Gubernur Lampung Minta Samsat Perbaiki Pelayanan Sebelum Menuntut Kepatuhan Pajak

Teraslampung.com, Bandarlampung  — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta jajaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) memperbaiki kualitas pelayanan sebelum menuntut masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan ramah dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” kata Mirzani saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Samsat Provinsi Lampung 2026 di Hotel Novotel, Selasa, 22 September 2026.

Menurut Mirzani, Samsat merupakan salah satu layanan pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar. Ia menyebut rata-rata sekitar 5.000 orang dilayani setiap hari di titik-titik pelayanan Samsat. Pengalaman mereka saat mengurus administrasi kendaraan akan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” ujarnya.

Karena itu, Mirzani meminta petugas Samsat memberikan pelayanan secara profesional dan memastikan masyarakat memperoleh kepastian dalam setiap proses administrasi. Ia juga menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.

“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut mengusung tema Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan. Mirzani mengatakan pembenahan pelayanan perlu disertai penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, penguatan inovasi, dan percepatan digitalisasi.

Ia juga meminta Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung memperluas kerja sama dengan kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan kualitas layanan dan penerimaan pajak.

Menurut Mirzani, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah Lampung. Berbeda dengan provinsi yang memiliki penerimaan besar dari sektor pertambangan, Lampung mengandalkan sektor pertanian yang tidak memberikan kontribusi pajak langsung sebesar sektor ekstraktif.

“Provinsi Lampung ini pendapatannya, kita bukan provinsi yang PAD-nya itu dari tambang. Kita adalah provinsi pertanian yang tidak ada pajak apa pun yang kita bisa dapat dari pertanian itu. Secara kita hanya didukung dengan pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.

Penerimaan tersebut dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama jalan provinsi. Mirzani menyebut Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan penanganan. Ia juga menyampaikan angka kebutuhan anggaran perbaikan jalan sekitar Rp 43 triliun.

Keterbatasan anggaran, kata dia, membuat optimalisasi penerimaan pajak menjadi penting agar pemerintah memiliki kapasitas lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” kata Mirzani.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan perbaikan pelayanan. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan dan penggunaan anggaran secara terbuka agar masyarakat memahami hubungan antara kewajiban membayar pajak dan manfaat yang diterima.

“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Mirzani mengaitkan budaya pelayanan dengan perkembangan ekonomi daerah. Menurut dia, aparatur yang terbiasa melayani dengan baik dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor perhotelan.

Ia meminta jajaran Samsat dan Bapenda meningkatkan kualitas pelayanan menjelang 2027, ketika pemerintah daerah membutuhkan penguatan penerimaan untuk mendukung pembangunan.

“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tuturnya.

Mirzani menegaskan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan terkait administrasi kendaraan memiliki peran penting dalam membiayai layanan publik, mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga pembangunan jalan.

“Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” katanya.

Ia berharap transformasi Samsat tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.