Gelar Aksi Unjuk Rasa, IMM Lampung Utara Tolak Rencana Utang Daerah

Teraslampung.com, Kotabumi--Ratusan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Utara mendesak pemkab untuk membatalkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar. Rencana ngutang ini dianggap tidak masuk akal.

IMM menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni kantor pemkab dan kantor legislatif. Setidaknya terdapat 13 tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

"Kami menolak keras rencana utang tersebut," kata Ketua M.Alfansyah Yusuf saat berorasi di depan Wakil Bupati Romli di halaman kantor pemkab, Senin (29/6/2026).

Rencana pinjaman daerah mengisyaratkan bahwa Pemkab lampung Utara sebagai orang pemalas. Lebih mementingkan berutang ketimbang memperjuangkan hak Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp100-an yang tertunggak di Pemerintah Provinsi Lampung. Padahal, jika DBH itu turun niscaya anggaran itu cukup untuk melakukan apa yang telah mereka programkan.

"Kenapa tidak tagih DBH itu ketimbang berutang yang akan membebani keuangan daerah," tegas dia.

Selain itu, pihak pemkab juga tidak pernah melakukan uji publik terkait rencana utang itu. Padahal, selaku pemberi mandat, rakyat wajib diberi tahu. Faktanya, rakyat tidak pernah dimintai pendapat apakah menyetujui atau menolak rencana utang itu.

"Artinya, pemkab harus bayar Rp50 selama tiga tahun di luar bunga," urainya.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Romli menyampaikan bahwa rencana pinjaman ini bukanlah rencana dadakan yang muncul tanpa dilakukan pembahasan. Seluruh kajian telah dilakukan dengan matang sebelum rencana itu ditetapkan. Mulai dari seberapa penting perbaikan infrastruktur hingga kemampuan bayar utang di mas mendatang. Hasilnya, perbaikan infrastruktur sangat mendesak.

"Kami juga terpaksa melakukannya agar kualitas infrastruktur menjadi lebih baik," jelas dia.

Sementara itu, anggota DPRD Lampung Utara dari Fraksi Partai Gerindra, William Mamora, berjanji akan segera memroses tuntutan yang telah disampaikan. Adapun mengenai penolakan rencana utang daerah dikarenakan saat ini pemkab masih memiliki utang dan masih memiliki DBH yang belum dibayar oleh Pemprov Lampung.

"Nanti akan kami komunikasikan dengan pihak eksekutif apa yang menjadi penyebab macetnya pembayaran DBH itu," katanya.

Berikut 13 tuntutan dalam aksi unjuk rasa IMM tersebut :

1.Hentikan kenaikan harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan BBM subsidi yang merata.

2.Menuntut Pemerintah Pusat segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.

3.Hentikan praktik militerisme di ruang sipil.

4.Mendesak Pemerintah Pusat segera nencabut UU Polri.

5. Hentikan gelombang PHK masal yang mengancam kesejahteraan buruh. 

6.Mendesak pemerintah daerah menurunkan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok. 

7.Mendesak pemerintah daerah memberantas pejabat tidak kompeten.

8.Mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah.

9.Mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan 

10.Mendesak pemerintah daerah percepat solusi konkret penurunan angka anak putus sekolah.

11.Mendesak pemerintah daerah percepat perbaikan infrastruktur.

12.Mendesak pemerintah daerah turut serta aktif dalam pelaksanaan program strategis sasional ( PSN ) di daerah.

13.Mendesak Pemerintah Daerah Untuk Segera Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Reformasi Digital  

Feaby Handana