Fenomena tersebut terlihat baik di tingkat pusat maupun daerah. Pergantian presiden atau kepala daerah kerap diikuti dengan perubahan arah kebijakan. Tidak sedikit program pemerintahan sebelumnya yang dihentikan atau tidak lagi menjadi prioritas karena alasan politik, meskipun belum tentu mengalami kegagalan secara substansial.

Harus Gaduh?

Dalam praktik pembuatan kebijakan publik di negara-negara demokratis, lahirnya sebuah kebijakan hampir selalu didahului oleh perdebatan, adu argumentasi, bahkan pertentangan kepentingan. Namun, seluruh proses tersebut diarahkan untuk menguji rasionalitas kebijakan berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir pihak.

Di sinilah masyarakat perlu "gaduh" dalam pengertian yang positif. Gaduh bukan berarti menciptakan keributan atau kekacauan, melainkan berani menyampaikan pendapat, mengkritisi, dan memperdebatkan substansi kebijakan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ruang publik yang hidup merupakan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi, kualitas, dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Merujuk pada konsep deliberative democracy (Habermas) kualitas kebijakan publik ditentukan oleh proses diskusi publik yang terbuka, bukan semata-mata oleh keputusan penguasa. Oleh sebab itu, munculnya kelompok yang mendukung maupun yang menolak merupakan konsekuensi logis dari proses deliberasi demokratis yang memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, argumentasi, dan kritik terhadap kebijakan publik. Perbedaan pandangan adalah konsekuensi logis dalam kehidupan demokrasi. Konflik argumentasi tidak semestinya dipersepsikan sebagai kegaduhan yang harus dibungkam, melainkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

Dengan demikian, demokrasi tidak membutuhkan masyarakat yang dipaksa untuk menjaga stabilitas politik melainkan masyarakat yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Pemerintah memang memerlukan stabilitas agar dapat menjalankan pembangunan secara efektif, tetapi stabilitas yang sehat tidak dibangun melalui pembungkaman kritik. Sebaliknya, stabilitas yang kokoh justru lahir dari keterbukaan, partisipasi publik, dan kesediaan pemerintah menerima kritik sebagai bagian dari proses menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dalam pengertian inilah, "gaduh" bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan salah satu syarat agar demokrasi tetap hidup.***

* Pengamat Kebijakan Publik