Lampung Perkuat Hilirisasi dan Ketahanan Pangan, Gubernur Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian

Teraslampung.com, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa, 26 Mei 2026.

Rapat koordinasi itu dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor pertanian.

Dalam paparannya, Mirzani mengatakan Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun produktivitas sejumlah komoditas utama, seperti padi, jagung, dan singkong, dinilai masih dapat ditingkatkan.

“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong,” kata dia.

Menurut Mirzani, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada tiga komoditas tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi agenda prioritas yang ditargetkan tercapai dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Ia menyebut sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan berkontribusi sekitar Rp 150 triliun atau 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, terdapat sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare lahan pertanian aktif yang menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja.

Mirzani menilai posisi Lampung selama ini strategis sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi berbagai daerah, terutama untuk komoditas padi, jagung, dan singkong.

Pemerintah daerah, kata dia, juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan stabilisasi harga dan perbaikan tata niaga. Salah satunya melalui penetapan harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp 6.500 per kilogram.

Menurut Mirzani, penguatan ekonomi pedesaan mulai terlihat dari meningkatnya penjualan kendaraan bermotor di sejumlah kabupaten hingga 30 persen serta kenaikan jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta di Lampung sekitar 20 persen.

Menghadapi target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen menuju Indonesia Emas 2045 serta ancaman krisis pangan global, Mirzani meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat upaya intensifikasi pertanian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

“Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pertanian yang diwakili Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, menyatakan dukungan terhadap percepatan swasembada pangan di Lampung.

Berdasarkan evaluasi kementerian, Kabupaten Tulang Bawang mencatat capaian luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026. Sementara pada Mei 2026, Lampung berada di peringkat lima hingga enam nasional sebagai kontributor pangan terbesar dengan capaian 62 persen.

Pemerintah pusat saat ini menetapkan empat program prioritas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, yakni swasembada pangan, program makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.