Negara Macam Apa Ini?

Oleh: Sudjarwo

Ada kalanya sebuah negeri terlihat tenang dari atas, tetapi bergolak di bawah. Dari ruang-ruang kekuasaan, laporan tampak baik, angka-angka terlihat menjanjikan, dan berbagai pencapaian dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Namun di jalanan, di pasar, di desa-desa, dan di kawasan perkotaan yang padat, banyak rakyat justru merasakan kenyataan yang berbeda.

Harga kebutuhan hidup teur melonjak, lapangan pekerjaan tidak selalu tersedia , sementara kesenjangan sosial masih menjadi pemandangan sehari-hari. Harga kedelai meroket sementara tempe tahu yang berbahan baku kedelai adalah makanan mewah untuk rakyat kelas bawah. Akibatnya harga menjadi berlipat; itu pun pemimpin masih tega berkata dolar bukan untuk rakyat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: negara macam apa ini?

Salah satu persoalan terbesar dalam kehidupan berbangsa adalah ketika terjadi jurang persepsi antara penguasa dan rakyat. Ketika para pemimpin merasa keadaan baik-baik saja, tetapi masyarakat merasakan kesulitan yang nyata, maka lahirlah ketidakpercayaan.

Ketidakpercayaan inilah yang perlahan menggerus fondasi kebersamaan nasional. Rakyat tidak hanya membutuhkan statistik yang indah, tetapi juga membutuhkan kenyataan hidup yang benar-benar membaik. Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga bagaimana hasil pembangunan itu dirasakan oleh sebagian besar warga. Bertumbuh yang merata adalah idealisme yang digadang-gadang oleh rakyat jelata.

Saat ini kita menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur mendesak untuk dilakukan, terutama pemeliharaan/perbaikan, investasi terus diupayakan masuk, dan transformasi digital berkembang pesat. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang bergulat dengan biaya hidup yang meningkat, ketidakpastian pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik yang belum merata. Ketika kedua kenyataan itu berjalan bersamaan, muncul ruang bagi berbagai tafsir dan ketidakpuasan.

Dalam situasi seperti itu, selalu ada pihak ketiga yang berusaha memancing di air keruh. Mereka tidak selalu hadir dengan niat memperbaiki keadaan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan keresahan rakyat sebagai bahan bakar untuk kepentingan tertentu. Ketika masyarakat kecewa, mereka datang membawa narasi yang terdengar meyakinkan. Ketika rakyat marah, mereka menawarkan kambing hitam. Ketika keadaan rumit, mereka menyederhanakan masalah menjadi sekadar pertarungan antara kawan dan lawan. Padahal persoalan bangsa tidak sesederhana itu.

Bahaya terbesar dari pihak-pihak semacam ini adalah kemampuannya mengubah kritik yang sehat menjadi kebencian yang merusak. Kritik seharusnya menjadi sarana perbaikan, tetapi di tangan mereka berubah menjadi alat untuk memperdalam perpecahan. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam pertentangan yang berkepanjangan. Energi bangsa habis untuk saling menyalahkan, sementara persoalan pokok yang dihadapi rakyat tetap tidak terselesaikan.

Lebih runyam lagi ketika muncul para avonturer politik dan ekonomi. Mereka adalah kelompok yang melihat krisis sebagai peluang emas. Dalam dunia politik, mereka memanfaatkan kegaduhan untuk membangun popularitas dan memperbesar pengaruh.

Mereka tidak selalu peduli pada solusi. Yang penting adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari situasi yang tidak stabil. Semakin gaduh keadaan, semakin besar kesempatan mereka tampil sebagai penyelamat.

Di bidang ekonomi, fenomena serupa juga terjadi. Ketika rakyat mengalami kesulitan, ada pihak yang justru meraup keuntungan dari ketidakpastian. Spekulasi, permainan harga, hingga berbagai praktik yang memanfaatkan kelemahan sistem sering kali berkembang pada saat masyarakat sedang rentan. Akibatnya, beban rakyat semakin berat, sementara sebagian kecil kelompok menikmati keuntungan yang berlipat.

Kita sering kali menghadapi situasi yang memperlihatkan pola semacam ini. Setiap kali terjadi tekanan ekonomi, ketegangan sosial, atau persaingan politik yang tajam, selalu muncul kelompok yang mencoba mengambil manfaat. Sejarah menunjukkan bahwa mereka jarang hadir untuk kepentingan bangsa. Mereka hadir untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kewaspadaan dan kedewasaan dalam menyikapi berbagai informasi maupun ajakan yang beredar.

Namun kesalahan tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada pihak luar atau kelompok oportunis. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar. Tidak cukup hanya mengandalkan laporan birokrasi atau angka-angka statistik. Pemimpin harus memahami denyut kehidupan masyarakat secara langsung.

Ketika rakyat mengeluh tentang harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, atau kesehatan, maka keluhan itu harus diperlakukan sebagai sinyal penting, bukan sekadar gangguan terhadap citra keberhasilan. Dan, tidak bisa diselesaikan dengan pidato di atas podium sambil gebrak-gebrak, apalagi joged-joged, atau bahkan pasang mimik muka sedih.

Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjembatani perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan harus diukur dengan kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Sebaliknya, kritik juga harus disampaikan dengan tanggung jawab, bukan dengan tujuan memperkeruh suasana. Jika kedua hal ini berjalan seimbang, maka ruang gerak para petualang politik dan ekonomi akan semakin sempit.

Sebuah negeri akan tetap kuat bukan karena para pemimpinnya merasa semuanya baik-baik saja, melainkan karena mereka berani melihat kenyataan apa adanya. Sebuah negeri akan tetap utuh bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena seluruh elemen bangsa memiliki kemauan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Dan sebuah negeri akan terhindar dari para pemancing di air keruh serta para avonturer yang haus keuntungan; apabila rakyat dan pemimpinnya sama-sama menjaga akal sehat, kejujuran, dan kepentingan nasional di atas segala-galanya.

Jika suatu hari pertanyaan “negeri macam apa ini?” masih terdengar dari berbagai penjuru, maka jawabannya terletak pada sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan harapan bagi rakyatnya. Sebab pada akhirnya, ukuran sebuah negeri bukanlah apa yang dikatakan oleh para penguasanya, melainkan apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya.

*Guru Besar Universitas Malahayati