Menunju Rumah Sakit Sepi

Oleh Syarief Makhya*)

Mewacanakan supaya rumah sakit bisa sepi, balai pengobatan atau klinik pengobatan sepi, atau dokter yang praktek tidak laku sepertinya tidak pernah ada yang munculkan di media atau dalam forum-forum seminar. Bisa jadi, kalau ada yang memunculkan isu tersebut dianggap tidak wajar atau tidak masuk akal, karena kehadiran rumah sakit atau dokter selama ini dianggap penting, urgen dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar.

Saat ini keberadaan rumah sakit, balai pengobatan, dan dokter yang melakukan praktek di sore atau malam hari semakin banyak. Untuk berobat, melakukan perawatan kesehatan, atau pemeriksaan kesehatan sekarang banyak pilihan, dari yang gratis, biaya sendiri, pakai BPJS, mau menggunakan fasilitas kesehatan yang termahal atau dokter yang mahal sampai pelayanan kesehatan di puskesmas tersedia.

Jumlah yang sakit juga cenderung kian hari jumlahnya bukannya menurun, tetapi cenderung naik, sehingga tak heran kalau rumah sakit atau balai pengobatan tidak pernah sepi. Apakah fenomena tersebut bagus? Tentu saja meningkatnya jumlah yang sakit, pertanda buruknya kondisi kesehatan di Indonesia.

Dr. dr. Terawan Agus Putranto, mantan Mentri Kesehatan, baru-baru ini membuat pernyataan yang viral di media sosial yaitu manusia sudah kehilangan pola pikir logis yaitu kalau sakit harus minta obat, ke dokter atau masuk rumah sakit. Menurutnya, orang yag butuh pertolongan darurat adalah orang yang butuh hemostasis darurat yaitu menghentikan pendarahan, orang yang patah tulang tangan /kaki dan Ibu hamil yang akan melahirkan.
Apa akibatnya, untuk biaya kesehatan bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan terpaksa harus jual rumah, pinjam uang atau diobati sampai mati. Hasil riset yang saya lakukan (1985), ketika orang yang sakit tidak mampu bayar biaya pelayanan, pilihannya ada dua yaitu pasrah atau mencari pengobatan alternatif.

Pernyataan Dr. Terawan tersebut saatnya kita merubah mindset tentang sakit, bahwa sakit harus bisa diantisipasi dengan cara menjaga kesehatan, terus beraktivitas dan kunci bisa sehat ada dalam diri sendiri; visi nya menjadikan manusia sehat.

Dengan kata lain, bagaimana agar rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dan dokter yang melakukan praktek menjadi sepi atau berkurang drastis jumlahnya. Visi ini sebenarnya identik dengan Visi Departemen Kesehatan yaitu Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri Dan Berkeadian.

Kapitalisme Kesehatan

Dalam realitasnya untuk mewujudkan manusia sehat akan sulit diimplementasikan karena kebijakan kesehatan yang tujuannya untuk melakukan pencegahan sangat lemah. Seolah-olah untuk mencegah orang supaya tidak sakit tidak bisa diintervensi oleh kebijakan pemerintah; pemerintah tidak berupaya untuk menekan jumlah orang sakit. Akibatnya, jumlah rumah sakit semakin bertambah dengan bangunan yang mewah seperti hotel. Rumah sakit sekarang tidak lagi menyeramkan, difasilitasi dengan tekonologi kesehatan yang serba mutahir dan canggih, pelayanan cepat, bersih, dan nyaman, bahkan ada rumah sakit yang sudah menerapkan standar pelayanan internasional dan mengadaptasi sistem pelayanan kesehatan global.

Fasilitas rumah sakit dengan fasilitas seperti itu tentu saja identik dengan biaya yang semakin mahal. Sudah muncul di masyarakat kategorisasi rumah sakit yang mahal, dan muncul persepsi di masyarakat kalau rumah sakit yang mewah dan tersedia dokter-dokter spesialis yang terkenal, maka sudah diasumsikan kalau dirawat akan cenderung lebih nyaman, dan ada kepercayaan diri akan bisa disembuhkan.

Fenomena rumah sakit mewah dan perawatan kesehatan dengan biaya sangat mahal berdampak pada yang lain yaitu di dunia akademik, baik perguruan tinggi negri atau swasta membuka proram studi fakultas kedokteran yang sangat eksklusif, biaya sangat mahal dan proses seleksi sangat ketat. Dibuka nya program studi kedokteran karena segmen lapang kerja untuk kebutuhan dokter masih dibutuhkan tidak hanya untuk kebutuhan pemerataan, tetapinya karena tuntutan pasar.

Rumah sakit, balai pengobatan, dan dokter-dokter spesialis numpuk di daerah perkotaan; akan sulit ditemukan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan dokter spesialis buka atau praktek di daerah-daerah terpencil, bahkan di tengah pusat kabupaten juga jarang kita temukan.

Alasannya jelas, akses finasial masyarakat masih sangat rendah untuk bisa memperoleh jasa pelayanan atau dokter-dokter spesialis yang memasang tarif dan kualitas obat yang tidak terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sementara kita juga bisa melihat jual-beli obat begitu mudah tidak hanya dipasar biasa tetapi penjualan obat di apotek dan toko-toko obat begitu mudah, tanpa resep dari dokter juga asal menyebut nama obat atau menunjukkan fotocopy an obat bisa dilayani; tidak terkontrol dan begitu mudahnya praktek beli obat di Indonesia.
Fenomena kapitalisme kesehatan seperti digambarkan di atas, tidak bisa diintervensi melalui kebijakan pemerintah, bahkan organisasi profesi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bisa mengalahkan otoritas yang dimiliki pemerintah.

Oleh karena itu, dalam menghadapi realitas demikian, pernyataan Dr. Terawan agar masyarakat menjaga kesehatan dan tidak selalu memiliki pandangan bahwa berobat ke dokter atau ke rumah sakit identik dengan penyembuhan. Manusia sudah kehilangan pola pikir logis, sakit harus minum obat, ke dokter, dan minum obat.
Menjadikan rumah sakit dan dokter sepi harus menjadi visi besar untuk dan mewujudkan Indonesia Sehat di masa yang akan datang. Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah saatnya melakukan banyak tindakan untuk melakukan pencegahan penyakit dan tidak menempatkatkan rumah sakit sebagai bagian dari industri bisnis.

*) Dosen FISIP Universitas Lampung