PTPN VII Terapkan Transparansi Kekayaan bagi Pimpinan Perusahaan
Ir. Sukarnoto, Sekretaris PTPN VII BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII sudah berupaya keras untuk menerapkan transparansi di lingkungan perusahaan. Salah satunya dengan transparansi kekayaan para pejabat...
teras lampung
0
4.8k
| Ir. Sukarnoto, Sekretaris PTPN VII |
BANDARLAMPUNG,
Teraslampung.com–PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII sudah berupaya keras untuk
menerapkan transparansi di lingkungan perusahaan. Salah satunya dengan transparansi
kekayaan para pejabatnya.
Teraslampung.com–PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII sudah berupaya keras untuk
menerapkan transparansi di lingkungan perusahaan. Salah satunya dengan transparansi
kekayaan para pejabatnya.
“Agar para pimpinan juga
transparan, kami menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan pengisian blangko Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) , pada Juni 2015 lalu,” kata
Sekretaris PTPN VII, Ir.Sukarnoto, pada acara buka puasa bersama PTPN VII
dengan para wartawan di Restoran Rumah Kayu, Kamis (9/7/2015).
transparan, kami menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan pengisian blangko Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) , pada Juni 2015 lalu,” kata
Sekretaris PTPN VII, Ir.Sukarnoto, pada acara buka puasa bersama PTPN VII
dengan para wartawan di Restoran Rumah Kayu, Kamis (9/7/2015).
Menurut Sukarnoto, pelatihan
diikuti seluruh General Manager Distrik, Kepala Bagian, Manajer Unit, Kepala
Bidang, Kepala Urusan dan Asisten Kepala yang ada fi wilayah Lampung.
diikuti seluruh General Manager Distrik, Kepala Bagian, Manajer Unit, Kepala
Bidang, Kepala Urusan dan Asisten Kepala yang ada fi wilayah Lampung.
Menurut Sukarnoto, menjelaskan
sosialisasi dan pelatihan tersebut sebagai komitmen PTPN VII dalam mendukung
gerakan Indonesia bersih. Menurutnya pejabat di PTPN VII harus mengatakan
“tidak” untuk korupsi.
sosialisasi dan pelatihan tersebut sebagai komitmen PTPN VII dalam mendukung
gerakan Indonesia bersih. Menurutnya pejabat di PTPN VII harus mengatakan
“tidak” untuk korupsi.
Kepala Bagian SDM PTPN VII
Habib Wibowo menjelaskan LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan seorang
pejabat penyelenggaraan negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi
tanggungan) yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Habib Wibowo menjelaskan LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan seorang
pejabat penyelenggaraan negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi
tanggungan) yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu juga berdasarkan
Instruksi Menteri BUMN No.INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara Negara yang
wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan BUMN dan Surat Edaran Menteri Negara
BUMN No.SE-05/MBU/2013 tentang Road Map
menuju BUMN bersih.
Instruksi Menteri BUMN No.INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara Negara yang
wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan BUMN dan Surat Edaran Menteri Negara
BUMN No.SE-05/MBU/2013 tentang Road Map
menuju BUMN bersih.
Pelaporan juga dilakukan
berdasarkan pelaksanaan Undang undang No.28 /1999
berdasarkan pelaksanaan Undang undang No.28 /1999
Tentang penyelenggaraa negara
yang bersih dan bebas dari KKN.
yang bersih dan bebas dari KKN.
“Dengan dilakukan pelaporan harta ini ada beberapa manfaat yang
diperoleh di antaranya untuk menghindari munculnya fitnah , menanamkan
keterbukaan dan tanggung jawab , ketertiban administrasi dokumen harta , dan
back up dokumen harta,” kata Habib.
diperoleh di antaranya untuk menghindari munculnya fitnah , menanamkan
keterbukaan dan tanggung jawab , ketertiban administrasi dokumen harta , dan
back up dokumen harta,” kata Habib.
Mas Alina Arifin
