DPRD Lampung Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Belanja dan Infrastruktur

Teraslampung.com, Bandarlampung  – Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung, Kamis, 30 Juli 2026. Rancangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan persetujuan itu mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif. Ia berharap pengelolaan anggaran semakin mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lampung, Lesti Putri Utami, menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan anggaran.

DPRD meminta pemerintah mengevaluasi belanja pegawai, memperkuat perencanaan berbasis data, mempercepat penataan aset, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Organisasi perangkat daerah juga didorong menekan belanja operasional dan mengalokasikan anggaran ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Di sektor infrastruktur, DPRD menekankan pentingnya ketepatan jadwal pengadaan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan mengurangi risiko tunda bayar. Pembangunan tanggul dan embung sebagai bagian dari mitigasi bencana juga menjadi perhatian.

Adapun sektor kesehatan perlu diperkuat melalui pemenuhan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada, peningkatan layanan RSUD Abdul Moeloek dan RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan anggaran berikutnya agar pengelolaan keuangan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.